Hasil Pencarian
Menemukan 37 peraturan (dalam 0,001 detik)

Filter Pencarian


  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1967
Penambahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers

Diubah dengan :

  1. UU No. 21 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967

Mengubah :

  1. UU No. 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 1967
Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 1967
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 1968

APBN

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. UU No. 8 Tahun 1969 tentang Tambahan dan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1968
  2. UU No. 1 Tahun 1968 tentang Perobahan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 13 tahun 1967 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1968 (L.N. Tahun 1967 No. 33)

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 1967
Pokok-Pokok Perbankan

Perbankan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 1967
Perubahan Undang-Undang No. 9 tahun 1966, tentang Keanggotaan Kembali Republik Indonesia Dalam International Monetary Fund dan Bank For Reconstruction and development (Lembaran-Negara Tahun 1966 No. 36).

Perekonomian

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. UU No. 9 Tahun 1966 tentang Keanggotaan Kembali Republik Indonesia Dalam Dana Moneter Inernasional (International Monetary Fund) dan Bank Internasional Untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank For Reconstruction And Development)

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1967
Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan

Kehutanan dan Perkebunan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 1967
Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pertanian dan Peternakan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
    Mencabut Stb.1912/432, 1914/486, 1916/656, 1925/163, 1926/451, 1926/569, 1928/52, 1936/614, 1936/715, 1937/512, 1937/513

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 1967
Pembentukan Propinsi Bengkulu

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. UU No. 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung Dengan Mengubah Undang-Undang No. 25 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1964 No. 8) Menjadi Undang-Undang
  2. UU No. 25 Tahun 1959 tentang Penetapan "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan" dan "Undang-Undang Darurat No. 16 Tahun 1955 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1950 (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 52), Sebagai Undang-Undang

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 1967
Pokok-Pokok Perkoperasian

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Mencabut :

  1. UU No. 14 Tahun 1965 tentang Perkoperasian

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 1967
Pendirian Perusahaan Negara Industri Sandang

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 2 Tahun 1977 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Industri Sandang Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Diubah dengan :

  1. PP No. 15 Tahun 1969 tentang Status Proyek/Pabrik Pemintalan Bekasi Dan Pelembang

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1967
Penyederhanaan Prosedur Ekspor Dan Impor

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 1967
Mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 209 Tahun 1961 Tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong

Partai Politik dan Pemilu

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. PP No. 7 Tahun 1968 tentang Perobahan Dan Tambahan Atas Peraturan Pemerintah Tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota D.P.R.G.R. Sebagaimana Diatur Dengan Peraturan Pemerintah No.209 Tahun 1961 Dan Yang Telah Dirobah Dan Ditambah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah No 15 Tahun 1967 (Lembaran-Negara Tahun 1967 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2835)

Mengubah :

  1. PP No. 209 Tahun 1961 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 1967
Mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 208 Tahun 1961, Tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota Majelis Permusyswaratan Rakyat Sementara

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. PP No. 8 Tahun 1968 tentang Perobahan Dan Tambahan Atas Peraturan Pemerintah Tentang Kedududkan Keuangan Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota M.P.R.S. Sebagaimana Diatur Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 208 Tahun 1961 Dan Telah Dirobah Dan Ditambah Terachir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1967 (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2836)

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 1967
Kedudukan Keuangan Menteri Negara Republik Indonesia

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. PP No. 10 Tahun 1977 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1967 Tentang Kedudukan Keuangan Menteri Negara Republik Indonesia
  2. PP No. 22 Tahun 1969 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1967 Yo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1968 Mengenai Kedudukan Keuangan Menteri Negara Republik Indonesia

Mencabut :

  1. PP No. 207 Tahun 1961 tentang Kedudukan Keuangan Menteri Pertama, Wakil Menteri Pertama Dan Menteri

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 1967
Iuran Hak Pengusahaan Hutan Dan Iuran Hasil Hutan

Kehutanan dan Perkebunan Sumber Daya Alam

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. PP No. 21 Tahun 1980 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1967 Tentang Iuran Hak Pengusahaan Hutan Dan Iuran Hasil Hutan

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 1967
Perbaikan penghasilan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. PP No. 10 Tahun 1968 tentang Perobahan Dan Penambahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1967 (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2838) Tentang Perbaikan Penghasilan Pensiun Bekas Pegawai Negeri Sipil

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1967
Penanaman Modal Asing

Penanaman Modal dan Investasi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Diubah dengan :

  1. UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
  2. UU No. 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 1967
Dewan Pertimbangan Agung

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. UU No. 4 Tahun 1978 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1967 tentang Dewan Pertimbangan Agung

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1967
Veteran Republik Indonesia

Pertahanan dan Keamanan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia

Mencabut :

  1. UU No. 15 Tahun 1965 tentang Veteran Republik Indonesia

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1967
Perubahan dan Penyempurnaan Tata Cara Pemungutan Pajak Pendapatan 1944, Pajak Kekayaan 1932 dan Pajak Perseroan 1925

Perpajakan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Diubah dengan :

  1. UU No. 9 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Pendapatan 1944
  2. UU No. 8 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Perseroan 1925

Mengubah :

  1. UU No. 24 Tahun 1964 tentang Perubahan Dan Tambahan Ordonansi Pajak Kekayaan 1932

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 1967
Perubahan dan Tambahan Atas Perubahan dan Tambahan Anggaran Moneter Tahun Anggaran 1966

APBN

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. UU No. 13 Tahun 1966 tentang Perubahan dan Tambahan Atas Anggaran Moneter Tahun 1966
  2. UU No. 22 Tahun 1965 tentang Anggaran Moneter Tahun-Anggaran 1966

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 1967
Pembubaran Gabungan Perusahaan Sejenis Perkebunan Besar

Kehutanan dan Perkebunan

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. PP No. 21 Tahun 1964 tentang Pembentukan Gabungan Perusahaan Sejenis Perkebunan Besar

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1967
Pembubaran Badan Pimpinan Umum Perusahaan Bangunan Negara, (Sebagaimana Termaksud Dalam P.P. No. 55 Tahun 1961, L.N. Tahun 1961, No. 76) Serta Pendirian Perusahaan Bangunan Negara "Buwana Karya"

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 52 Tahun 1981 tentang Pembubaran Perusahaan Negara "Buwana Karya"

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 1967
Radio Amatirisme Di Indonesia

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi

Diubah dengan :

  1. PP No. 20 Tahun 1980 tentang Perubahan Dan Tambahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1967 Tentang Radio Amaratisme Di Indonesia