Hasil Pencarian
Menemukan 87 peraturan (dalam 0,001 detik)

Filter Pencarian


  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1977
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1977/1978

APBN

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. UU No. 3 Tahun 1978 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1977/1978

  Pemerintah Pusat
  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 8 Tahun 1977
Perubahan dan Tambahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1974 Tentang Pembagian, Penggunaan, Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Besarnya Iuran-Iuran yang dipungut dari Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. KEPPRES No. 56 Tahun 1974 tentang Pembagian, Penggunaan, Cara Pemotongan, Penyetoran dan Besarnya Iuran-Iuran yang dipungut dari Pegawai Negeri, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun

  Pemerintah Pusat
  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 16 Tahun 1977
Tunjangan Jabatan Bagi Pegawai Negeri Sipil Tertentu di Bidang Pendidikan

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. KEPPRES No. 20 Tahun 1985 tentang Tunjangan Jabatan Pendidikan
  2. KEPPRES No. 20 Tahun 1985 tentang Tunjangan Jabatan Pendidikan

Diubah dengan :

  1. KEPPRES No. 30 Tahun 1982 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1977 Tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pegawai Negeri Sipil Tertentu Di Bidang Pendidikan

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 17 Tahun 1977
Tunjangan Jabatan Hakim Pada Mahkamah Agung dan Peradilan Umum

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. KEPPRES No. 43 Tahun 1983 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Hakim Dan Panitera Pada Mahkamah Agung Dan Peradilan Umum

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 20 Tahun 1977
Tunjangan Jabatan Jaksa

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. KEPPRES No. 19 Tahun 1985 tentang Tunjangan Jabatan Jaksa

Diubah dengan :

  1. KEPPRES No. 44 Tahun 1983 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1977 Tentang Tunjangan Jabatan Jaksa

Mencabut :

  1. KEPPRES No. 69 Tahun 1972 tentang Tunjangan Khusus Bagi Para Jaksa

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 21 Tahun 1977
TUNJANGAN JABATAN BAGI PEJABAT TERTENTU YANG DITUGASKAN PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 22 Tahun 1977
TUNJANGAN JABATAN PENELITl

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. KEPPRES No. 22 Tahun 1985 tentang Tunjangan Jabatan Peneliti

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 23 Tahun 1977
TUNJANGAN JABATAN BAGI PEGAWAI NEGERI YANG DITUGASKAN DI BIDANG PERSANDIAN

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. KEPPRES No. 24 Tahun 1985 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pegawai Negeri Yang Ditugaskan Di Bidang Persandian

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 24 Tahun 1977
Mengesahkan "Second Additional Protocol to The Protocol to The Constution of The Universal Postal Union”, Sebagai Hasil Kongres Perhimpunan Pos Sedunia di Lausanne

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 27 Tahun 1977
Mengesahkan "Trade Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Republic of Iraq” di Jakarta

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 28 Tahun 1977
Mengesahkan "Agreement On Asean Preferential Trading Agreements" yang Telah ditandatangani oleh Para Menteri Luar Negeri Negara-Negara Asean di Manila

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 29 Tahun 1977
BESARNYA ONGKOS NAIK HAJI TAHUN 1977/1978

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 30 Tahun 1977
Tata Cara Pengangkatan Anggota Tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Pakyat dari Golongan Karya ABRI dan Golongan Karya Bukan ABRI

Partai Politik dan Pemilu

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. KEPPRES No. 56 Tahun 1986 tentang Tatacara Pengajuan Calon Anggota Tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat Utusan Golongan Karya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Dan Utusan Golongan-Golongan Serta Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Golongan Karya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

Diubah dengan :

  1. KEPPRES No. 11 Tahun 1982 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1977 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota Tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Golongan Karya, ABRI Dan Golongan Karya Bukan ABRI

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 33 Tahun 1977
Mengesahkan "Loan Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and Kuwait Fund for Arab Economic Development" di Kuwait

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 35 Tahun 1977
Mengesahkan "Convention Establishing The Solidarity Fund for Economic and Social Development in Non Aligned Countries" di Kuwait

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

  Pemerintah Pusat
  Pemerintah Pusat
  Pemerintah Pusat
  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 45 Tahun 1977
TAMBAHAN JABATAN DALAM LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 1977

Status Peraturan :

Diubah dengan :