Hasil Pencarian
Menemukan 119 peraturan (dalam 0,002 detik)

Filter Pencarian


  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1984
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1984/1985

APBN

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. UU No. 7 Tahun 1985 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1984/1985

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 1984
Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1983/1984

APBN

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 1984
Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1980/1981

APBN

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1984
Wabah Penyakit Menular

Kesehatan

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. UU No. 7 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1962 tentang Wabah
  2. UU No. 6 Tahun 1962 tentang Wabah

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 1984
Pos

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 38 Tahun 2009 tentang POS

Mencabut :

  1. UU No. 4 Tahun 1959 tentang Pos

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1984
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1984 Tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 Menjadi Undang-Undang

Perpajakan

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1984
Perindustrian

Perekonomian

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1984
Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskiriminasi Terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimanation Against Women)

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 1984
Dewan Pers

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. PP No. 19 Tahun 1970 tentang Dewan Pers

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1984
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1980 Tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Bagi Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan Dan Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1980

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 14 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan

Mengubah :

  1. PP No. 46 Tahun 1980 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974 Tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Pensiun Bagi Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan Dan Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat
  2. PP No. 16 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Bagi Perintis Pergerakan Kemerdekaan/Kebangsaan/Kemerdekaan Dan Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 1984
Pembentukan Kecamatan Tanjung Balai Selatan dan Kecamatan Tanjung Balai Utara di dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjung Balai di Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 1984
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkal Pinang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 1984
Penjualan Seluruh Saham Milik Negara Republik Indonesia Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Semen Madura

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. PP No. 36 Tahun 1981 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Industri Semen

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 1984
Penyertaan Modal Negera Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Usaha Distribusi Dan Pengolahan Kayu

Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 31 Tahun 1990 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pusat Perkayuan Marunda Dan Penambahan Penyertaan Modal Negara Yang Berasal Dari Kekayaan Negara Hasil Likuidasi Perusahaan Perseroan (Persero) Tersebut Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kawasan Berikat Nusantara

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 1 Tahun 1984
Dewan Riset Nasional

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. KEPPRES No. 94 Tahun 1999 tentang Dewan Riset Nasional

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 3 Tahun 1984
Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Yang Dirubah Munas Kedua 1983

Kepegawaian, Aparatur Negara Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. KEPPRES No. 27 Tahun 1989 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 4 Tahun 1984
Badan Pengelola Gelanggang Olahraga Senayan

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Pemuda dan Olah Raga

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. KEPPRES No. 72 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Badan Pengelola Gelanggang Olah Raga Senayan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1997
  2. KEPPRES No. 35 Tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Badan Pengelola Gelanggang Olah Raga Senayan Sebagaimana Telah Beberpa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1988
  3. KEPPRES No. 8 Tahun 1988 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Badan Pengelola Gelanggang Olah Raga Senayan
  4. KEPPRES No. 37 Tahun 1988 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Badan Pengelola Gelanggang Olah Raga Senayan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1988
  5. KEPPRES No. 39 Tahun 1987 tentang Perubahan Kepengurusan Badan Pengelola Gelanggang Olahraga Senayan

Mencabut :

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 5 Tahun 1984
Penerbitan Sertifikat Bank Indonesia

Perbankan

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 6 Tahun 1984
Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1983 Tentang Pembentukan Dewan Pembina Dan Pengelola Industri-Industri Strategis Dan Industri Hankam

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Pertahanan dan Keamanan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. KEPPRES No. 56 Tahun 1989 tentang Pembentukan Dewan Pembina Industri Strategis

Diubah dengan :

  1. KEPPRES No. 50 Tahun 1986 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1983 Tentang Pembentukan Dewan Pembina Dan Pengelola Industri-Industri Strategis Dan Industri Hankam, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1984

Mengubah :

  1. KEPPRES No. 59 Tahun 1983 tentang Pembentukan Dewan Pembina Dan Pengelola Industri-Industri Strategis Dan Industri Hankam

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 7 Tahun 1984
Hubungan Kerja Antara Kotamadya Batam Dengan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 8 Tahun 1984
Penetapan Besarnya Langganan Tol Untuk Penggunaan Jembatan Tol Sungai Kapuas Dan Jembatan Tol Sungai Landak Pontianak, Jalan Layang Tol Wonokromo, Surabaya, Jembatan Tol Sungai Tello Lama, Ujung Pandang, Dan Jalan Tol Srondol - Jatingaleh, Semarang

Lalu Lintas, Jalan

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. KEPPRES No. 37 Tahun 1984 tentang Perubahan Tarif Tol Dan Langganan Tol Pada Jembatan Tol Sungai Kapuas, Pontianak, Jembatan Tol Sungai Tello Lama, Ujung Pandang, Jalan Layang Tol Wonokromo, Surabaya, Dan Jalan Tol Srondol - Jatingaleh, Semarang

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 9 Tahun 1984
Penetapan Jalan Pintas Serang Dan Jalan Pintas Ciujung Menjadi Jalan Tol Serta Penetapan Besarnya Tol

Lalu Lintas, Jalan

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. KEPPRES No. 25 Tahun 1988 tentang Penetapan Besarnya Tol Dan Langganan Tol Pada Beberapa Jalan Tol Dan Jembatan Tol

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 10 Tahun 1984
Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1977 Tentang Tambahan Jabatan Dalam Lampiran Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1977 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1979

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. KEPPRES No. 26 Tahun 1979 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1977 Tentang Tambahan Jabatan Dalam Lampiran Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1977

Mengubah sebagian :

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 11 Tahun 1984
Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Organisasi Badan Administrasi Kepegawaian Negara

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. KEPPRES No. 15 Tahun 1988 tentang Badan Administrasi Kepegawaian Negara

Diubah dengan :

  1. KEPPRES No. 27 Tahun 1987 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1984 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Dan Organisasi Badan Administrasi Kepegawaian Negara

Mencabut :

  1. KEPPRES No. 53 Tahun 1980 tentang Pembentukan Kantor Wilayah Badan Administrasi Kepegawaian Negara Tingkat Propinsi

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 12 Tahun 1984
Keikutsertaan Indonesia Dalam Tsukuba Expo 1985 Di Jepang

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Tentang

Database Peraturan ini merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK RI. Secara khusus dimaksudkan untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum secara mudah, cepat dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK RI maupun masyarakat.

Kontak

Sekretariat Website JDIH BPK RI
Ditama Binbangkum - BPK RI
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia - BPK RI
Dikembangkan sejak tahun 2017


Versi 20.9.23.22