Hasil Pencarian
Menemukan 99 peraturan (dalam 0,002 detik)

Filter Pencarian


  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1988
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia

Pertahanan dan Keamanan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

Mengubah :

  1. UU No. 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 1988
Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1985/1986

APBN

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1988
Pengesahan "Protocol Amending The Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia"

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 1988
Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

Pertahanan dan Keamanan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

Mencabut :

  1. UU No. 66 Tahun 1958 tentang Wajib-Militer
  2. UU No. 55 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 20 Tahun 1955 tentang Peraturan-Peraturan Mengenai Kedudukan Anggota Angkatan Perang Dalam Dinas Ketentaraan Sesudah Akhir Tahun 1955 (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 78) Sebagai Undang-Undang
  3. UU No. 19 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 26 Tahun 1957 Tentang Anggota Angkatan Perang Berdasarkan Ikatan Dinas Sukarela (Militer Sukarela) (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 83) Sebagai Undang-Undang
  4. UU No. 19 Tahun 1953 tentang Pengubahan Bea Pembubaran yang Ditetapkan dalam Pasal 5 Ayat 2 "Jachtordonnantie Java en Madura 1940" (Staatsblad 1939 Nr 733)
  5. UU No. 17 Tahun 1953 tentang Akibat-Akibat dari pada Undang-Undang tentang Kewajiban Anggota Angkatan Perang untuk Tetap dalam Dinas Ketentaraan
  6. UU No. 16 Tahun 1953 tentang Kedudukan Hukum Anggota Angkatan Perang
  7. UU No. 15 Tahun 1953 tentang Penerimaan Anggota Angkatan Perang Sukarela
  8. UU No. 13 Tahun 1953 tentang Penetapan Peraturan Dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1952 (Lembaran-Negara Nomor 84 Tahun 1952) tentang Kewajiban Anggota Angkatan Perang untuk Tetap Dalam Dinas Ketentaraan Sebagai Undang-Undang
  9. UU No. 12 Tahun 1953 tentang Penetapan Peraturan Dalam Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1950 tentang Penerimaan Anggota Angkatan Perang R.I.S. (Lembaran-Negara Nomor 5 Tahun 1950) Sebagai Undang-Undang

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 1988
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1988/1989

APBN

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. UU No. 4 Tahun 1989 tentang Tambahan dan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1988/1989

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 1988
Pokok-Pokok Organisasi Sekolah Tinggi Dan Akademi

Pendidikan Struktur Organisasi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 1988
Pengalihan Bentuk Pusat Produksi Film Negara Menjadi Perusahaan Umum (Perum) Produksi Film Negara

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1988
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional

Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 1988
Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 15 Tahun 2004 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional

Mencabut :

  1. PP No. 29 Tahun 1974 tentang Perusahaan Umum "Pembangunan Perumahan Nasional"

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 1988
Pajak Atas Bunga Deposito Berjangka Sertifikat Deposito Dan Tabungan

Perbankan Perpajakan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 21 Tahun 1989 tentang Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito Dan Tabungan

Mencabut :

  1. PP No. 37 Tahun 1983 tentang Pajak atas Bunga Deposito Berjangka dan Tabungan-Tabungan Lainnya

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 1988
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan IX

Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 1988
Perubahan Batas Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 1988
Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Dilakukan Oleh Pedagang Besar Dan Penyerahan Jasa Kena Pajak Disamping Yang Dilakukan Oleh Pemborong

PNBP Perpajakan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 50 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahannilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994

  Kota Makassar

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 1988
RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA MADYA UJUNG PANDANG KAWASAN G.K.L. DAN KAWASAN H.I.

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 1 Tahun 1988
Besarnya Ongkos Naik Haji Tahun 1988

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 2 Tahun 1988
Tata Cara Penggantian Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat Yang Berhenti Antar Waktu

Partai Politik dan Pemilu

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 41 Tahun 1988
Perubahan Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1976 Tentang Pasar Modal Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1978

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. KEPPRES No. 37 Tahun 1978 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1976 tentang Pasar Modal
  2. KEPPRES No. 52 Tahun 1976 tentang PASAR MODAL

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 4 Tahun 1988
Pengoperasian Jalan Tol Jatingaleh Krapyak Untuk Uji Coba Dan Penetapan Besarnya Tarif Tol Uji Coba

Lalu Lintas, Jalan

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 3 Tahun 1988
Persetujuan Atas Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang Dan Industri

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. KEPPRES No. 97 Tahun 1996 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Kamar Dagang dan Industri

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 5 Tahun 1988
Pengadaan Bahan Peledak

Pengadaan Barang/Jasa Pertahanan dan Keamanan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. KEPPRES No. 125 Tahun 1999 tentang Bahan Peledak

Diubah dengan :

  1. KEPPRES No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1988 Tentang Pengadaan Bahan Peledak Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1994
  2. KEPPRES No. 86 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1988 Tentang Pengadaan Bahan Peledak

Mencabut :

  1. KEPPRES No. 27 Tahun 1982 tentang Pengadaan Bahan Peledak

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 6 Tahun 1988
Pencabutan Beberapa Ketentuan Mengenai Pengadaan Barang Dan Jasa

Pengadaan Barang/Jasa

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. KEPPRES No. 41 Tahun 1985 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1984 Tentang Tim Pengendali Pengadaan Barang/Peralatan Pemerintah Di Departemen/Lembaga
  2. KEPPRES No. 30 Tahun 1984 tentang Tim Pengendali Pengadaan Barang/Peralatan Pemerintah Di Departemen/Lembaga
  3. KEPPRES No. 15 Tahun 1980 tentang Tata Cara Penyediaan Dana Dan Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Dalam Rangka Pengadaan Barang/Peralatan Pemerintah
  4. KEPPRES No. 10 Tahun 1980 tentang Team Pengendali Pengadaan Barang/Peralatan Pemerintah

Mengubah :

  1. KEPPRES No. 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 7 Tahun 1988
Perubahan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1973 Tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1983

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. KEPPRES No. 138 Tahun 1999 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Diubah dengan :

  1. KEPPRES No. 73 Tahun 1993 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1973 Tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Sebagaimana Telah Dua Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1988

Mengubah :

  1. KEPPRES No. 19 Tahun 1983 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1973 Tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
  2. KEPPRES No. 35 Tahun 1973 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 8 Tahun 1988
Perubahan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Badan Pengelola Gelanggang Olah Raga Senayan

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Pemuda dan Olah Raga

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. KEPPRES No. 72 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Badan Pengelola Gelanggang Olah Raga Senayan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1997
  2. KEPPRES No. 35 Tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Badan Pengelola Gelanggang Olah Raga Senayan Sebagaimana Telah Beberpa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1988
  3. KEPPRES No. 37 Tahun 1988 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Badan Pengelola Gelanggang Olah Raga Senayan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1988

Mengubah :

  1. KEPPRES No. 39 Tahun 1987 tentang Perubahan Kepengurusan Badan Pengelola Gelanggang Olahraga Senayan
  2. KEPPRES No. 4 Tahun 1984 tentang Badan Pengelola Gelanggang Olahraga Senayan

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 9 Tahun 1988
Perubahan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1984 Tentang Proyek Tambak Inti Rakyat

Perikanan dan Kelautan Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. KEPPRES No. 29 Tahun 1994 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1984 Tentang Proyek Tambak Inti Rakyat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1988

Mengubah :

  1. KEPPRES No. 18 Tahun 1984 tentang Proyek Tambak Inti Rakyat

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 10 Tahun 1988
Perubahan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1986 Tentang Tim Pendayagunaan Pelaksanaan Proyek-Proyek Pembangunan Dengan Dana Luar Negeri

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. KEPPRES No. 74 Tahun 1993 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1986 Tentang Tim Pendayagunaan Pelaksanaan Proyek-Proyek Pembangunan Dengan Dana Luar Negeri Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1988

Mengubah :

  1. KEPPRES No. 32 Tahun 1986 tentang Tim Pendayagunaan Pelaksanaan Proyek-Proyek Pembangunan Dengan Dana Luar Negeri

Tentang

Database Peraturan ini merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK RI. Secara khusus dimaksudkan untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum secara mudah, cepat dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK RI maupun masyarakat.

Kontak

Sekretariat Website JDIH BPK RI
Ditama Binbangkum - BPK RI
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia - BPK RI
Dikembangkan sejak tahun 2017


Versi 20.9.23.22