Hasil Pencarian - ditemukan 122 peraturan

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1986
Peradilan Tata Usaha Negara

Hukum Acara dan Peradilan

Status Peraturan :

Diubah dengan :

1. UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
   
2. UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
   

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1986
Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1982/1983

APBN

Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 1986
Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1985/1986

APBN

Status Peraturan :

Mengubah :

1. UU No. 4 Tahun 1985 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1985/1986
   

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 1986
Peradilan Umum

Hukum Acara dan Peradilan

Status Peraturan :

Diubah dengan :

1. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum
   
2. UU No. 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
   

Mencabut :

1. UU No. 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung
   

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1986
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1986/1987

APBN

Status Peraturan :

Diubah dengan :

1. UU No. 4 Tahun 1987 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1986/1987
   

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 1986
Penyediaan dan Penggunaan Tanah Serta Ruang Udara di Sekitar Bandar Udara

Agraria Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Transportasi Darat/Laut/Udara

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 1986
Pembentukan Kecamatan-Kecamatan di Kabupaten Daerah Tingkat II Kendari, di Kabupaten Daerah Tingkat II Kolaka, di Kabupaten Daerah Tingkat II Muna, dan di Kabupaten Daerah Tigkat II Buton dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 1986
Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 1986
Bea Masuk Tambahan atas Barang Impor

Bea Cukai, Ekspor-Impor

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 1986
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu, Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Utara dan Daerah Tingkat II Bengkulu Selatan

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1986
Penyesuaian Harga atau Nilai Perolehan Harta Berkenaan dengan Perubahan Nilai Tukar Rupiah

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perpajakan Perekonomian

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 1986
Pembentukan Kecamatan Kelapa Kampit dan Kecamatan Dendang di Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 1986
Pembentukan Kecamatan Aranio di Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar, Kecamatan Mekarsari Dan Kecamatan Barambai di Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Kuala, Kecamatan Bungur dan Kecamatan Lokpaikat di Kabupaten Daerah Tingkat II Tapin, Kecamatan Upau, Kecamatan Jaro, Kecamatan Muara Harus, dan Kecamatan Pugaan di Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 1986
Pembentukan Kota Administratif Palopo

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 1986
Pembentukan Kota Administratif Klaten

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. PP No. 33 Tahun 2003 tentang Penghapusan Kota Administratif Kisaran, Kota Administratif Rantau Prapat, Kota Administratif Batu Raja, Kota Administratif Cilacap, Kota Administratif Purwokerto, Kota Administratif Klaten, Kota Administratif Jember, dan Kota Administratif Watampone
   

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 1986
Pembentukan Kota Administratif Cilegon

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 1986
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD)

BUMN Penanaman Modal dan Investasi

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 1986
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Umum (Perum) Pengerukan

BUMN Penanaman Modal dan Investasi

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 1986
Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Pertambangan Kepada Pemerintah Daerah Tingkat I

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batu Bara
   

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 1986
Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani)

BUMN Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. PP No. 53 Tahun 1999 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani)
   

Mencabut :

1. PP No. 2 Tahun 1978 tentang Penambahan Unit Produksi Perusahaan Umum Kehutanan Negara
   
2. PP No. 15 Tahun 1972 tentang Pendirian Perusahaan Umum Kehutanan Negara