Hasil Pencarian
Menemukan 112 peraturan (dalam 0,012 detik)

Filter Pencarian


  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 1972
Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Di Bidang Peternakan

BUMN Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Pangan, Pertanian dan Peternakan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 19 Tahun 1996 tentang Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XXVIII, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XXXII Dan Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Bina Mulya Ternak Menjadi Perusahaan Perseroan(Persero) PT Perkebunan Nusantara XIV

  Pemerintah Pusat
  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 1972
Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1951 Tentang Dinas Pencari Pemberi Pertolongan Untuk Kapalkapal Laut Dan Udara Yang Mendapat Kecelakaan

Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 64 Tahun 2000 tentang Perizinan Pemanfaatan Tenaga Nuklir
  2. PP No. 12 Tahun 2000 tentang Pencarian Dan Pertolongan

Mencabut :

  1. PP No. 54 Tahun 1951 tentang Dinas Pencahari Dan Pemberi Pertolongan Untuk Kepentingan Kapal-Kapal Laut Dan Udara Yang Mendapat Kecelakaan

  Pemerintah Pusat
  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 10 Tahun 1972
Pembubaran Panitia Pemilihan Indonesia dan Staf Pelaksana Pemilihan Umum di Irian Barat

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. KEPPRES No. 5 Tahun 1970 tentang Pembentukan Staf Pelaksana Pemilihan Umum Di Irian Barat

Mengubah :

  1. KEPPRES No. 3 Tahun 1970 tentang Lembaga Pemilihan Umum Dan Panitia Pemilihan Indonesia

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 25 Tahun 1972
Ketentuan - Ketentuan Pokok Pengamanan Fisik Presiden Republik Indonesia

Ketatanegaraan, Kenegaraan

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 18 Tahun 1972
Djenis-Djenis Pakaian Sipil

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PERPRES No. 71 Tahun 2018 tentang Tata Pakaian pada Acara Kenegaraan dan Acara Resmi

Diubah dengan :

  1. KEPPRES No. 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 Tentang Jenis-Jenis Pakaian Sipil

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 65 Tahun 1972
Honorarium Bagi Ketua/Wakil Ketua, Sekretaris/Wakil Sekretaris, Anggauta dan Tenaga/Penasehat Ahli dari Pada Dewan/ Sub Dewan, Panitya, Team Lembaga dan/atau Badan Koordinasi

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. KEPPRES No. 42 Tahun 1984 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1972 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1975 Dan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1979 Tentang Honorarium Bagi Ketua/Wakil Ketua, Sekretaris/Wakil Sekretaris, Anggota Dan Tenaga /Penasehat Ahli Dari Pada Dewan/Sub Dewan, Panitia, Team Lembaga Dan/Atau Badan Koordinasi
  2. KEPPRES No. 35 Tahun 1979 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1972 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1975 Tentang Honorarium Bagi Ketua/Wakil Ketua, Sekretaris/Wakil Sekretaris, Anggota Dan Tenaga/Penasehat Ahli Dari Pada Dewan/Sub Dewan, Panitia, Team Lembaga Dan/Atau Badan Koordinasi
  3. KEPPRES No. 21 Tahun 1975 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1972 Tentang Honorarium Bagi Ketua/Wakil Ketua, Sekretaris/Wakil Sekretaris, Anggota dan Tenaga/Penasehat Ahli dari Pada Dewan/Sub Dewan, Panitia, Team Lembaga dan/atau Badan Koordinasi

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 59 Tahun 1972
Penerimaan Kredit Luar Negeri

Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PERPRES No. 86 Tahun 2006 tentang Pemberian Jaminan Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara

Diubah dengan :

  1. KEPPRES No. 15 Tahun 1991 tentang Penerimaan Pinjaman Luar Negeri Dan Penerbitan Jaminan Bank Untuk Penerimaan Pinjaman Luar Negeri Oleh Bank Milik Negara Dan Bank Pembangunan Daerah Yang Ditetapkan Sebagai Bank Devisa

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 34 Tahun 1972
Tanggung-Djawab Fungsionil Pendidikan dan Latihan

Ketenagakerjaan Pendidikan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. KEPPRES No. 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus Dan Lembaga Pelatihan Kerja

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 69 Tahun 1972
Tunjangan Khusus Bagi Para Jaksa

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. KEPPRES No. 20 Tahun 1977 tentang Tunjangan Jabatan Jaksa

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 1972
Perobahan Dan Atau Tambahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1971 Tentang Pemberian Uang-Bantuan Kepada Para Penerima-Pensiun/Tunjangan Yang Bersifat Pensiun

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 13 Tahun 1973 tentang Perubahan Dan Atau Tambahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1972 Tentang Pemberian Uang Bantuan Pensiun Kepada Para Penerima Pensiun/Tunjangan Yang Bersifat Pensiun

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 1972
Bonded Warehouse

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 23 Tahun 1986 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bonded Warehouses Indonesia dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sasana Bhanda serta Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam Bidang Pengusahaan Kawasan Berikat (Bonded Zone)
  2. PP No. 22 Tahun 1986 tentang Kawasan Berikat Bonded Zone

Diubah dengan :

  1. PP No. 31 Tahun 1977 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1972 Tentang Bonded Werehouse

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 1972
Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perseroan Terbatas Atelier Mechanic Indonesia ("P.T. Atmindo")

Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

  Kabupaten Batang Hari

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 06 Tahun 1972
Mengadakan dan Memungut Retribusi Bangunan dalam Daerah Tingkat II Kabupaten Batang Hari

Pajak dan Retribusi Daerah

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 1972
Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Dalam Bidang Perkebunan

Kehutanan dan Perkebunan Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. PP No. 8 Tahun 1970 tentang Penyertaan Negara Dalam Perseroan Terbatas "Indonesian Plantations" (P.T. Indoplant)

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 54 Tahun 1972
Penambahan Keanggotaan Dewan Pertimbangan Kepariwisataan Nasional

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 1972
Ketentuan-Ketentuan Pokok Transmigrasi

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1972
Perhitungan Anggaran Tahun 1968

APBN

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 1972
Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Di Bidang Perikanan Laut (Riau)

Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 11 Tahun 1990 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Karya Mina Dan Penambahan Penyertaan Modal Negara Yang Berasal Dari Kekayaan Negara Hasil Likuidasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Karya Mina Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Karya Mina

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 36 Tahun 1972
Pemberian Pangkat Militer Tituler Kepada Ketua Mahkamah Tentara Agung.

Kepegawaian, Aparatur Negara

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 27 Tahun 1972
Penjesuaian Harga-Harga Djual Bahan Bakar Minjak Bumi

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi