Hasil Pencarian
Menemukan 113 peraturan (dalam 0,001 detik)

Filter Pencarian


  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1983
Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Malaysia Tentang Rejim Hukum Negara Nusantara dan Hak-Hak Malaysia Di Laut Teritorial dan Perairan Nusantara serta Ruang Udara Diatas Laut Teritorial, Perairan Nusantara dan Wilayah Republik Indonesia yang Terletak di Antara Malaysiatimur dan Malaysia Barat

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 1983
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1983/1984

APBN

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 1983
Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1982/1983

APBN

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. UU No. 5 Tahun 1982 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1982/1983

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1983
Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1979/1980

APBN

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1983
Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

Teritorial Indonesia Ketatanegaraan, Kenegaraan

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 1983
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Perpajakan

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. PERPU No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
  2. UU No. 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang
  3. UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
  4. UU No. 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
  5. UU No. 9 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Mencabut :

  1. UU No. 9 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Pendapatan 1944
  2. UU No. 8 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Perseroan 1925
  3. UU No. 10 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Dividen 1959 Undang-Undang. Pajak dividen 1959. Perubahan dan Tambahan
  4. UU No. 8 Tahun 1967 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Tata Cara Pemungutan Pajak Pendapatan 1944, Pajak Kekayaan 1932 dan Pajak Perseroan 1925

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1983
Pajak Penghasilan

Perpajakan

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. UU No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
  2. UU No. 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
  3. UU No. 10 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991
  4. UU No. 7 Tahun 1991 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

Mengubah :

  1. UU No. 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri
  2. UU No. 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing
  3. UU No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri
  4. UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1983
Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Perpajakan

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. UU No. 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
  2. UU No. 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
  3. UU No. 11 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Mencabut :

  1. UU No. 2 Tahun 1968 tentang Perobahan/Tambahan Undang-Undang Pajak Penjualan 1951
  2. UU No. 35 Tahun 1953 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1951, tentang Pemungutan Pajak Penjualan" (Lembaran-Negara Nomor 94 Tahun 1951) Sebagai Undang-Undang

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 1983
Perlakuan Terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil Yang Tewas Atau Cacat Akibat Kecelakaan Karena Dinas

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
  2. PP No. 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1983
Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

Kependudukan dan Perkawinan

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. PP No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 1983
Pembinaan Kepelabuhanan

Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 70 Tahun 1996 tentang Kepelabuhanan

Diubah dengan :

  1. PP No. 23 Tahun 1985 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1983 Tentang Pembinaan Kepelabuhanan

Mencabut :

  1. PP No. 1 Tahun 1969 tentang Susunan Dan Tata Kerja Kepelabuhanan Dan Daerah Pelayaran

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 1983
Pembentukan Kecamatan Cisoka Di Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang, Kecamatan Takokak, Kecamatan Tanggeung, Kecamatan Agrabinta, Kecamatan Naringgul Di Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur, Kecamatan Selaawi, Kecamatan Leuwigoong, Kecamatan Cibalong, Kecamatan Banjarwangi, Dan Kecamatan Talegong Di Kabupaten Daerah Tingkat II Garut Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 1983
Perusahaan Umum Pelabuhan I

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 4 Tahun 1985 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan I

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 1983
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. PP No. 7 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Sebagaimana Telah Lima Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1993
  2. PP No. 47 Tahun 1993 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Sebagaimana Telah Empat Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 1992
  3. PP No. 80 Tahun 1992 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Sebagaimana Talah Tiga Kali Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1991
  4. PP No. 36 Tahun 1991 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Sebagaimana Telah Dua Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1985
  5. PP No. 20 Tahun 1985 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1983

Mengubah :

  1. PP No. 18 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 1983
Pelaksanaan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984

Perpajakan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 22 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 1 Tahun 1983
Harga Jual Eceran Dalam Negeri Bahan Bakar Minyak Bumi

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Perekonomian

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 2 Tahun 1983
Pengangkatan Tenaga Honorer Yang Bekerja Pada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur Menjadi Pegawai Negeri Sipil

Kepegawaian, Aparatur Negara

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 3 Tahun 1983
Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 251 Tahun 1967 Tentang Hari-Hari Libur Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1971

Administrasi dan Tata Usaha Negara Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan

Status Peraturan :

Mengubah :

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 4 Tahun 1983
Pembentukan Dana Jalan Tol

BUMN Lalu Lintas, Jalan

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 5 Tahun 1983
Penghapusan Penyediaan Kendaraan Perorangan Dinas

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 6 Tahun 1983
Pembangunan Gedung Pusat Kehutanan/Taman Hutan Di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Diserahkan Kepada Yayasan Sarana Wana Jaya

Kehutanan dan Perkebunan Yayasan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PERPRES No. 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Gedung Pusat Kehutanan dan Taman Hutan

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 7 Tahun 1983
Penelitian Dan/Atau Pemeriksaan Calon Anggota Majelis Permusyawatan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Setelah Pengambilan Sumpah/Janji Keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Secara Bersama-Sama Oleh Ketua Mahkamah Agung

Partai Politik dan Pemilu

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. KEPPRES No. 62 Tahun 1977 tentang PENELITIAN PEMERIKSAAN DAN PERESMIAN KEANGGOTAAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT/ DEWAN PERWAKILAN RAKYAT HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 1977 SETELAH PANITIA PUSAT DAN PANITIA PEMERIKSAAN BERAKHIR

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 8 Tahun 1983
Penutupan Konsulat Jenderal Kehormatan Republik Indonesia Di Oslo, Norwegia

Ketatanegaraan, Kenegaraan

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 9 Tahun 1983
Mengesahkan "Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Spanyol Tentang Kerjasama Ilmiah Dan Teknik" Yang Telah Ditandatangani Di Madrid, Spanyol, Pada Tanggal 7 Oktober 1982 Sebagai Hasil Perundingan - Perundingan Antara Delegasi Pemerintah Republik Indonesia Dan Delegasi Pemerintah Spanyol

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 10 Tahun 1983
Besarnya Ongkos Naik Haji Tahun 1983/1984

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

Tentang

Database Peraturan ini merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK RI. Secara khusus dimaksudkan untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum secara mudah, cepat dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK RI maupun masyarakat.

Kontak

Sekretariat Website JDIH BPK RI
Ditama Binbangkum - BPK RI
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia - BPK RI
Dikembangkan sejak tahun 2017


Versi 20.9.23.22