Hasil Pencarian
Menemukan 83 peraturan (dalam 0,022 detik)

Filter Pencarian


  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 49 Tahun 1976
Mengesahkan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federal Jerman Tentang Kerjasama dibidang Penyelidikan Umum dan Eksplorasi Bahan Galian Uranium di Sumatera Barat

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 16 Tahun 1976
PENYESUAIAN HARGA-HARGA JUAL BAHAN BAKAR MINYAK BUMI

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 1976
Pengesahan Konvensi Tokyo 1963, Konvensi The Hague 1970, dan Konvensi Montreal 1971

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 1976
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975

Partai Politik dan Pemilu

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. PP No. 41 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pemilihan Umum
  2. PP No. 27 Tahun 1977 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975
  3. PP No. 3 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Uu Nomor 15 Tahun 1969, Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat Dan Undang-Undang No. 16 Tahun 1969 Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Untuk Daerah Propinsi Irian Barat
  4. PP No. 28 Tahun 1970 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 3 Tahun 1970 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat Dan Undang-Undang No. 16 Tahun 1969 Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Untuk Daerah Propinsi Irian Barat
  5. PP No. 1 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 46 Tahun 1976
Mengesahkan "Agreement for Establishment of A Regional Animal Production and Health Commission for Asia, The Far East and The South West Pacific"

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 1976
Pengesahan Konvensi Telekomunikasi Internasional (International Telecommunication Convention) Malaga-Torremolinos, 1973

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 11 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Telekomunikasi Internasional (International Telecommunication Convention Nairobi, 1982)
  2. UU No. 10 Tahun 1969 tentang Konvensi International Telecomunication Union di Montreux 1965

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1976
Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Beserta Protokol yang Mengubahnya

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 1 Tahun 1976
Pembentukan Panitia Penyelenggara Konperensi Tingkat Tinggi ASEAN

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 38 Tahun 1976
Mengesahkan Final Act of The International Conference of Bauxite Producing Countries dan Protocol To The Agreement Establishing The International Bauxite Association

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 1976
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975

Partai Politik dan Pemilu

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. PP No. 36 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985
  2. PP No. 71 Tahun 1971 tentang Perubahan Dan Tambahan Atas Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1970 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 16 Tahun 1969 Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
  3. PP No. 3 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Uu Nomor 15 Tahun 1969, Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat Dan Undang-Undang No. 16 Tahun 1969 Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Untuk Daerah Propinsi Irian Barat
  4. PP No. 28 Tahun 1970 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 3 Tahun 1970 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat Dan Undang-Undang No. 16 Tahun 1969 Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Untuk Daerah Propinsi Irian Barat
  5. PP No. 2 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969, Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 47 Tahun 1976
Mengesahkan "International Convention on Load Lines 1966"

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 1976
Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Tambang Timah Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

BUMN Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 47 Tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Asahan Aluminium
  2. PP No. 21 Tahun 1968 tentang Pendirian Perusahaan Negara Tambang Timah

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1976
Perbaikan Penghasilan Pegawai Negeri Golongan I

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 43 Tahun 1976
Pembangunan Pusat Penelitian, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi di Serpong

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. KEPPRES No. 49 Tahun 2003 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1976 Tentang Pembangunan Pusat Penelitian, Ilmu Pengetahuan, Dan Teknologi Di Serpong

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 29 Tahun 1976
Pokok-Pokok Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. KEPPRES No. 86 Tahun 1982 tentang Pokok-Pokok Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia
  2. KEPPRES No. 29 Tahun 1971 tentang Penyempurnaan Pokok- Pokok Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Daerah

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 1976
Formasi Pegawai Negeri Sipil

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil
  2. PP No. 59 Tahun 1951 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Tetap

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 12 Tahun 1976
Perubahan Lampiran 5 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 Tentang Susunan Organisasi Departemen

Struktur Organisasi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. Keppres No. 15 Tahun 1984

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 45 Tahun 1976
Mengesahkan Perubahan-Perubahan (Amandements) Terhadap Ketentuan Pasal-Pasal 10, 16, 17, 18, 20, 28, 31, dan 32 Konvensi Imco

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 22 Tahun 1976
Anggota Pengganti Panitia Pemungutan Suara di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Partai Politik dan Pemilu Pemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1976
Pengesahan Penyatuan Timor-Timur ke Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor-Timur

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 19 Tahun 1976
Proyek Taman Makam Pahlawan Nasional/Monumen Pahlawan Nasional

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 25 Tahun 1976
Penyerahan Hak Pemilikan Negara Republik Indonesia Atas Seluruh Saham Perseroan Terbatas Percetakan Republik Indonesia di Yogyakarta Kepada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 1976
Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Industri Pesawat Terbang

Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 5 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT LEN Industri

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 21 Tahun 1976
Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Anggota-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II

Partai Politik dan Pemilu

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 44 Tahun 1976
Tata Cara Penyelenggaraan Kampanye Pemilihan Umum dan Ketentuan Mengenai Minggu Tenang dalam Pemilihan Umum Tahun 1977

Partai Politik dan Pemilu

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. KEPPRES No. 5 Tahun 1977 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1976 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kampanye Pemilihan Umum dan Ketentuan-Ketentuan Mengenai Minggu Tenang dalam Pemilihan Umum Tahun 1977

Tentang

Database Peraturan ini merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK RI. Secara khusus dimaksudkan untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum secara mudah, cepat dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK RI maupun masyarakat.

Kontak

Sekretariat Website JDIH BPK RI
Ditama Binbangkum - BPK RI
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia - BPK RI
Dikembangkan sejak tahun 2017


Versi 20.9.23.22