Hasil Pencarian
Menemukan 122 peraturan (dalam 0,012 detik)

Filter Pencarian


  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 20 Tahun 1983
Perubahan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 Tentang Susunan Organisasi Departemen Dan Penambahan Lampirannya Sebagaimana Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1982

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1983
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1978 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Bio Farma Menjadi Perusahaan Umum

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. PP No. 8 Tahun 1985 tentang Perusahaan Umum (Perum) Bio Farma
  2. PP No. 26 Tahun 1978 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Bio Farma Menjadi Perusahaan Umum

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 56 Tahun 1983
Perincian Anggaran Belanja Negara Pembangunan Tahun Anggaran 1983/1984

APBN

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 1983
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Perpajakan

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
  2. UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
  3. PERPU No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
  4. UU No. 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang
  5. UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
  6. UU No. 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
  7. UU No. 9 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
  8. UU No. 9 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Pendapatan 1944
  9. UU No. 8 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Perseroan 1925
  10. UU No. 10 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Dividen 1959 Undang-Undang. Pajak dividen 1959. Perubahan dan Tambahan
  11. UU No. 8 Tahun 1967 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Tata Cara Pemungutan Pajak Pendapatan 1944, Pajak Kekayaan 1932 dan Pajak Perseroan 1925

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 11 Tahun 1983
Pengangkatan Pejabat Dan Tenaga Honorer Yang Bekerja Pada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur Menjadi Pegawai Negeri Sipil

Kepegawaian, Aparatur Negara

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 1983
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. PP No. 7 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Sebagaimana Telah Lima Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1993
  2. PP No. 47 Tahun 1993 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Sebagaimana Telah Empat Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 1992
  3. PP No. 80 Tahun 1992 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Sebagaimana Talah Tiga Kali Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1991
  4. PP No. 36 Tahun 1991 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Sebagaimana Telah Dua Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1985
  5. PP No. 20 Tahun 1985 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1983
  6. PP No. 18 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 37 Tahun 1983
Pemotongan Pensiun Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 1983/1984 Presiden Republik Indonesia

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 46 Tahun 1983
Pokok-Pokok Dan Susunan Organisasi Departemen Pertahanan Keamanan

Pertahanan dan Keamanan, Militer Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. KEPPRES No. 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Departemen
  2. KEPPRES No. 5 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1983 Tentang Pokok-Pokok Dan Susunan Organisasi Departemen Pertahanan Keamanan

  Kota Surakarta

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 Tahun 1983
Pelaksanaan Pemberian Ijin Tempat Usaha

Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan :

Mencabut :


  1. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta No. 26 Tahun 1977

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 52 Tahun 1983
Pembukaan Hubungan Diplomatik Dengan Brunei

Ketatanegaraan, Kenegaraan

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 1983
Pembentukan Kotamadya Batam di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Riau

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 6 Tahun 1983
Pembangunan Gedung Pusat Kehutanan/Taman Hutan Di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Diserahkan Kepada Yayasan Sarana Wana Jaya

Kehutanan dan Perkebunan Yayasan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PERPRES No. 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Gedung Pusat Kehutanan dan Taman Hutan

  Kota Surakarta

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 10 Tahun 1983
Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1982/1983

APBD

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 34 Tahun 1983
Daftar Skala Prioritas Bidang Usaha Penanaman Modal Tahun 1983/1984

Penanaman Modal dan Investasi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. KEPPRES No. 51 Tahun 1984 tentang Daftar Skala Prioritas Bidang-Bidang Usaha Penanaman Modal

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 39 Tahun 1983
Koordinasi Usaha Kesejahteraan Sosial Bagi Penderita Cacat

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial, dan Penanggulangan Bencana

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. KEPPRES No. 83 Tahun 1999 tentang Lembaga Koordinasi Dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1983
Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang Telukbetung Menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 1983
Pajak atas Bunga Deposito Berjangka dan Tabungan-Tabungan Lainnya

Perbankan, Lembaga Keuangan Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 13 Tahun 1988 tentang Pajak Atas Bunga Deposito Berjangka Sertifikat Deposito Dan Tabungan

  Kota Surakarta

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 7 Tahun 1983
Perubahan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Tata Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta

Struktur Organisasi

Status Peraturan :

Mencabut :


  1. Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surakarta tanggal 1 Oktober 1981 Nomor : 061 / 112 / 1 / 1981

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 59 Tahun 1983
Pembentukan Dewan Pembina Dan Pengelola Industri-Industri Strategis Dan Industri Hankam

BUMN Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Pertahanan dan Keamanan, Militer

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. KEPPRES No. 56 Tahun 1989 tentang Pembentukan Dewan Pembina Industri Strategis
  2. KEPPRES No. 50 Tahun 1986 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1983 Tentang Pembentukan Dewan Pembina Dan Pengelola Industri-Industri Strategis Dan Industri Hankam, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1984
  3. KEPPRES No. 6 Tahun 1984 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1983 Tentang Pembentukan Dewan Pembina Dan Pengelola Industri-Industri Strategis Dan Industri Hankam
  4. KEPPRES No. 40 Tahun 1980 tentang Team Pengembangan Industri Pertahanan Keamanan
  5. KEPPRES No. 52 Tahun 1976 tentang Pasar Modal

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 1983
Pembentukan Kecamatan Belopa, Kecamatan Bua, Kecamatan Wara Utara, Kecamatan Lamasi, dan Kecamatan Sukamaju di Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 1983
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977 Tentang Asuransi Sosial Tenaga Kerja

Asuransi Ketenagakerjaan

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. PP No. 33 Tahun 1977 tentang Asuransi Sosial Tenaga Kerja

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1983
Pajak Penghasilan

Perpajakan

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
  2. UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
  3. UU No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
  4. UU No. 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
  5. UU No. 10 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991
  6. UU No. 7 Tahun 1991 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
  7. UU No. 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri
  8. UU No. 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing
  9. UU No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri
  10. UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 1983
Perusahaan Umum Pengerukan

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 33 Tahun 1984 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pengerukan

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 67 Tahun 1983
Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1982 Tentang Pembentukan Team Koordinasi Pengendalian Pembangunan Kereta Api Jakarta-Bogor-Tangerang-Bekasi (Jabotabek )

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 1983
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 Tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum), dan Perusahaan Perseroan (Persero)

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. PP No. 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum (Perum)
  2. PP No. 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero)
  3. PP No. 3 Tahun 1983 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan (Persero)

Tentang

Database Peraturan ini merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK RI. Secara khusus dimaksudkan untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum secara mudah, cepat dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK RI maupun masyarakat.

Kontak

Sekretariat Website JDIH BPK RI
Ditama Binbangkum - BPK RI
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia - BPK RI
Dikembangkan sejak tahun 2017


Versi 20.9.23.22