Hasil Pencarian
Menemukan 152 peraturan (dalam 0,002 detik)
Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 1 Tahun 1971
APBD PROVINSI JAMBI UNTUK TAHUN 1971/1972
APBD
Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1971
Perjanjian Persahabatan Antara Republik Indonesia dan Malaysia
Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional
Mencabut :
-
UU No. 4 Tahun 1960 tentang Persetujuan Perjanjian Persahabatan Antara Republik Indonesia dan Persekutuan Tanah Melayu
- Download :
- UU Nomor 1 Tahun 1971.pdf
Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 1971
Perjanjian antara Republik Indonesia dan Malaysia Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara Di Selat Malaka
Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional
- Download :
- UU Nomor 2 Tahun 1971.pdf
Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 1971
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Tindak Pidana Korupsi
Dicabut dengan :
-
UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Download :
- UU Nomor 3 Tahun 1971.pdf
Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1971
Perubahan dan Penambahan atas Ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang
- Download :
- UU Nomor 4 Tahun 1971.pdf
Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1971
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1971/1972
APBN
Diubah dengan :
-
UU No. 2 Tahun 1972 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1971/1972
- Download :
- UU Nomor 5 Tahun 1971.pdf
Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 1971
Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1970/1971
APBN
Mengubah :
-
UU No. 5 Tahun 1970 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1970/1971
- Download :
- UU Nomor 6 Tahun 1971.pdf
Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1971
Ketentuan Pokok Kearsipan
Arsip
- Download :
- UU Nomor 7 Tahun 1971.pdf
Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1971
Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara
Pertambangan Migas, Mineral dan Energi
Dicabut dengan :
-
UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
Diubah dengan :
-
UU No. 10 Tahun 1974 tentang Perubahan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971(Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 76, Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia Nomor 2971)
- Download :
- UU Nomor 8 Tahun 1971.pdf
Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 1971
Perjanjian Persahabatan antara Republik Indonesia dan Kerajaan Saudi Arabia
Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional
- Download :
- UU Nomor 9 Tahun 1971.pdf
Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 1971
Perubahan terhadap Undang-Undang No. 9 Tahun 1953 tentang Pemberian Tunjangan yang Bersifat Pensiun Kepada Bekas Ketua Dan Bekas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Dicabut dengan :
-
UU No. 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara
Mengubah :
-
UU No. 9 Tahun 1953 tentang Pemberian Tunjangan yang Bersifat Pensiun kepada Bekas Ketua dan Bekas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
- Download :
- UU Nomor 10 Tahun 1971.pdf
Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 1971
Perhitungan Anggaran Tahun 1967
APBN
- Download :
- UU Nomor 11 Tahun 1971.pdf
Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 1971
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1971 tentang Pencabutan Undang-Undang No. 17 Tahun 1964 tentang Larangan Penarikan Cek Kosong Menjadi Undang-Undang
Perbankan, Lembaga Keuangan
- Download :
- UU Nomor 12 Tahun 1971.pdf
Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 1971
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 1971 tentang Tanda Kehormatan Bintang Yudha Dharma Menjadi Undang-Undang
Ketatanegaraan, Kenegaraan
Dicabut dengan :
-
UU No. 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan
Diubah dengan :
-
UU No. 4 Tahun 1972 tentang Perubahan dan Tambahan Ketentuan Mengenai Beberapa Jenis Tanda Kehormatan Republik Indonesia Yang Berbentuk Bintang dan Tentang Urutan Derajat/Tingkat Jenis Tanda Kehormatan Republik Indonesia yang Berbentuk Bintang
- Download :
- UU Nomor 13 Tahun 1971.pdf
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1971
Pencabutan Undang-Undang No. 17 Tahun 1964 Tentang Larangan Penarikan Cek Kosong
Perbankan, Lembaga Keuangan
- Download :
- PERPU No. 001 Tahun 1971.pdf
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 1971
Tanda Kehormatan Bintang Yudha Dharma
Pertahanan dan Keamanan
- Download :
- PERPU No. 002 Tahun 1971.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 1971
Pencabutan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1957 (L.N. Tahun 1957 No. 74) Tentang Lembaga Administrasi Negara
Administrasi dan Tata Usaha Negara
- Download :
- PP NO 5 TH 1971.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 1971
Perpanjangan Batas Waktu Penyesuaian Perseroan Terbatas Sebagaimana Yang Dimaksudkan Dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1970 (L.N. Tahun 1970 No. 27; T.L.N. No. 2932) Jo. Pasal 15 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1969 (L.N. No. 21; T.L.N. No. 2894)
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
- Download :
- PP NO 13 TH 1971.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 1971
Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 110 Tahun 1961 Tentang Pendirian P.N. Menunda Kapal Tundabara (L.N. Tahun 1961 No. 134)
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Mengubah :
-
PP No. 110 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Menunda Kapal Tundabara
- Download :
- PP NO 15 TH 1971.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 1971
Perbaikan Tunjangan Kerja Bagi Pegawai Negeri Dan Pejabat Negara Sebagaimana Ditetapkan Dalam Peraturan-Peraturan Pemerintah No. 10, 11, 14 Dan 15 Tahun 1970
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara
Mengubah :
-
PP No. 15 Tahun 1970 tentang Pemberian Tunjangan Kerja Kepada Pejabat Lembaga-Lembaga Negara Tertinggi Termaksud Ayat (1) S/D (3) Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1969
-
PP No. 14 Tahun 1970 tentang Pemberian Tunjangan Kerja Kepada Menteri Negara Republik Indonesia
-
PP No. 11 Tahun 1970 tentang Pemberian Tunjangan Kerja bagi Anggota ABRI
-
PP No. 10 Tahun 1970 tentang Pemberian Tunjangan Kerja bagi pegawai Negeri Sipil
- Download :
- PP NO 17 TH 1971.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 1971
Perubahan Dan Penambahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 Tahun 1968 (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1968, No. 23)
Administrasi dan Tata Usaha Negara
Mengubah :
-
PP No. 14 Tahun 1948 tentang Peraturan Peredaran Uang Dengan Perantaraan Bank Bank Berhubung Dengan Adanya Uang Palsu
- Download :
- PP NO 30 TH 1971.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 1971
Perubahan Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara, "Bio Farma" (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1971, No. 101)
BUMN Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
- Download :
- PP NO 31 TH 1971.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 1971
Perobahan Ayat (5) Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 209 Tahun 1961 Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1961 No. 250; Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia No. 2294)
Administrasi dan Tata Usaha Negara
Mencabut :
-
PP No. 7 Tahun 1968 tentang Perobahan Dan Tambahan Atas Peraturan Pemerintah Tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota D.P.R.G.R. Sebagaimana Diatur Dengan Peraturan Pemerintah No.209 Tahun 1961 Dan Yang Telah Dirobah Dan Ditambah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah No 15 Tahun 1967 (Lembaran-Negara Tahun 1967 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2835)
-
PP No. 209 Tahun 1961 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong
- Download :
- PP NO 47 TH 1971.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 1971
Perubahan Dan Tambahan Atas Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1970 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 16 Tahun 1969 Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Partai Politik dan Pemilu
Dicabut dengan :
-
PP No. 2 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975
Mengubah :
-
PP No. 2 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969, Tentang Susunan
Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Download :
- PP NO 71 TH 1971.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 1971
Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Dalam Bidang Perasuransian Kredit
Asuransi Perbankan, Lembaga Keuangan
Dicabut dengan :
-
PP No. 20 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia
- Download :
- PP NO 1 TH 1971.pdf