Hasil Pencarian
Menemukan 144 peraturan (dalam 0,016 detik)

Filter Pencarian


  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 67 Tahun 1970
Tatatjara Pembebasan Untuk Sementara Dari Djabatan Organik Bagi Pegawai Negeri Sipil Selama Pentjalonan Untuk Keanggotaan Badan Permusjawaratan/Perwakilan Rakjat

Partai Politik dan Pemilu

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 22 Tahun 1970
Pembagian, Penggunaan, Tjara Pemotongan, Penjetoran Dan Besarja Iuran-Iuran Jang Dipungut Dari Pegawai Negeri

Asuransi Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. KEPPRES No. 36 Tahun 1969 tentang Perobahan Keputusan Presiden Nomor 122 Tahun 1968 tentang Pembagian, Penggunaan, Tjara Pemotongan dan Penjetoran atas Potongan Wadjib Sebesar 10% dari Gadji Pokok Pegawai Negeri
  2. KEPPRES No. 122 Tahun 1968 tentang Pembagian, Penggunaan, Tjara Pemotongan dan Penjetoran atas Potongan Wadjib Sebesar 10% dari Gadji Pokok Pegawai Negeri

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 1970
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat

Partai Politik dan Pemilu Ketatanegaraan, Kenegaraan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 1 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 24 Tahun 1970
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 1970/1971

APBN

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 46 Tahun 1970
Barang Bukti Dalam Perkara Dr. Subandrio Berupa Valuta Asing Beserta Semua Bunganya Diserahkan Kepada Negara Cq. Menteri Keuangan

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 1970
Pendirian Perusahaan Negara Perkebunan Sawit Sebarang

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 28 Tahun 1975 tentang Pengalihan Bentuk Dan Penggabungan Perusahaan Negara Perkebunan II Dan Perusahaan Negara Perkebunan Sawit Sebrang Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 1970
Pelaksanaan Uu Nomor 15 Tahun 1969, Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat Dan Undang-Undang No. 16 Tahun 1969 Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Untuk Daerah Propinsi Irian Barat

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Partai Politik dan Pemilu Ketatanegaraan, Kenegaraan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 2 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975
  2. PP No. 1 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975
  3. PP No. 28 Tahun 1970 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 3 Tahun 1970 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat Dan Undang-Undang No. 16 Tahun 1969 Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Untuk Daerah Propinsi Irian Barat

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 19 Tahun 1970
Direktorat Djenderal Chusus Departemen Dalam Negeri

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 1970
Hak Pengusahaan Hutan Dan Hak Pemungutan Hasil Hutan

Kehutanan dan Perkebunan Sumber Daya Alam

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. PP No. 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan Dan Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi
  2. PP No. 18 Tahun 1975 tentang Perubahan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 Tentang Hak Pengusahaan Hutan Dan Hak Pemungutan Hasil Hutan

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 58 Tahun 1970
Pengesahan "Amendement To Agreement For Cooperation Between The Government Of The Republic Of Indonnesia And The Government Of United States Of America Concerning Civil Uses Of Atomic Energy

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 23 Tahun 1970
Panglima Komando Wilayah Pertahanan Wilayah-Wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku Dan Irian Barat Untuk Mengkoordinir Tugas-Tugas Muspida

Pertahanan dan Keamanan, Militer

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 36 Tahun 1970
Pembentukan Sektor Chusus Penanaman Modal Dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1969

Penanaman Modal dan Investasi

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 1970
Kedudukan Daerah Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sebagai Badan Hukum

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 1970
Pembentukan Perusahaan Umum "Otorita Jatiluhur"

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 42 Tahun 1990 tentang Perusahaan Umum (Perum) "Otorita Jatiluhur"
  2. PP No. 35 Tahun 1980 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1970 Tentang Pembentukan Perusahaan Umum "Otorita Jatiluhur"
  3. PP No. 8 Tahun 1967 tentang Pembentukan Perusahaan Negara Jatiluhur

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 63 Tahun 1970
Menugaskan Mayor Jenderal Mustika Direktur Jenderal Perdagangan Untuk Meneliti Dan Menilai PT. Departemen Store Indonesia Sarinah Termasuk Pengelolaan Dan Permodalan

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 66 Tahun 1970
Memperpanjang Masa Kerja Panitia Interdepartemental Penyiapan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Preseans And Atribut Kepresidenan

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1970
Pemberian Tunjangan Kerja bagi pegawai Negeri Sipil

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 41 Tahun 1974 tentang Tunjangan Kerja Bagi Pegawai Negeri Dan Pejabat Negara
  2. PP No. 17 Tahun 1971 tentang Perbaikan Tunjangan Kerja Bagi Pegawai Negeri Dan Pejabat Negara Sebagaimana Ditetapkan Dalam Peraturan-Peraturan Pemerintah No. 10, 11, 14 Dan 15 Tahun 1970

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 1970
Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Pendapatan 1944

Perpajakan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
  2. UU No. 8 Tahun 1967 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Tata Cara Pemungutan Pajak Pendapatan 1944, Pajak Kekayaan 1932 dan Pajak Perseroan 1925

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 45 Tahun 1970
Penambahan Keanggotaan Dalam Sektor Khusus Penanaman Modal Dengan Wakil Dari Departemen Pertahanan Dan Keamanan

Penanaman Modal dan Investasi

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 1970
Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (P.N.) Pengolahan Cat Dan Pernis Pabrik Cat "Utama" Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 38 Tahun 1970
Membentuk Panitia Interdepartemental Penyiapan Rancangan Peraturan-Peraturan Pemerintah Tentang Preseans Dan Atribut Kepresidenan

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 33 Tahun 1970
Pembentukan Rayon - Rayon Dalam Kotamadya Jang Tidak Mempunjai Ketjamatan

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 1970
Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Dividen 1959 Undang-Undang. Pajak dividen 1959. Perubahan dan Tambahan

Perpajakan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
  2. UU No. 7 Tahun 1969 tentang Penetapan Berbagai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 1970
Pemberian Tunjangan Kerja Kepada Menteri Negara Republik Indonesia

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 41 Tahun 1974 tentang Tunjangan Kerja Bagi Pegawai Negeri Dan Pejabat Negara
  2. PP No. 17 Tahun 1971 tentang Perbaikan Tunjangan Kerja Bagi Pegawai Negeri Dan Pejabat Negara Sebagaimana Ditetapkan Dalam Peraturan-Peraturan Pemerintah No. 10, 11, 14 Dan 15 Tahun 1970

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 52 Tahun 1970
Pendaftaran Kekajaan Pribadi Pedjabat Negara/Pegawai Negeri/ABRI

Kepegawaian, Aparatur Negara

Tentang

Database Peraturan ini merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK RI. Secara khusus dimaksudkan untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum secara mudah, cepat dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK RI maupun masyarakat.

Kontak

Sekretariat Website JDIH BPK RI
Ditama Binbangkum - BPK RI
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia - BPK RI
Dikembangkan sejak tahun 2017


Versi 20.9.23.22