Hasil Pencarian
Menemukan 165 peraturan (dalam 0,002 detik)
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 1991
Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan IV Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Dicabut dengan :
-
PP No. 101 Tahun 2021 tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV ke dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II
Mencabut :
-
PP No. 7 Tahun 1985 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan IV
- Download :
- PP NO 59 TH 1991.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 1991
Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan III Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Dicabut dengan :
-
PP No. 101 Tahun 2021 tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV ke dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II
Mencabut :
-
PP No. 6 Tahun 1985 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan III
- Download :
- PP NO 58 TH 1991.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 1991
Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan I Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Dicabut dengan :
-
PP No. 101 Tahun 2021 tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV ke dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II
Mencabut :
-
PP No. 4 Tahun 1985 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan I
- Download :
- PP NO 56 TH 1991.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1991
Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perseroan Terbatas Dalam Bidang Jasa Pemeriksaan Pra-Pengapalan Impor Indonesia Di Luar Negeri
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Penanaman Modal dan Investasi
Dicabut dengan :
-
PP No. 66 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia
- Download :
- PP NO 45 TH 1991.pdf
Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 11 Tahun 1991
Izin Tempat Menyimpan Barang dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas
Perizinan, Pelayanan Publik
Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 10 Tahun 1991
Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas Nomor 16 Tahun 1990 tentang Izin Bangunan dan Penentuan Sempadan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas
Perizinan, Pelayanan Publik
Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 8 Tahun 1991
Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat II Musi Rawas untuk Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas
Pajak dan Retribusi Daerah Desa
Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 7 Tahun 1991
Pemberian Sebagian Hasil Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Musi Rawas kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas
Pajak dan Retribusi Daerah
Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 1991
Pengusahaan dan Pengelolaan serta Retribusi Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas
Pajak dan Retribusi Daerah
Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 4 Tahun 1991
Lelang Lebak Lebung dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas
Perikanan dan Kelautan Pajak dan Retribusi Daerah
Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 3 Tahun 1991
Pemberlakuan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1959 tentang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa secara Mutatis Mutandis terhadap Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas
Pajak dan Retribusi Daerah
Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1991
Pengesahan "Treaty Between The Republic of Indonesia and Australia on The Zone of Cooperation In An Area Between The Indonesian Province of East Timor and Northern Australia" (Perjanjian antara Republik Indonesia dan Australia Mengenai Zona Kerjasama di Daerah Antara Propinsi Timor Timur dan Australia Bagian Utara)
Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional
- Download :
- UU Nomor 1 Tahun 1991.pdf
Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 1991
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1991/1992
APBN
Diubah dengan :
-
UU No. 17 Tahun 1992 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1991/1992
- Download :
- UU Nomor 2 Tahun 1991.pdf
Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 1991
Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1990/1991
APBN
- Download :
- UU Nomor 3 Tahun 1991.pdf
Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1991
Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1988/1989
APBN
- Download :
- UU Nomor 4 Tahun 1991.pdf
Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1991
Kejaksaan Republik Indonesia
Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
Dicabut dengan :
-
UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
Mencabut :
-
UU No. 16 Tahun 1961 tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi
-
UU No. 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia
- Download :
- UU Nomor 5 Tahun 1991.pdf
Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 1991
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
- Download :
- UU Nomor 6 Tahun 1991.pdf
Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1991
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
Perpajakan
Diubah dengan :
-
UU No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
-
UU No. 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
-
UU No. 10 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991
Mengubah :
-
UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
- Download :
- UU Nomor 7 Tahun 1991.pdf
Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 Tahun 1991
Penataan / Pengelolaan Gterminal, Pemberian Izin Trayek Dan Retribusi Terminal Angkutan Penumpang Umum Bis Dan Non Bis Serta Penggunaan Fasilitas Penunjang Terminal Kotamadya Daerah Tingkat Ii Ujung Pandang
Pajak dan Retribusi Daerah
Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 3 Tahun 1991
PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SAROLANGUN BANGKO
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 1991
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Semen Tonasa
Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
- Download :
- PP NO 1 TH 1991.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 1991
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Semen Padang
Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
- Download :
- PP NO 2 TH 1991.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 1991
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Semen Baturaja
BUMN Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
- Download :
- PP NO 3 TH 1991.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 1991
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Semen Kupang
BUMN Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
- Download :
- PP NO 4 TH 1991.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 1991
Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XXXII
BUMN Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Dicabut dengan :
-
PP No. 19 Tahun 1996 tentang Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XXVIII, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XXXII Dan Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Bina Mulya Ternak Menjadi Perusahaan Perseroan(Persero) PT Perkebunan Nusantara XIV
Mencabut :
-
PP No. 43 Tahun 1974 tentang Pembubaran Perusahaan Umum Gula Bone Dan Penetapan Status Pabrik Gula Bone Sebagai Unit Produksi Perusahaan Perseroan (Persero) Ex Perusahaan Negara Perkebunan XX
- Download :
- PP NO 5 TH 1991.pdf