Hasil Pencarian
Menemukan 148 peraturan (dalam 0,015 detik)

Filter Pencarian


  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 1969
Susunan Dan Tata Kerja Kepelabuhanan Dan Daerah Pelayaran

Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. PP No. 11 Tahun 1983 tentang Pembinaan Kepelabuhanan
  2. PERPRES No. 18 Tahun 1964 tentang Pembinaan Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan dan Daerah Pelayaran

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 1969
Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja

Ketenagakerjaan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
  2. UU No. 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 16 Tahun 1969
Bantuan Berupa Subsidi Kepada Desa

Desa

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 1969
Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 1969
Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat

Partai Politik dan Pemilu

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum
  2. UU No. 1 Tahun 1985 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980
  3. UU No. 2 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975
  4. UU No. 4 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Angota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat
  5. PP No. 25 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1954 (Lembaran-Negara No. 18 Tahun 1954)
  6. PP No. 9 Tahun 1954 tentang Penyelenggaraan Undang-Undang Pemilihan Umum

  Pemerintah Pusat
  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 24 Tahun 1969
Penunjukan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik Sebagai Menteri Pertambangan Ad Interim

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 36 Tahun 1969
Perobahan Keputusan Presiden Nomor 122 Tahun 1968 tentang Pembagian, Penggunaan, Tjara Pemotongan dan Penjetoran atas Potongan Wadjib Sebesar 10% dari Gadji Pokok Pegawai Negeri

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. KEPPRES No. 22 Tahun 1970 tentang Pembagian, Penggunaan, Tjara Pemotongan, Penjetoran Dan Besarja Iuran-Iuran Jang Dipungut Dari Pegawai Negeri
  2. KEPPRES No. 122 Tahun 1968 tentang Pembagian, Penggunaan, Tjara Pemotongan dan Penjetoran atas Potongan Wadjib Sebesar 10% dari Gadji Pokok Pegawai Negeri

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 1969
Tarif Uang Tera

Perekonomian

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 27 Tahun 1974 tentang Tarip Uang Tera
  2. PP No. 2 Tahun 1967 tentang Tarif Uang Tera

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 1969
Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Angkutan Laut

Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. PP No. 17 Tahun 1988 tentang Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Angkutan Laut
  2. PP No. 25 Tahun 1985 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1969 Tentang Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Angkutan Laut
  3. PP No. 5 Tahun 1964 tentang Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Angkutan Laut

  Kabupaten Sarolangun

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 Tahun 1969
Mengadakan Dana dan Penagihan Pajak atas Penyelenggaraan Keramaian/Tontonan Umum

Pajak dan Retribusi Daerah

  Pemerintah Pusat
  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 21 Tahun 1969
Likwidasi Komando Operasi Proyek-Proyek Sandang

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. Keppres No 13 Tahun 1966

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 26 Tahun 1969
Mengesahkan "Instrument Of Participation" yang Menandaskan Ikut Sertanya Republik Indonesia dalam Fasilitas Hak Tarik Khusus Dana Moneter Internasional

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 40 Tahun 1969
Penambahan Ayat 3 pada Pasal 3 Keputusan Presiden Kabinet Nomor 170/Ek/Kep/7/1967 Tentang Penyempurnaan Besarnya Bonus Ekspor

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. Keputusan Presiden Kabinet Nomor 170/Ek/Kep/7/1967 Tentang Penyempurnaan Besarnya Bonus Ekspor

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 19 Tahun 1969
Komando Operasi Pemulihan Keamanan Dan Ketertiban

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. KEPPRES No. 90 Tahun 1969 tentang Perobahan dan Penambahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1969 Tentang Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban
  2. Keppres No. 179/KOTI/1965

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 5 Tahun 1969
Penegasan Kepada Bulog Untuk Mengkoordinir Pelaksanaan Dari Semua Penerimaan Sumbangan/Bantuan Bahan Pangan Dari Luar Negeri Yang Telah Disetujui Oleh Pemerintah

Pangan, Pertanian dan Peternakan Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial, dan Penanggulangan Bencana

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1969
Bentuk-Bentuk Usaha Negara

BUMN

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 1969
Perubahan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 1963

Kepegawaian, Aparatur Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. PP No. 11 Tahun 1973 tentang Berlakunya PGPS 1968 Di Propinsi Irian Jaya
  2. PERPRES No. 41 Tahun 1964 tentang Kedudukan Keuangan Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Kepolisian yang dipindahkan/diperbantukan di Propinsi Irian Barat.
  3. PP No. 23 Tahun 1963 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 No. 41) Tentang Pos Dalam Negeri yang Telah Diubah dan Ditambah dengan Peraturan Pemerintah No. 242 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 No. 308)

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 1969
Pemberian Tambahan Kelonggaran Perpajakan Kepada Alumunium Company Of America (Alcoa)

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perpajakan