Hasil Pencarian
Menemukan 77 peraturan (dalam 0,001 detik)

Filter Pencarian


  Pemerintah Pusat
  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 1969
Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun 1969/1970

APBN

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. UU No. 6 Tahun 1970 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1969/1970

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1969
Penetapan Berbagai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai

Diubah dengan :

  1. UU No. 10 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Dividen 1959 Undang-Undang. Pajak dividen 1959. Perubahan dan Tambahan

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 1969
Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. PP No. 20 Tahun 1960 tentang Masa Kerja yang Dihitung untuk Pensiun, Seperti dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 1952
  2. UU No. 20 Tahun 1952 tentang Pensiun Pegawai Negeri Sipil

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 1969
Konstitusi Perhimpunan Pos Sedunia

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. UU No. 5 Tahun 1961 tentang Perjanjian Pos Sedunia dan Persetujuannya

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 1969
Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional No.120 Mengenai Hygiene Dalam Perniagaan dan Kantor-Kantor

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1969
Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang

Administrasi dan Tata Usaha Negara

  Pemerintah Pusat
  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 1969
Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat

Partai Politik dan Pemilu

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum

Diubah dengan :

  1. UU No. 1 Tahun 1985 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980
  2. UU No. 2 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975
  3. UU No. 4 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Angota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat

Mencabut :

  1. PP No. 25 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1954 (Lembaran-Negara No. 18 Tahun 1954)
  2. PP No. 9 Tahun 1954 tentang Penyelenggaraan Undang-Undang Pemilihan Umum

  Kabupaten Sarolangun

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 Tahun 1969
Mengadakan Dana dan Penagihan Pajak atas Penyelenggaraan Keramaian/Tontonan Umum

Pajak dan Retribusi Daerah

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1969
Bentuk-Bentuk Usaha Negara

BUMN

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 97 Tahun 1969
Prosedur Administrasi Keuangan Dana Pengasuhan Putra Putri Pedalaman Irian Barat

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. KEPPRES No. 6 Tahun 1989 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 1969 Tentang Dana Pengasuhan Putra Putri Pedalamam Irian Barat Dan Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1969

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 93 Tahun 1969
Dana Pengasuhan Putra Putri Irian Barat

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. KEPPRES No. 6 Tahun 1989 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 1969 Tentang Dana Pengasuhan Putra Putri Pedalamam Irian Barat Dan Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1969

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 36 Tahun 1969
Perobahan Keputusan Presiden Nomor 122 Tahun 1968 tentang Pembagian, Penggunaan, Tjara Pemotongan dan Penjetoran atas Potongan Wadjib Sebesar 10% dari Gadji Pokok Pegawai Negeri

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. KEPPRES No. 22 Tahun 1970 tentang Pembagian, Penggunaan, Tjara Pemotongan, Penjetoran Dan Besarja Iuran-Iuran Jang Dipungut Dari Pegawai Negeri

Mengubah :

  1. KEPPRES No. 122 Tahun 1968 tentang Pembagian, Penggunaan, Tjara Pemotongan dan Penjetoran atas Potongan Wadjib Sebesar 10% dari Gadji Pokok Pegawai Negeri

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 65 Tahun 1969
Perasuransian atas Objek-Objek Asuransi

Asuransi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. KEPPRES No. 40 Tahun 1988 tentang Usaha Di Bidang Asuransi Kerugian

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 99 Tahun 1969
Penghapusan Keadaan Perang di Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta

Pertahanan dan Keamanan

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 3 Tahun 1969
Kebidjaksanaan Pengadaan, Penjaluran Dan Penjebaran Pupuk Buatan Dan Obat-Obatan Pemberantas Hama/Penjakit Tanaman

Pengadaan Barang/Jasa Pertanian dan Peternakan

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 7 Tahun 1969
Pengesahaan "Persetujuan Antara Republik Indonesia Dan Republik Federasi Jerman Tentang Dorongan Dan Perlindungan Timbal Balik Bagi Penanaman Modal"

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

  Pemerintah Pusat
  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 11 Tahun 1969
Struktur Organisasi Serta Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Urusan Logistik

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

  Pemerintah Pusat
  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 18 Tahun 1969
Pengendalian Operasional Pelita 1969-1973

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 22 Tahun 1969
Keseluruhan Penyelenggaraan Haji Hanya Dilaksanakan Oleh Pemerintah Sesuai Dengan Ketentuan-Ketentuan Dalam Keputusan Presiden Ini

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. KEPPRES No. 53 Tahun 1981 tentang Penyelenggaraan Urusan Haji

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 5 Tahun 1969
Penegasan Kepada Bulog Untuk Mengkoordinir Pelaksanaan Dari Semua Penerimaan Sumbangan/Bantuan Bahan Pangan Dari Luar Negeri Yang Telah Disetujui Oleh Pemerintah

Pertanian dan Peternakan Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana