Hasil Pencarian - ditemukan 137 peraturan

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 1990
Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Struktur Organisasi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. UU No. 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta
   

Mencabut :

1. UU No. 10 Tahun 1964 tentang Pernyataan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya Tetap Sebagai Ibu Kota Negera Republik Indonesia Dengan Nama Jakarta
   

Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 1990
Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta,Medan, dan Ujung Pandang

Hukum Acara dan Peradilan

Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 1990
Kepariwisataan

Pariwisata dan Kebudayaan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
   

Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1990
Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pendidikan

Status Peraturan :

Mencabut :

1. UU No. 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia
   
2. UU No. 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia
   

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1990
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan :

Mencabut :

1. PP No. 4 Tahun 1975 tentang Pembentukan Kota Administratip Bitung
   

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 1990
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1990
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Kehutanan dan Perkebunan

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1990
Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. UU No. 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
   

Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 1990
Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1987/1988

APBN

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 1990
Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1989/1990

APBN

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1990
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1990/1991

APBN

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 63 Tahun 1990
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Umum (Perum) Pengerukan

Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 62 Tahun 1990
Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara Dan Tata Penghormatan

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. PP No. 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan
   

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 1990
Perjalanan Dinas Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 1990
Pembentukan Kecamatan Kelapa Gading Dan Pademangan Di Wilayah Kotamadya Jakarta Utara, Kecamatan Palmerah, Kalideres Dan Kembangan Di Wilayah Kotamadya Jakarta Barat, Kecamatan Duren Sawit, Makasar, Cipayung Dan Ciracas Di Wilayah Kotamadya Jakarta Timur, Kecamatan Johar Baru Di Wilayah Kotamadya Jakarta Pusat, Kecamatan Pancoran, Jagakarsa Dan Pesanggrahan Di Wilayah Kotamadya Jakarta Selatan Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 1990
Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Dok Dan Perkapalan Tanjung Priok, Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelita Bahari, Dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kodja.

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan :

Mencabut :

1. PP No. 3 Tahun 1977 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Dalam Perseroan Terbatas Pelita Bahari
   
2. PP No. 8 Tahun 1972 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Dok Kapal Tanjung Priok Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
   

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 1990
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Industri Telekomunikasi Indonesia

BUMN Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 1990
Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Kereta Api Menjadi Perusahaan Umum (Perum) Kereta Api

BUMN Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. PP No. 19 Tahun 1998 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Kereta Api Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
   

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 1990
Pembubaran Perusahaan Umum (Perum) Tambang Batubara Dan Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Tambang Batubara Bukit Asam

Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan :

Mencabut :

1. PP No. 28 Tahun 1984 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Tambang Batubara Menjadi Perusahaan Umum (Perum)
   

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 1990
Perusahaan Perseroan (Persero) Yang Menjual Sahamnya Kepada Masyarakat Melalui Pasar Modal

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. PP No. 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero)
   

Diubah dengan :

1. PP No. 59 Tahun 1996 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1990 Tentang Perusahaan Perseroan (Persero) Yang Menjual Sahamnya Kepada Masyarakat Melalui Pasar Modal