Hasil Pencarian - ditemukan 37 peraturan

Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 1967
Pokok-Pokok Perbankan

Perbankan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
   

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 1967
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 1968

APBN

Status Peraturan :

Diubah dengan :

1. UU No. 8 Tahun 1969 tentang Tambahan dan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1968
   
2. UU No. 1 Tahun 1968 tentang Perobahan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 13 tahun 1967 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1968 (L.N. Tahun 1967 No. 33)
   

Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 1967
Pokok-Pokok Perkoperasian

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
   

Mencabut :

1. UU No. 14 Tahun 1965 tentang Perkoperasian
   

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 1967
Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
   

Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 1967
Perubahan dan Tambahan Atas Perubahan dan Tambahan Anggaran Moneter Tahun Anggaran 1966

APBN

Status Peraturan :

Mengubah :

1. UU No. 13 Tahun 1966 tentang Perubahan dan Tambahan Atas Anggaran Moneter Tahun 1966
   
2. UU No. 22 Tahun 1965 tentang Anggaran Moneter Tahun-Anggaran 1966
   

Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 1967
Pembentukan Propinsi Bengkulu

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan :

Mengubah :

1. UU No. 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung Dengan Mengubah Undang-Undang No. 25 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1964 No. 8) Menjadi Undang-Undang
   
2. UU No. 25 Tahun 1959 tentang Penetapan "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan" dan "Undang-Undang Darurat No. 16 Tahun 1955 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1950 (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 52), Sebagai Undang-Undang
   

Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1967
Perubahan dan Penyempurnaan Tata Cara Pemungutan Pajak Pendapatan 1944, Pajak Kekayaan 1932 dan Pajak Perseroan 1925

Perpajakan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
   

Diubah dengan :

1. UU No. 9 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Pendapatan 1944
   
2. UU No. 8 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Perseroan 1925
   

Mengubah :

1. UU No. 24 Tahun 1964 tentang Perubahan Dan Tambahan Ordonansi Pajak Kekayaan 1932
   

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1967
Veteran Republik Indonesia

Pertahanan dan Keamanan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. UU No. 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia
   

Mencabut :

1. UU No. 15 Tahun 1965 tentang Veteran Republik Indonesia
   

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 1967
Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pertanian dan Peternakan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
   Mencabut Stb.1912/432, 1914/486, 1916/656, 1925/163, 1926/451, 1926/569, 1928/52, 1936/614, 1936/715, 1937/512, 1937/513

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1967
Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan

Kehutanan dan Perkebunan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
   

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1967
Penambahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers
   

Diubah dengan :

1. UU No. 21 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967
   

Mengubah :

1. UU No. 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers
   

Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 1967
Dewan Pertimbangan Agung

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan :

Diubah dengan :

1. UU No. 4 Tahun 1978 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1967 tentang Dewan Pertimbangan Agung
   

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 1967
Perubahan Undang-Undang No. 9 tahun 1966, tentang Keanggotaan Kembali Republik Indonesia Dalam International Monetary Fund dan Bank For Reconstruction and development (Lembaran-Negara Tahun 1966 No. 36).

Perekonomian

Status Peraturan :

Mengubah :

1. UU No. 9 Tahun 1966 tentang Keanggotaan Kembali Republik Indonesia Dalam Dana Moneter Inernasional (International Monetary Fund) dan Bank Internasional Untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank For Reconstruction And Development)
   

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1967
Penanaman Modal Asing

Penanaman Modal dan Investasi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
   

Diubah dengan :

1. UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
   
2. UU No. 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing
   

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 1967
Ketentuan-Ketentuan Pokok Penggajian Pegawai Perusahaan Negara

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan :

Diubah dengan :

1. PP No. 24 Tahun 1969 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Penggajian Pegawai Perusahaan Negara
   

Mencabut :

1. PP No. 14 Tahun 1962 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Gaji Pegawai Perusahaan Negara
   

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 1967
Iuran Hak Pengusahaan Hutan Dan Iuran Hasil Hutan

Kehutanan dan Perkebunan Sumber Daya Alam

Status Peraturan :

Diubah dengan :

1. PP No. 21 Tahun 1980 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1967 Tentang Iuran Hak Pengusahaan Hutan Dan Iuran Hasil Hutan
   

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 1967
Radio Amatirisme Di Indonesia

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. PP No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi
   

Diubah dengan :

1. PP No. 20 Tahun 1980 tentang Perubahan Dan Tambahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1967 Tentang Radio Amaratisme Di Indonesia
   

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 1967
Mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 211 Tahun 1961, Tentang Kedudukan Keuangan Wakil Ketua, Anggota Dan Sekretaris Jernderal/Sekretaris Dewan Pertimbangan Agung Sementara

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Status Peraturan :

Mengubah :

1. PP No. 211 Tahun 1961 tentang Kedudukan Keuangan Wakil Ketua, Anggota Dan Sekretaris Jenderal/Sekretaris Dewan Pertimbangan Agung Sementara Republik Indonesia
   

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 1967
Perbaikan penghasilan Pensiun Bekas menteri Negara Republik Indonesia, Ketua/Wakil Ketua Serta Anggota D.P.R.G.R. Kami.

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan :

Diubah dengan :

1. PP No. 11 Tahun 1968 tentang Perobahan Dan Penambahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1967 (Lembaran Negara Nomor 1967 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2839 Tentang Perbaikan Penghasilan Bekas Menteri Negara Republik Indonesia, Ketua/Wakil Ketua Serta Anggota D.P.R.G.R.
   

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 1967
Perbaikan penghasilan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan :

Diubah dengan :

1. PP No. 10 Tahun 1968 tentang Perobahan Dan Penambahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1967 (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2838) Tentang Perbaikan Penghasilan Pensiun Bekas Pegawai Negeri Sipil