Hasil Pencarian
Menemukan 87 peraturan (dalam 0,007 detik)

Filter Pencarian


  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 20 Tahun 1977
Tunjangan Jabatan Jaksa

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. KEPPRES No. 19 Tahun 1985 tentang Tunjangan Jabatan Jaksa
  2. KEPPRES No. 44 Tahun 1983 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1977 Tentang Tunjangan Jabatan Jaksa
  3. KEPPRES No. 69 Tahun 1972 tentang Tunjangan Khusus Bagi Para Jaksa

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 36 Tahun 1977
PEMBENTUKAN TEAM KOORDINASI PENINGKATAN EKSPOR KE TIMUR TENGAH

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. Keppres No. 16 Tahun 1978

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 45 Tahun 1977
TAMBAHAN JABATAN DALAM LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 1977

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. Keppres No. 26 Tahun 1979
  2. Keppres No. 10 Tahun 1984

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 52 Tahun 1977
PENDAFTARAN PENDUDUK

Kependudukan dan Perkawinan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 1998

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 1977
Tambahan dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1976/1977

APBN

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. UU No. 1 Tahun 1976 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1976/1977

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 35 Tahun 1977
Mengesahkan "Convention Establishing The Solidarity Fund for Economic and Social Development in Non Aligned Countries" di Kuwait

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 1977
Penyesuaian Pensiun Pokok Bekas Pejabat Negara Tertentu Dan Janda/Dudanya Yang Telah Mencapai Usia 80 (Delapan Puluh) Tahun

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 2 Tahun 1977
Mengesahkan "International Plant Prorection Convention" yang Telah ditandatangani oleh Delegasi Pemerintah Republik Indonesia di Roma

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 1977
Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1972 Tentang Bonded Werehouse

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 23 Tahun 1986 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bonded Warehouses Indonesia dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sasana Bhanda serta Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam Bidang Pengusahaan Kawasan Berikat (Bonded Zone)
  2. PP No. 22 Tahun 1986 tentang Kawasan Berikat Bonded Zone
  3. PP No. 20 Tahun 1972 tentang Bonded Warehouse

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 64 Tahun 1977
Mengesahkan "Trade Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Arab Republic of Egypt" Sebagai Hasil Perundingan Antara Delegasi Republik Indonesia dan Republik Arab Mesir di Kairo

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 65 Tahun 1977
Mengesahkan "Asian-Oceanic Postal Convention" yang Telah ditandatangani oleh Delegasi Pemerintah Republik Indonesia di Melbourne, Australia

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 51 Tahun 1977
TAMAN MINI INDONESIA INDAH DIMILIKI NEGARA DAN DIKELOLA OLEH YAYASAN HARAPAN KITA

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. PERPRES No. 19 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 13 Tahun 1977
TUNJANGAN KHUSUS IRIAN JAYA

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. KEPPRES No. 31 Tahun 1985 tentang Tunjangan Khusus Irian Jaya
  2. KEPPRES No. 21 Tahun 1980 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1977 Tentang Tunjangan Khusus Irian Jaya

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 6 Tahun 1977
Perubahan Pasal 7 Lampiran 10 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 Tentang Susunan Organisasi Departemen

Struktur Organisasi

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 10 Tahun 1977
Mengesahkan "Amandement Terhadap Pasal 34 dan Pasal 55 Konstitusi WHO" yang Telah diterima Baik dan disetujui oleh Delegasi Indonesia ke Sidang World Health Assembly ke-28 Pada Tanggal 29 Mei 1975

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1977
Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975

Partai Politik dan Pemilu Pemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 41 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pemilihan Umum
  2. PP No. 1 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 5 Tahun 1977
Perubahan Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1976 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kampanye Pemilihan Umum dan Ketentuan-Ketentuan Mengenai Minggu Tenang dalam Pemilihan Umum Tahun 1977

Partai Politik dan Pemilu

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. KEPPRES No. 44 Tahun 1976 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kampanye Pemilihan Umum dan Ketentuan Mengenai Minggu Tenang dalam Pemilihan Umum Tahun 1977

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 24 Tahun 1977
Mengesahkan "Second Additional Protocol to The Protocol to The Constution of The Universal Postal Union”, Sebagai Hasil Kongres Perhimpunan Pos Sedunia di Lausanne

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 1977
Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil Dan Tenaga-Tenaga Lainnya Yang Bekerja Pada Negara Republik Indonesia

Kesehatan

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 1977
Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Dalam Perseroan Terbatas Pelita Bahari

Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 59 Tahun 1990 tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Dok Dan Perkapalan Tanjung Priok, Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelita Bahari, Dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kodja.

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 1977
Gaji Pokok Jaksa Agung

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 11 Tahun 1985 tentang Hak Keuangan/Administratif Jaksa Agung, Panglima Angkatan Bersenjata, Dan Gubernur Bank Indonesia

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 30 Tahun 1977
Tata Cara Pengangkatan Anggota Tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Pakyat dari Golongan Karya ABRI dan Golongan Karya Bukan ABRI

Partai Politik dan Pemilu

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. KEPPRES No. 56 Tahun 1986 tentang Tatacara Pengajuan Calon Anggota Tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat Utusan Golongan Karya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Dan Utusan Golongan-Golongan Serta Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Golongan Karya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
  2. KEPPRES No. 11 Tahun 1982 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1977 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota Tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Golongan Karya, ABRI Dan Golongan Karya Bukan ABRI

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 21 Tahun 1977
TUNJANGAN JABATAN BAGI PEJABAT TERTENTU YANG DITUGASKAN PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. Keppres No. 16 Tahun 1985

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 1977
Pemindahan Sisa Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1976/1977 Kepada Tahun Anggaran 1977/1978

APBN

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 1977
Tambahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1969 Tentang Pembebanan Atas Impor

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. PP No. 26 Tahun 1988 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1969 Tentang Pembebanan Atas Impor Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1977
  2. PP No. 2 Tahun 1973 tentang Perobahan Dan Tambahan Atas Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1969 Tentang Pembebanan Atas Impor
  3. PP No. 6 Tahun 1969 tentang Pembebasan Atas Impor

Tentang

Database Peraturan ini merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK RI. Secara khusus dimaksudkan untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum secara mudah, cepat dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK RI maupun masyarakat.

Kontak

Sekretariat Website JDIH BPK RI
Ditama Binbangkum - BPK RI
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia - BPK RI
Dikembangkan sejak tahun 2017


Versi 20.9.23.22