Hasil Pencarian - ditemukan 102 peraturan

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1979
Pemerintahan Desa

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Desa

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
   

Mencabut :

1. UU No. 19 Tahun 1965 tentang Desapraja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia
   

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1979
Kesejahteraan Anak

Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana

Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 1979
Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1978/1979

APBN

Status Peraturan :

Mengubah :

1. UU No. 1 Tahun 1978 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1978/1979
   

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 1979
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1979/1980

APBN

Status Peraturan :

Diubah dengan :

1. UU No. 3 Tahun 1980 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1979/1980
   

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1979
Ekstradisi

Hukum Acara dan Peradilan

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 1979
Pemberian Pensiun Tambahan Dalam Tahun Anggaran 1979/1980 Kepada Para Penerima Pensiun/Tunjangan Yang Bersifat Pensiun

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 1979
Pemberian Gaji Bulan Ke Empat Belas Dalam Tahun Anggaran 1979/1980 Kepada Pegawai Negeri Dan Pejabat Negara

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 1979
Pengusahaan Kelistrikan

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. PP No. 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan Dan Pemanfaatan Tenaga Listrik
   

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 1979
Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat Ii Aceh Besar Dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh Ke Kemukiman Jonthoi Di Kecamatan Seulimeum Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 1979
Penyusutan Arsip

Arsip

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. PP No. 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan
   

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 1979
Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Ke Kota Sumber

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 1979
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
   

Diubah dengan :

1. PP No. 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
   
2. PP No. 44 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
   
3. PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri
   
4. PP No. 65 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
   
5. PP No. 1 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
   

Mencabut :

1. PP No. 15 Tahun 1951 tentang Peraturan yang Mengatur Penghasilan Pegawai Negeri Warga Negara yang Tidak Atas Kemauan Sendiri Diberhentikan Dengan Hormat dari Pekerjaanya
   

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 1979
Perubahan Besarnya Pajak Ekspor Sebagaimana Dimaksud Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1970 Yang Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1976, Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1978 Dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1978

Bea Cukai, Ekspor-Impor Perpajakan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. PP No. 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor, Dan Lalu Lintas Devisa
   

Mencabut :

1. PP No. 16 Tahun 1970 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Ekspor, Impor Dan Lalu Lintas Devisa
   

Mengubah :

1. PP No. 1 Tahun 1978 tentang Perubahan Besarnya Pajak Ekspor Sebagaimana Dimaksud Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1970 Yang Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1976
   
2. PP No. 11 Tahun 1976 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1970 Tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Ekspor, Impor Dan Lalu Lintas Devisa
   

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 1979
Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Gorontalo Dari Isimu Ke Limboto

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 1979
Pemindahan Ibukota Proponsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat Dari Bukittinggi Ke Padang

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 1979
Pembubaran Perusahaan Negara Perkapalan Dan Dok Alirmenjaya Dan Penggabungannya Ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Galangan Koja Indonesia

BUMN Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan :

Mengubah :

1. PP No. 220 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Perkapalan Alir Menjaya
   

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1979
Pembentukan Kecamatan-Kecamatan Cipatujah, Panca Tengah, Bojonggambir Masing-Masing Di Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya Dan Kecamatan Cimerak Di Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Jawa Barat

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 1979
Pembentukan Kota Adminstratif Jayapura

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. UU No. 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura
   

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 1979
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1973 Tentang Tanda Kehormatan Parasamya Purnakarya Nugraha

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan :

Mengubah :

1. PP No. 38 Tahun 1973 tentang Tanda Kehormatan Prasanya Purnakarya Nugraha
   

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1979
Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kepariwisataan Kepada Daerah Tingkat I

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pariwisata dan Kebudayaan