Hasil Pencarian
Menemukan 72 peraturan (dalam 0,016 detik)

Filter Pencarian


  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 1975
Keselamatan Kerja Terhadap Radiasi

Kesehatan Ketenagakerjaan Lingkungan Hidup

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 63 Tahun 2000 tentang Keselamatan Dan Kesehatan Terhadap Pemanfaatan Radiasi Pengion

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 1975
Pembentukan Kota Administratip Cimahi

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 12 Tahun 1975
BESARNYA ONGKOS NAIK HAJI UNTUK TAHUN 1975/1976

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 1975
Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tatausaha Keuangan Daerah, Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Daerah

APBD

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
  2. PP No. 48 Tahun 1973 tentang Pedoman Penyelenggaraan Keuangan Daerah

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 32 Tahun 1975
Mengesahkan Trade Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland for Avoidance of Double Taxation

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. KEPPRES No. 118 Tahun 1993 tentang Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The United Kingdom Of Great Britain And Northern Ireland For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income And Capital Gains

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 14 Tahun 1975
Pembentukan Team Pengawas Proyek-Proyek LNG di Aceh dan Kalimantan Timur, Pabrik Pupuk Terapung di Kalimantan Timur dan Pengilangan Minyak Cilacap

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. KEPPRES No. 29 Tahun 1978 tentang Pembubaran Team Pengawas Proyek-Proyek L.N.G di Aceh dan Kalimantan Timur, Team Pengawas Pabrik Pupuk Terapung di Kalimantan Timur dan Minyak Cilacap

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 1975
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 48) Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Petro Kimia Gresik Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. PP No. 35 Tahun 1974 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Petro Kimia Gresik Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 1975
Partai Politik dan Golongan Karya

Partai Politik dan Pemilu

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik
  2. UU No. 3 Tahun 1985 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 15 Tahun 1975
Penelitian Hutang Dagang Pertamina

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 1975
Perubahan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 Tentang Hak Pengusahaan Hutan Dan Hak Pemungutan Hasil Hutan

Kehutanan dan Perkebunan Sumber Daya Alam

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. PP No. 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan Dan Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi
  2. PP No. 21 Tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan Dan Hak Pemungutan Hasil Hutan

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 1975
Pengangkutan Zat Radioaktip

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Lingkungan Hidup

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 26 Tahun 2002 tentang Keselamatan Pengangkutan Zat Radioaktif

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1975
Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Pengusahaan Serta Pengembangan Usaha Perlistrikan Dan Peleburan Alumunium

Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 1975
Pembubaran Dana Kesejahteraan Pegawai Negeri

Kepegawaian, Aparatur Negara Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial, dan Penanggulangan Bencana

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. PP No. 11 Tahun 1963 tentang Dana Kesejahteraan Pegawai Negeri

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1975
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1975/1976

APBN

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. UU No. 5 Tahun 1976 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1975/1976

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 30 Tahun 1975
Langkah-Langkah Lebih Lanjut Pembangunan Proyek Baja Cilegon Oleh Pt. Krakatau Steel.

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1975
Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Dok Dan Perkapalan Surabaya Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. PP No. 109 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Dok Dan Perkapalan Surabaya

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 18 Tahun 1975
Dewan Telekomunikasi Republik Indonesia

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. KEPPRES No. 24 Tahun 1990 tentang Pembubaran Dewan Telekomunikasi
  2. KEPPRES No. 25 Tahun 1986 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1975 Tentang Dewan Telekomunikasi Republik Indonesia Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1984
  3. KEPPRES No. 38 Tahun 1984 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1975 Tentang Dewan Telekomunikasi Republik Indonesia
  4. KEPPRES No. 13 Tahun 1972 tentang Dewan Telekomunikasi Republik Indonesia

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 1975
Pembentukan Kota Administratip Bitung

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 22 Tahun 1975
Mengesahkan Loan Agreement Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Iran

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 4 Tahun 1975
PENGUASAAN UNIT THAMES TRADER

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 13 Tahun 1975
Peninjuauan Proyek Baja Perseroan Terbatas Krakatau Steel

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 1975
Pengurusan, Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
  2. PP No. 36 Tahun 1972 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 47 Tahun 1975
Mengesahkan Persetujuan Kerjasama Antara Republik Indonesia dan Republik Austria di Bidang Kebudayaan, Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan dalam Riset di Wina

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 25 Tahun 1975
Mengesahkan Trade Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Socialist Republic of Rumania

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. KEPPRES No. 9 Tahun 1992 tentang Pengesahan Persetujuan Dagang Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Romania