Hasil Pencarian
Menemukan 73 peraturan (dalam 0,002 detik)

Filter Pencarian


  Pemerintah Pusat

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 4 Tahun 1966
Bonus Ekspor

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

  Pemerintah Pusat

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 2 Tahun 1966
Otoritas Jalan Raya Jagorawi

Lalu Lintas, Jalan

  Pemerintah Pusat

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 1 Tahun 1966
Penangguhan Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dari Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 1965

APBN Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

  Pemerintah Pusat

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 3 Tahun 1966
Pengamanan Bidang Iuran Negara

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

  Pemerintah Pusat

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 6 Tahun 1966
Penghapusan Pengadilan Adat/Swapraja dan Pembentukan Pengadilan Pengadilan Negeri di Irian Barat

Hukum Acara dan Peradilan

  Pemerintah Pusat

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 7 Tahun 1966
Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong

Partai Politik dan Pemilu

  Pemerintah Pusat

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 5 Tahun 1966
Penyedian Devisa Untuk Perusahaan-Perusahaan Negara (P.N.-P.N.) dan Unit-Unit Lainnya dalam Lingkungan Departemen Pertambangan dari Hasil Ekspor yang diselenggarakannya

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1966
Penarikan Diri Republik Indonesia dari Keanggotaan Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund) dan Bank Internasional Untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank For Reconstruction And Development)

Perekonomian

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 9 Tahun 1966 tentang Keanggotaan Kembali Republik Indonesia Dalam Dana Moneter Inernasional (International Monetary Fund) dan Bank Internasional Untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank For Reconstruction And Development)

Mencabut :

  1. UU No. 5 Tahun 1954 tentang Keanggotaan Republik Indonesia dari Dana Moneter Internasional (International Monetery Fund) dan Bank Internasional Untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank For Reconstruction And Development)

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 1966
Hygiene

Kesehatan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 1966
Kesehatan Djiwa

Kesehatan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1966
Pembentukan Pengadilan Tinggi Di Ambon dan Perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi Di Makasar

Hukum Acara dan Peradilan

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1966
Persetujuan-Persetujuan Untuk Menormalisasi Hubungan Antara Republik Indonesia dan Malaysia

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 1966
Pemberian Pensiun, Tunjangan Bersifat Pensiun dan Tunjangan Kepada Militer Sukarela

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1966
Persetujuan antara Pemerintah Kerajaan Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia Tenang Soal-Soal Keuangan

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1966
Keanggotaan Republik Indonesia Dalam Bank Pembangunan Asia (Asian Devolepment Bank)

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 1966
Keanggotaan Kembali Republik Indonesia Dalam Dana Moneter Inernasional (International Monetary Fund) dan Bank Internasional Untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank For Reconstruction And Development)

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. UU No. 2 Tahun 1967 tentang Perubahan Undang-Undang No. 9 tahun 1966, tentang Keanggotaan Kembali Republik Indonesia Dalam International Monetary Fund dan Bank For Reconstruction and development (Lembaran-Negara Tahun 1966 No. 36).

Mencabut :

  1. UU No. 1 Tahun 1966 tentang Penarikan Diri Republik Indonesia dari Keanggotaan Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund) dan Bank Internasional Untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank For Reconstruction And Development)

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 1966
Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Menjelang Pemilihan Umum

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 1966
Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers

Diubah dengan :

  1. UU No. 21 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967
  2. UU No. 4 Tahun 1967 tentang Penambahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 1966
Penetapan Anggaran Induk Beserta Tambahan dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1965

APBN

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 1966
Perubahan dan Tambahan Atas Anggaran Moneter Tahun 1966

APBN Perekonomian

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. UU No. 10 Tahun 1967 tentang Perubahan dan Tambahan Atas Perubahan dan Tambahan Anggaran Moneter Tahun Anggaran 1966

Mengubah :

  1. UU No. 22 Tahun 1965 tentang Anggaran Moneter Tahun-Anggaran 1966

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 1966
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1967

APBN

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. UU No. 8 Tahun 1968 tentang Perubahan dan Tambahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1967 Sebagaimana Ditetapkan Dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1966

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 1966
Pembubaran B.P.U. Perusahaan Perikanan Negara

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. PP No. 44 Tahun 1961 tentang Pendirian Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perikanan Negara

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 1966
Pendirian Perusahaan Negara Hasil Laut

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 5 Tahun 1981 tentang Pembubaran Perusahaan Perikanan Negara Kesatuan Jawa Tengah Dan Perusahaan Negara Hasil Laut Dan Penggabungannya Ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Tirta Raya Mina

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 1966
Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

Mencabut :

  1. PP No. 8 Tahun 1952 tentang Pemberhentian Dari Pekerjaan Untuk Sementara Waktu Dan Pemberhentian Dari Jabatan Negeri Sambil Menunggu Keputusan Lebih Lanjut Bagi Pegwai Negeri Sipil

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 1966
Tanda Penghargaan Untuk Penjabat Guru/Instruktur Angkatan Bersenjata

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 17 Tahun 1968 tentang Satyalencana Widya Sistha

Tentang

Database Peraturan ini merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK RI. Secara khusus dimaksudkan untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum secara mudah, cepat dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK RI maupun masyarakat.

Kontak

Sekretariat Website JDIH BPK RI
Ditama Binbangkum - BPK RI
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia - BPK RI
Dikembangkan sejak tahun 2017


Versi 20.9.23.22