Hasil Pencarian
Menemukan 300 peraturan (dalam 0,019 detik)

Filter Pencarian


  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 1966
Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

Mencabut :

  1. PP No. 8 Tahun 1952 tentang Pemberhentian Dari Pekerjaan Untuk Sementara Waktu Dan Pemberhentian Dari Jabatan Negeri Sambil Menunggu Keputusan Lebih Lanjut Bagi Pegwai Negeri Sipil

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 143 Tahun 1966
Membebaskan HA. Sjahichu dan Mengangkat KH. Fatah Jasin sebagai Sekretaris Jenderal Front Nasional

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 224 Tahun 1966
Pembentukan Panitia Negara Peringatan Hari Pahlawan

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. KEPPRES No. 252 Tahun 1960 tentang Pembentukan Panitia Peringatan Hari Pahlawan Dan Pengangkatan Ketua, Wakil Ketua, Para Anggota, Dan Sekretaris

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 125 Tahun 1966
Pengangkatan Surjadi, SH. Menjadi Ketua Mahkamah Agung

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 159 Tahun 1966
Pembebasan Dengan Hormat Para Menteri Koordinator Kompartemen dan Para Menteri dan Para Pejabat Berkedudukan Menteri

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 190 Tahun 1966
Pengangkatan Laksamana Madya Laut R. Edi Martadinata sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Pakistan

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 241 Tahun 1966
Penugasan Saudara Umarjadi Sebagai Duta Keliling Guna Mengunjungi Negara-Negara Yang Akan Ikut Andil Dalam Paris Meeting

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 61 A Tahun 1966
Penetapan Bencana Alam Luar Biasa/Nasional

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 246 Tahun 1966
Pengangkatan Saudara Pamurahardjo Sebagai Pembantu Presiden Republik Indonesia

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 63 Tahun 1966
Susunan Kabinet Dwikora Yang Disempurnakan Lagi

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Struktur Organisasi

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 174 Tahun 1966
Panitia Pembina Jiwa Revolusi

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 35 Tahun 1966
Mengangkat Wakil Perdana Menteri II Dr. J. Leimena dan Membebaskan H. Mohammad Hassan Sebagai Anggota Badan Pengawas Tertinggi Peksin

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. KEPPRES No. 77 Tahun 1966 tentang Membebaskan Para Ketua, Wakil Ketua, Anggota Utusan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Badan-Badan Pengawas dan Direksi PT. Peksin

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 157 Tahun 1966
Memanfaatkan Proyek Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara “Carya Putra” untuk Angkatan Laut Republik Indonesia

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 1966
Hygiene

Kesehatan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 44 Tahun 1966
Penyesuaian Susunan Personalia Komando Pelaksana Proyek Industri Penerbangan (KOPELAPIP) Dalam Rangka KOPELAPIP

Struktur Organisasi

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 181 Tahun 1966
Komando Intelijen Negara

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. KEPPRES No. 70 Tahun 1967 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Intelidjen Negara

Mencabut :

  1. Perpres Nomor 8 Tahun 1959 tentang Pembentukan Badan Pusat Intelidjan

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 108 Tahun 1966
Misi Delegasi Republik Indonesia Ke Jerman Barat Guna Mengurus Soal-Soal Yang Berhubungan Dengan Pelelangan Tembakau di Bremen

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 1966
Pemberian Tunjangan Kepada Veteran Republik Indonesia

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. PP No. 9 Tahun 1974 tentang Perubahan Dan Penambahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1966 Tentang Pemberian Tunjangan Kepada Veteran Republik Indonesia

Mencabut :

  1. PP No. 45 Tahun 1960 tentang Pemberian Tunjangan Kepada Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia yang Berhubung Perikehidupannya Membutuhkan Bantuan

  Pemerintah Pusat

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 5 Tahun 1966
Penyedian Devisa Untuk Perusahaan-Perusahaan Negara (P.N.-P.N.) dan Unit-Unit Lainnya dalam Lingkungan Departemen Pertambangan dari Hasil Ekspor yang diselenggarakannya

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 143 A Tahun 1966
Pembentukan Komite Olah Raga Nasional

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 199 Tahun 1966
Pembebasan dan Pengangkatan Ketua/Anggota Dewan Telekomunikasi Republik Indonesia

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 214 Tahun 1966
Pembubaran Front Nasional

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 191 Tahun 1966
Penugasan Menteri Utama Bidang Ekonomi/Keuangan Sultan Hameng Kubuwono IX Untuk Misi Delegasi Ekonomi ke Belanda, Inggris, Perancis, Italia

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 81 Tahun 1966
Susunan Personalia Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, Dewan Pertimbangan Agung, Badan Pemeriksa Keuangan

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

  Pemerintah Pusat

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 1 Tahun 1966
Penangguhan Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dari Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 1965

APBN Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Tentang

Database Peraturan ini merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK RI. Secara khusus dimaksudkan untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum secara mudah, cepat dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK RI maupun masyarakat.

Kontak

Sekretariat Website JDIH BPK RI
Ditama Binbangkum - BPK RI
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia - BPK RI
Dikembangkan sejak tahun 2017


Versi 20.9.23.22