Hasil Pencarian
Menemukan 164 peraturan (dalam 0,015 detik)

Filter Pencarian


  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 1982
Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1971 Tentang Pemberian Tambahan Kelonggaran Perpajakan Termasuk Pembebasan Bea Masuk Kepada PT. Indonesian Satelitte Corporation (PT. Indosat)

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perpajakan

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. PP No. 50 Tahun 1971 tentang Pemberian Tambahan Kelonggaran Perpajakan Termasuk Pembebasan Bea Masuk Kepada P.T. "Indonesian Satellite Corporation" (P.T. "Indosat")

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 1982
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1950 Tentang Peraturan Sementara Tentang Pemberian Tunjangan Kepada Anggota Tentara Nasional Indonesia Yang Pada Waktu Penyerahan Kedaulatan Tidak Masuk Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1954

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. PP No. 6 Tahun 1950 tentang Peraturan Sementara Tentang Pemberian Tunjangan-Tunjangan Kepada Anggota T.N.I. yang ada Pada Waktu Penyerahan Kedaulatan Tidak Masuk Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 87 Tahun 1982
Pembentukan Panitia Nasional Peresmian Berakhirnya Pemugaran Candi Borobudur

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 1 Tahun 1982
Harga Jual Dalam Negeri Bahan Bakar Minyak Bumi

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Perekonomian

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. Keppres No. 1 Tahun 1983

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 24 Tahun 1982
Pembentukan Team Penyiapan Akhir Bahan-Bahan Sidang MPR

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 82 Tahun 1982
Mengesahkan "An Agreement To Establish The Intergovernmental Council Of Copper Exporting Countries Cipec" dan "Modification Of The Cipec Agreement"

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 1982
Pengesahan Konvensi Mengenai Misi Khusus (Convention On Special Missions, New York 1969)

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 1982
Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Ke Kecamatan Mungkid Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 14 Tahun 1982
Pembukaan Kedutaan Besar Republik Indonesia Di Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab

Ketatanegaraan, Kenegaraan

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 38 Tahun 1982
Susunan Organisasi Universitas Riau

Pendidikan Struktur Organisasi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. KEPPRES No. 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Tentang Susunan Organisasi Universitas/Institut Negeri

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1982
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Indra Karya

Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 85 Tahun 1982
Penggunaan Pukat Udang

Perikanan dan Kelautan Perizinan, Pelayanan Publik

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 70 Tahun 1982
Susunan Organisasi Universitas Sam Ratulangi

Pendidikan Struktur Organisasi

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 39 Tahun 1982
Susunan Organisasi Universitas Andalas

Pendidikan Struktur Organisasi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. KEPPRES No. 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Tentang Susunan Organisasi Universitas/Institut Negeri

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 1982
Pembentukan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Manado

Hukum Acara dan Peradilan

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 13 Tahun 1982
Pemberian Penghargaan Bagi Peserta Keluarga Berencana Lestari

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 1982
Tata Pengaturan Air

Lingkungan Hidup Perikanan dan Kelautan Pangan, Pertanian dan Peternakan Sumber Daya Alam

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air
  2. PP No. 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah
  3. PP No. 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air
  4. BAB I, BAB II, BAB IV, BAB V, dan BAB VI Algemeen Waterreglement 1936 (Staatsblad 1936 Nomor 489)

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 43 Tahun 1982
Susunan Organisasi Universitas Lampung

Pendidikan Struktur Organisasi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. KEPPRES No. 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Tentang Susunan Organisasi Universitas/Institut Negeri

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 1982
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974 Tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah Negeri

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. PP No. 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara
  2. PP No. 3 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974 Tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah Negeri Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1982
  3. PP No. 16 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah Negeri

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 1982
Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Industri Kertas

Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 28 Tahun 1991 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kertas Kraf Cilacap Dan Penambahan Penyertaan Modal Negara Yang Berasal Dari Sebagian Kekayaan Negara Hasil Likuidasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kertas Kraf Cilacap Ke Dalam Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Blabak

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 46 Tahun 1982
Susunan Organisasi Institut Pertanian Bogor

Pendidikan Struktur Organisasi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. KEPPRES No. 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Tentang Susunan Organisasi Universitas/Institut Negeri

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 41 Tahun 1982
Susunan Organisasi Universitas Jambi

Pendidikan Struktur Organisasi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. KEPPRES No. 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Tentang Susunan Organisasi Universitas/Institut Negeri

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 1982
Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Kendari Dari Wilayah Kota Administratif Kendari Ke Kecamatan Una Aha Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendari

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 31 Tahun 1982
Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. KEPPRES No. 47 Tahun 1991 tentang Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi
  2. KEPPRES No. 26 Tahun 1978 tentang Mengesahkan "Persetujuan Dagang Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Bangladesh" (Trade Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The People's Republic of Bangladesh), yang Telah ditandatangani di Jakarta, Pada Tanggal 29 Juli 1978, Sebagaimana Terlampir Pada Keputusan Presiden Ini
  3. KEPPRES No. 25 Tahun 1978 tentang Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

  Kota Surakarta

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 6 Tahun 1982
Biaya Penyertaan sebagai Pengganti Dokumen Lelang

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pengadaan Barang/Jasa Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Tentang

Database Peraturan ini merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK RI. Secara khusus dimaksudkan untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum secara mudah, cepat dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK RI maupun masyarakat.

Kontak

Sekretariat Website JDIH BPK RI
Ditama Binbangkum - BPK RI
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia - BPK RI
Dikembangkan sejak tahun 2017


Versi 20.9.23.22