Hasil Pencarian
Menemukan 122 peraturan (dalam 0,001 detik)
Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 1986
Peradilan Umum
Hukum Acara dan Peradilan
Diubah dengan :
-
UU No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum
-
UU No. 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
Mencabut :
-
UU No. 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung
- Download :
- UU Nomor 2 Tahun 1986.pdf
Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1986
Peradilan Tata Usaha Negara
Hukum Acara dan Peradilan
Diubah dengan :
-
UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
-
UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- Download :
- UU Nomor 5 Tahun 1986.pdf
- UU_NO_5_1986-1.pdf
Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1986
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1986/1987
APBN
Diubah dengan :
-
UU No. 4 Tahun 1987 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1986/1987
- Download :
- UU Nomor 1 Tahun 1986.pdf
Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 1986
Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1985/1986
APBN
Mengubah :
-
UU No. 4 Tahun 1985 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1985/1986
- Download :
- UU Nomor 3 Tahun 1986.pdf
Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1986
Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1982/1983
APBN
- Download :
- UU Nomor 4 Tahun 1986.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 1986
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. LEPPIN
Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
- Download :
- PP NO 1 TH 1986.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 1986
Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ke Kota Soreang di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
- Download :
- PP NO 2 TH 1986.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 1986
Penyertaan Modal Negara Republik Indonesaia Untuk pendirian perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Usaha Kawasan Industri Cilacap
Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
- Download :
- PP NO 3 TH 1986.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 1986
Penyertaan Modal Negara Republik Indonesaia Untuk pendirian perusahaan Perseroan (Perseroan) Dalam Bidang Usaha Kawasan Industri Ujung Pandang
Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
- Download :
- PP NO 4 TH 1986.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 1986
Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1970
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Mencabut :
-
PP No. 44 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Berlakunya Pasal 15 Undang-Undang No. 4 Tahun 1970 Tentang Pembentukan Daerah Perdangangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang
- Download :
- PP NO 5 TH 1986.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 1986
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Jambi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batanghari
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
- Download :
- PP NO 6 TH 1986_penjelasan.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1986
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1986
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31Tahun 1982 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Industri Kertas Terpadu
Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Mengubah :
-
PP No. 31 Tahun 1982 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Industri Kertas Terpadu
- Download :
- PP NO 9 TH 1986.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1986
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
- Download :
- PP NO 10 TH 1986.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 1986
Obligasi Perusahaan Umum Telekomunikasi
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Telekomunikasi, Informatika, dan Internet
- Download :
- PP NO 11 TH 1986.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 1986
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1980 Tentang Tanda Kehormatan Bintang Budaya Parama Dharma
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
- Download :
- PP NO 12 TH 1986.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 1986
Pengalihan Pemilikan Saham Negara Republik Indonesia Pada Perseroan Terbatas Jado Trading Corporation (PT. Jatraco)
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
- Download :
- PP NO 13 TH 1986.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 1986
Dewan Hak Cipta
Hak atas Kekayaan Intelektual
Diubah dengan :
-
PP No. 7 Tahun 1989 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1986 Tentang Dewan Hak Cipta
- Download :
- PP NO 14 TH 1986.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 1 Tahun 1986
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
Dicabut dengan :
-
KEPPRES No. 42 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2001
-
KEPPRES No. 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen
Mencabut :
-
KEPPRES No. 43 Tahun 1985 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 128 Tahun 1967 Tentang Pembentukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Dan Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 162 Tahun 1967 Tentang Susunan Anggota Dewan Pembina Ilmu Pengetahuan Indonesia
- Download :
- KEPPRES NO 1 TH 1986.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 2 Tahun 1986
Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1971 Dan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1982
Perpajakan
Mencabut :
-
KEPPRES No. 4 Tahun 1982 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1971 Tentang Pungutan Retribusi Terhadap Barang-Barang Yang Berasal Dari Luar Negeri Yang Akan Dimasukkan Ke Dalam Daerah Pabean Indonesia Dari Daerah Perdagangan Bebas Dengan Pelabuhan Bebas Sabang
-
KEPPRES No. 47 Tahun 1971 tentang Pungutan Retribusi Terhadap Barang-Barang jang Berasal dari Luar Negeri jang Akan dimasukkan ke dalam Daerah Pabean Indonesia dari Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang
- Download :
- KEPPRES NO 2 TH 1986.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 3 Tahun 1986
Pengesahan Loan Agreement (Padalarang, Cileunyi Highway Project) Between The Saudi Fund For Development And The Republic Of Indonesia
Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional
- Download :
- KEPPRES NO 3 TH 1986.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 4 Tahun 1986
Penetapan Pulau Flores, Pulau Alor, Pulau Sumba, Dan Pulau Timor Wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur Sebagai Daerah Asal Transmigrasi
Kependudukan dan Perkawinan
Dicabut dengan :
-
KEPPRES No. 12 Tahun 1997 tentang Penetapan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Dan Nusa Tenggara Timur Sebagai Daerah Asal Dan Daerah Transmigrasi
- Download :
- KEPPRES NO 4 TH 1986.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 5 Tahun 1986
Perubahan Nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Industri Pesawat Terbang Nurtanio Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Industri Pesawat Terbang Nusantara
Administrasi dan Tata Usaha Negara
- Download :
- KEPPRES NO 5 TH 1986.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 6 Tahun 1986
Besarnya Ongkos Naik Haji Tahun 1986/1987
Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji
- Download :
- KEPPRES NO 6 TH 1986.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 7 Tahun 1986
Pengesahan Agreement To The International Telecommunications Satellite Organization "INTELSAT" Beserta Operating Agreementnya (Operating Agreement Relating To The International Telecommunications Satellite Organization "INTELSAT")
Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional
- Download :
- KEPPRES NO 7 TH 1986.pdf