Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 1981

Menemukan 127 peraturan dalam 0,003 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 37 Tahun 1981
Pendirian Universitas Halu Oleo

Pendidikan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. KEPPRES No. 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Tentang Susunan Organisasi Universitas/Institut Negeri
Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 55 Tahun 1981
Mengesahkan "Agreement Between The Governments Of The Member Countries Of The Association Of Southeast Asian Nations And The Government Of Canada On Economic Cooperation" Sebagai Hasil Perundingan Antara Delegasi Pemerintah-Pemerintah Negara Anggota Asean Yang Terdiri Dari Republik Indonesia, Malaysia, Republik Philipina, Republik Singapura Dan Kerajaan Thailand Dan Delegasi Pemerintah Canada, Yang Telah Ditanda-Tangani Di New York, Amerika Serikat, Pada Tanggal 25 September 1981

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 39 Tahun 1981
Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Dan Besarnya Tol Untuk Jembatan Tol Sungai Tello Lama Ujungpandang

Transportasi Darat/Laut/Udara Lalu Lintas, Jalan

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 54 Tahun 1981
Mengesahkan "Persetujuan Kerjasama Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Amerika Serikat Tentang Penggunaan Tenaga Nuklir Untuk Maksud-Maksud DamaI" Yang Telah Ditandatangani Di Washington D.C., Amerika Serikat, Pada Tanggal 30 Juni 1980 Sebagai Hasil Perundingan Antara Delegasi Pemerintah Republik Indonesia Dan Delegasi Pemerintah Amerika Serikat

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 18 Tahun 1981
Penyempurnaan Keputusan Presiden Nomor 14 A Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

APBN

Status Peraturan
Mengubah :
  1. Kepres Nomor 14 A Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara
Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 17 Tahun 1981
Perubahan Honorarium Bagi Ketua Dan Anggota Team Penasehat Presiden Mengenai Pelaksanaan Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila (Team P-7)

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. KEPPRES No. 27 Tahun 1991 tentang Perubahan Honorarium Bagi Ketua, Anggota Dan Sekretaris Team Penasehat Presiden Mengenai Pelaksanaan Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila (Team P-7)
  2. KEPPRES No. 50 Tahun 1985 tentang Perubahan Honorarium Bagi Ketua, Anggota Dan Sekretaris Team Penasehat Presiden Mengenai Pelaksanaan Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila (TEAM P-7)
  3. KEPPRES No. 36 Tahun 1983 tentang Perubahan Honorarium Bagi Ketua, Anggota Dan Sekretaris Team Penasehat Presiden Mengenai Pelaksanaan Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila (Team P-7)
Mengubah :
  1. KEPPRES No. 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Honorarium Bagi Ketua, Anggota Dan Sekretaris Team Penasehat Presiden Mengenai Pelaksanaan Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila (Team P-7)
  2. KEPPRES No. 11 Tahun 1978 tentang Honorarium Bagi Ketua, Anggota, dan Sekretaris Team Penasehat Presiden Mengenai Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Team P-7 )
Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 45 Tahun 1981
Mengesahkan “Loan Agreement (Greater Bandung Elektric Power Distribution Project) Between Republic Of Indonesia And Kuwait Fund For Arab Economic Development” Sebagai Hasil Perundingan Antara Delegasi Republik Indonesia Dan Delegasi “Kuwait Fund For Arab

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) No. 3 Tahun 1981
Pembubaran Perusahaan Perikanan Negara Riau Dan Penggabungannya Ke Dalam Perusahan Perseroan (Persero) PT.Karya Mina.

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan
Mencabut :
  1. PP No. 53 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Perikanan Negara Riau
Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 1981
Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan I Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PP No. 72 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Perkebunan Nusantara III
Mencabut :
  1. PP No. 14 Tahun 1968 tentang Pendirian Perusahaan Negara Perkebunan (Aneka Tanaman Negara)
Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 12 Tahun 1981
Tunjangan Bahaya Nuklir Bagi Pegawai Negeri Di Lingkungan Badan Tenaga Atom Nasional

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan