Hasil Pencarian
Menemukan 265 peraturan (dalam 0,012 detik)

Filter Pencarian


  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 159 Tahun 1967
Pengangkatan Kolonel TNI Thajib Sebagai Direktur Utama Perusahaan Tambang Timah Negara

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1967
Penarikan Kembali Nilai Lawan Rupiah

Perekonomian

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. PERPRES No. 20 Tahun 1965 tentang Premi Ekspor
  2. PERPRES No. 13 Tahun 1964 tentang Nilai Transaksi Rupiah dan Perangsang Ekspor
  3. PP No. 43 Tahun 1959 tentang Penetapan Harga Mata Uang Rupiah
  4. Penetapan Presiden Nomor 28 tahun 1965

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 1967
Pokok-Pokok Perbankan

Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 119 Tahun 1967
Mengesahkan Pendirian Institut Ilmu Pemerintahan Di Malang

Pendidikan

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 117 Tahun 1967
Mencabut Keputusan-Keputusan Presiden Nomor 156 Tahun 1963, Nomor 140 Tahun 1964, dan Nomor 186 Tahun 1964

Pemuda dan Olah Raga

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. KEPPRES No. 13 Tahun 1971 tentang Mencabut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 1967 Tentang Susunan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka dan Memberhentikan Ketua dan Anggota Kwartir Nasional
  2. KEPPRES No. 186 Tahun 1964 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dari Keanggotaan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
  3. KEPPRES No. 140 Tahun 1964 tentang Pengangkatan Anggota Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
  4. KEPPRES No. 156 Tahun 1963 tentang Penetapan Susunan Anggota Majelis Pimpinan Nasional Gerakan Pramuka, Kwartir Nasional, Dan Kwartir Nasional Harian

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 114 Tahun 1967
Pembubaran Biro Perkapalan Indonesia Dan Badan Pengendalian Lalu Lintas Muatan Antar Pulau Serta Pembentukan Badan Angkatan Laut

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. KEPPRES No. 93 Tahun 1965 tentang Pengendalian Lalu Lintas Muatan Antar Pulau
  2. PERPRES No. 19 Tahun 1964 tentang Pengaturan dan Pengapalan Muatan Ekspor dan Impor Indonesia

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1967
Pembubaran Badan Pimpinan Umum Perusahaan Bangunan Negara, (Sebagaimana Termaksud Dalam P.P. No. 55 Tahun 1961, L.N. Tahun 1961, No. 76) Serta Pendirian Perusahaan Bangunan Negara "Buwana Karya"

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 52 Tahun 1981 tentang Pembubaran Perusahaan Negara "Buwana Karya"

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 106 Tahun 1967
Mengangkat Mayor CPM Soeroso Dan Mayor Infanteri Soemarso Menjadi Ajudan Pejabat Presiden Republik Indonesia

Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

  Pemerintah Pusat
  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 156 Tahun 1967
Penunjukan Menteri Perdagangan Ad Interim

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 1967
Mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 209 Tahun 1961 Tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong

Partai Politik dan Pemilu

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. PP No. 7 Tahun 1968 tentang Perobahan Dan Tambahan Atas Peraturan Pemerintah Tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota D.P.R.G.R. Sebagaimana Diatur Dengan Peraturan Pemerintah No.209 Tahun 1961 Dan Yang Telah Dirobah Dan Ditambah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah No 15 Tahun 1967 (Lembaran-Negara Tahun 1967 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2835)
  2. PP No. 209 Tahun 1961 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 164 Tahun 1967
Pengangkatan Duta Besar Republik Indonesia Di Aljazair Sebagai Wakil Ketua Delegasi Ke Ministerial Meeting of UNCTAD Developing Countries

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 1967
Perubahan dan Tambahan Atas Perubahan dan Tambahan Anggaran Moneter Tahun Anggaran 1966

APBN

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. UU No. 13 Tahun 1966 tentang Perubahan dan Tambahan Atas Anggaran Moneter Tahun 1966
  2. UU No. 22 Tahun 1965 tentang Anggaran Moneter Tahun-Anggaran 1966

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 107 Tahun 1967
Membubarkan Komando Operasi Tertinggi Dan Semua Penguasa Pelaksana Daerah

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 1967
Tarif Uang Tera

Perekonomian

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 31 Tahun 1969 tentang Tarif Uang Tera
  2. PP No. 8 Tahun 1966 tentang Tarip Uang Tera

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 121 Tahun 1967
Penugasan Suatu Missie Khusus Untuk Menghubungi Pemerintah Uni Sovyet

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 1967
Dewan Pers

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 19 Tahun 1970 tentang Dewan Pers

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1967
Penambahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers
  2. UU No. 21 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967
  3. UU No. 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 157 Tahun 1967
Penunjukan Mayor Jenderal Kusno Utomo Sebagai Care Taker Ketua Majelis Pendidikan Nasional (MAPENAS)

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 1967
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1966. (L.N. Tahun 1966 Nomor 36) Tentang Keanggotaan Kembali Republik Indonesia Dalam Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund) Dan Bank Internasional Untuk Rekonstruksi Dan Pembangunan (International Bank For Reconstruction And Development)

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 98 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Undang Undang Nomor 9 Tahun 1966 Tentang Keanggotaan Kembali Republik Indonesia Dalam Dana Moneter Internasional International Monetary Fund Dan Bank Internasional Untuk Rekontruksi Dan Pembangunan International Bank For Reconstruction And Development Sebagian Telah Diubah Dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1967 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 9 Tahun 1966 Tentang Keanggotaan Kembali Republik Indonesia Dalam International Monetary Fund And International Bank For Reconstruction And Development
  2. PP No. 19 Tahun 1974 tentang Perubahan Dan Tambahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1966 (Lembaran-Negara Tahun 1966 Nomor 36) Tentang Keanggotaan Kembali Republik Indonesia Dalam Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund) Dan Bank Internasional Untuk Rekonstruksi Dan Pembangunan (International Bank For Reconstruction And Development)

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 123 Tahun 1967
Menugaskan Dr H. Roeslan Abdulgani Segera Berangkat Ke Posnya Sebagai Wakil Tetap Republik Indonesia Pada Peerserikatan Bangsa-Bangsa Di New York

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 1967
Pembubaran Gabungan Perusahaan Sejenis Perkebunan Besar

Kehutanan dan Perkebunan

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. PP No. 21 Tahun 1964 tentang Pembentukan Gabungan Perusahaan Sejenis Perkebunan Besar

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 163 Tahun 1967
Persetujuan Bilateral Mengenai Penangguhan Hutang Antara Republik Indonesia Dan Perancis

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 158 Tahun 1967
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Mohammad Ali Chanafiah

Kepegawaian, Aparatur Negara Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

  Pemerintah Pusat