Hasil Pencarian
Menemukan 92 peraturan (dalam 0,002 detik)

Filter Pencarian


  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 1968
Perobahan/Tambahan Undang-Undang Pajak Penjualan 1951

Perpajakan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Mengubah :

  1. UU No. 35 Tahun 1953 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1951, tentang Pemungutan Pajak Penjualan" (Lembaran-Negara Nomor 94 Tahun 1951) Sebagai Undang-Undang

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1968
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang No.14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. UU No. 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 1968
Tanda Kehormatan Bintang "Jalasena"

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Pertahanan dan Keamanan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan

Diubah dengan :

  1. UU No. 4 Tahun 1972 tentang Perubahan dan Tambahan Ketentuan Mengenai Beberapa Jenis Tanda Kehormatan Republik Indonesia Yang Berbentuk Bintang dan Tentang Urutan Derajat/Tingkat Jenis Tanda Kehormatan Republik Indonesia yang Berbentuk Bintang

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 1968
Bank Dagang Negara

Perbankan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 1968
Bank Rakyat Indonesia

Perbankan

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 1968
Bank Ekspor Impor Indonesia

Perbankan

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 1968
Tanda Kehormatan Bintang Swa Bhuwana Paksa

Administrasi dan Tata Usaha Negara Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan

Diubah dengan :

  1. UU No. 4 Tahun 1972 tentang Perubahan dan Tambahan Ketentuan Mengenai Beberapa Jenis Tanda Kehormatan Republik Indonesia Yang Berbentuk Bintang dan Tentang Urutan Derajat/Tingkat Jenis Tanda Kehormatan Republik Indonesia yang Berbentuk Bintang

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 1968
Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Penetapan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia

Administrasi dan Tata Usaha Negara

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1968
Perobahan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 13 tahun 1967 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1968 (L.N. Tahun 1967 No. 33)

APBN

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. UU No. 13 Tahun 1967 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 1968

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1968
Penyelesaian Perselisihan antara Negara dan Warga Negara Asing Mengenai Penanaman Modal

Administrasi dan Tata Usaha Negara Penanaman Modal dan Investasi

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1968
Perubahan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1962 tentang Wabah

Kesehatan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular

Mengubah :

  1. UU No. 6 Tahun 1962 tentang Wabah

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 1968
Penyerahan Pajak-Pajak Negara: Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bangsa Asing dan Pajak Radio Kepada Daerah

Perpajakan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Mengubah :

  1. UU No. 19 Tahun 1959 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 27 Tahun 1957 Tentang Penagihan Pajak Negara Dengan Surat Paksa (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 84)" Sebagai Undang-Undang
  2. UU No. 21 Tahun 1948 tentang Menambah dan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1947 tentang Pajak Radio
  3. UU No. 12 Tahun 1947 tentang Menetapkan "Pajak Radio" atas Semua Pesawat Penerimaan Radio

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 1968
Pembentukan Pengadilan Tinggi di Menado dan Perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi di Makasar

Hukum Acara dan Peradilan

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 1968
Bank Sentral

Perbankan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

Mencabut :

  1. UU No. 11 Tahun 1953 tentang Penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 1968
Pembentukan Pengadilan Tinggi di Banda Aceh dan Perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi di Medan

Hukum Acara dan Peradilan

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 1968
Bank Negara Indonesia 1946

Perbankan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 1968
Bank Bumi Daya

Perbankan

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 1968
Bank Tabungan Negara

Perbankan

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 122 Tahun 1968
Pembagian, Penggunaan, Tjara Pemotongan dan Penjetoran atas Potongan Wadjib Sebesar 10% dari Gadji Pokok Pegawai Negeri

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. KEPPRES No. 22 Tahun 1970 tentang Pembagian, Penggunaan, Tjara Pemotongan, Penjetoran Dan Besarja Iuran-Iuran Jang Dipungut Dari Pegawai Negeri

Diubah dengan :

  1. KEPPRES No. 36 Tahun 1969 tentang Perobahan Keputusan Presiden Nomor 122 Tahun 1968 tentang Pembagian, Penggunaan, Tjara Pemotongan dan Penjetoran atas Potongan Wadjib Sebesar 10% dari Gadji Pokok Pegawai Negeri

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 198 Tahun 1968
Penertiban Penggunaan Pesawat Telepon Umum Di Kantor Dan Rumah

Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. KEPPRES No. 38 Tahun 1987 tentang Penertiban Penggunaan Pesawat Telepon Umum Di Kantor Dan Di Rumah

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 1968
Pengembalian N.V. Essence Indonesia Kepada Pemiliknya

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 1968
Pembubaran B.P.U. Perusahaan Dagang Negara

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. PP No. 68 Tahun 1961 tentang Pendirian Badan Pimpinan Umum Perusahaan Dagang Negara

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 1968
Tanda Kehormatan Samkaryanugraha

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 1968
Bank Asing

Perbankan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 24 Tahun 1999 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu Dan Kantor Perwakilan Dari Bank Yang Berkedudukan Di Luar Negeri

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1968
Perobahan Dan Tambahan Atas Peraturan Pemerintah Tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota D.P.R.G.R. Sebagaimana Diatur Dengan Peraturan Pemerintah No.209 Tahun 1961 Dan Yang Telah Dirobah Dan Ditambah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah No 15 Tahun 1967 (Lembaran-Negara Tahun 1967 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2835)

Partai Politik dan Pemilu

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 47 Tahun 1971 tentang Perobahan Ayat (5) Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 209 Tahun 1961 Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1961 No. 250; Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia No. 2294)

Mengubah :

  1. PP No. 15 Tahun 1967 tentang Mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 209 Tahun 1961 Tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong
  2. PP No. 209 Tahun 1961 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong

Tentang

Database Peraturan ini merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK RI. Secara khusus dimaksudkan untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum secara mudah, cepat dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK RI maupun masyarakat.

Kontak

Sekretariat Website JDIH BPK RI
Ditama Binbangkum - BPK RI
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia - BPK RI
Dikembangkan sejak tahun 2017


Versi 20.9.23.22