Hasil Pencarian
Menemukan 147 peraturan (dalam 0,002 detik)

Filter Pencarian


  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1969
Pembentukan Pengadilan Tinggi di Bandung dan Perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi di Jakarta

Hukum Acara dan Peradilan

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 1969
Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun 1969/1970

APBN

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. UU No. 6 Tahun 1970 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1969/1970

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 1969
Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional No.120 Mengenai Hygiene Dalam Perniagaan dan Kantor-Kantor

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1969
Persetujuan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republic Rakyat Tiongkok Mengenai Soal Dwikewarganegaraan

Kewarganegaraan dan Imigrasi Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. UU No. 2 Tahun 1958 tentang Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok Mengenai Soal Dwikewarganegaraan

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1969
Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang

Administrasi dan Tata Usaha Negara

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 1969
Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Administrasi dan Tata Usaha Negara

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1969
Penetapan Berbagai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai

Diubah dengan :

  1. UU No. 10 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Dividen 1959 Undang-Undang. Pajak dividen 1959. Perubahan dan Tambahan

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1969
Tambahan dan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1968

APBN

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. UU No. 13 Tahun 1967 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 1968

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 1969
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 1969 (lembaran negara tahun 1969 No. 16; Tambahan Lembaran Negara No. 2890) tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara Menjadi Undang-Undang

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 1969
Konvensi International Telecomunication Union di Montreux 1965

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 11 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Telekomunikasi Internasional (International Telecommunication Convention) Malaga-Torremolinos, 1973

Mencabut :

  1. UU No. 6 Tahun 1961 tentang Perjanjian Internasional Mengenai Pengiriman Berita Jara Jauh

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 1969
Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. PP No. 20 Tahun 1960 tentang Masa Kerja yang Dihitung untuk Pensiun, Seperti dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 1952
  2. UU No. 20 Tahun 1952 tentang Pensiun Pegawai Negeri Sipil

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 1969
Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 1969
Konstitusi Perhimpunan Pos Sedunia

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. UU No. 5 Tahun 1961 tentang Perjanjian Pos Sedunia dan Persetujuannya

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 1969
Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja

Ketenagakerjaan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
  2. UU No. 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 1969
Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat

Partai Politik dan Pemilu

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum

Diubah dengan :

  1. UU No. 1 Tahun 1985 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980
  2. UU No. 2 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975
  3. UU No. 4 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Angota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat

Mencabut :

  1. PP No. 25 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1954 (Lembaran-Negara No. 18 Tahun 1954)
  2. PP No. 9 Tahun 1954 tentang Penyelenggaraan Undang-Undang Pemilihan Umum

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 1969
Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Diubah dengan :

  1. UU No. 5 Tahun 1995 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985
  2. UU No. 2 Tahun 1985 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975
  3. UU No. 5 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

  Kabupaten Sarolangun

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 Tahun 1969
Mengadakan Dana dan Penagihan Pajak atas Penyelenggaraan Keramaian/Tontonan Umum

Pajak dan Retribusi Daerah

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1969
Bentuk-Bentuk Usaha Negara

BUMN

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 1969
Susunan Dan Tata Kerja Kepelabuhanan Dan Daerah Pelayaran

Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 11 Tahun 1983 tentang Pembinaan Kepelabuhanan

Mencabut :

  1. PERPRES No. 18 Tahun 1964 tentang Pembinaan Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan dan Daerah Pelayaran

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 1969
Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Angkutan Laut

Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 17 Tahun 1988 tentang Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Angkutan Laut

Diubah dengan :

  1. PP No. 25 Tahun 1985 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1969 Tentang Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Angkutan Laut

Mencabut :

  1. PP No. 5 Tahun 1964 tentang Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Angkutan Laut

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 1969
Pemberian Tambahan Kelonggaran Perpajakan Kepada PT. Pacific Nikkel Indonesia

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perpajakan

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 1969
Pelaksanaan Undang-Undang No 10 Tahun 1968 (Lembaran Negara RI Tahun 1968 No 54; Tambahan Lembaran Negara No 2861) Tentang Penyerahan Pajak-Pajak Negara; Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bangsa Asing Dan Pajak Radio Kepada Daerah

Perpajakan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 1969
Pembebasan Atas Impor

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. PP No. 26 Tahun 1988 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1969 Tentang Pembebanan Atas Impor Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1977
  2. PP No. 35 Tahun 1977 tentang Tambahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1969 Tentang Pembebanan Atas Impor
  3. PP No. 2 Tahun 1973 tentang Perobahan Dan Tambahan Atas Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1969 Tentang Pembebanan Atas Impor

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1969
Perubahan Bentuk Perusahaan Negara Pegadaian Menjadi Jawatan Pegadaian

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 10 Tahun 1990 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian Menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian

Mencabut :

  1. PP No. 178 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Pegadaian

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 1969
Penunjukan Bank Umum Swasta Nasional Sebagai Bank Devisa

Perbankan, Lembaga Keuangan

Tentang

Database Peraturan ini merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK RI. Secara khusus dimaksudkan untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum secara mudah, cepat dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK RI maupun masyarakat.

Kontak

Sekretariat Website JDIH BPK RI
Ditama Binbangkum - BPK RI
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia - BPK RI
Dikembangkan sejak tahun 2017


Versi 20.9.23.22