Hasil Pencarian
Menemukan 92 peraturan (dalam 0,017 detik)

Filter Pencarian


  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 1974
Telekomunikasi Untuk Umum

Telekomunikasi, Informatika, dan Internet Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 24 Tahun 1991 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi
  2. PP No. 53 Tahun 1980 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1974 Tentang Telekomunikasi Untuk Umum

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 51 Tahun 1974
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India Tentang Penetapan Garis Batas Landas Kontinen Antara Kedua Negara

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 19 Tahun 1974
Berlakunya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 1971 Tentang "Peningkatan Prasarana Pengusahaan Hutan" Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia

Kehutanan dan Perkebunan

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 31 Tahun 1974
Status Harta Kekayaan Ex PT. Karkam/Aslam dan PT. Sinar Pagi Dijadikan Penyertaan Modal Pemerintah dalam PT. P. P.Berdikari

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1974
Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
  2. UU No. 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 1974
Penyesuaian/Penetapan Kembali Pokok Pensiun Bekas Pegawai Negeri Sipil Serta Janda Dan Anak Yatim/Piatunya

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 52 Tahun 1974
Pengesahan Persetujuan Gula Internasional 1973

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 1974
Pengalihan Bentuk Perusahaan Kehutanan Negara Kalimantan Selatan Menjadi Perusahaan Perseroan (Pesero)

Kehutanan dan Perkebunan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 73 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum Perum Kehutanan Negara
  2. PP No. 27 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Kehutanan Negara Kalimantan Selatan

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 43 Tahun 1974
Menugaskan Kepada Direktur Jenderal Kehutanan Departemen Pertanian Untuk Merencanakan dan Melaksanakan Pembangunan Gedung Pusat Kehutanan/Taman Hutan

Kehutanan dan Perkebunan Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 1 Tahun 1974
Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda Mengenai Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Pendapatan dan Atas Kekayaan

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 3 Tahun 1974
Penugasan Kepada Menteri Pertahan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata Untuk Melakukan Pengendalian Serta Pengawasan Atas Pelaksanaan Tugas dari Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban.

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Pertahanan dan Keamanan, Militer

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 1974
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1969 Tentang Kedudukan Keuangan Menteri Negara Republik Indonesia

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. PP No. 10 Tahun 1977 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1967 Tentang Kedudukan Keuangan Menteri Negara Republik Indonesia

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 1974
Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Pengembangan Armada Niaga Nasional

Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 54 Tahun 1974
Pengesahan "Trade Agreement Between Government of The Polish People's Republic"

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 1974
Tunjangan Kerja Bagi Pegawai Negeri Dan Pejabat Negara

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. PP No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
  2. PP No. 12 Tahun 1974 tentang Tunjangan Kerja Khusus Bagi Guru, Petugas Paramedis, Peneliti, Hakim Dan Panitera
  3. PP No. 13 Tahun 1972 tentang Peningkatan Tunjangan-Kerja Bagi Pegawai Negeri Dan Pejabat Negara Sebagaimana Ditetapkan Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1971
  4. PP No. 15 Tahun 1970 tentang Pemberian Tunjangan Kerja Kepada Pejabat Lembaga-Lembaga Negara Tertinggi Termaksud Ayat (1) S/D (3) Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1969
  5. PP No. 14 Tahun 1970 tentang Pemberian Tunjangan Kerja Kepada Menteri Negara Republik Indonesia
  6. PP No. 11 Tahun 1970 tentang Pemberian Tunjangan Kerja bagi Anggota ABRI
  7. PP No. 10 Tahun 1970 tentang Pemberian Tunjangan Kerja bagi pegawai Negeri Sipil
  8. PP No. 22 Tahun 1969 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1967 Yo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1968 Mengenai Kedudukan Keuangan Menteri Negara Republik Indonesia
  9. PP No. 22 Tahun 1969 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1967 Yo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1968 Mengenai Kedudukan Keuangan Menteri Negara Republik Indonesia

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 1974
Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Aneka Tambang Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 47 Tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Asahan Aluminium
  2. PP No. 22 Tahun 1968 tentang Pendirian Perusahaan Negara Aneka Tambang

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 39 Tahun 1974
Pengesahan Persetujuan Kebudayaan Antara Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Turki

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 1974
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1974/1975

APBN

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. UU No. 2 Tahun 1975 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1974/1975

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974
Perkawinan

Kependudukan dan Perkawinan

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 1974
Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara "Djakarta Lloyd" Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. PP No. 53 Tahun 1970 tentang Pemisahaan Kekayaan Negara Untuk Penambahan Modal Perusahaan Negara "Jakarta Llyod"
  2. PP No. 108 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara "Jakarta Lloyd"

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 42 Tahun 1974
Pengesahan Persetujuan Dagang Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Uni Republik-Republik Sovyet Sosialis

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 8 Tahun 1974
Perubahan dan Penambahan Atas Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1971 Tentang Perizinan Usaha Perusahaan Asuransi Kerugian di Indonesia

Asuransi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. KEPPRES No. 40 Tahun 1988 tentang Usaha Di Bidang Asuransi Kerugian
  2. KEPPRES No. 30 Tahun 1983 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1971 Tentang Perizinaan Usaha Perusahaan Asuransi Kerugian Di Indonesia Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1974
  3. KEPPRES No. 55 Tahun 1971 tentang Perizinan Usaha Perusahaan Asuransi Kerugian di Indonesia

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 10 Tahun 1974
Beberapa Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri dalam Rangka Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kesederhanaan Hidup

Kepegawaian, Aparatur Negara

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 1974
Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1973/1974

APBN

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. UU No. 3 Tahun 1973 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1973/1974

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 23 Tahun 1974
Pembatasan Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang

Ketenagakerjaan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. KEPPRES No. 75 Tahun 1995 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang

Tentang

Database Peraturan ini merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK RI. Secara khusus dimaksudkan untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum secara mudah, cepat dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK RI maupun masyarakat.

Kontak

Sekretariat Website JDIH BPK RI
Ditama Binbangkum - BPK RI
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia - BPK RI
Dikembangkan sejak tahun 2017


Versi 20.9.23.22