PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 1985

Menemukan 162 peraturan dalam 0,005 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 70 Tahun 1985
Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemilihan Umum Dan Panitia Pemilihan Indonesia

Partai Politik dan Pemilu

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. KEPPRES No. 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum Dan Penetapan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum
  2. KEPPRES No. 12 Tahun 1988 tentang Pembubaran Panitia Pemilihan Indonesia
Mencabut :
  1. KEPPRES No. 72 Tahun 1980 tentang Lembaga Pemilihan Umum Dan Panitia Pemilihan Umum
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 14 Tahun 1985
Tunjangan Jabatan Jaksa Agung, Panglima Angkatan Bersenjata, Dan Gubernur Bank Indonesia

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan
Mencabut :
  1. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1977
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 4 Tahun 1985
Perubahan Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1979 Tentang Tim Koordinasi Penanganan Masalah Pertanahan

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. KEPPRES No. 2 Tahun 1989 tentang Pembubaran Tim Koordinasi Penanganan Masalah Pertanahan
Mengubah :
  1. KEPPRES No. 51 Tahun 1979 tentang Team Koordinasi Penanganan Masalah Pertanahan
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 79 Tahun 1985
Penetapan Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Puncak

Kehutanan dan Perkebunan Pangan, Pertanian dan Peternakan Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. KEPPRES No. 114 Tahun 1999 tentang Penataan Ruang Kawasan Bogor-Puncak-Cianjur
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 41 Tahun 1985
Perubahan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1984 Tentang Tim Pengendali Pengadaan Barang/Peralatan Pemerintah Di Departemen/Lembaga

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Pengadaan Barang/Jasa

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. KEPPRES No. 6 Tahun 1988 tentang Pencabutan Beberapa Ketentuan Mengenai Pengadaan Barang Dan Jasa
Mengubah :
  1. KEPPRES No. 30 Tahun 1984 tentang Tim Pengendali Pengadaan Barang/Peralatan Pemerintah Di Departemen/Lembaga
  2. KEPPRES No. 10 Tahun 1980 tentang Team Pengendali Pengadaan Barang/Peralatan Pemerintah
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 61 Tahun 1985
Penghentian Pemberian Premi Kepada Kelompok Tani Peserta INSUS

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Peraturan Pemerintah (PP) No. 33 Tahun 1985
Pokok-Pokok Organisasi Institut Agama Islam Negeri

Struktur Organisasi

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PP No. 13 Tahun 1991 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1985 Tentang Pokok-Pokok Organisasi Institut Agama Islam Negeri
Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 1985
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985

Partai Politik dan Pemilu

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. PP No. 20 Tahun 1995 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagaima Telah Beberapa Kali diubah, Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1995
Mencabut :
  1. PP No. 2 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 12 Tahun 1985
Pengesahan Constitution Of The Asia Pacific Telecommunity

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 1985
Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1983

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. PP No. 7 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Sebagaimana Telah Lima Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1993
  2. PP No. 47 Tahun 1993 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Sebagaimana Telah Empat Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 1992
  3. PP No. 80 Tahun 1992 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Sebagaimana Talah Tiga Kali Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1991
  4. PP No. 36 Tahun 1991 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Sebagaimana Telah Dua Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1985
Mengubah :
  1. PP No. 13 Tahun 1983 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
  2. PP No. 18 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan