Hasil Pencarian
Menemukan 153 peraturan (dalam 0,002 detik)

Filter Pencarian


  Kabupaten Musi Rawas
  Kabupaten Musi Rawas

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 4 Tahun 1991
Lelang Lebak Lebung dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas

Perikanan dan Kelautan Pajak dan Retribusi Daerah

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 1991
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1991/1992

APBN

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. UU No. 17 Tahun 1992 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1991/1992

  Pemerintah Pusat
  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1991
Kejaksaan Republik Indonesia

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Mencabut :

  1. UU No. 16 Tahun 1961 tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi
  2. UU No. 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 1991
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1991
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

Perpajakan

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. UU No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
  2. UU No. 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
  3. UU No. 10 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991

Mengubah :

  1. UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

  Kabupaten Sarolangun

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 3 Tahun 1991
PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SAROLANGUN BANGKO

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 1991
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Semen Tonasa

Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 1991
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Semen Padang

Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 1991
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Semen Baturaja

BUMN Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 1991
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Semen Kupang

BUMN Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 1991
Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XXXII

BUMN Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 19 Tahun 1996 tentang Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XXVIII, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XXXII Dan Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Bina Mulya Ternak Menjadi Perusahaan Perseroan(Persero) PT Perkebunan Nusantara XIV

Mencabut :

  1. PP No. 43 Tahun 1974 tentang Pembubaran Perusahaan Umum Gula Bone Dan Penetapan Status Pabrik Gula Bone Sebagai Unit Produksi Perusahaan Perseroan (Persero) Ex Perusahaan Negara Perkebunan XX

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 1991
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kertas Gowa

BUMN Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1991
Penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Administrasi dan Tata Usaha Negara Hukum Acara dan Peradilan

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 1991
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Industri Kereta Api

BUMN Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1991
Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pengerukan Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 71 Tahun 2013 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1991 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Perum Pengerukan Menjadi Perusahaan Perseroan Persero

Mencabut :

  1. PP No. 33 Tahun 1984 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pengerukan