Hasil Pencarian
Menemukan 90 peraturan (dalam 0,011 detik)

Filter Pencarian


  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 1973
Tanda Kehormatan Prasanya Purnakarya Nugraha

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. PP No. 25 Tahun 1979 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1973 Tentang Tanda Kehormatan Parasamya Purnakarya Nugraha

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 1973
Pembuatan, Persediaan, Peredaran Dan Pemakaian Vaksin, Sera Dan Bahan-Bahan Diagnostika Biologis Untuk Hewan

Kesehatan

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 7 Tahun 1973
Mengesahkan "Air Transport Agreement Between The Government of Republic of Indonesia and The Government of The Republic of The Philippines"

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 49 Tahun 1973
Kamar Dagang dan Industri

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. Keppres No. 3 Tahun 1988

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 1973
Pelaksanaan Sensus Pertanian 1973

Pangan, Pertanian dan Peternakan

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 1973
Acara Penetapan Ganti Kerugian Oleh Pengadilan Tinggi Sehubungan Dengan Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Diatasnya

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 1973
Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan IX Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 7 Tahun 1996 tentang Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan II Dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan IX Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara II

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 1973
Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan XXI Dan Perusahaan Negara Perkebunan XXII Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

BUMN Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 15 Tahun 1996 tentang Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XIX, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XXI, XXII, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XXVII Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara X

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 3 Tahun 1973
Pembubaran Team Penertiban Keuangan Negara (PEKUNEG) dan Mencabut Keputusan Ketua Presidium Kabinet Nomor 90/U/Kep/4/1967

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1973
Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Dalam Bidang Asuransi Kerugian

Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. PP No. 4 Tahun 1971 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (P.N) Asuransi Bendasraya Menajdi Perusahaan Perseroan (Persero)
  2. PP No. 20 Tahun 1971 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Dalam Modal Saham Perseroan Terbatas "Umum International Underwriters" ("P.T.-U.I.U")

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 25 Tahun 1973
Susunan Organisasi Departemen Tenaga Kerja Transmigrasi dan Koperasi

Struktur Organisasi

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 1973
Jaminan Simpanan Uang Pada Bank

Perbankan, Lembaga Keuangan

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1973
Kepangkatan Militer/Polisi Dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 6 Tahun 1990 tentang Administrasi Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
  2. PERPRES No. 7 Tahun 1960 tentang Tata-Susunan Kepangkatan Kepolisian Negara
  3. PP No. 24 Tahun 1957 tentang Peraturan Pangkat-Pangkat Militer dalam Angkatan Perang Republik Indonesia

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 1973
Pengaturan Dan Pengawasan Keselamatan Kerja Dibidang Pertambangan

Ketenagakerjaan Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 1973
Penyertaan Negara Republik Indonesia Dalam Modal Saham Perseroan Terbatas "Unelec Indonesia P.T." ("Unindo P.T.")

Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 1973
Kedudukan Keuangan Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 5 Tahun 1978 tentang Kedudukan Keuangan Presiden Dan Wakil Presiden Serta Bekas Presiden Dan Bekas Wakil Presiden Republik Indonesia
  2. PP No. 9 Tahun 1977 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1973 Tentang Kedudukan Keuangan Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia
  3. PP No. 206 Tahun 1961 tentang Kedudukan Keuangan Presiden, Wakil Presiden, Dan Pejabat Yang Menjalankan Pekerjaan Jabatan Presiden Republik Indonesia

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 29 Tahun 1973
Membubarkan ”Panitia Kerja Crumb Rubber” Serta Memperhatikan Anggota- Anggoatnya dengan Ucapan Terima Kasih Atas Jasa- Jasanya

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. Keppres No. 293 Tahun 1968

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 9 Tahun 1973
Kabinet Pembangunan Dua

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 33 Tahun 1973
Pembubaran Team Kerja Penyiapan Bahan Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1972/1973

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 44 Tahun 1973
Tugas Pokok Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara

Kepegawaian, Aparatur Negara

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 1973
Pemberian Tambahan Bantuan Tunjangan Bagi Para Penerima Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 10 Tahun 1974 tentang Perubahan Dan Penambahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1970 Tentang Pemberian Tunjangan Kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1973
Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan Dan Penggunaan Pestisida

Lingkungan Hidup Pangan, Pertanian dan Peternakan

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 48 Tahun 1973
Penertiban Penyelenggaraan Undian

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1973
Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara "Pelayaran Nasional Indonesia" Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. PP No. 1 Tahun 1973 tentang Penambahan Modal Perusahaan Negara "Pelayaran Nasional Indonesia" Dan Perusahaan Negara Dok Dan Perkapalan Surabaya
  2. PP No. 37 Tahun 1970 tentang Penyertaan Modal Negara Dalam Perusahaan Perseroan Terbatas Pelita Indonesia Jaya Corporation
  3. PP No. 38 Tahun 1968 tentang Penambahan Modal Perusahaan Negara "Pelayaran Nasional Indonesia"
  4. PP No. 107 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara "Pelayaran Nasional Indonesia"

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 1973
Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Dibidang Perikanan Laut Di Sorong (Irian Jaya)

Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 99 Tahun 2021 tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanan Nusantara ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanan Indonesia

Tentang

Database Peraturan ini merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK RI. Secara khusus dimaksudkan untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum secara mudah, cepat dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK RI maupun masyarakat.

Kontak

Sekretariat Website JDIH BPK RI
Ditama Binbangkum - BPK RI
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia - BPK RI
Dikembangkan sejak tahun 2017


Versi 20.9.23.22