Hasil Pencarian
Menemukan 70 peraturan (dalam 0,001 detik)

Filter Pencarian


  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1978
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1978/1979

APBN

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. UU No. 3 Tahun 1979 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1978/1979

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 1978
Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1977/1978

APBN

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. UU No. 1 Tahun 1977 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1977/1978

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1978
Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden Serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 3 Tahun 1978
Penetapan Jalan Bebas Hambatan (Free Way) Jakarta - Bogor - Ciawi Menjadi Jalan Tol Jagorawi dan Besarnya Uang Tol

Lalu Lintas, Jalan

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 5 Tahun 1978
BADAN PERTIMBANGAN PENGEMBANGAN BUKU NASIONAL

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. KEPPRES No. 110 Tahun 1999 tentang Dewan Buku Nasional

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 6 Tahun 1978
Mengesahkan "Persetujuan Kerjasama di Bidang Peradilan Antara Republik Indonesia dan Kerajaan Thailand", yang Telah ditandatangani di Bangkok oleh Delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Delegasi Pemerintah Kerajaan Thailand, Pada Tanggal 8 Maret 1978, Sebagaimana Terlampir Pada Keputusan Presiden ini

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 7 Tahun 1978
Penetapan Propinsi – Propinsi Daerah Istimewa Aceh, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Maluku, dan Irian Jaya Sebagai Daerah Transmigrasi

Kependudukan dan Perkawinan Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 9 Tahun 1978
Mengesahkan "Amandemen Terhadap Pasal 24 dan Pasal 25 Konstitusi World Health Organization", yang Telah diterima Baik dan disetujui oleh Sidang World Health Assembly Ke 29, di Jenewa, Pada Tanggal 17 Mei 1976, Sebagaimana Terlampir Pada Keputusan Presiden ini

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 10 Tahun 1978
BESARNYA ONGKOS NAIK HAJI TAHUN 1978 /1979

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 13 Tahun 1978
Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Menteri Muda Serta Susunan Organisasi Staf Menteri Muda

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. KEPPRES No. 23 Tahun 1983 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Dan Tata Kerja Menteri Muda, Serta Susunan Organisasi Staf Menteri Muda

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 17 Tahun 1978
Pinjaman Luar Negeri dalam Bentuk Surat Hutang atau Obligasi

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 21 Tahun 1978
Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Serta Pemindahan Barang ke dalam dan Keluar Wilayah Usaha Bonded Warehouse

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 24 Tahun 1978
Mengesahkan "Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Republik India dan Pemerintah Kerajaan Thailand Tentang Penetapan Titik Pertemuan Tiga Garis Batas dan Penetapan Garis Batas Ketiga Negara di Laut Andaman" yang Telah ditandatangani di New Delhi, Pada Tanggal 22 Juni 1978, Sebagaimana Terlampir Pada Keputusan Presiden Ini

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 26 Tahun 1978
Mengesahkan "Persetujuan Dagang Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Bangladesh" (Trade Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The People's Republic of Bangladesh), yang Telah ditandatangani di Jakarta, Pada Tanggal 29 Juli 1978, Sebagaimana Terlampir Pada Keputusan Presiden Ini

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. KEPPRES No. 31 Tahun 1982 tentang Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi

Mencabut :

  1. KEPPRES No. 29 Tahun 1974 tentang Pembentukan Badan Pengembangan Pembangunan Daerah Transmigrasi

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 31 Tahun 1978
Mengesahkan "Trade Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Republic of India" (Persetujuan Dagang Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India) yang Telah ditandatangani di Jakarta, Pada Tanggal 3 Juni 1978, Sebagaimana Terlampir Pada Keputusan Presiden Ini

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 42 Tahun 1978
Mengesahkan "Trade Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Socialist Republic of Vietnam" yang Telah ditandatangani oleh Delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Delegasi Pemerintah Republik Sosialis Vietnam di Hanoi Pada Tanggal 8 Nopember 1978, Sebagaimana Terlampir Pada Keputusan Presiden Ini

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 4 Tahun 1978
PEMBUBARAN PANITIA PEMILIHAN INDONESIA

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 11 Tahun 1978
Honorarium Bagi Ketua, Anggota, dan Sekretaris Team Penasehat Presiden Mengenai Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Team P-7 )

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. KEPPRES No. 27 Tahun 1991 tentang Perubahan Honorarium Bagi Ketua, Anggota Dan Sekretaris Team Penasehat Presiden Mengenai Pelaksanaan Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila (Team P-7)
  2. KEPPRES No. 50 Tahun 1985 tentang Perubahan Honorarium Bagi Ketua, Anggota Dan Sekretaris Team Penasehat Presiden Mengenai Pelaksanaan Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila (TEAM P-7)
  3. KEPPRES No. 36 Tahun 1983 tentang Perubahan Honorarium Bagi Ketua, Anggota Dan Sekretaris Team Penasehat Presiden Mengenai Pelaksanaan Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila (Team P-7)
  4. KEPPRES No. 17 Tahun 1981 tentang Perubahan Honorarium Bagi Ketua Dan Anggota Team Penasehat Presiden Mengenai Pelaksanaan Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila (Team P-7)
  5. KEPPRES No. 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Honorarium Bagi Ketua, Anggota Dan Sekretaris Team Penasehat Presiden Mengenai Pelaksanaan Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila (Team P-7)

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 15 Tahun 1978
Perubahan Beberapa Pasal dalam Lampiran 5,6,9, Dan 16 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974, Tentang Susunan Organisasi Departemen, Sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1976 Jo Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1977

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

Diubah dengan :

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 16 Tahun 1978
Pembentukan Team Koordinasi Kegiatan Ekspor Timur Tengah

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. tentang

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 18 Tahun 1978
Mengesahkan "International Convention On Civil Liability for Oil Pollution Demage", yang Telah ditandatangani oleh Delegasi Pemerintah Republik Indonesia Sebagai Hasil Sidang International Legal Conference on Marine Pollution Damage, di Brussels, Pada Tanggal 29 Nopember 1969, Sebagaimana Terlampir Pada Keputusan Presiden ini

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 19 Tahun 1978
Mengesahkan "International Convention On The Establishment of An International Fun for Compensation for Oil Pollution Damage", Sebagai Hasil Sidang Inter-Governmental Maritime Consultative Organization, yang Telah diadakan di Brussels, Pada Tanggal 18 Desember 1971, Sebagaimana Terlampir Pada Keputusan Presiden Ini

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. KEPPRES No. 41 Tahun 1998 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1978 Tentang Pengesahan International Convention On The Establishment Of An International Fund For Compensation For Oil Pollution Damage, 1971

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 20 Tahun 1978
Mengesahkan "Agreement Establishing The International Tea Promotion Association" yang Telah ditandatangani oleh Delegasi Pemerintah Republik Indonesia di New York, Pada Tanggal 7 Juli 1977, Sebagaimana Terlampir Pada Keputusan Presiden Ini

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 22 Tahun 1978
Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Serta Pemindahan Barang ke Dalam dan ke Luar Wilayah Usaha Bonded Warehouse di Daerah Industri Pulau Batam

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 23 Tahun 1978
Mengesahkan "Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Socialist Republic of Romania Regarding Cooperation in The Peaceful Uses Atomic Energy", Sebagai Hasil Perundingan Antara Delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Delegasi Pemerintah Republik Sosialis Romania yang Telah ditandatangani di Jakarta Pada Tanggal 10 Mei 1978, Sebagaimana Terlampir Pada Keputusan Presiden Ini

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Tentang

Database Peraturan ini merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK RI. Secara khusus dimaksudkan untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum secara mudah, cepat dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK RI maupun masyarakat.

Kontak

Sekretariat Website JDIH BPK RI
Ditama Binbangkum - BPK RI
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia - BPK RI
Dikembangkan sejak tahun 2017


Versi 20.9.23.22