Hasil Pencarian - ditemukan 119 peraturan

Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1984
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1984 Tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 Menjadi Undang-Undang

Perpajakan

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1984
Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskiriminasi Terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimanation Against Women)

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 1984
Pos

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. UU No. 38 Tahun 2009 tentang POS
   

Mencabut :

1. UU No. 4 Tahun 1959 tentang Pos
   

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1984
Perindustrian

Perekonomian

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
   

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1984
Wabah Penyakit Menular

Kesehatan

Status Peraturan :

Mencabut :

1. UU No. 7 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1962 tentang Wabah
   
2. UU No. 6 Tahun 1962 tentang Wabah
   

Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 1984
Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1983/1984

APBN

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 1984
Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1980/1981

APBN

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1984
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1984/1985

APBN

Status Peraturan :

Diubah dengan :

1. UU No. 7 Tahun 1985 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1984/1985
   

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1984
Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984

Perpajakan

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 1984
Perusahaan Umum (Perum) Indonesia Farma

BUMN

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. PP No. 34 Tahun 1995 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Indonesia Farma Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
   

Mencabut :

1. PP No. 20 Tahun 1981 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) Indonesia Farma
   

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 1984
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kertas Kraft Cilacap

BUMN Penanaman Modal dan Investasi

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 1984
Pembentukan Kecamatan Bungaya di Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa, Kecamatan Gempa di Kabupaten Daerah Tingkat II Pinrang, dan Kecamatan Tulallu di Kabupaten Daerah Tingkat II Polewali Mamasa dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 1984
Perusahaan Umum (Perum) Pengerukan

BUMN

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. PP No. 9 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pengerukan Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
   

Mencabut :

1. PP No. 18 Tahun 1983 tentang Perusahaan Umum Pengerukan
   

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 1984
Perusahaan Umum (Perum) Pengangkutan Penumpang Jakarta

BUMN Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. PP No. 91 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pengangkutan Penumpang Djakarta
   

Mencabut :

1. PP No. 24 Tahun 1981 tentang Perusahaan Umum Pengangkutan Penumpang Djakarta
   

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 1984
Perusahaan Umum (Perum) Damri

BUMN Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan :

Mencabut :

1. PP No. 30 Tahun 1982 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Angkutan Motor "Damri" Menjadi Perusahaan Umum (Perum)
   

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 1984
Pemisahan dan Pengalihan Kekayaan Negara pada Pelabuhan Udara Polonia di Medan dan Juanda di Surabaya untuk Dijadikan Tambahan Penyertaan Modal Negara dalam Perusahaan Umum Angkasa Pura Serta Pengembalian Sebagian Kekayaan Perusahaan Umum Angkasa Pura Kepada Negara

BUMN Transportasi Darat/Laut/Udara

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 1984
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Amarta Karya

BUMN Penanaman Modal dan Investasi

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 1984
Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Tambang Batubara Menjadi Perusahaan Umum (Perum)

BUMN

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. PP No. 56 Tahun 1990 tentang Pembubaran Perusahaan Umum (Perum) Tambang Batubara Dan Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Tambang Batubara Bukit Asam
   

Mencabut :

1. PP No. 23 Tahun 1968 tentang Pendirian Perusahaan Negara Tambang Batu Bara
   

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1984
Pengalihan Bentuk Perusahaan Gas Negara (PGN) Menjadi Perusahaan Umum (Perum)

BUMN

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. PP No. 37 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Gas Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
   

Mencabut :

1. PP No. 30 Tahun 1970 tentang Perubahan Pasal 11 Ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 No. 34) Sebagaimana Yang Telah Diubah Dan Ditambah Dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 11 Tahun 1969
   
2. PP No. 11 Tahun 1969 tentang Perubahan Dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 No. 34) Tentang Pembubaran Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara Dan Pendirian Perusahaan Listrik Negara (P.L.N.) Dan Perusahaan Gas Negara (P.G.N.)
   
3. PP No. 19 Tahun 1965 tentang Pembubaran Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara Dan Pendirian Perusahaan Listrik Negara (P.L.N.) Dan Perusahaan Gas Negara (P.G.N.)
   

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 1984
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Jasa Marga

BUMN Penanaman Modal dan Investasi