Hasil Pencarian - ditemukan 184 peraturan

Filter Pencarian


  Pemerintah Pusat
Diakses 114 kali
  Pemerintah Pusat
Diakses 179 kali

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 1993
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. PP No. 26 Tahun 1979 tentang Pembentukan Kota Adminstratif Jayapura

  Pemerintah Pusat
Diakses 133 kali

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1993
Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1992/93

APBN

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. UU No. 6 Tahun 1992 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1992/1993

  Pemerintah Pusat
Diakses 195 kali

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1993
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. PP No. 21 Tahun 1978 tentang Pembentukan Kota Administratif Mataram

  Pemerintah Pusat
Diakses 190 kali

Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 1993
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1993/1994

APBN

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. UU No. 2 Tahun 1994 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1993/94

  Pemerintah Pusat
Diakses 189 kali

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 1993
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

  Pemerintah Pusat
Diakses 140 kali

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1993
Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

Hukum Acara dan Peradilan

  Pemerintah Pusat
Diakses 77 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 1993
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pengembangan Pariwisata Bali

BUMN Pariwisata dan Kebudayaan Penanaman Modal dan Investasi

  Pemerintah Pusat
Diakses 74 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 1993
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. LEN Industri

BUMN Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

  Pemerintah Pusat
Diakses 100 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 1993
Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunaan XVII Dan Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Yang Berasal Dari Sebagian Kekayaan Negara Hasil Likuidasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XVII Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XV - XVI

BUMN Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. PP No. 23 Tahun 1974 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan XVII Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

  Pemerintah Pusat
Diakses 81 kali
  Pemerintah Pusat
Diakses 994 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 1993
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

Lingkungan Hidup

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

  Pemerintah Pusat
Diakses 158 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 1993
Persyaratan Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing

Penanaman Modal dan Investasi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing

Mencabut :

  1. PP No. 7 Tahun 1993 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1992 Tentang Persyaratan Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing
  2. PP No. 17 Tahun 1992 tentang Persyaratan Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing

  Pemerintah Pusat
Diakses 81 kali
  Pemerintah Pusat
Diakses 56 kali
  Pemerintah Pusat
Diakses 97 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 1993
Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Sebagaimana Telah Empat Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 1992

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. PP No. 7 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Sebagaimana Telah Lima Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1993

Mengubah :

  1. PP No. 80 Tahun 1992 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Sebagaimana Talah Tiga Kali Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1991
  2. PP No. 36 Tahun 1991 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Sebagaimana Telah Dua Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1985
  3. PP No. 20 Tahun 1985 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1983
  4. PP No. 13 Tahun 1983 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
  5. PP No. 18 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

  Pemerintah Pusat
Diakses 142 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 1993
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 Tentang Usaha Perikanan

Perikanan dan Kelautan

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. PP No. 141 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 Tentang Usaha Perikanan

Mengubah :

  1. PP No. 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan

  Pemerintah Pusat
Diakses 62 kali
  Pemerintah Pusat
Diakses 1149 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 1993
Kendaraan Dan Pengemudi

Transportasi Darat/Laut/Udara Lalu Lintas, Jalan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan

  Pemerintah Pusat
Diakses 739 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 1993
Prasarana Dan Lalu Lintas Jalan

Lalu Lintas, Jalan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan