Hasil Pencarian
Menemukan 102 peraturan (dalam 0,002 detik)

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1979
Pemerintahan Desa

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Desa

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
   

Mencabut :

1. UU No. 19 Tahun 1965 tentang Desapraja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia
   

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 2 Tahun 1979
Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Yang Diubah Musyawarah Nasional 1978

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 3 Tahun 1979
Perincian Sumber-Sumber Anggaran Rutin Dan Sumber-Sumber Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1978/1979

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 24 Tahun 1979
Pengesahan "Paris Convention For The Protection Of Industrial Property" Tanggal 20 Maret 1883 Sebagaimana Beberapa Kali Diubah Terakhir Tanggal 14 Juli 1967 Di Stockholm, Dengan Disertai Persyaratan (Reservation) Terhadap Pasal 28 Ayat (1) Dan Pasal 1 Sampai Dengan Pasal 12 Konvensi Dan "Convention Establishing The World Intellectual Property Organization" Yang Telah Ditandatangani Di Stockholm, Pada Tanggal 14 Juli 1967

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Status Peraturan :

Diubah dengan :

1. KEPPRES No. 15 Tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 Tentang Pengesahan Paris Convention For The Protection Of Industrial Property Dan Convention Establishing The World Intellectual Property Organization
   

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 27 Tahun 1979
Pembubaran Komite Nasional Food And Agricultural Organization

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 33 Tahun 1979
Memberhentikan Dengan Hormat Sdr. Drs. Radius Prawiro Sebagai Pejabat Yang Bertanggungjawab Atas Penyelesaian Proyek Wisma Nusantara

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 36 Tahun 1979
Pengadaan Besi Baja

BUMN Pengadaan Barang/Jasa

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. PERPRES No. 79 Tahun 2005 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1979 Tentang Pengadaan Besi Baja
   

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 37 Tahun 1979
Mengesahkan "Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of Papua New Guinea Concerning Technical Co-Operation"

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 38 Tahun 1979
Koordinasi Penyelesaian Masalah Pengungsi Vietnam Di Indonesia

Pertahanan dan Keamanan

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 42 Tahun 1979
Mengesahkan "Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Amerika Serikat Untuk Kerjasama Dalam Bidang-Bidang Riset, Ilmiah Dan Pengembangan Teknologi"

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 45 Tahun 1979
Memberikan Sebuah Rumah Kediaman Yang Layak Beserta Perlengkapannya Di Jalan Mendut Nomor 23 Jakarta Pusat Kepada Wakil Presiden Sri Sultan Hamengkubuwono IX

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 50 Tahun 1979
Mengesahkan "Convention On The International Regulations For Preventing Collisions At Sea, 1972"

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Status Peraturan :

Mencabut :

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 1979
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1979/1980

APBN

Status Peraturan :

Diubah dengan :

1. UU No. 3 Tahun 1980 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1979/1980
   

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1979
Kesejahteraan Anak

Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1979
Ekstradisi

Hukum Acara dan Peradilan

Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 1979
Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1978/1979

APBN

Status Peraturan :

Mengubah :

1. UU No. 1 Tahun 1978 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1978/1979
   

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 1979
Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan X Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero

BUMN Kehutanan dan Perkebunan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. PP No. 12 Tahun 1996 tentang Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan X Dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XXXI Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara VII
   

Mencabut :

1. PP No. 14 Tahun 1968 tentang Pendirian Perusahaan Negara Perkebunan (Aneka Tanaman Negara)
   

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 1979
Penyesuaian Pensiun Pokok Bekas Pejabat Negara Tertentu Dan Janda/Dudanya

Kepegawaian, Aparatur Negara

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 1979
Pengangakatan Pegawai Yang Bekerja Pada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur Menjadi Pegawai Negeri Sipil

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. tentang
   Tidak berlaku karena Timor Timur sudah menajdi negara merdeka terpisah dari Indonesia

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1979
Pemberian Gaji Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 1979/1980 Kepada Pegawai Negeri Dan Pejabat Negara

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 1979
Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari Dari Kenali Asem Ke Muara Bulian

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 1979
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 1979
Pembubaran Perusahaan Perikanan Negara Sumatera Utara

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan :

Mencabut :

1. PP No. 52 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Perikanan Negara Sumatera Utara
   

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 1979
Pemindahan Ibukota Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri Dari Desa Nguntoronadi Ke Desa Kedungrejo

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 1979
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1973 Tentang Tanda Kehormatan Parasamya Purnakarya Nugraha

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan :

Mengubah :

1. PP No. 38 Tahun 1973 tentang Tanda Kehormatan Prasanya Purnakarya Nugraha