Hasil Pencarian - ditemukan 153 peraturan

Filter Pencarian


  Pemerintah Pusat
Diakses 881 kali

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1991
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

Perpajakan

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. UU No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
  2. UU No. 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
  3. UU No. 10 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991

Mengubah :

  1. UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

  Pemerintah Pusat
Diakses 58 kali

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 1991
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

  Pemerintah Pusat
Diakses 271 kali

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1991
Kejaksaan Republik Indonesia

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Mencabut :

  1. UU No. 16 Tahun 1961 tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi
  2. UU No. 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia

  Pemerintah Pusat
Diakses 93 kali

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1991
Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1988/1989

APBN

  Pemerintah Pusat
Diakses 95 kali

Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 1991
Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1990/1991

APBN

  Pemerintah Pusat
Diakses 153 kali

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 1991
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1991/1992

APBN

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. UU No. 17 Tahun 1992 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1991/1992

  Pemerintah Pusat
Diakses 78 kali

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1991
Pengesahan "Treaty Between The Republic of Indonesia and Australia on The Zone of Cooperation In An Area Between The Indonesian Province of East Timor and Northern Australia" (Perjanjian antara Republik Indonesia dan Australia Mengenai Zona Kerjasama di Daerah Antara Propinsi Timor Timur dan Australia Bagian Utara)

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

  Pemerintah Pusat
Diakses 46 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 Tahun 1991
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1980 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Dalam Modal Saham PT. Indonesian Satellite Cooperation (PT. Indosat)

Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. PP No. 52 Tahun 1980 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Dalam Modal Saham PT. Indonesian Satellite Corporation (PT. Indosat)

  Pemerintah Pusat
Diakses 106 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 76 Tahun 1991
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1985 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1991

Perpajakan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 50 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahannilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994

Diubah dengan :

  1. PP No. 36 Tahun 1993 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1985 Tentangpelaksanaan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1991

Mengubah :

  1. PP No. 65 Tahun 1991 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1985 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1988
  2. PP No. 29 Tahun 1988 tentang Perubahan Atas Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1985 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984
  3. PP No. 22 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984

  Pemerintah Pusat
Diakses 81 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 1991
Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Dilakukan Oleh Pedagang Eceran Besar

Perpajakan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 50 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahannilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994

  Pemerintah Pusat
Diakses 109 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 1991
Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito Berjangka, Sertifikat Bank Indonesia, Sertifikat Deposito Dan Tabungan

Perbankan Perpajakan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 51 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia

Mencabut :

  1. PP No. 54 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1989 Tentang Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito Dan Tabungan
  2. PP No. 21 Tahun 1989 tentang Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito Dan Tabungan

  Pemerintah Pusat
Diakses 315 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 73 Tahun 1991
Pendidikan Luar Sekolah

Pendidikan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan

  Pemerintah Pusat
Diakses 396 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 1991
Pendidikan Luar Biasa

Pendidikan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan

  Pemerintah Pusat
Diakses 58 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 1991
Latihan Kerja

Ketenagakerjaan Pendidikan

  Pemerintah Pusat
Diakses 154 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 1991
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 Tentang Serah-Simpan Karya Cetak Dan Karya-Rekam

Arsip Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan

  Pemerintah Pusat
Diakses 312 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 69 Tahun 1991
Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran, Perintis Kemerdekaan Beserta Keluarganya

Kesehatan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 89 Tahun 2013 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 Tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil Penerima Pensiun Veteran Perintis Kemerdekaan Beserta Keluarganya

Mencabut :

  1. PP No. 22 Tahun 1984 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun Beserta Anggota Keluarganya

  Pemerintah Pusat
Diakses 101 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 Tahun 1991
Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Asuransi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. PP No. 45 Tahun 1971 tentang Pendirian Perusahaan Umum Asuransi Sosial A.B.R.I

  Pemerintah Pusat
Diakses 235 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 67 Tahun 1991
Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

Asuransi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit TNI Anggota POLRI Dan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Kepolisian Republik Indonesia

Mencabut :

  1. PP No. 44 Tahun 1971 tentang Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata

  Pemerintah Pusat
Diakses 33 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 66 Tahun 1991
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modalperusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura I

Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

  Pemerintah Pusat
Diakses 101 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 65 Tahun 1991
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1985 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1988

Perpajakan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 50 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahannilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994

Diubah dengan :

  1. PP No. 36 Tahun 1993 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1985 Tentangpelaksanaan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1991
  2. PP No. 76 Tahun 1991 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1985 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1991

Mengubah :

  1. PP No. 29 Tahun 1988 tentang Perubahan Atas Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1985 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984
  2. PP No. 22 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984

Tentang

Database Peraturan ini merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK RI. Secara khusus dimaksudkan untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum secara mudah, cepat dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK RI maupun masyarakat.

Kontak

Sekretariat Website JDIH BPK RI
Ditama Binbangkum - BPK RI
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521
2017 © Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara  |  BPK RI