Hasil Pencarian
Menemukan 83 peraturan (dalam 0,022 detik)
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 49 Tahun 1976
Mengesahkan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federal Jerman Tentang Kerjasama dibidang Penyelidikan Umum dan Eksplorasi Bahan Galian Uranium di Sumatera Barat
Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional
- Download :
- Kep.Pres No. 49 Tahun 1976.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 16 Tahun 1976
PENYESUAIAN HARGA-HARGA JUAL BAHAN BAKAR MINYAK BUMI
- Download :
- Kep.Pres No. 16 Tahun 1976.pdf
Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 1976
Pengesahan Konvensi Tokyo 1963, Konvensi The Hague 1970, dan Konvensi Montreal 1971
Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional
- Download :
- UU Nomor 2 Tahun 1976.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 1976
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975
Partai Politik dan Pemilu
Mencabut :
-
PP No. 41 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pemilihan Umum
-
PP No. 27 Tahun 1977 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975
-
PP No. 3 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Uu Nomor 15 Tahun 1969, Tentang Pemilihan Umum
Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat Dan
Undang-Undang No. 16 Tahun 1969 Tentang Susunan Dan Kedudukan
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Untuk Daerah Propinsi Irian Barat
-
PP No. 28 Tahun 1970 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 3 Tahun 1970 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat Dan Undang-Undang No. 16 Tahun 1969 Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Untuk Daerah Propinsi Irian Barat
-
PP No. 1 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat
- Download :
- PP NO 1 TH 1976.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 46 Tahun 1976
Mengesahkan "Agreement for Establishment of A Regional Animal Production and Health Commission for Asia, The Far East and The South West Pacific"
Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional
- Download :
- Kep.Pres No. 46 Tahun 1976.pdf
Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 1976
Pengesahan Konvensi Telekomunikasi Internasional (International Telecommunication Convention) Malaga-Torremolinos, 1973
Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional
Dicabut dengan :
-
UU No. 11 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Telekomunikasi Internasional (International Telecommunication Convention Nairobi, 1982)
-
UU No. 10 Tahun 1969 tentang Konvensi International Telecomunication Union di Montreux 1965
- Download :
- UU Nomor 11 Tahun 1976.pdf
Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1976
Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Beserta Protokol yang Mengubahnya
Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional
- Download :
- UU Nomor 8 Tahun 1976.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 1 Tahun 1976
Pembentukan Panitia Penyelenggara Konperensi Tingkat Tinggi ASEAN
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
- Download :
- Kep.Pres No. 1 Tahun 1976.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 38 Tahun 1976
Mengesahkan Final Act of The International Conference of Bauxite Producing Countries dan Protocol To The Agreement Establishing The International Bauxite Association
Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional
- Download :
- Kep.Pres No. 38 Tahun 1976.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 1976
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975
Partai Politik dan Pemilu
Mencabut :
-
PP No. 36 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985
-
PP No. 71 Tahun 1971 tentang Perubahan Dan Tambahan Atas Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1970 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 16 Tahun 1969 Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
-
PP No. 3 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Uu Nomor 15 Tahun 1969, Tentang Pemilihan Umum
Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat Dan
Undang-Undang No. 16 Tahun 1969 Tentang Susunan Dan Kedudukan
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Untuk Daerah Propinsi Irian Barat
-
PP No. 28 Tahun 1970 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 3 Tahun 1970 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat Dan Undang-Undang No. 16 Tahun 1969 Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Untuk Daerah Propinsi Irian Barat
-
PP No. 2 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969, Tentang Susunan
Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Download :
- PP NO 2 TH 1976.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 47 Tahun 1976
Mengesahkan "International Convention on Load Lines 1966"
Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional
- Download :
- Kep.Pres No. 47 Tahun 1976.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 1976
Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Tambang Timah Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
BUMN Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Dicabut dengan :
-
PP No. 47 Tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Asahan Aluminium
-
PP No. 21 Tahun 1968 tentang Pendirian Perusahaan Negara Tambang Timah
- Download :
- PP NO 3 TH 1976.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1976
Perbaikan Penghasilan Pegawai Negeri Golongan I
Kepegawaian, Aparatur Negara
- Download :
- PP NO 7 TH 1976.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 43 Tahun 1976
Pembangunan Pusat Penelitian, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi di Serpong
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Dicabut dengan :
-
KEPPRES No. 49 Tahun 2003 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1976 Tentang Pembangunan Pusat Penelitian, Ilmu Pengetahuan, Dan Teknologi Di Serpong
- Download :
- Kep.Pres No. 43 Tahun 1976.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 29 Tahun 1976
Pokok-Pokok Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia
Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
Dicabut dengan :
-
KEPPRES No. 86 Tahun 1982 tentang Pokok-Pokok Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia
-
KEPPRES No. 29 Tahun 1971 tentang Penyempurnaan Pokok- Pokok Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Daerah
- Download :
- Kep.Pres No. 29 Tahun 1976.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 1976
Formasi Pegawai Negeri Sipil
Kepegawaian, Aparatur Negara
Dicabut dengan :
-
PP No. 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil
-
PP No. 59 Tahun 1951 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Tetap
- Download :
- PP NO 5 TH 1976.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 12 Tahun 1976
Perubahan Lampiran 5 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 Tentang Susunan Organisasi Departemen
Struktur Organisasi
Dicabut dengan :
-
Keppres No. 15 Tahun 1984
- Download :
- Kep.Pres No. 12 Tahun 1976.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 45 Tahun 1976
Mengesahkan Perubahan-Perubahan (Amandements) Terhadap Ketentuan Pasal-Pasal 10, 16, 17, 18, 20, 28, 31, dan 32 Konvensi Imco
Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional
- Download :
- Kep.Pres No. 45 Tahun 1976.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 22 Tahun 1976
Anggota Pengganti Panitia Pemungutan Suara di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Partai Politik dan Pemilu Pemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah
- Download :
- Kep.Pres No. 22 Tahun 1976.pdf
Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1976
Pengesahan Penyatuan Timor-Timur ke Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor-Timur
Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional
- Download :
- UU Nomor 7 Tahun 1976.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 19 Tahun 1976
Proyek Taman Makam Pahlawan Nasional/Monumen Pahlawan Nasional
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- Download :
- Kep.Pres No. 19 Tahun 1976.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 25 Tahun 1976
Penyerahan Hak Pemilikan Negara Republik Indonesia Atas Seluruh Saham Perseroan Terbatas Percetakan Republik Indonesia di Yogyakarta Kepada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- Download :
- Kep.Pres No. 25 Tahun 1976.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 1976
Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Industri Pesawat Terbang
Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Dicabut dengan :
-
PP No. 5 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT LEN Industri
- Download :
- PP NO 12 TH 1976.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 21 Tahun 1976
Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Anggota-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II
Partai Politik dan Pemilu
- Download :
- Kep.Pres No. 21 Tahun 1976.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 44 Tahun 1976
Tata Cara Penyelenggaraan Kampanye Pemilihan Umum dan Ketentuan Mengenai Minggu Tenang dalam Pemilihan Umum Tahun 1977
Partai Politik dan Pemilu
Diubah dengan :
-
KEPPRES No. 5 Tahun 1977 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1976 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kampanye Pemilihan Umum dan Ketentuan-Ketentuan Mengenai Minggu Tenang dalam Pemilihan Umum Tahun 1977
- Download :
- Kep.Pres No. 44 Tahun 1976.pdf