Hasil Pencarian - ditemukan 143 peraturan

Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 1970
Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
   

Diubah dengan :

1. UU No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
   

Mencabut :

1. UU No. 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
   

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 1970
Tata Cara Tindakan Kepolisian Terhadap Anggota-anggota/Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan :

Mencabut :

1. UU No. 75 Tahun 1954 tentang Acara Pidana Khusus untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
   

Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 1970
Perubahan dan Tambahan Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri

Penanaman Modal dan Investasi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
   

Diubah dengan :

1. UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
   

Mengubah :

1. UU No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri
   

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 1970
Perubahan dan Tambahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing

Penanaman Modal dan Investasi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
   

Diubah dengan :

1. UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
   

Mengubah :

1. UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing
   

Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 1970
Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Dividen 1959 Undang-Undang. Pajak dividen 1959. Perubahan dan Tambahan

Perpajakan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
   

Mengubah :

1. UU No. 7 Tahun 1969 tentang Penetapan Berbagai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang
   

Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 1970
Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Pendapatan 1944

Perpajakan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
   

Mengubah :

1. UU No. 8 Tahun 1967 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Tata Cara Pemungutan Pajak Pendapatan 1944, Pajak Kekayaan 1932 dan Pajak Perseroan 1925
   

Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1970
Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Perseroan 1925

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
   

Mengubah :

1. UU No. 8 Tahun 1967 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Tata Cara Pemungutan Pajak Pendapatan 1944, Pajak Kekayaan 1932 dan Pajak Perseroan 1925
   

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1970
Penghapusan Pengadilan Landreform

Hukum Acara dan Peradilan

Status Peraturan :

Mencabut :

1. UU No. 21 Tahun 1964 tentang Pengadilan Landreforem
   

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 1970
Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1969/1970

APBN

Status Peraturan :

Mengubah :

1. UU No. 2 Tahun 1969 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun 1969/1970
   

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1970
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1970/1971

APBN

Status Peraturan :

Diubah dengan :

1. UU No. 6 Tahun 1971 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1970/1971
   

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1970
Pembentukan Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perekonomian

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. UU No. 10 Tahun 1985 tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1970 tentang Pembentukan Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang
   

Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 1970
Ketentuan-Ketentuan Pokok Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 1970
Pencabutan Peraturan Presiden No. 2 Tahun 1959 tentang Larangan Keanggotaan Partai Politik bagi Pejabat Negeri Warga Negara Republik Indonesia

Partai Politik dan Pemilu

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1970
Keselamatan Kerja

Ketenagakerjaan

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 1970
Pengalihan Bentuk Perusahaan Bangunan Negara "Amarta Karya" Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan :

Mencabut :

1. PP No. 9 Tahun 1962 tentang Pendirian Perusahaan Bangunan Negara "Amarta Karya"
   

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 1970
Radio Siaran Non Pemerintah

Pendidikan Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. PP No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi
   

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 1970
Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas Pabrik Cambrics "Primisima" Disingkat P.T. "Primisima"

Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 1970
Pemisahaan Kekayaan Negara Untuk Penambahan Modal Perusahaan Negara "Jakarta Llyod"

Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. PP No. 20 Tahun 1974 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara "Djakarta Lloyd" Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
   

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 52 Tahun 1970
Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Perikanan Negara Sulawesi Utara/Tengah

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. PP No. 40 Tahun 1990 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Perikanan Negara (Pn Perikani) Sulawesi Utara/Tengah Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
   

Diubah dengan :

1. PP No. 16 Tahun 1973 tentang Perubahan Atas Pasal 7 Ayat-Ayat (1) Dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Perikanan Negara Sulawesi Utara/Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2206) Sebagaimana Yang Telah Diubah Dan Ditambah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 70) Dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1971 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 41)
   

Mengubah :

1. PP No. 51 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Perikanan Negara Sulawesi Utara/Tengah
   

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 1970
Perubahan/Penambahan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1968

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan :

Mengubah :

1. PP No. 36 Tahun 1968 tentang Pemberian Pensiun Kepada Warakawuri, Tundjangan Kepada Anak Jatim/Piatu Dan Anak Jatim-Piatu Militer Sukarela
   Mengubah Pasal 5