Hasil Pencarian
Menemukan 112 peraturan (dalam 0,008 detik)

Filter Pencarian


  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 1972
Perobahan Dan Atau Tambahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1971 Tentang Pemberian Uang-Bantuan Kepada Para Penerima-Pensiun/Tunjangan Yang Bersifat Pensiun

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 13 Tahun 1973 tentang Perubahan Dan Atau Tambahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1972 Tentang Pemberian Uang Bantuan Pensiun Kepada Para Penerima Pensiun/Tunjangan Yang Bersifat Pensiun

  Kabupaten Batang Hari

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 7 Tahun 1972
PAJAK POTONG HEWAN

Pajak dan Retribusi Daerah

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 1972
Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Di Bidang Perikanan Laut

Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 21 Tahun 1998 tentang Pembubaran Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Maluku, Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikani, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Tirta Raya Mina, Dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanan Samodra Besar Ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Usaha Mina Serta Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Usaha Mina

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 1972
Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Di Bidang Perikanan Laut (Riau)

Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 11 Tahun 1990 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Karya Mina Dan Penambahan Penyertaan Modal Negara Yang Berasal Dari Kekayaan Negara Hasil Likuidasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Karya Mina Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Karya Mina

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 36 Tahun 1972
Pemberian Pangkat Militer Tituler Kepada Ketua Mahkamah Tentara Agung.

Kepegawaian, Aparatur Negara

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 1972
Ketentuan-Ketentuan Pokok Transmigrasi

Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial, dan Penanggulangan Bencana

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 27 Tahun 1972
Penjesuaian Harga-Harga Djual Bahan Bakar Minjak Bumi

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1972
Perhitungan Anggaran Tahun 1968

APBN

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1972
Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendidikan Perusahan Perseroan (Persero) Pengembangan Pariwisata Bali

Pariwisata dan Kebudayaan Penanaman Modal dan Investasi Pendidikan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 32 Tahun 1972
Perubahan Nama Team Penertiban Pelabuhan Tanjung Priok Menjadi Team Penertiban Pelabuhan-Pelabuhan

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 35 Tahun 1972
Besarnja Ongkos Naik Hadji Tahun 1972/1973

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 67 Tahun 1972
Menerima dan Mengesahkan Amendemen Pasal-Pasal 23, 27, 61 dan 109 Ayat 1 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

  Pemerintah Pusat
  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 1972
Bonded Warehouse

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 23 Tahun 1986 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bonded Warehouses Indonesia dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sasana Bhanda serta Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam Bidang Pengusahaan Kawasan Berikat (Bonded Zone)
  2. PP No. 22 Tahun 1986 tentang Kawasan Berikat Bonded Zone
  3. PP No. 31 Tahun 1977 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1972 Tentang Bonded Werehouse

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 69 Tahun 1972
Tunjangan Khusus Bagi Para Jaksa

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. KEPPRES No. 20 Tahun 1977 tentang Tunjangan Jabatan Jaksa

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 1972
Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Dalam Bidang Perkebunan

Kehutanan dan Perkebunan Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. PP No. 8 Tahun 1970 tentang Penyertaan Negara Dalam Perseroan Terbatas "Indonesian Plantations" (P.T. Indoplant)

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 1972
Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perseroan Terbatas Atelier Mechanic Indonesia ("P.T. Atmindo")

Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

  Kabupaten Batang Hari

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 06 Tahun 1972
Mengadakan dan Memungut Retribusi Bangunan dalam Daerah Tingkat II Kabupaten Batang Hari

Pajak dan Retribusi Daerah

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 59 Tahun 1972
Penerimaan Kredit Luar Negeri

Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PERPRES No. 86 Tahun 2006 tentang Pemberian Jaminan Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara
  2. KEPPRES No. 15 Tahun 1991 tentang Penerimaan Pinjaman Luar Negeri Dan Penerbitan Jaminan Bank Untuk Penerimaan Pinjaman Luar Negeri Oleh Bank Milik Negara Dan Bank Pembangunan Daerah Yang Ditetapkan Sebagai Bank Devisa

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 46 Tahun 1972
Penghentian Pembangunan Reaktor Atom IRT 2000 dipusat Reaktor Atom Badan Tenaga Atom Nasional

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 1972
Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1971/1972

APBN

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. UU No. 5 Tahun 1971 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1971/1972

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 4 Tahun 1972
Peridjinan Penerbangan Dalam dan Atas Wilajah Republik Indonesia

Teritorial Indonesia Perizinan, Pelayanan Publik

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 23 Tahun 1972
Pengesahan Agreement on Border Trade Between The Government of The Republik of Indonesia and The Government of The Republic of The Philippines

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 31 Tahun 1972
Pemberian Sebidang Tanah dan Rumah Kepada Ibu Sudirman