Hasil Pencarian
Menemukan 265 peraturan (dalam 0,02 detik)

Mencabut :

1. PERPRES No. 20 Tahun 1965 tentang Premi Ekspor
   
2. PERPRES No. 13 Tahun 1964 tentang Nilai Transaksi Rupiah dan Perangsang Ekspor
   
3. PP No. 43 Tahun 1959 tentang Penetapan Harga Mata Uang Rupiah
   
4. Penetapan Presiden Nomor 28 tahun 1965
   

Dicabut dengan :

1. UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
   

Dicabut dengan :

1. KEPPRES No. 13 Tahun 1971 tentang Mencabut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 1967 Tentang Susunan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka dan Memberhentikan Ketua dan Anggota Kwartir Nasional
   
2. KEPPRES No. 186 Tahun 1964 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dari Keanggotaan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
   
3. KEPPRES No. 140 Tahun 1964 tentang Pengangkatan Anggota Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
   
4. KEPPRES No. 156 Tahun 1963 tentang Penetapan Susunan Anggota Majelis Pimpinan Nasional Gerakan Pramuka, Kwartir Nasional, Dan Kwartir Nasional Harian
   

Mencabut :

1. KEPPRES No. 93 Tahun 1965 tentang Pengendalian Lalu Lintas Muatan Antar Pulau
   
2. PERPRES No. 19 Tahun 1964 tentang Pengaturan dan Pengapalan Muatan Ekspor dan Impor Indonesia
   

Dicabut dengan :

1. PP No. 52 Tahun 1981 tentang Pembubaran Perusahaan Negara "Buwana Karya"
   

Mengubah :

1. PP No. 7 Tahun 1968 tentang Perobahan Dan Tambahan Atas Peraturan Pemerintah Tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota D.P.R.G.R. Sebagaimana Diatur Dengan Peraturan Pemerintah No.209 Tahun 1961 Dan Yang Telah Dirobah Dan Ditambah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah No 15 Tahun 1967 (Lembaran-Negara Tahun 1967 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2835)
   
2. PP No. 209 Tahun 1961 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong
   

Mengubah :

1. UU No. 13 Tahun 1966 tentang Perubahan dan Tambahan Atas Anggaran Moneter Tahun 1966
   
2. UU No. 22 Tahun 1965 tentang Anggaran Moneter Tahun-Anggaran 1966
   

Dicabut dengan :

1. PP No. 31 Tahun 1969 tentang Tarif Uang Tera
   
2. PP No. 8 Tahun 1966 tentang Tarip Uang Tera
   

Dicabut dengan :

1. PP No. 19 Tahun 1970 tentang Dewan Pers
   

Dicabut dengan :

1. UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers
   
2. UU No. 21 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967
   
3. UU No. 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers
   

Dicabut dengan :

1. PP No. 98 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Undang Undang Nomor 9 Tahun 1966 Tentang Keanggotaan Kembali Republik Indonesia Dalam Dana Moneter Internasional International Monetary Fund Dan Bank Internasional Untuk Rekontruksi Dan Pembangunan International Bank For Reconstruction And Development Sebagian Telah Diubah Dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1967 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 9 Tahun 1966 Tentang Keanggotaan Kembali Republik Indonesia Dalam International Monetary Fund And International Bank For Reconstruction And Development
   
2. PP No. 19 Tahun 1974 tentang Perubahan Dan Tambahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1966 (Lembaran-Negara Tahun 1966 Nomor 36) Tentang Keanggotaan Kembali Republik Indonesia Dalam Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund) Dan Bank Internasional Untuk Rekonstruksi Dan Pembangunan (International Bank For Reconstruction And Development)
   

Mencabut :

1. PP No. 21 Tahun 1964 tentang Pembentukan Gabungan Perusahaan Sejenis Perkebunan Besar