Hasil Pencarian - ditemukan 82 peraturan

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 1976
Pengesahan Konvensi Telekomunikasi Internasional (International Telecommunication Convention) Malaga-Torremolinos, 1973

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. UU No. 11 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Telekomunikasi Internasional (International Telecommunication Convention Nairobi, 1982)
   

Mencabut :

1. UU No. 10 Tahun 1969 tentang Konvensi International Telecomunication Union di Montreux 1965
   

Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 1976
Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia dan Republik Philippina Serta Protokol

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 1976
Narkotika

Narkotika

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika
   

Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1976
Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Beserta Protokol yang Mengubahnya

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1976
Pengesahan Penyatuan Timor-Timur ke Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor-Timur

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 1976
Pengesahan Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1976
Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1975/1976

APBN

Status Peraturan :

Mengubah :

1. UU No. 1 Tahun 1975 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1975/1976
   

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1976
Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bertalian Dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan

Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan :

Mengubah :

1. UU No. 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
   
2. UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana
   

Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 1976
Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
   

Mengubah :

1. UU No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarga-Negaraan Republik Indonesia
   

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 1976
Pengesahan Konvensi Tokyo 1963, Konvensi The Hague 1970, dan Konvensi Montreal 1971

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1976
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1976/1977

APBN

Status Peraturan :

Diubah dengan :

1. UU No. 2 Tahun 1977 tentang Tambahan dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1976/1977
   

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 1976
Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Pergudangan

Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 1976
Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) "Dana Reksa"

Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1976
Cuti Pegawai Negeri Sipil

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
   

Mencabut :

1. PP No. 38 Tahun 1957 tentang Menambah Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1953 Tentang Pemberian Istirahat dalam Negeri
   
2. PP No. 22 Tahun 1954 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1953 Tentang Pemberian Istirahat Dalam Negeri (Lembaran-Negara 1953 No. 26)
   
3. PP No. 21 Tahun 1953 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1953.Mengenai Pemberian Istirahat Dalam Negari
   
4. PP No. 15 Tahun 1953 tentang Pemberian Istirahat Dalam Negeri
   
5. PP No. 53 Tahun 1951 tentang Pemberian Istirahat Karena Hamil
   

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 1976
Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Utara Dari Kota Bengkulu (Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu) Ke Arga Makmur Di Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Utara

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 1976
Pembentukan Kota Administratip Tasikmalaya

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. UU No. 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya
   

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 1976
Perpajakan Dan Pungutan-Pungutan Lain Atas Usaha Pertambangan Bukan Minyak Dan Gas Bumi

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Perpajakan

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 1976
Keanggotaan Pegawai Negeri Sipil Dalam Partai Politik Atau Golongan Karya

Kepegawaian, Aparatur Negara Partai Politik dan Pemilu

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 1976
Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur Dan Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Di Timor Timur

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. 
   sudah tidak berlaku lagi

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 1976
Sumpah Bagi Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

Pertahanan dan Keamanan