Hasil Pencarian
Menemukan 89 peraturan (dalam 0,002 detik)

Filter Pencarian


  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 4 Tahun 1974
Dewan Stabilisasi Politik dan Kemanan Nasional

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 8 Tahun 1974
Perubahan dan Penambahan Atas Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1971 Tentang Perizinan Usaha Perusahaan Asuransi Kerugian di Indonesia

Asuransi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. KEPPRES No. 40 Tahun 1988 tentang Usaha Di Bidang Asuransi Kerugian

Diubah dengan :

  1. KEPPRES No. 30 Tahun 1983 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1971 Tentang Perizinaan Usaha Perusahaan Asuransi Kerugian Di Indonesia Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1974

Mengubah :

  1. KEPPRES No. 55 Tahun 1971 tentang Perizinan Usaha Perusahaan Asuransi Kerugian di Indonesia

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 13 Tahun 1974
Perubahan/Penetapan Status Rumah Negeri

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

Diubah dengan :

  1. KEPPRES No. 81 Tahun 1982 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1974 Tentang Perubahan/Penetapan Status Rumah Negeri

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 14 Tahun 1974
Tunjangan Khusus Pembinaan Pemeriksaan Keuangan Negara Bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Serta Pegawai Badan Pemeriksa Keuangan

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. KEPPRES No. 51 Tahun 1972 tentang Tundjangan Chusus Kepada Pegawai Badan Pemeriksa Keuangan

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 21 Tahun 1974
Pengesahan "Additional Protocol To The Constitution of The Universal Postal Union, Tokyo 1969"

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 23 Tahun 1974
Pembatasan Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang

Ketenagakerjaan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. KEPPRES No. 75 Tahun 1995 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 29 Tahun 1974
Pembentukan Badan Pengembangan Pembangunan Daerah Transmigrasi

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. KEPPRES No. 26 Tahun 1978 tentang Mengesahkan "Persetujuan Dagang Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Bangladesh" (Trade Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The People's Republic of Bangladesh), yang Telah ditandatangani di Jakarta, Pada Tanggal 29 Juli 1978, Sebagaimana Terlampir Pada Keputusan Presiden Ini

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 34 Tahun 1974
Perjanjian Dasar Mengenai Kerjasama Ekonomi dan Tehnik Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 39 Tahun 1974
Pengesahan Persetujuan Kebudayaan Antara Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Turki

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 43 Tahun 1974
Menugaskan Kepada Direktur Jenderal Kehutanan Departemen Pertanian Untuk Merencanakan dan Melaksanakan Pembangunan Gedung Pusat Kehutanan/Taman Hutan

Kehutanan dan Perkebunan Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 45 Tahun 1974
Susunan Organisasi Departemen

Struktur Organisasi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. tentang
    Keppres No. 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 51 Tahun 1974
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India Tentang Penetapan Garis Batas Landas Kontinen Antara Kedua Negara

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 52 Tahun 1974
Pengesahan Persetujuan Gula Internasional 1973

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 55 Tahun 1974
Pelaksanaan Pungutan dan Perimbangan Pembagian Penerimaan Iuran Hasil Hutan dan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA)

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. KEPPRES No. 77 Tahun 1985 tentang Pengenaan, Pemungutan Dan Pembagian Iuran Hasil Hutan

Diubah dengan :

  1. KEPPRES No. 37 Tahun 1980 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1974 Tentang Pelaksanaan Pungutan Dan Perimbangan Pembagian Penerimaan Iuran Hasil Hutan Dan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA)

  Pemerintah Pusat
  Pemerintah Pusat
  Pemerintah Pusat
  Pemerintah Pusat
  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 25 Tahun 1974
Pengangkatan Inspektur Jenderal Pembangunan Untuk Pengawasan Atas Pelaksanaan Proyek-Proyek Pembangunan.

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. KEPPRES No. 62 Tahun 1999 tentang Inspektur Jenderal Pembangunan

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 26 Tahun 1974
Arsip Nasional Republik Indonesia

Arsip

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 27 Tahun 1974
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia (Bertindak Atas Nama Sendiri dan Atas Nama Pemerintah Papua New Guinea) Tentang Pengaturan-Pengaturan Administrasi Mengenai Perbatasan Antara Republik Indonesia dan Papua New Guinea

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. KEPPRES No. 6 Tahun 1980 tentang Mengesahkan "Persetujuan Dasar Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Papua Nugini Tentang Pengaturanpengaturan Perbatasan", Sebagai Hasil Perundingan Antara Delegasi Pemerintah Republik Indonesia Dan Delegasi Pemerintah Papua Nugini, Yang Telah Ditandatangani Di Jakarta Pada Tanggal 17 Desember 1979, Sebagaimana Terlampir Pada Keputusan Presiden Ini

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 28 Tahun 1974
Besarnya Ongkos Naik Haji Untuk Tahun 1974/1975

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji