Hasil Pencarian - ditemukan 112 peraturan

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 1972
Perhitungan Anggaran Peralihan Triwulan I Tahun 1969

APBN

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1972
Perhitungan Anggaran Tahun 1968

APBN

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1972
Perubahan dan Tambahan Ketentuan Mengenai Beberapa Jenis Tanda Kehormatan Republik Indonesia Yang Berbentuk Bintang dan Tentang Urutan Derajat/Tingkat Jenis Tanda Kehormatan Republik Indonesia yang Berbentuk Bintang

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. UU No. 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan
   

Mengubah :

1. UU No. 13 Tahun 1971 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 1971 tentang Tanda Kehormatan Bintang Yudha Dharma Menjadi Undang-Undang
   
2. UU No. 24 Tahun 1968 tentang Tanda Kehormatan Bintang Swa Bhuwana Paksa
   
3. UU No. 23 Tahun 1968 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 2858) Tanda Kehormatan Bintang Kartika Eka Pakci Menjadi Undang-Undang
   
4. UU No. 14 Tahun 1968 tentang Tanda Kehormatan Bintang "Jalasena"
   
5. UU No. 5 Tahun 1963 tentang Tanda Kehormatan Bintang Jasa
   
6. UU No. 14 Tahun 1961 tentang Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara
   
7. UU No. 21 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang darurat No. 7 Tahun 1958 Tentang Penggantian Peraturan Tentang Bintang Gerilya Sebagaimana Termaktub Dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1949 (Lembaran-Negara Tahun 1958 No. 154), Sebagai Undang-Undang
   
8. UU No. 65 Tahun 1958 tentang Pemberian Tanda-Tanda Kehormatan Bintang Sakti dan Bintang Darma
   

Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 1972
Ketentuan-Ketentuan Pokok Transmigrasi

Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. UU No. 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian
   

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 1972
Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1971/1972

APBN

Status Peraturan :

Mengubah :

1. UU No. 5 Tahun 1971 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1971/1972
   

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1972
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1972/1973

APBN

Status Peraturan :

Diubah dengan :

1. UU No. 4 Tahun 1973 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1972/1973
   

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 1972
Pendirian Perusahaan Umum Perkebunan Kapas Indonesia

Kehutanan dan Perkebunan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. PP No. 11 Tahun 1987 tentang Pembubaran Perusahaan Umum (Perum) Perkebunan Kapas Indonesia Dan Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XVIII, Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XXIII, Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XXVI, Dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XXVII
   

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 1972
Pengurusan, Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. PP No. 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah
   

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 1972
Pemberian Uang Jasa Kepada Anggota Dan Sekretaris Dewan Komisaris Pemerintah Pada Pertamina

BUMN Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. PP No. 16 Tahun 1990 tentang Uang Jasa Para Anggota Dan Sekretaris Dewan Komisaris Pemerintah Untuk Pertamina
   

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 1972
Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Di Bidang Peternakan

BUMN Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Pertanian dan Peternakan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. PP No. 19 Tahun 1996 tentang Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XXVIII, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XXXII Dan Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Bina Mulya Ternak Menjadi Perusahaan Perseroan(Persero) PT Perkebunan Nusantara XIV
   

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 1972
Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Asuransi Jiwasraya Menjadi Perusahan Perseroan (Persero)

Asuransi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan :

Mencabut :

1. PP No. 21 Tahun 1969 tentang Perubahan Dan Penambahan Atas Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 No. 113) Tentang Pendirian Perusahaan Asuransi Jiwasraya Dan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 No. 114) Tentang Pendirian Perusahaan Asuransi Bendasraya
   
2. PP No. 40 Tahun 1965 tentang Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Jiwasraya
   

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 1972
Badan Administrasi Kepegawaian Negara

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. PP No. 4 Tahun 1984 tentang Pencabutan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1972 tentang Badan Administrasi Kepegawaian Negara
   

Mencabut :

1. PP No. 32 Tahun 1950 tentang Penghapusan Kantor Urusan Pegawai Yogjakarta Dan Jawatan Urusan Umum Pegawai Jakarta Serta Pembentukan Kantor Urusan Pegawai Yang Baru
   

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 1972
Pemberian Tambahan Kelonggaran Perpajakan Kepada P.T. "Paniai Lake Minerals"

Perpajakan

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 1972
Pemberian Tambahan Kelonggaran Perpajakan Kepada P.T. "Atjeh Minerals Indonesia"

Perpajakan

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 1972
Pemberian Tambahan Kelonggaran Perpajakan Kepada PT "Baliem Valley Minerals"

Perpajakan

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 1972
Perubahan Nama Dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1972
Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendidikan Perusahan Perseroan (Persero) Pengembangan Pariwisata Bali

Pariwisata dan Kebudayaan Penanaman Modal dan Investasi Pendidikan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 1972
Pemisahan Kekayaan Negara Republik Indonesia Sebagai Penyetoran Atas Saham-Saham PT. Barata Metalworks & Engineering

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 1972
Penyelesaian Hak Pemilikan Atas Firma Tegelfabriek Midden Java

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1972
Perubahan Atas Ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Perusahaan Perseroan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2894

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. PP No. 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero)
   

Mengubah :

1. PP No. 12 Tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan (Persero)