Hasil Pencarian
Menemukan 123 peraturan (dalam 0,011 detik)
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 1981
Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Dana Tabungan Dan Asuransi Pegawai Negeri Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
Perbankan, Lembaga Keuangan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Mencabut :
-
PP No. 15 Tahun 1963 tentang Pendirian Perusahaan Negara Dana Tabungan Dan Asuransi Pegawai Negeri
- Download :
- PP NO 26 TH 1981.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 16 Tahun 1981
Penyempurnaan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1978 Tentang Organisasi Sekretariat Negara Sebagaimana Telah Diubah Dan Ditambah Dengan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1980
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
Dicabut dengan :
-
KEPPRES No. 62 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Dan Susunan Organisasi Sekretariat Negara
-
KEPPRES No. 87 Tahun 1996 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1978 Tentang Organisasi Sekretariat Negara Sebagaimana Telah Empat Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1991
-
KEPPRES No. 16 Tahun 1991 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1978 Tentang Organisasi Sekretariat Negara Sebagaimana Telah Tiga Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1983
-
KEPPRES No. 16 Tahun 1983 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1978 Tentang Organisasi Sekretariat Negara Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1980 Dan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1981
-
KEPPRES No. 31 Tahun 1980 tentang Penyempurnaan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1978 Tentang Organisasi Sekretariat Negara
-
KEPPRES No. 8 Tahun 1978 tentang Organisasi Sekretariat Negara
- Download :
- Keppres No 16 TH 1981.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 26 Tahun 1981
Mencabut Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1964 Tentang Pembekuan Dan Pengusahaan Rekening Pada Semua Bank Yang Tercatat Atas Nama Warga Negara Malaysia/ Warga Negara Republik Indonesia Di Malaysia
Perbankan, Lembaga Keuangan
Mencabut :
-
KEPPRES No. 73 Tahun 1964 tentang Pembekuan dan Penguasaan Rekening pada Semua Bank yang Tercatat atas nama Warga Negara Malaysia atau Warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili/bertempat tinggal di Daerah Malaysia
- Download :
- Keppres No 26 TH 1981.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 15 Tahun 1981
Pelaksanaan Pemilihan Umum Di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur
Partai Politik dan Pemilu
- Download :
- Keppres No 15 TH 1981.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 41 Tahun 1981
Menugaskan Kepada Menteri Muda Urusan Pemuda Untuk Menyerahkan Asrama Mahasiswa Di Bandung Kepada Koperasi Keluarga Besar Institut Teknologi Bandung Melalui Rektor Institut Teknologi Bandung
Pendidikan
- Download :
- Keppres No 41 TH 1981.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 1981
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Indra Karya
Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
- Download :
- PP NO 34 TH 1981.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 53 Tahun 1981
Penyelenggaraan Urusan Haji
Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji
Dicabut dengan :
-
KEPPRES No. 62 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Urusan Haji
-
KEPPRES No. 22 Tahun 1969 tentang Keseluruhan Penyelenggaraan Haji Hanya Dilaksanakan Oleh Pemerintah Sesuai Dengan Ketentuan-Ketentuan Dalam Keputusan Presiden Ini
-
Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1969
-
- Download :
- Keppres No 53 TH 1981.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 27 Tahun 1981
Perubahan Beberapa Pasal Dari Lampiran 3 Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1980
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
Mengubah :
-
KEPPRES No. 62 Tahun 1980 tentang Perubahan Pasal 7 Lampiran 1 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 jo. Pasal 1 Angka 1 Huruf C Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1980 Tentang Susunan Organisasi Departemen
-
KEPPRES No. 57 Tahun 1980 tentang Perubahan Beberapa Pasal Dari Lampiran 1, Lampiran 5, Dan Lampiran 6 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1980
-
KEPPRES No. 22 Tahun 1980 tentang Perubahan Pasal 9 Lampiran 14 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1978 Jo. Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1979
-
KEPPRES No. 47 Tahun 1979 tentang Perubahan Lampiran - Lampiran 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, Dan 16 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 Tentang Susunan Organisasi Departemen
- Download :
- Keppres No 27 TH 1981.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 1981
Pengangkatan Tenaga Kesenian Dalam Lingkungan Departemen Penerangan Menjadi Pegawai Negeri Sipil
Kepegawaian, Aparatur Negara
- Download :
- PP NO 30 TH 1981.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 1981
Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Industri Pupuk
Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
- Download :
- PP NO 37 TH 1981.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 42 Tahun 1981
Perincian Sumber-Sumber Anggaran Rutin Dan Sumber-Sumber Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1981/1982
APBN
- Download :
- Keppres No 42 TH 1981.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 44 Tahun 1981
Perincian Anggaran Belanja Negara Pembangunan Tahun Anggaran 1981/1982
APBN
- Download :
- Keppres No 44 TH 1981.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 6 Tahun 1981
Naskah Undang-Undang Pemilihan Umum Seperti Yang Dimaksud Dalam Pasal II Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980
Partai Politik dan Pemilu
- Download :
- Keppres No 06 TH 1981.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 56 Tahun 1981
Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Dan Besarnya Tol Untuk Jalan Layang Wonokromo- Surabaya
Transportasi Darat/Laut/Udara Lalu Lintas, Jalan
Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1981
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1981/1982
APBN
Diubah dengan :
-
UU No. 7 Tahun 1982 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1981/1982
- Download :
- UU Nomor 1 Tahun 1981.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 14 Tahun 1981
Penggunaan Sebagian Dari Pendapatan Tol Pada Pintu Gerbang Tol Menuju/Dari Taman Miniatur Indonesia Indah Dan Arena Pramuka Cibubur
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Transportasi Darat/Laut/Udara
Dicabut dengan :
-
PERPRES No. 3 Tahun 2008 tentang Pencabutan Keppres Nomor 14 Tahun 1981 Tentang Penggunaan Sebagian dari Pendapatan Tol Pada Pintu Gerbang Menuju dari Taman Miniatur Indonesia Indah dan Arena Pramuka Cibubur
- Download :
- Keppres No 14 TH 1981.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 20 Tahun 1981
Koordinasi Pengendalian Dan Pengawasan Pembangunan Di Daerah
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
- Download :
- Keppres No 20 TH 1981.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 49 Tahun 1981
Ketentuan - Ketentuan Pokok Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Tambang Batubara Antara Perusahaan Negara Tambang Batubara Dan Kontraktor Swasta
Pertambangan Migas, Mineral dan Energi
Dicabut dengan :
-
KEPPRES No. 21 Tahun 1993 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara Antara Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Tambang Batubara Bukit Asam Dan Perusahaan Kontraktor
- Download :
- Keppres No 49 TH 1981.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 1981
Pembentukan Kota Administratif Singkawang
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
- Download :
- PP NO 49 TH 1981.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 28 Tahun 1981
Mengesahkan "Agreement Between The Goverment Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Kingdom Of The Thailand For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevantion Of Fiscal Avassion With Respect To Taxes On Incame And On Capital", Yang Telah Ditandatangani Di Bangkok, Thailand, Pada Tanggal 25 Maret 1981 Sebagai Hasil Perundingan Antara Delegasi Pemerintah Republik Indonesia Dan Delegasi Pemerintah Kerajaan Thailand
Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional
- Download :
- Keppres No 28 TH 1981.pdf
Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1981
Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1973/1974
APBN
- Download :
- UU Nomor 5 Tahun 1981.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 1981
Pembubaran Perusahaan Perikanan Negara Riau Dan Penggabungannya Ke Dalam Perusahan Perseroan (Persero) PT.Karya Mina.
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Mencabut :
-
PP No. 53 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Perikanan Negara Riau
- Download :
- PP NO 3 TH 1981.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 12 Tahun 1981
Tunjangan Bahaya Nuklir Bagi Pegawai Negeri Di Lingkungan Badan Tenaga Atom Nasional
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
- Download :
- Keppres No 12 TH 1981.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 17 Tahun 1981
Perubahan Honorarium Bagi Ketua Dan Anggota Team Penasehat Presiden Mengenai Pelaksanaan Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila (Team P-7)
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Diubah dengan :
-
KEPPRES No. 27 Tahun 1991 tentang Perubahan Honorarium Bagi Ketua, Anggota Dan Sekretaris Team Penasehat Presiden Mengenai Pelaksanaan Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila (Team P-7)
-
KEPPRES No. 50 Tahun 1985 tentang Perubahan Honorarium Bagi Ketua, Anggota Dan Sekretaris Team Penasehat Presiden Mengenai Pelaksanaan Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila (TEAM P-7)
-
KEPPRES No. 36 Tahun 1983 tentang Perubahan Honorarium Bagi Ketua, Anggota Dan Sekretaris Team Penasehat Presiden Mengenai Pelaksanaan Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila (Team P-7)
-
KEPPRES No. 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Honorarium Bagi Ketua, Anggota Dan Sekretaris Team Penasehat Presiden Mengenai Pelaksanaan Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila (Team P-7)
-
KEPPRES No. 11 Tahun 1978 tentang Honorarium Bagi Ketua, Anggota, dan Sekretaris Team Penasehat Presiden Mengenai Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Team P-7 )
- Download :
- Keppres No 17 TH 1981.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 45 Tahun 1981
Mengesahkan “Loan Agreement (Greater Bandung Elektric Power Distribution Project) Between Republic Of Indonesia And Kuwait Fund For Arab Economic Development” Sebagai Hasil Perundingan Antara Delegasi Republik Indonesia Dan Delegasi “Kuwait Fund For Arab
Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional
- Download :
- Keppres No 45 TH 1981.pdf