Hasil Pencarian
Menemukan 167 peraturan (dalam 0,008 detik)
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 17 Tahun 1991
Kedudukan Balai Sidang Berdasarkan Rencana Induk Kawasan Gelanggang Olahraga Senayan
Pemuda dan Olah Raga
- Download :
- KEPPRES NO 17 TH 1991.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 33 Tahun 1991
Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Bulgaria For The Avoidance Of Double Texation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income Beserta Protocol-nya
Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional
- Download :
- KEPPRES NO 33 TH 1991.pdf
Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1991
Kejaksaan Republik Indonesia
Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
Dicabut dengan :
-
UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
-
UU No. 16 Tahun 1961 tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi
-
UU No. 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia
- Download :
- UU Nomor 5 Tahun 1991.pdf
Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 4 Tahun 1991
Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun Anggaran 1991 / 1992
APBD
- Download :
- 4616PERDA_NO_4_TAHUN_1991.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 22 Tahun 1991
Pengelolaan Bantuan Pemerintah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Untuk Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia
APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
- Download :
- KEPPRES NO 22 TH 1991.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 67 Tahun 1991
Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
Asuransi
Dicabut dengan :
-
PP No. 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit TNI Anggota POLRI Dan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Kepolisian Republik Indonesia
-
PP No. 44 Tahun 1971 tentang Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata
- Download :
- PP NO 67 TH 1991.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 1991
Standar Nasional Indonesia
Perlindungan Konsumen Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Dicabut dengan :
-
PP No. 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional
-
PP No. 9 Tahun 1964 tentang Standar Industri
- Download :
- PP NO 15 TH 1991.pdf
Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 4 Tahun 1991
Lelang Lebak Lebung dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas
Perikanan dan Kelautan Pajak dan Retribusi Daerah
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1991
Penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
Administrasi dan Tata Usaha Negara Hukum Acara dan Peradilan
- Download :
- PP No 7 TH 1991.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 53 Tahun 1991
Pembentukan Komisi Penyelidik Nasional Peristiwa/Insiden 12 Nopember 1991 Di Timor Timur
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
- Download :
- KEPPRES NO 53 TH 1991.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 1991
Pembentukan Kota Administratif Banjar
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
- Download :
- PP NO 54 TH 1991.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 60 Tahun 1991
Perubahan Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1985 Tentang Tunjangan Jabatan Pegawai Negeri Sipil Yang Diangkat Menjadi Penatar Tingkat Nasional Dan Ditugaskan Pada Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Mengubah :
-
KEPPRES No. 25 Tahun 1985 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Diangkat Menjadi Penatar Tingkat Nasional Ditugaskan Pada Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila
- Download :
- KEPPRES NO 60 TH 1991.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 1991
Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Bidang Pengusahaan Hutan Di Sumatera Bagian Selatan
Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Dicabut dengan :
-
PP No. 73 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum Perum Kehutanan Negara
- Download :
- PP NO 23 TH 1991.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 55 Tahun 1991
Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
Dicabut dengan :
-
KEPPRES No. 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
-
KEPPRES No. 86 Tahun 1982 tentang Pokok-Pokok Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia
- Download :
- KEPPRES NO 55 TH 1991.pdf
Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 3 Tahun 1991
Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 4 Tahun 1975 tentang Pajak Kendaraan Tidak Bermotor
Perpajakan
Mengubah :
-
Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 4 Tahun 1975
- Download :
- 4615PERDA_NO_3_TAHUN_1991.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 1991
Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Telekomunikasi Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
- Download :
- PP NO 25 TH 1991.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 1991
Pemindahan Sisa Kredit Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1990/1991 ke Tahun Anggaran 1991/1992
APBN
- Download :
- PP NO 51 TH 1991.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 12 Tahun 1991
Penyusunan,Penerapan, Dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia
Administrasi dan Tata Usaha Negara
- Download :
- KEPPRES NO 12 TH 1991.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 29 Tahun 1991
Perubahan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1990 Tentang Pengenaan, Pemungutan, dan Pembagian Iuran Hasil Hutan
Kehutanan dan Perkebunan
Diubah dengan :
-
KEPPRES No. 67 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1990 Tentang Pengenaan, Pemungutan Dan Pembagian Iuran Hasil Hutan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1993
-
KEPPRES No. 41 Tahun 1993 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1990 Tentang Pengenaan, Pemungutan Dan Pembagian Iuran Hasil Hutan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1991
-
KEPPRES No. 30 Tahun 1990 tentang Pengenaan, Pemungutan Dan Pembagian Iuran Hasil Hutan
- Download :
- KEPPRES NO 29 TH 1991.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 1991
Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XXXII
BUMN Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Dicabut dengan :
-
PP No. 19 Tahun 1996 tentang Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XXVIII, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XXXII Dan Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Bina Mulya Ternak Menjadi Perusahaan Perseroan(Persero) PT Perkebunan Nusantara XIV
-
PP No. 43 Tahun 1974 tentang Pembubaran Perusahaan Umum Gula Bone Dan Penetapan Status Pabrik Gula Bone Sebagai Unit Produksi Perusahaan Perseroan (Persero) Ex Perusahaan Negara Perkebunan XX
- Download :
- PP NO 5 TH 1991.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 52 Tahun 1991
Perubahan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1975 Tentang Penyempurnaan Sekretariat Jenderal Dewan Pertahanan Keamanan Nasional Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1984
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Dicabut dengan :
-
KEPPRES No. 101 Tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional Dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional
-
KEPPRES No. 73 Tahun 1984 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1975 Tentang Penyempurnaan Sekretariat Jenderal Dewan Pertahanan Keamanan Nasional
-
KEPPRES No. 31 Tahun 1975 tentang Penyempurnaan Sekretariat Jenderal Dewan Pertahanan Keamanan Nasional
- Download :
- KEPPRES NO 52 TH 1991.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 1991
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 Tentang Serah-Simpan Karya Cetak Dan Karya-Rekam
Arsip Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan
Dicabut dengan :
-
PP No. 55 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
- Download :
- PP NO 70 TH 1991.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 1991
Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Bidang Pengusahaan Hutan Di Sumatera Bagian Utara
Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Dicabut dengan :
-
PP No. 73 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum Perum Kehutanan Negara
- Download :
- PP NO 22 TH 1991.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 21 Tahun 1991
Badan Urusan Piutang Dan Lelang Negara
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah
Mencabut :
-
KEPPRES No. 11 Tahun 1976 tentang Panitia Urusan Piutang Negara dan Badan Urusan Piutang Negara
- Download :
- KEPPRES NO 21 TH 1991.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 52 Tahun 1991
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Telekomunikasi
Penanaman Modal dan Investasi Telekomunikasi, Informatika, dan Internet
- Download :
- PP NO 52 TH 1991.pdf