Hasil Pencarian
Menemukan 72 peraturan (dalam 0,016 detik)

Dicabut dengan :

1. PP No. 63 Tahun 2000 tentang Keselamatan Dan Kesehatan Terhadap Pemanfaatan Radiasi Pengion
   

Dicabut dengan :

1. UU No. 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi
   

Dicabut dengan :

1. PP No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
   
2. PP No. 48 Tahun 1973 tentang Pedoman Penyelenggaraan Keuangan Daerah
   

Dicabut dengan :

1. KEPPRES No. 118 Tahun 1993 tentang Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The United Kingdom Of Great Britain And Northern Ireland For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income And Capital Gains
   

Dicabut dengan :

1. KEPPRES No. 29 Tahun 1978 tentang Pembubaran Team Pengawas Proyek-Proyek L.N.G di Aceh dan Kalimantan Timur, Team Pengawas Pabrik Pupuk Terapung di Kalimantan Timur dan Minyak Cilacap
   

Mengubah :

1. PP No. 35 Tahun 1974 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Petro Kimia Gresik Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
   

Dicabut dengan :

1. UU No. 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik
   
2. UU No. 3 Tahun 1985 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya
   

Mengubah :

1. PP No. 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan Dan Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi
   
2. PP No. 21 Tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan Dan Hak Pemungutan Hasil Hutan
   

Dicabut dengan :

1. PP No. 26 Tahun 2002 tentang Keselamatan Pengangkutan Zat Radioaktif
   

Mencabut :

1. PP No. 11 Tahun 1963 tentang Dana Kesejahteraan Pegawai Negeri
   

Diubah dengan :

1. UU No. 5 Tahun 1976 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1975/1976
   

Mencabut :

1. PP No. 109 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Dok Dan Perkapalan Surabaya
   

Dicabut dengan :

1. KEPPRES No. 24 Tahun 1990 tentang Pembubaran Dewan Telekomunikasi
   
2. KEPPRES No. 25 Tahun 1986 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1975 Tentang Dewan Telekomunikasi Republik Indonesia Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1984
   
3. KEPPRES No. 38 Tahun 1984 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1975 Tentang Dewan Telekomunikasi Republik Indonesia
   
4. KEPPRES No. 13 Tahun 1972 tentang Dewan Telekomunikasi Republik Indonesia
   

Dicabut dengan :

1. UU No. 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung
   

Dicabut dengan :

1. PP No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
   
2. PP No. 36 Tahun 1972 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah
   

Dicabut dengan :

1. KEPPRES No. 9 Tahun 1992 tentang Pengesahan Persetujuan Dagang Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Romania