Hasil Pencarian
Menemukan 172 peraturan (dalam 0,002 detik)

Filter Pencarian


  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 1992
Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura I Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

BUMN Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 104 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aviasi Pariwisata Indonesia

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 1992
Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura II Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

BUMN Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 104 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aviasi Pariwisata Indonesia

Mencabut :

  1. PP No. 26 Tahun 1986 tentang Perubahan Nama Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan Udara Jakarta Cengkareng Menjadi Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura II
  2. PP No. 20 Tahun 1984 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan Udara Jakarta Cengkareng

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1992
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. PP No. 20 Tahun 1978 tentang Pembentukan Kota Administratif Denpasar

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 1992
Usaha Perasuransian

Asuransi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 1992
Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Ketenagakerjaan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Mencabut :

  1. PP No. 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya "Peraturan Kecelakaan Tahun 1947" (Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1948), dari Republik Indonesia, sebagaimana Telah Diubah Dalam Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1948, Untuk Seluruh Indonesia.
  2. UU No. 2 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Kecelakaan Tahun 1947 Nr. 33, dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia
  3. PP No. 2 Tahun 1948 tentang Peraturan Kecelakaan 1947
  4. PP No. 18 Tahun 1948 tentang Mengadakan Perubahan Dalam Peraturan Pemerintah No. 2, Tahun 1948 Dari Hal Peraturan Kecelakaan
  5. UU No. 33 Tahun 1947 tentang Pembayaran Ganti Kerugian Kepada Buruh yang Mendapat Kecelakaan Berhubung Dengan Hubungan Kerja

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1992
Perumahan dan Permukiman

Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Mencabut :

  1. UU No. 1 Tahun 1964 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang No. 6 tahun 1962 tentang Pokok-Pokok Perumahan (Lembaran Negara Tahun 1962 NO. 40) Menjadi Undang-Undang

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1992
Benda Cagar Budaya

Pariwisata dan Kebudayaan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 1992
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1992/1993

APBN

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. UU No. 5 Tahun 1993 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1992/93

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1992
Perfilman

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 1992
Keimigrasian

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Diubah dengan :

  1. UU No. 37 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian menjadi Undang-Undang

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 1992
Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera

Kependudukan dan Perkawinan Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 1992
Dana Pensiun

Kepegawaian, Aparatur Negara

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 1992
Sistem Budidaya Tanaman

Kehutanan dan Perkebunan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan

Mencabut :

  1. UU No. 2 Tahun 1961 tentang Pengeluaran dan Pemasukan Tanaman dan Bibit Tanaman

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 1992
Perkeretaapian

Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 1992
Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Mencabut :

  1. UU No. 3 Tahun 1965 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Raya

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 1992
Penerbangan

Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan

Mencabut :

  1. UU No. 83 Tahun 1958 tentang Penerbangan

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 1992
Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan

Kehutanan dan Perkebunan Perikanan dan Kelautan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 1992
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1991/1992

APBN

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. UU No. 2 Tahun 1991 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1991/1992

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 1992
Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1989/1990

APBN

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 1992
Merek

Hak atas Kekayaan Intelektual

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek

Diubah dengan :

  1. UU No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek

Mencabut :

  1. UU No. 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 1992
Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama di Yogyakarta, di Bandar Lampung, dan di Jambi

Hukum Acara dan Peradilan

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 1992
Pelayaran

Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 1992
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Menjadi Undang-Undang

Transportasi Darat/Laut/Udara

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 1992
Kesehatan

Kesehatan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Mencabut :

  1. UU No. 3 Tahun 1966 tentang Kesehatan Djiwa
  2. UU No. 2 Tahun 1966 tentang Hygiene
  3. UU No. 18 Tahun 1964 tentang Wajib Kerja Tenaga Paramedis
  4. UU No. 7 Tahun 1963 tentang Farmasi
  5. UU No. 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan
  6. UU No. 11 Tahun 1962 tentang Hygne Usaha-Usaha Bagi Umum
  7. UU No. 9 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan
  8. UU No. 3 Tahun 1953 tentang Pembukaan Apotik
  9. UU No. 18 Tahun 1953 tentang Merawat Orang-Orang Miskin dan Orang-Orang yang Kurang Mampu

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 1992
Penataan Ruang

Agraria

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Tentang

Database Peraturan ini merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK RI. Secara khusus dimaksudkan untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum secara mudah, cepat dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK RI maupun masyarakat.

Kontak

Sekretariat Website JDIH BPK RI
Ditama Binbangkum - BPK RI
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia - BPK RI
Dikembangkan sejak tahun 2017


Versi 20.9.23.22