Hasil Pencarian - ditemukan 142 peraturan

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 1980
Jalan

Lalu Lintas, Jalan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan
   

Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 1980
Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan :

Mencabut :

1. UU No. 10 Tahun 1971 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang No. 9 Tahun 1953 tentang Pemberian Tunjangan yang Bersifat Pensiun Kepada Bekas Ketua Dan Bekas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
   
2. UU No. 9 Tahun 1953 tentang Pemberian Tunjangan yang Bersifat Pensiun kepada Bekas Ketua dan Bekas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
   

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 1980
Tindak Pidana Suap Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara

Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 1980
Tanda Kehormatan Bintang Budaya Parama Dharma

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. UU No. 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan
   

Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 1980
Pembentukan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang

Hukum Acara dan Peradilan

Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1980
Pembentukan Pengadilan Tinggi Palangkaraya dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banjarmasin

Hukum Acara dan Peradilan

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1980
Pembentukan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Semarang

Hukum Acara dan Peradilan

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 1980
Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1971/1972

APBN

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1980
Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1970/1971

APBN

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1980
Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1969/1970

APBN

Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 1980
Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1979/1980

APBN

Status Peraturan :

Mengubah :

1. UU No. 2 Tahun 1979 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1979/1980
   

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 1980
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975

Partai Politik dan Pemilu

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum
   

Diubah dengan :

1. UU No. 1 Tahun 1985 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980
   

Mengubah :

1. UU No. 4 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Angota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat
   
2. UU No. 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat
   

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1980
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1980/1981

APBN

Status Peraturan :

Diubah dengan :

1. UU No. 3 Tahun 1981 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1980/1981
   

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 1980
Pengangkatan Kepala Kelurahan Dan Perangkat Kelurahan Menjadi Pegawai Negeri Sipil

Kepegawaian, Aparatur Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 1980
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 1974 Tentang Perusahaan Umum Telekomunikasi

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. PP No. 21 Tahun 1984 tentang Perusahaan Umum (Perum) Telekomunikasi
   

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 1980
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1974 Tentang Telekomunikasi Untuk Umum

Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. PP No. 24 Tahun 1991 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi
   

Mengubah :

1. PP No. 22 Tahun 1974 tentang Telekomunikasi Untuk Umum
   

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 52 Tahun 1980
Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Dalam Modal Saham PT. Indonesian Satellite Corporation (PT. Indosat)

Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan :

Diubah dengan :

1. PP No. 77 Tahun 1991 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1980 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Dalam Modal Saham PT. Indonesian Satellite Cooperation (PT. Indosat)
   

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 1980
Penetapan Kembali/Penyesuaian Pensiun Pokok Bekas Pejabat Negara

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 1980
Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara Dan Bekas Menteri Negera Serta Janda/Dudanya

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan :

Diubah dengan :

1. PP No. 60 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1980 Tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara Dan Bekas Menteri Negara Serta Janda/Dudanya Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1993
   
2. PP No. 18 Tahun 1993 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1980 Tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara Dan Bekas Menteri Negara Serta Janda/Dudanya Sebagaimana Telah Dua Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1992
   
3. PP No. 54 Tahun 1992 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1980 Tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara Dan Bekas Menteri Negara Serta Janda/Dudanya Sebagaimana Telah Diubah, Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1985
   
4. PP No. 9 Tahun 1985 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1980 Tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara Dan Bekas Menteri Negara Serta Janda/Dudanya
   

Mencabut :

1. PP No. 21 Tahun 1951 tentang Pemberian Tunjangan Kepada Bekas Menteri Negara Republik Indonesia yang Telah Meletakkan Jabatan
   

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 1980
Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya