Hasil Pencarian
Menemukan 72 peraturan (dalam 0,014 detik)

Filter Pencarian


  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 1978
Penyesuaian Pensiun Pokok Bagi Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya Yang Telah Mencapai Usia Sampai 70 (Tujuh Puluh) Sampai Dengan 80 (Delapan Puluh) Tahun

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 1978
Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1977/1978

APBN

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. UU No. 1 Tahun 1977 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1977/1978

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 1978
Pembentukan Kota Administratif Palu

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 21 Tahun 1978
Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Serta Pemindahan Barang ke dalam dan Keluar Wilayah Usaha Bonded Warehouse

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 1978
Perubahan Dan Penetapan Batas Wilayah Kecamatan Muara Dan Wilayah Kecamatan Palipi Di Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Utara Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 1978
Pembentukan Kota Administratif Kupang

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 11 Tahun 1978
Honorarium Bagi Ketua, Anggota, dan Sekretaris Team Penasehat Presiden Mengenai Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Team P-7 )

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. KEPPRES No. 27 Tahun 1991 tentang Perubahan Honorarium Bagi Ketua, Anggota Dan Sekretaris Team Penasehat Presiden Mengenai Pelaksanaan Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila (Team P-7)
  2. KEPPRES No. 50 Tahun 1985 tentang Perubahan Honorarium Bagi Ketua, Anggota Dan Sekretaris Team Penasehat Presiden Mengenai Pelaksanaan Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila (TEAM P-7)
  3. KEPPRES No. 36 Tahun 1983 tentang Perubahan Honorarium Bagi Ketua, Anggota Dan Sekretaris Team Penasehat Presiden Mengenai Pelaksanaan Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila (Team P-7)
  4. KEPPRES No. 17 Tahun 1981 tentang Perubahan Honorarium Bagi Ketua Dan Anggota Team Penasehat Presiden Mengenai Pelaksanaan Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila (Team P-7)
  5. KEPPRES No. 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Honorarium Bagi Ketua, Anggota Dan Sekretaris Team Penasehat Presiden Mengenai Pelaksanaan Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila (Team P-7)

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1978
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1978/1979

APBN

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. UU No. 3 Tahun 1979 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1978/1979

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 1978
Pembentukan Kota Administratif Mataram

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 1978
Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam P.T. Medan Foundry Centre Yang Bergerak Di Bidang Industri Pengecoran Logam

Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 45 Tahun 1978
Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. KEPPRES No. 25 Tahun 2005 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 Tentang Daerah Industri Pulau Batam
  2. KEPPRES No. 113 Tahun 2000 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 Tentang Daerah Industri Pulau Batam
  3. KEPPRES No. 94 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 Tentang Daerah Industri Pulau Batam Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1989
  4. KEPPRES No. 58 Tahun 1989 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 Tentang Daerah Industri Pulau Batam Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1978
  5. KEPPRES No. 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 1978
Pengalihan Bentuk Perusahan Negara Soda Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

BUMN Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 70 Tahun 2008 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan Persero PT Industri Soda Indonesia
  2. PP No. 2 Tahun 2000 tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Industri Soda Indonesia ke dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Garam
  3. PP No. 139 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Soda

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1978
Perusahaan Umum Pos Dan Giro

BUMN Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 24 Tahun 1984 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pos dan Giro
  2. PP No. 29 Tahun 1965 tentang Pendirian Perusahaan Pos Dan Giro

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 31 Tahun 1978
Mengesahkan "Trade Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Republic of India" (Persetujuan Dagang Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India) yang Telah ditandatangani di Jakarta, Pada Tanggal 3 Juni 1978, Sebagaimana Terlampir Pada Keputusan Presiden Ini

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 5 Tahun 1978
Badan Pertimbangan Pengembangan Buku Nasional

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. KEPPRES No. 110 Tahun 1999 tentang Dewan Buku Nasional

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1978
Perubahan dan Penyempurnaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1967 tentang Dewan Pertimbangan Agung

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. UU No. 3 Tahun 1967 tentang Dewan Pertimbangan Agung

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 13 Tahun 1978
Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Menteri Muda Serta Susunan Organisasi Staf Menteri Muda

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. KEPPRES No. 23 Tahun 1983 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Dan Tata Kerja Menteri Muda, Serta Susunan Organisasi Staf Menteri Muda

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 1978
Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Ekstradisi

Hukum Acara dan Peradilan Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1978
Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Perseroan Terbatas Semen Baturaja Yang Bergerak Di Bidang Industri Semen

Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 33 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Semen Indonesia Tbk

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 20 Tahun 1978
Mengesahkan "Agreement Establishing The International Tea Promotion Association" yang Telah ditandatangani oleh Delegasi Pemerintah Republik Indonesia di New York, Pada Tanggal 7 Juli 1977, Sebagaimana Terlampir Pada Keputusan Presiden Ini

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 43 Tahun 1978
Mengesahkan "Convention On International Trade In Endangered Species of Wild Fauna And Flora", yang Telah ditandatangani di Washington Pada Tanggal 3 Maret 1973, Sebagaimana Terlampir Pada Keputusan Presiden Ini

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1978
Kedudukan Hukum, Pengaturan Pemberian Perawatan Dan Jaminan Sosial Bagi Sukarelawan/Partisan Di Timor Timur

Kesehatan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :


  1. tidak berlaku lagi

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 1978
Penyelesaian Masalah Pasukan Bersenjata Di Timor Timur

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Status Peraturan :

Dicabut dengan :


  1. Tidak berlaku lagi

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 26 Tahun 1978
Mengesahkan "Persetujuan Dagang Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Bangladesh" (Trade Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The People's Republic of Bangladesh), yang Telah ditandatangani di Jakarta, Pada Tanggal 29 Juli 1978, Sebagaimana Terlampir Pada Keputusan Presiden Ini

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. KEPPRES No. 31 Tahun 1982 tentang Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi
  2. KEPPRES No. 29 Tahun 1974 tentang Pembentukan Badan Pengembangan Pembangunan Daerah Transmigrasi

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 1978
Kedudukan Keuangan Presiden Dan Wakil Presiden Serta Bekas Presiden Dan Bekas Wakil Presiden Republik Indonesia

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. PP No. 26 Tahun 1973 tentang Kedudukan Keuangan Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia
  2. PP No. 53 Tahun 1971 tentang Perbaikan Tunjangan Yang Bersifat Pensiun Kepada Bekas Pemegang Jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia Yang Pertama
  3. PP No. 6 Tahun 1957 tentang Tunjangan Yang Bersifat Pensiun Kepada Bekas Pemegang Jabatan Presiden dan Wakil

Tentang

Database Peraturan ini merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK RI. Secara khusus dimaksudkan untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum secara mudah, cepat dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK RI maupun masyarakat.

Kontak

Sekretariat Website JDIH BPK RI
Ditama Binbangkum - BPK RI
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia - BPK RI
Dikembangkan sejak tahun 2017


Versi 20.9.23.22