Hasil Pencarian
Menemukan 82 peraturan (dalam 0,002 detik)

Filter Pencarian


  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 1976
Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Mengubah :

  1. UU No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarga-Negaraan Republik Indonesia

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1976
Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bertalian Dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan

Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. UU No. 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  2. UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1976
Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Beserta Protokol yang Mengubahnya

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 25 Tahun 1976
Penyerahan Hak Pemilikan Negara Republik Indonesia Atas Seluruh Saham Perseroan Terbatas Percetakan Republik Indonesia di Yogyakarta Kepada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 28 Tahun 1976
Mengesahkan Air Transport Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and Government of The Czechoslovak Socialist Republic

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 29 Tahun 1976
Pokok-Pokok Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. KEPPRES No. 86 Tahun 1982 tentang Pokok-Pokok Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia

Mencabut :

  1. KEPPRES No. 29 Tahun 1971 tentang Penyempurnaan Pokok- Pokok Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Daerah

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 30 Tahun 1976
Mengesahkan The Fifth International Tin Agreement Sebagaimana Telah ditandatangani oleh Duta Besar Republik Indonesia Pada Perutusan Tetap Republik Indonesia Pada Perserikatan Bangsa-Bangsa

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 42 Tahun 1976
Mengesahkan International Cofee Agreement 1976, yang Telah ditandatangani oleh Perutusan Tetap Republik Indonesia di New York Berdasarkan Resolusi Nomor 287

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 43 Tahun 1976
Pembangunan Pusat Penelitian, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi di Serpong

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. KEPPRES No. 49 Tahun 2003 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1976 Tentang Pembangunan Pusat Penelitian, Ilmu Pengetahuan, Dan Teknologi Di Serpong

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 44 Tahun 1976
Tata Cara Penyelenggaraan Kampanye Pemilihan Umum dan Ketentuan Mengenai Minggu Tenang dalam Pemilihan Umum Tahun 1977

Partai Politik dan Pemilu

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. KEPPRES No. 5 Tahun 1977 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1976 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kampanye Pemilihan Umum dan Ketentuan-Ketentuan Mengenai Minggu Tenang dalam Pemilihan Umum Tahun 1977

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 45 Tahun 1976
Mengesahkan Perubahan-Perubahan (Amandements) Terhadap Ketentuan Pasal-Pasal 10, 16, 17, 18, 20, 28, 31, dan 32 Konvensi Imco

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 46 Tahun 1976
Mengesahkan "Agreement for Establishment of A Regional Animal Production and Health Commission for Asia, The Far East and The South West Pacific"

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 47 Tahun 1976
Mengesahkan "International Convention on Load Lines 1966"

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 49 Tahun 1976
Mengesahkan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federal Jerman Tentang Kerjasama dibidang Penyelidikan Umum dan Eksplorasi Bahan Galian Uranium di Sumatera Barat

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 51 Tahun 1976
Pokok-Pokok Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. KEPPRES No. 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri

Diubah dengan :

  1. KEPPRES No. 74 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1976 Tentang Pokok-Pokok Organisasi Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 123 Tahun 1999
  2. KEPPRES No. 123 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1976 Tentang Pokok-Pokok Organisasi Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 1 Tahun 1976
Pembentukan Panitia Penyelenggara Konperensi Tingkat Tinggi ASEAN

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 2 Tahun 1976
Mengesahkan "Trade Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Hungarian People's Republic"

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 6 Tahun 1976
Mengesahkan "Trade Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Polish People's Republic"

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 9 Tahun 1976
Mengesahkan "Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Swiss Confederation Concerning The Encouragement and The Reciprocal Protection of Investments"

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 10 Tahun 1976
Pendirian "Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret"

Pendidikan

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 11 Tahun 1976
Panitia Urusan Piutang Negara dan Badan Urusan Piutang Negara

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PERPRES No. 89 Tahun 2006 tentang Panitia Urusan Piutang Negara
  2. KEPPRES No. 21 Tahun 1991 tentang Badan Urusan Piutang Dan Lelang Negara

Mencabut :

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 21 Tahun 1976
Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Anggota-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II

Partai Politik dan Pemilu

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 22 Tahun 1976
Anggota Pengganti Panitia Pemungutan Suara di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Partai Politik dan Pemilu Pemilihan Umum Daerah

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 24 Tahun 1976
BESARNYA ONGKOS NAIK HAJI TAHUN 1976/1977

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 26 Tahun 1976
Mengesahkan Agreement for The Facilitation of Search for Ships In Distress and Rescue of Survivors of Ship Accidents

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Tentang

Database Peraturan ini merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK RI. Secara khusus dimaksudkan untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum secara mudah, cepat dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK RI maupun masyarakat.

Kontak

Sekretariat Website JDIH BPK RI
Ditama Binbangkum - BPK RI
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia - BPK RI
Dikembangkan sejak tahun 2017


Versi 20.9.23.22