Hasil Pencarian
Menemukan 44 peraturan (dalam 0,001 detik)

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1966
Penarikan Diri Republik Indonesia dari Keanggotaan Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund) dan Bank Internasional Untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank For Reconstruction And Development)

Perekonomian

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. UU No. 9 Tahun 1966 tentang Keanggotaan Kembali Republik Indonesia Dalam Dana Moneter Inernasional (International Monetary Fund) dan Bank Internasional Untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank For Reconstruction And Development)
   

Mencabut :

1. UU No. 5 Tahun 1954 tentang Keanggotaan Republik Indonesia dari Dana Moneter Internasional (International Monetery Fund) dan Bank Internasional Untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank For Reconstruction And Development)
   

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 1966
Hygiene

Kesehatan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
   

Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 1966
Kesehatan Djiwa

Kesehatan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
   

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1966
Persetujuan-Persetujuan Untuk Menormalisasi Hubungan Antara Republik Indonesia dan Malaysia

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 1966
Pemberian Pensiun, Tunjangan Bersifat Pensiun dan Tunjangan Kepada Militer Sukarela

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1966
Persetujuan antara Pemerintah Kerajaan Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia Tenang Soal-Soal Keuangan

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 1966
Keanggotaan Kembali Republik Indonesia Dalam Dana Moneter Inernasional (International Monetary Fund) dan Bank Internasional Untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank For Reconstruction And Development)

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan :

Diubah dengan :

1. UU No. 2 Tahun 1967 tentang Perubahan Undang-Undang No. 9 tahun 1966, tentang Keanggotaan Kembali Republik Indonesia Dalam International Monetary Fund dan Bank For Reconstruction and development (Lembaran-Negara Tahun 1966 No. 36).
   

Mencabut :

1. UU No. 1 Tahun 1966 tentang Penarikan Diri Republik Indonesia dari Keanggotaan Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund) dan Bank Internasional Untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank For Reconstruction And Development)
   

Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 1966
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1967

APBN

Status Peraturan :

Diubah dengan :

1. UU No. 8 Tahun 1968 tentang Perubahan dan Tambahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1967 Sebagaimana Ditetapkan Dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1966
   

Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 1966
Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Menjelang Pemilihan Umum

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 1966
Penetapan Anggaran Induk Beserta Tambahan dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1965

APBN

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 1966
Perubahan dan Tambahan Atas Anggaran Moneter Tahun 1966

APBN Perekonomian

Status Peraturan :

Diubah dengan :

1. UU No. 10 Tahun 1967 tentang Perubahan dan Tambahan Atas Perubahan dan Tambahan Anggaran Moneter Tahun Anggaran 1966
   

Mengubah :

1. UU No. 22 Tahun 1965 tentang Anggaran Moneter Tahun-Anggaran 1966
   

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 256 Tahun 1966
Mencabut Keppres No. 312/1965 Dan Memberhentikan Dengan Hormat Ketua, Wakil Ketua Dan Para Anggota

Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. KEPPRES No. 28 Tahun 1979 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Alam
   

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 235 Tahun 1966
Pembubaran Dana Sukarelawan Dwikora

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. KEPPRES No. 6 Tahun 1970 tentang Membubarkan Para Sukarelawan Pembangunan Yang Telah Dibentuk Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 235 Tahun 1966
   

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 02 Tahun 1966
Pendirian Perusahaan Daerah "Karya" Kabupaten Pinrang

BUMD

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 1966
Pendirian Perusahaan Negara Hasil Laut

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. PP No. 5 Tahun 1981 tentang Pembubaran Perusahaan Perikanan Negara Kesatuan Jawa Tengah Dan Perusahaan Negara Hasil Laut Dan Penggabungannya Ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Tirta Raya Mina
   

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1966
Pendirian Perusahaan-Perusahaan Negara Dirga Niaga, Cipta Niaga Dan Kerta Niaga

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. PP No. 38 Tahun 1971 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (P.N) Cipta Niaga Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
   
2. PP No. 36 Tahun 1971 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (P.N) Dirga Niaga Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
   
3. PP No. 32 Tahun 1970 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (P.N.) Kerta Niaga Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
   

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 1966
Pengangkatan Dan Pemberhentian Pegawai Golongan Gaji F/V, F/VI, F/VII, F/VIII, P.G.P.N. 1961

Kepegawaian, Aparatur Negara

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 1966
Penetapan Retribusi Untuk Izin Ekspor Kapok Untuk Tahun Lisensi 1965/1966

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Pajak dan Retribusi Daerah

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 1966
Satyalancana Penegak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 5 Tahun 1966
Penyedian Devisa Untuk Perusahaan-Perusahaan Negara (P.N.-P.N.) dan Unit-Unit Lainnya dalam Lingkungan Departemen Pertambangan dari Hasil Ekspor yang diselenggarakannya

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 2 Tahun 1966
Otoritas Jalan Raya Jagorawi

Lalu Lintas, Jalan

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 3 Tahun 1966
Pengamanan Bidang Iuran Negara

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 6 Tahun 1966
Penghapusan Pengadilan Adat/Swapraja dan Pembentukan Pengadilan Pengadilan Negeri di Irian Barat

Hukum Acara dan Peradilan

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 4 Tahun 1966
Bonus Ekspor

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 1 Tahun 1966
Penangguhan Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dari Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 1965

APBN Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah