Hasil Pencarian
Menemukan 160 peraturan (dalam 0,002 detik)

Filter Pencarian


  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 69 Tahun 1971
Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Dalam Modal Saham P.T. Hotel Indonesia Internasional ("P.T. Hotel Indonesia International Corporation Limited")

BUMN Pariwisata dan Kebudayaan Penanaman Modal dan Investasi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 104 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aviasi Pariwisata Indonesia

  Provinsi Jambi

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 1 Tahun 1971
APBD PROVINSI JAMBI UNTUK TAHUN 1971/1972

APBD

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1971
Perjanjian Persahabatan Antara Republik Indonesia dan Malaysia

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. UU No. 4 Tahun 1960 tentang Persetujuan Perjanjian Persahabatan Antara Republik Indonesia dan Persekutuan Tanah Melayu

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 1971
Perjanjian antara Republik Indonesia dan Malaysia Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara Di Selat Malaka

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 1971
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Tindak Pidana Korupsi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1971
Perubahan dan Penambahan atas Ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1971
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1971/1972

APBN

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. UU No. 2 Tahun 1972 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1971/1972

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 1971
Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1970/1971

APBN

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. UU No. 5 Tahun 1970 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1970/1971

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1971
Ketentuan Pokok Kearsipan

Arsip

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1971
Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Diubah dengan :

  1. UU No. 10 Tahun 1974 tentang Perubahan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971(Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 76, Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia Nomor 2971)

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 1971
Perjanjian Persahabatan antara Republik Indonesia dan Kerajaan Saudi Arabia

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 1971
Perubahan terhadap Undang-Undang No. 9 Tahun 1953 tentang Pemberian Tunjangan yang Bersifat Pensiun Kepada Bekas Ketua Dan Bekas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara

Mengubah :

  1. UU No. 9 Tahun 1953 tentang Pemberian Tunjangan yang Bersifat Pensiun kepada Bekas Ketua dan Bekas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 1971
Perhitungan Anggaran Tahun 1967

APBN

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 1971
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1971 tentang Pencabutan Undang-Undang No. 17 Tahun 1964 tentang Larangan Penarikan Cek Kosong Menjadi Undang-Undang

Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. UU No. 17 Tahun 1964 tentang Larangan Penarikan Cek Kosong

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 1971
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 1971 tentang Tanda Kehormatan Bintang Yudha Dharma Menjadi Undang-Undang

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan

Diubah dengan :

  1. UU No. 4 Tahun 1972 tentang Perubahan dan Tambahan Ketentuan Mengenai Beberapa Jenis Tanda Kehormatan Republik Indonesia Yang Berbentuk Bintang dan Tentang Urutan Derajat/Tingkat Jenis Tanda Kehormatan Republik Indonesia yang Berbentuk Bintang

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1971
Pencabutan Undang-Undang No. 17 Tahun 1964 Tentang Larangan Penarikan Cek Kosong

Perbankan, Lembaga Keuangan

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 1971
Tanda Kehormatan Bintang Yudha Dharma

Pertahanan dan Keamanan

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 1971
Pencabutan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1957 (L.N. Tahun 1957 No. 74) Tentang Lembaga Administrasi Negara

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. PP No. 30 Tahun 1957 tentang Lembaga Administrasi Negara

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 1971
Perpanjangan Batas Waktu Penyesuaian Perseroan Terbatas Sebagaimana Yang Dimaksudkan Dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1970 (L.N. Tahun 1970 No. 27; T.L.N. No. 2932) Jo. Pasal 15 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1969 (L.N. No. 21; T.L.N. No. 2894)

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 1971
Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 110 Tahun 1961 Tentang Pendirian P.N. Menunda Kapal Tundabara (L.N. Tahun 1961 No. 134)

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. PP No. 110 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Menunda Kapal Tundabara

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 1971
Perbaikan Tunjangan Kerja Bagi Pegawai Negeri Dan Pejabat Negara Sebagaimana Ditetapkan Dalam Peraturan-Peraturan Pemerintah No. 10, 11, 14 Dan 15 Tahun 1970

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. PP No. 15 Tahun 1970 tentang Pemberian Tunjangan Kerja Kepada Pejabat Lembaga-Lembaga Negara Tertinggi Termaksud Ayat (1) S/D (3) Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1969
  2. PP No. 14 Tahun 1970 tentang Pemberian Tunjangan Kerja Kepada Menteri Negara Republik Indonesia
  3. PP No. 11 Tahun 1970 tentang Pemberian Tunjangan Kerja bagi Anggota ABRI
  4. PP No. 10 Tahun 1970 tentang Pemberian Tunjangan Kerja bagi pegawai Negeri Sipil

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 1971
Perubahan Dan Penambahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 Tahun 1968 (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1968, No. 23)

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. PP No. 14 Tahun 1948 tentang Peraturan Peredaran Uang Dengan Perantaraan Bank Bank Berhubung Dengan Adanya Uang Palsu

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 1971
Perubahan Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara, "Bio Farma" (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1971, No. 101)

BUMN Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. PP No. 80 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara "Bio Farma"

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 1971
Perobahan Ayat (5) Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 209 Tahun 1961 Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1961 No. 250; Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia No. 2294)

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. PP No. 7 Tahun 1968 tentang Perobahan Dan Tambahan Atas Peraturan Pemerintah Tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota D.P.R.G.R. Sebagaimana Diatur Dengan Peraturan Pemerintah No.209 Tahun 1961 Dan Yang Telah Dirobah Dan Ditambah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah No 15 Tahun 1967 (Lembaran-Negara Tahun 1967 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2835)
  2. PP No. 209 Tahun 1961 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 1971
Perubahan Dan Tambahan Atas Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1970 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 16 Tahun 1969 Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Partai Politik dan Pemilu

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 2 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975

Mengubah :

  1. PP No. 2 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969, Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Tentang

Database Peraturan ini merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK RI. Secara khusus dimaksudkan untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum secara mudah, cepat dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK RI maupun masyarakat.

Kontak

Sekretariat Website JDIH BPK RI
Ditama Binbangkum - BPK RI
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia - BPK RI
Dikembangkan sejak tahun 2017


Versi 20.9.23.22