Search [JDIH BPK RI]

Filter Pencarian

Kabupaten Musi Rawas

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 4 Tahun 1994
Retribusi dan Pangkalan Parkir Kendaraan Bermotor dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan :

Mencabut :

tentang
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas Nomor 7 Tahun 1989 tentang Retribusi atas Penggunaan Tempat Parkir dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas

Abstrak

RETRIBUSI-PANGKALAN-PARKIR-KENDARAAN-BERMOTOR

1994

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.1994/NO.2 SERI B

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi dan Pangkalan Parkir Kendaraan Bermotor dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas

ABSTRAK:

Sejalan dengan meningkatnya pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas, diiringi pula dengan bertambahnya jumlah kendaraan dan perkembangan kemajuan perhubungan, dengan adanya mobil angkutan barang dan orang yang beraneka ragam dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas saat ini yang dibarengi dengan pertumbuhan pangkalan parkir kendaraan yang dikuasai dan dimiliki oleh perorangan, Badan hukum atau pihak swasta lainnya, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas sudah tidak sesuai lagi karena belum mencakup semua tempat-tempat parkir dan jenis-jenis kendaraan angkutan jalan. Sehubungan dengan itu Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas Nomor 7 Tahun 1989 tentang Retribusi atas penggunaan tempat parkir dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas perlu dicabut dan diatur kembali disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat perkembangan saat ini. Untuk itu perlu menetapkan perda ini.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah : UU No. 5 Tahun 1974; UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 12 Drt Tahun 1957; PP No. 14 Tahun 1992; Kepmendagri No. 43 Tahun 1980.
Dalam peraturan ini diatur tentang KETENTUAN UMUM, PANGKALAN PARKIR UMUM, PANGKALAN PARKIR KHUSUS DAN INSIDENTIL, TARIF RETRIBUSI PARKIR, TANDA PUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR, PERTANGGUNGAN JAWAB, KETENTUAN PIDANA, PENYIDIKAN, KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 1994.
Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas Nomor 7 Tahun 1989 tentang Retribusi atas Penggunaan Tempat Parkir dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas, serta Peraturan pelaksanaannya
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaanya.
6 hlm

Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1994
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1994/1995

APBN

Status Peraturan :

Diubah dengan :

UU No. 4 Tahun 1995 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1994/95

Download :
UU Nomor 1 Tahun 1994.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 1994
Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1993/94

APBN

Status Peraturan :

Mengubah :

UU No. 3 Tahun 1993 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1993/1994

Abstrak

Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 1994
Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1991/1992

APBN

Download :
UU Nomor 3 Tahun 1994.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1994
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan :

Mencabut :

PP No. 18 Tahun 1978 tentang Pembentukan Kota Administratif Palu

Download :
UU Nomor 4 Tahun 1994.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1994
Pengesahan United Nations Convention On Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati)

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Download :
UU Nomor 5 Tahun 1994.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 1994
Pengesahan United Nations Framework Convention On Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim)

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Download :
UU Nomor 6 Tahun 1994.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1994
Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Download :
UU Nomor 7 tahun 1994.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1994
Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Australia

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Download :
UU Nomor 8 Tahun 1994.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 1994
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Perpajakan

Status Peraturan :

Diubah dengan :

UU No. 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang
UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
UU No. 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Mengubah :

UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Download :
UU Nomor 9 tahun 1994.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 1994
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991

Perpajakan

Status Peraturan :

Diubah dengan :

UU No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
UU No. 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

Mengubah :

UU No. 7 Tahun 1991 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

Download :
UU Nomor 10 tahun 1994.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 1994
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Perpajakan

Status Peraturan :

Diubah dengan :

UU No. 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
UU No. 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Mengubah :

UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Download :
UU Nomor 11 Tahun 1994.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 1994
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan

Perpajakan

Status Peraturan :

Mengubah :

UU No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan

Download :
UU Nomor 12 Tahun 1994.pdf

Abstrak

Kota Makassar

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 15 Tahun 1994
Rumah Susun Dalam Kotamadya Daerah Tingkat Ii Ujung Pandang

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur

Download :
PERDA-NO.-15-1994-RUMAH-SUSUN.pdf

Abstrak

rumah susun

1994

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, LD.1995/NO.10

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rumah Susun Dalam Kotamadya Daerah Tingkat Ii Ujung Pandang

ABSTRAK:

a. Pembangunan rumah susun di Daerah baik dilakukan oleh Pemerintah maupun swasta adalah salah satu alternatif dari upaya memenuhi kebutuhan pokok akan perumahan yang layak bagi masyarakat terutama yang berpenghasilan rendah dan upaya peningkatan dayaguna dan hasilguna tanah yang terbatas didaerah perkotaan b. Sejalan dengan perkembangan pembangunan rumah susun didalam 3 wilayah Kotamadya daerah Tingkat II Ujung Pandang, perlu dilakukan pengaturan mengenai persyaratan teknis dan administratif pembangunan Rumah Susun, pemanfaatan, pembinaan pengelilaannya dan menjamin kepastian hukum
1. Undang-Undang Nomor 12 Darurat Tahun 1957 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1964 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1958 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1981 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1988 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1992 18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 6 Tahun 1993 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1993 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 21. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 2 Tahun 1987 22. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 3 Tahun 1988 23. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 5 Tahun 1988
Bahwa sejalan dengan perkembangan, kebutuhan akan perumahan semakin meningkat dan lahan untuk pembangunan perumahan diperkotaan terbatas sehingga masalah perumahan menjadi sangat kompleks diperkotaan . Dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak bagi masyarakat serta menanggulangi permasalahan berkaitan dengan pemukiman kumuh maka pembangunan perumahan dengan sistem pembangunan secara vertikal dalam bentu rumah susun adalah salah satu alternatif pemecahannya. Agar pembangunan rumah susun dalan daerah yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta berdayaguna dan berhasilguna bagi kepentingan masyarakat, perlu dilakukan pengaturan mengenai persyaratan teknis dan administratif pembangunan rumah susun, pemanfaatan, pembinaan, pengelolaannya dan menjamin kepastian hukum yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 1995.
49

Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 1994
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan :

Diubah dengan :

PP No. 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
PP No. 44 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
PP No. 65 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil