Hasil Pencarian
Menemukan 133 peraturan (dalam 0,002 detik)

Filter Pencarian


  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 1986
Peradilan Umum

Hukum Acara dan Peradilan

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum
  2. UU No. 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

Mencabut :

  1. UU No. 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1986
Peradilan Tata Usaha Negara

Hukum Acara dan Peradilan

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
  2. UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1986
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1986/1987

APBN

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. UU No. 4 Tahun 1987 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1986/1987

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 1986
Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1985/1986

APBN

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. UU No. 4 Tahun 1985 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1985/1986

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1986
Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1982/1983

APBN

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 1986
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. LEPPIN

Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 1986
Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ke Kota Soreang di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 1986
Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1970

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. PP No. 44 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Berlakunya Pasal 15 Undang-Undang No. 4 Tahun 1970 Tentang Pembentukan Daerah Perdangangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 1986
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Jambi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batanghari

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1986
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1986
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31Tahun 1982 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Industri Kertas Terpadu

Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. PP No. 31 Tahun 1982 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Industri Kertas Terpadu

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1986
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 1986
Obligasi Perusahaan Umum Telekomunikasi

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 1986
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1980 Tentang Tanda Kehormatan Bintang Budaya Parama Dharma

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 1986
Pengalihan Pemilikan Saham Negara Republik Indonesia Pada Perseroan Terbatas Jado Trading Corporation (PT. Jatraco)

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 1986
Dewan Hak Cipta

Hak atas Kekayaan Intelektual

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. PP No. 7 Tahun 1989 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1986 Tentang Dewan Hak Cipta

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 1 Tahun 1986
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. KEPPRES No. 42 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2001
  2. KEPPRES No. 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen

Mencabut :

  1. KEPPRES No. 43 Tahun 1985 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 128 Tahun 1967 Tentang Pembentukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Dan Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 162 Tahun 1967 Tentang Susunan Anggota Dewan Pembina Ilmu Pengetahuan Indonesia

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 2 Tahun 1986
Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1971 Dan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1982

Perpajakan

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. KEPPRES No. 4 Tahun 1982 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1971 Tentang Pungutan Retribusi Terhadap Barang-Barang Yang Berasal Dari Luar Negeri Yang Akan Dimasukkan Ke Dalam Daerah Pabean Indonesia Dari Daerah Perdagangan Bebas Dengan Pelabuhan Bebas Sabang
  2. KEPPRES No. 47 Tahun 1971 tentang Pungutan Retribusi Terhadap Barang-Barang jang Berasal dari Luar Negeri jang Akan dimasukkan ke dalam Daerah Pabean Indonesia dari Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 3 Tahun 1986
Pengesahan Loan Agreement (Padalarang, Cileunyi Highway Project) Between The Saudi Fund For Development And The Republic Of Indonesia

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 4 Tahun 1986
Penetapan Pulau Flores, Pulau Alor, Pulau Sumba, Dan Pulau Timor Wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur Sebagai Daerah Asal Transmigrasi

Kependudukan dan Perkawinan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. KEPPRES No. 12 Tahun 1997 tentang Penetapan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Dan Nusa Tenggara Timur Sebagai Daerah Asal Dan Daerah Transmigrasi

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 5 Tahun 1986
Perubahan Nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Industri Pesawat Terbang Nurtanio Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Industri Pesawat Terbang Nusantara

Administrasi dan Tata Usaha Negara

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 6 Tahun 1986
Besarnya Ongkos Naik Haji Tahun 1986/1987

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 7 Tahun 1986
Pengesahan Agreement To The International Telecommunications Satellite Organization "INTELSAT" Beserta Operating Agreementnya (Operating Agreement Relating To The International Telecommunications Satellite Organization "INTELSAT")

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 8 Tahun 1986
Pengesahan Protocol On Intelsat Privileges, Exemptions And Immunities

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 9 Tahun 1986
Penunjukan Kantor Perbendaharaan Negara Untuk Memungut Dan Menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Yang Di Bayar Oleh Pemerintah Untuk Penyerahan Barang Kena Pajak Dan Jasa Kena Pajak Dari Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah

Perpajakan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. KEPPRES No. 56 Tahun 1988 tentang Penunjukkan Badan-Badan Tertentu Dan Bendaharawan Untuk Memungut Dan Menyetor Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Tentang

Database Peraturan ini merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK RI. Secara khusus dimaksudkan untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum secara mudah, cepat dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK RI maupun masyarakat.

Kontak

Sekretariat Website JDIH BPK RI
Ditama Binbangkum - BPK RI
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia - BPK RI
Dikembangkan sejak tahun 2017


Versi 20.9.23.22