Hasil Pencarian - ditemukan 122 peraturan

Filter Pencarian


  Pemerintah Pusat
Diakses 2275 kali

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1986
Peradilan Tata Usaha Negara

Hukum Acara dan Peradilan

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
  2. UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

  Pemerintah Pusat
Diakses 102 kali
  Pemerintah Pusat
Diakses 125 kali

Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 1986
Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1985/1986

APBN

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. UU No. 4 Tahun 1985 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1985/1986

  Pemerintah Pusat
Diakses 364 kali

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 1986
Peradilan Umum

Hukum Acara dan Peradilan

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum
  2. UU No. 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

Mencabut :

  1. UU No. 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung

  Pemerintah Pusat
Diakses 128 kali

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1986
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1986/1987

APBN

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. UU No. 4 Tahun 1987 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1986/1987

  Pemerintah Pusat
Diakses 67 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 1986
Penyediaan dan Penggunaan Tanah Serta Ruang Udara di Sekitar Bandar Udara

Agraria Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Transportasi Darat/Laut/Udara

  Pemerintah Pusat
Diakses 26 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 1986
Bea Masuk Tambahan atas Barang Impor

Bea Cukai, Ekspor-Impor

  Pemerintah Pusat
Diakses 35 kali
  Pemerintah Pusat
Diakses 29 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1986
Penyesuaian Harga atau Nilai Perolehan Harta Berkenaan dengan Perubahan Nilai Tukar Rupiah

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perpajakan Perekonomian

  Pemerintah Pusat
Diakses 30 kali
  Pemerintah Pusat
Diakses 27 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 1986
Pembentukan Kota Administratif Palopo

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

  Pemerintah Pusat
Diakses 62 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 1986
Pembentukan Kota Administratif Klaten

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 33 Tahun 2003 tentang Penghapusan Kota Administratif Kisaran, Kota Administratif Rantau Prapat, Kota Administratif Batu Raja, Kota Administratif Cilacap, Kota Administratif Purwokerto, Kota Administratif Klaten, Kota Administratif Jember, dan Kota Administratif Watampone

  Pemerintah Pusat
Diakses 38 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 1986
Pembentukan Kota Administratif Cilegon

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

  Pemerintah Pusat
Diakses 28 kali
  Pemerintah Pusat
Diakses 35 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 1986
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Umum (Perum) Pengerukan

BUMN Penanaman Modal dan Investasi

  Pemerintah Pusat
Diakses 75 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 1986
Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Pertambangan Kepada Pemerintah Daerah Tingkat I

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

  Pemerintah Pusat
Diakses 91 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 1986
Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani)

BUMN Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 53 Tahun 1999 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani)

Mencabut :

  1. PP No. 2 Tahun 1978 tentang Penambahan Unit Produksi Perusahaan Umum Kehutanan Negara
  2. PP No. 15 Tahun 1972 tentang Pendirian Perusahaan Umum Kehutanan Negara