Hasil Pencarian - ditemukan 102 peraturan

Filter Pencarian


  Pemerintah Pusat
Diakses 2423 kali

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1979
Pemerintahan Desa

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Desa

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

Mencabut :

  1. UU No. 19 Tahun 1965 tentang Desapraja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia

  Pemerintah Pusat
Diakses 508 kali

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1979
Kesejahteraan Anak

Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana

  Pemerintah Pusat
Diakses 152 kali

Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 1979
Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1978/1979

APBN

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. UU No. 1 Tahun 1978 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1978/1979

  Pemerintah Pusat
Diakses 142 kali

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 1979
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1979/1980

APBN

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. UU No. 3 Tahun 1980 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1979/1980

  Pemerintah Pusat
Diakses 504 kali

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1979
Ekstradisi

Hukum Acara dan Peradilan

  Pemerintah Pusat
Diakses 71 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 1979
Pemberian Pensiun Tambahan Dalam Tahun Anggaran 1979/1980 Kepada Para Penerima Pensiun/Tunjangan Yang Bersifat Pensiun

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

  Pemerintah Pusat
Diakses 90 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 1979
Pemberian Gaji Bulan Ke Empat Belas Dalam Tahun Anggaran 1979/1980 Kepada Pegawai Negeri Dan Pejabat Negara

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

  Pemerintah Pusat
Diakses 147 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 1979
Pengusahaan Kelistrikan

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan Dan Pemanfaatan Tenaga Listrik

  Pemerintah Pusat
Diakses 577 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 1979
Penyusutan Arsip

Arsip

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan

  Pemerintah Pusat
Diakses 84 kali
  Pemerintah Pusat
Diakses 5830 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 1979
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

Diubah dengan :

  1. PP No. 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
  2. PP No. 44 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
  3. PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri
  4. PP No. 65 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
  5. PP No. 1 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

Mencabut :

  1. PP No. 15 Tahun 1951 tentang Peraturan yang Mengatur Penghasilan Pegawai Negeri Warga Negara yang Tidak Atas Kemauan Sendiri Diberhentikan Dengan Hormat dari Pekerjaanya

  Pemerintah Pusat
Diakses 136 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 1979
Perubahan Besarnya Pajak Ekspor Sebagaimana Dimaksud Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1970 Yang Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1976, Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1978 Dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1978

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Perpajakan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor, Dan Lalu Lintas Devisa

Mencabut :

  1. PP No. 16 Tahun 1970 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Ekspor, Impor Dan Lalu Lintas Devisa

Mengubah :

  1. PP No. 1 Tahun 1978 tentang Perubahan Besarnya Pajak Ekspor Sebagaimana Dimaksud Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1970 Yang Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1976
  2. PP No. 11 Tahun 1976 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1970 Tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Ekspor, Impor Dan Lalu Lintas Devisa

  Pemerintah Pusat
Diakses 110 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 1979
Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Gorontalo Dari Isimu Ke Limboto

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

  Pemerintah Pusat
Diakses 89 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 1979
Pemindahan Ibukota Proponsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat Dari Bukittinggi Ke Padang

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

  Pemerintah Pusat
Diakses 82 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 1979
Pembubaran Perusahaan Negara Perkapalan Dan Dok Alirmenjaya Dan Penggabungannya Ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Galangan Koja Indonesia

BUMN Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. PP No. 220 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Perkapalan Alir Menjaya

  Pemerintah Pusat
Diakses 87 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 1979
Pembentukan Kota Adminstratif Jayapura

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura

  Pemerintah Pusat
Diakses 94 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 1979
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1973 Tentang Tanda Kehormatan Parasamya Purnakarya Nugraha

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. PP No. 38 Tahun 1973 tentang Tanda Kehormatan Prasanya Purnakarya Nugraha

  Pemerintah Pusat
Diakses 313 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1979
Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kepariwisataan Kepada Daerah Tingkat I

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pariwisata dan Kebudayaan