Hasil Pencarian - ditemukan 89 peraturan

Filter Pencarian


  Pemerintah Pusat
Diakses 1711 kali

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 1974
Pengairan

Lingkungan Hidup

  Pemerintah Pusat
Diakses 465 kali

Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 1974
Perubahan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971(Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 76, Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia Nomor 2971)

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Struktur Organisasi

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. UU No. 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara

  Pemerintah Pusat
Diakses 232 kali

Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 1974
Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia mengenai Ekstradisi

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

  Pemerintah Pusat
Diakses 3640 kali

Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1974
Pokok- Pokok Kepegawaian

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Diubah dengan :

  1. UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

Mencabut :

  1. UU No. 18 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepegawaian
  2. UU No. 17 Tahun 1961 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1952 Tentang Hak Mengangkat dan Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil
  3. UU No. 28 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 13 Tahun 1957 (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 58) tentang Menambah Undang-Undang No. 21 Tahun 1952 (Lembaran-Negara Tahun 1952 No.78) tentang "Menetapkan Undang-Undang Darurat tentang Hak Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai-Pegawai Republik Indonesia Serikat (Undang-Undang Darurat No. 25 dan 34 Tahun 1950) Sebagai Undang-Undang Republik Indonesia". Sebagai Undang-Undang
  4. UU No. 21 Tahun 1952 tentang Menetapkan "Undang-Undang Darurat tentang Hak Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai-Pegawai Republik Indonesia Serikat" (Undang-Undang Darurat Nr 25 Dan 34 Tahun 1950) Sebagai Undang-Undang Republik Indonesia

  Pemerintah Pusat
Diakses 936 kali

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1974
Penertiban Perjudian

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

  Pemerintah Pusat
Diakses 1137 kali

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 1974
Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial

Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

  Pemerintah Pusat
Diakses 2344 kali

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1974
Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

Mencabut :

  1. UU No. 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah

  Pemerintah Pusat
Diakses 274 kali

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1974
Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. UU No. 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara

  Pemerintah Pusat
Diakses 220 kali

Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 1974
Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1973/1974

APBN

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. UU No. 3 Tahun 1973 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1973/1974

  Pemerintah Pusat
Diakses 349 kali

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 1974
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1974/1975

APBN

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. UU No. 2 Tahun 1975 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1974/1975

  Pemerintah Pusat
Diakses 3553 kali

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974
Perkawinan

Kependudukan dan Perkawinan

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

  Pemerintah Pusat
Diakses 73 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 1974
Perusahaan Umum Survai Udara (Panas)

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 48 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Survai Udara (Penas) Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Mencabut :

  1. PP No. 197 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara "Aerial Survey"
    Pasal 2 s.d. Pasal 20

  Pemerintah Pusat
Diakses 153 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1974
Perubahan Batas Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

  Pemerintah Pusat
Diakses 69 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 1974
Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan XXIV Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 15 Tahun 1975 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan XXV Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Dan Penggabungannya Dengan Perusahaan Negara Perkebunan XXIV Yang Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

  Pemerintah Pusat
Diakses 121 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 1974
Pembubaran Perusahaan Umum Gula Bone Dan Penetapan Status Pabrik Gula Bone Sebagai Unit Produksi Perusahaan Perseroan (Persero) Ex Perusahaan Negara Perkebunan XX

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 5 Tahun 1991 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XXXII

Mencabut :

  1. PP No. 47 Tahun 1973 tentang Pendirian Perusahaan Umum Gula Bone

  Pemerintah Pusat
Diakses 59 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 1974
Perubahan Dan Tambahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1974 Tentang Pemberian Uang Bantuan Pensiun Kepada Para Penerima Pensiun/Tunjangan Yang Bersifat Pensiun

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. PP No. 13 Tahun 1974 tentang Perubahan Dan Tambahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1973 Tentang Pemberian Uang Bantuan Pensiun Kepada Para Penerima Pensiun/Tunjangan Yang Bersifat Pensiun

  Pemerintah Pusat
Diakses 164 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 1974
Tunjangan Kerja Bagi Pegawai Negeri Dan Pejabat Negara

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

Mencabut :

  1. PP No. 12 Tahun 1974 tentang Tunjangan Kerja Khusus Bagi Guru, Petugas Paramedis, Peneliti, Hakim Dan Panitera
  2. PP No. 13 Tahun 1972 tentang Peningkatan Tunjangan-Kerja Bagi Pegawai Negeri Dan Pejabat Negara Sebagaimana Ditetapkan Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1971
  3. PP No. 15 Tahun 1970 tentang Pemberian Tunjangan Kerja Kepada Pejabat Lembaga-Lembaga Negara Tertinggi Termaksud Ayat (1) S/D (3) Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1969
  4. PP No. 14 Tahun 1970 tentang Pemberian Tunjangan Kerja Kepada Menteri Negara Republik Indonesia
  5. PP No. 11 Tahun 1970 tentang Pemberian Tunjangan Kerja bagi Anggota ABRI
  6. PP No. 10 Tahun 1970 tentang Pemberian Tunjangan Kerja bagi pegawai Negeri Sipil

Mengubah :

  1. PP No. 22 Tahun 1969 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1967 Yo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1968 Mengenai Kedudukan Keuangan Menteri Negara Republik Indonesia
  2. PP No. 22 Tahun 1969 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1967 Yo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1968 Mengenai Kedudukan Keuangan Menteri Negara Republik Indonesia

  Pemerintah Pusat
Diakses 73 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 1974
Pengambilan Sumpah/Janji Dan Pelantikan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pemilihan Umum Daerah

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 47 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Konsultasi Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur, Pengesahan Dan Pelantikan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

  Pemerintah Pusat
Diakses 46 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 1974
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) P.T. Perkebunan XVIII

BUMN Kehutanan dan Perkebunan Penanaman Modal dan Investasi

  Pemerintah Pusat
Diakses 48 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 1974
Perubahan Nama Kabupaten Surabaya

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah