Hasil Pencarian - ditemukan 152 peraturan

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 1971
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 1971 tentang Tanda Kehormatan Bintang Yudha Dharma Menjadi Undang-Undang

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. UU No. 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan
   

Diubah dengan :

1. UU No. 4 Tahun 1972 tentang Perubahan dan Tambahan Ketentuan Mengenai Beberapa Jenis Tanda Kehormatan Republik Indonesia Yang Berbentuk Bintang dan Tentang Urutan Derajat/Tingkat Jenis Tanda Kehormatan Republik Indonesia yang Berbentuk Bintang
   

Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 1971
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1971 tentang Pencabutan Undang-Undang No. 17 Tahun 1964 tentang Larangan Penarikan Cek Kosong Menjadi Undang-Undang

Perbankan

Status Peraturan :

Mencabut :

1. UU No. 17 Tahun 1964 tentang Larangan Penarikan Cek Kosong
   

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 1971
Perhitungan Anggaran Tahun 1967

APBN

Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 1971
Perubahan terhadap Undang-Undang No. 9 Tahun 1953 tentang Pemberian Tunjangan yang Bersifat Pensiun Kepada Bekas Ketua Dan Bekas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. UU No. 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara
   

Mengubah :

1. UU No. 9 Tahun 1953 tentang Pemberian Tunjangan yang Bersifat Pensiun kepada Bekas Ketua dan Bekas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
   

Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 1971
Perjanjian Persahabatan antara Republik Indonesia dan Kerajaan Saudi Arabia

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1971
Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
   

Diubah dengan :

1. UU No. 10 Tahun 1974 tentang Perubahan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971(Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 76, Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia Nomor 2971)
   

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1971
Ketentuan Pokok Kearsipan

Arsip

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
   

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 1971
Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1970/1971

APBN

Status Peraturan :

Mengubah :

1. UU No. 5 Tahun 1970 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1970/1971
   

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1971
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1971/1972

APBN

Status Peraturan :

Diubah dengan :

1. UU No. 2 Tahun 1972 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1971/1972
   

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1971
Perubahan dan Penambahan atas Ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 1971
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Tindak Pidana Korupsi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
   

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 1971
Perjanjian antara Republik Indonesia dan Malaysia Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara Di Selat Malaka

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1971
Perjanjian Persahabatan Antara Republik Indonesia dan Malaysia

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Status Peraturan :

Mencabut :

1. UU No. 4 Tahun 1960 tentang Persetujuan Perjanjian Persahabatan Antara Republik Indonesia dan Persekutuan Tanah Melayu
   

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 1971
Tanda Kehormatan Bintang Yudha Dharma

Pertahanan dan Keamanan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1971
Pencabutan Undang-Undang No. 17 Tahun 1964 Tentang Larangan Penarikan Cek Kosong

Perbankan

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 1971
Pembubaran Badan Pimpinan Umum Perusahaan Mekanisasi Pertanian Negara Dan Perusahaan-Perusahaan Negara Dalam Lingkungannya

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Pertanian dan Peternakan

Status Peraturan :

Mencabut :

1. PP No. 14 Tahun 1963 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 33, No. 34,No. 38, No. 39, No. 40, No. 41 dan No. 43 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Pertanian Negara, Kesatuan-Kesatuan Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan/Tenggara, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Nusa Tenggara Timur
   
2. PP No. 13 Tahun 1963 tentang Pendirian Badan Pimpinan Umum Perusahaan Mekanisasi Pertanian Negara
   
3. PP No. 43 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Pertanian Negara Kesatuan Nusa Tenggara Timur
   
4. PP No. 41 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Pertanian Negara Kesatuan Kalimatan Tengah
   
5. PP No. 40 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Pertanian Negara Kesatuan Kalimantan Barat
   
6. PP No. 39 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Pertanian Negara Kesatuan Sulawesi Selatan/Tenggara
   
7. PP No. 38 Tahun 1961 tentang Pendirian "Perusahaan Pertanian Negara Kesatuan Kalimantan Selatan
   
8. PP No. 34 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Pertanian Negara Kesatuan Sumatera Selatan
   

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 1971
Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Dalam Bidang Perkebunan

BUMN Kehutanan dan Perkebunan Penanaman Modal dan Investasi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. PP No. 17 Tahun 1996 tentang Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XXIII, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XXVI, Dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XXIX Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara XII
   

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 73 Tahun 1971
Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (P.N.) Aneka Niaga Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan :

Mencabut :

1. PP No. 31 Tahun 1964 tentang Pendirian Perusahaan-Perusahaan Negara: Aduma Niaga, Aneka Niaga, Panca Niaga, Satya Niaga, dan Pembangunan Niaga
   

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 1971
Pelaksanaan Berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 Secara Effektif

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan :

Mencabut :

1. PP No. 27 Tahun 1968 tentang Pendirian Perusahaan Negara Pertambangan Minjak Dan Gas Bumi Nasional (P.N. Pertamina)
   

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 1971
Perubahan Dan Tambahan Atas Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1970 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 16 Tahun 1969 Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Partai Politik dan Pemilu

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. PP No. 2 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975
   

Mengubah :

1. PP No. 2 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969, Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah