Search [JDIH BPK RI]

Filter Pencarian

Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1992
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan :

Mencabut :

PP No. 20 Tahun 1978 tentang Pembentukan Kota Administratif Denpasar

Download :
UU Nomor 1 Tahun 1992.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 1992
Usaha Perasuransian

Asuransi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

Download :
UU Nomor 2 Tahun 1992.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 1992
Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Ketenagakerjaan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Mencabut :

PP No. 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya "Peraturan Kecelakaan Tahun 1947" (Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1948), dari Republik Indonesia, sebagaimana Telah Diubah Dalam Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1948, Untuk Seluruh Indonesia.
UU No. 2 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Kecelakaan Tahun 1947 Nr. 33, dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia
PP No. 2 Tahun 1948 tentang Peraturan Kecelakaan 1947
PP No. 18 Tahun 1948 tentang Mengadakan Perubahan Dalam Peraturan Pemerintah No. 2, Tahun 1948 Dari Hal Peraturan Kecelakaan
UU No. 33 Tahun 1947 tentang Pembayaran Ganti Kerugian Kepada Buruh yang Mendapat Kecelakaan Berhubung Dengan Hubungan Kerja

Download :
UU Nomor 3 Tahun 1992.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1992
Perumahan dan Permukiman

Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Mencabut :

UU No. 1 Tahun 1964 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang No. 6 tahun 1962 tentang Pokok-Pokok Perumahan (Lembaran Negara Tahun 1962 NO. 40) Menjadi Undang-Undang

Download :
UU Nomor 4 Tahun 1992.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1992
Benda Cagar Budaya

Pariwisata dan Kebudayaan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

Download :
UU Nomor 5 Tahun 1992.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 1992
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1992/1993

APBN

Status Peraturan :

Diubah dengan :

UU No. 5 Tahun 1993 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1992/93

Download :
UU Nomor 6 Tahun 1992.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1992
Perfilman

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

UU No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman

Download :
UU Nomor 8 Tahun 1992.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 1992
Keimigrasian

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Diubah dengan :

UU No. 37 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian menjadi Undang-Undang

Download :
UU Nomor 9 Tahun 1992.pdf

Abstrak

1992

Undang-undang (UU) NO. 9, LN. 1992, LL SETNEG : 29 HLM

Undang-undang (UU) tentang Keimigrasian

ABSTRAK:

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 1992.
Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini: a. Toelatingstesluit (Staatsblad 1916 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Staatsblad 1949 Nomor 330 serta Toelatingsordonnantie (Staatsblad 1949 Nomor 331); b. Undang-undang Nomor 42 Drt. Tahun 1950 tentang Bea Imigrasi (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 77); c. Undang-undang Nomor 9 Drt. Tahun 1953 tentang Pengawasan Orang Asing (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 463); d. Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Imigrasi (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 807); e. Undang-undang Nomor 9 Drt. Tahun 1955 tentang Kependudukan Orang Asing (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 812); dan f. Undang-undang Nomor 14 Drt. Tahun 1959 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1799);

Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 1992
Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera

Kependudukan dan Perkawinan Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

Download :
UU Nomor 10 Tahun 1992.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 1992
Dana Pensiun

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download :
UU Nomor 11 Tahun 1992.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 1992
Sistem Budidaya Tanaman

Kehutanan dan Perkebunan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

UU No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan

Mencabut :

UU No. 2 Tahun 1961 tentang Pengeluaran dan Pemasukan Tanaman dan Bibit Tanaman

Download :
UU Nomor 12 Tahun 1992.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 1992
Perkeretaapian

Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian

Download :
UU Nomor 13 Tahun 1992.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 1992
Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Mencabut :

UU No. 3 Tahun 1965 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Raya

Download :
UU Nomor 14 Tahun 1992.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 1992
Penerbangan

Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan

Mencabut :

UU No. 83 Tahun 1958 tentang Penerbangan

Download :
UU Nomor 15 Tahun 1992.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 1992
Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan

Kehutanan dan Perkebunan Perikanan dan Kelautan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

UU No. 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan

Download :
UU Nomor 16 Tahun 1992.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 1992
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1991/1992

APBN

Status Peraturan :

Mengubah :

UU No. 2 Tahun 1991 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1991/1992

Download :
UU Nomor 17 Tahun 1992.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 1992
Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1989/1990

APBN

Download :
UU Nomor 18 Tahun 1992.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 1992
Merek

Hak atas Kekayaan Intelektual

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek

Diubah dengan :

UU No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek

Mencabut :

UU No. 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan

Download :
UU Nomor 19 Tahun 1992.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 1992
Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama di Yogyakarta, di Bandar Lampung, dan di Jambi

Hukum Acara dan Peradilan

Download :
UU Nomor 20 Tahun 1992.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 1992
Pelayaran

Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

Download :
UU Nomor 21 Tahun 1992.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 1992
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Menjadi Undang-Undang

Transportasi Darat/Laut/Udara

Download :
UU Nomor 22 Tahun 1992.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 1992
Kesehatan

Kesehatan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Mencabut :

UU No. 3 Tahun 1966 tentang Kesehatan Djiwa
UU No. 2 Tahun 1966 tentang Hygiene
UU No. 18 Tahun 1964 tentang Wajib Kerja Tenaga Paramedis
UU No. 7 Tahun 1963 tentang Farmasi
UU No. 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan
UU No. 11 Tahun 1962 tentang Hygne Usaha-Usaha Bagi Umum
UU No. 9 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan
UU No. 3 Tahun 1953 tentang Pembukaan Apotik
UU No. 18 Tahun 1953 tentang Merawat Orang-Orang Miskin dan Orang-Orang yang Kurang Mampu

Download :
UU Nomor 23 Tahun 1992.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 1992
Penataan Ruang

Agraria

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Download :
UU Nomor 24 Tahun 1992.pdf

Abstrak

Kota Makassar

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 6 Tahun 1992
Penyertaan Modal Daerah Pada Pembentukan Perseroan Terbatas (Pt) Gowa Makassar Tourism Development Corporation

Penanaman Modal dan Investasi

Download :
PERDA-NO.-6-1992-PERNYATAAN-MODAL-DAERAH.pdf

Abstrak

penyertaan modal daerah dalam pembentukan perseroan terbatas

1992

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.1994/NO.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pembentukan Perseroan Terbatas (Pt) Gowa Makassar Tourism Development Corporation

ABSTRAK:

a. Pariwisata Barombong, Tanjung Bunga dan sekitarnya yang berada dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang berpotensi cukup besar sebagai sumber daya Pembangunan dibidang kepariwisataan sehingga dipandang perlu untuk dikelola dan dikembangkan secara terpadu berdaya guna dan berhasil guna. b. Dalam rangka pembentukan Perseroan Terbatas (PT) Gowa Makassar Tourism Development Corporation untuk membangun, mengelola dan mengembangkan kawasan Pariwisata yang dimaksud pada butir a diatas, Pemerintah Daerah Tingkat II Ujung Pandang menyertakan Modal Daerah yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah.
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 9. Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 10. Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1990 13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 3 Tahun 1988 14. . Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 2 Tahun 1987
Bahwa Kawasan Pantai Barombong, Tanjung Bunga dan sekitarnya, merupakan Obyek Wisata yang berpotensi cukup besar untuk dikelola dan dikembangkan sebagai sumber daya pembangunan dalam sektor Kepariwisataan di Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang, namun belum dikelola secara intensif sehingga belum memberikan peranan yang optimal dalam Pembangunan Daerah. Bahwa untuk mempercepat Laju Pembangunan Daerah dalam sektor Kepariwisataan, maka dalam pembentukan Perseroan Terbatas (PT) Gowa Makassar Tourism Development Corporation Pemerintah Daerah menyertakan Modal Daerah sebesar 10% (sepuluh persen) dari keseluruhan Modal Perseroan dan Modal Daerah yang disertakan dalam modal dasar perseroan adalah berupa uang.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 1994.
16

Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1992
Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Lalu Lintas, Jalan

Download :
perpu 001 Tahun 1992.pdf

Abstrak

Hasil Pencarian
Menemukan 168 peraturan (dalam 0,002 detik)

Tentang

Kontak

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 1992.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Februari 1992. Dengan berlakunya Undang-undang ini maka Ordonnanntie ophet Levensverzekeringbedrijf (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 101) dinyatakan tidak berlaku lagi. Telah dilakukan uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan Nomor 32/PUU-XI/2013

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 1992.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 1992.

Hasil Pencarian Menemukan 168 peraturan (dalam 0,002 detik)

Filter Pencarian

Tentang

Kontak

Hasil Pencarian
Menemukan 168 peraturan (dalam 0,002 detik)