Hasil Pencarian - ditemukan 44 peraturan

Filter Pencarian


  Pemerintah Pusat
Diakses 119 kali

Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 1966
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1967

APBN

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. UU No. 8 Tahun 1968 tentang Perubahan dan Tambahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1967 Sebagaimana Ditetapkan Dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1966

  Pemerintah Pusat
Diakses 180 kali

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 1966
Perubahan dan Tambahan Atas Anggaran Moneter Tahun 1966

APBN Perekonomian

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. UU No. 10 Tahun 1967 tentang Perubahan dan Tambahan Atas Perubahan dan Tambahan Anggaran Moneter Tahun Anggaran 1966

Mengubah :

  1. UU No. 22 Tahun 1965 tentang Anggaran Moneter Tahun-Anggaran 1966

  Pemerintah Pusat
Diakses 112 kali
  Pemerintah Pusat
Diakses 1321 kali

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 1966
Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers

Diubah dengan :

  1. UU No. 21 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967
  2. UU No. 4 Tahun 1967 tentang Penambahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers

  Pemerintah Pusat
Diakses 182 kali

Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 1966
Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Menjelang Pemilihan Umum

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

  Pemerintah Pusat
Diakses 198 kali

Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 1966
Keanggotaan Kembali Republik Indonesia Dalam Dana Moneter Inernasional (International Monetary Fund) dan Bank Internasional Untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank For Reconstruction And Development)

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. UU No. 2 Tahun 1967 tentang Perubahan Undang-Undang No. 9 tahun 1966, tentang Keanggotaan Kembali Republik Indonesia Dalam International Monetary Fund dan Bank For Reconstruction and development (Lembaran-Negara Tahun 1966 No. 36).

Mencabut :

  1. UU No. 1 Tahun 1966 tentang Penarikan Diri Republik Indonesia dari Keanggotaan Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund) dan Bank Internasional Untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank For Reconstruction And Development)

  Pemerintah Pusat
Diakses 185 kali

Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1966
Keanggotaan Republik Indonesia Dalam Bank Pembangunan Asia (Asian Devolepment Bank)

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

  Pemerintah Pusat
Diakses 414 kali

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1966
Persetujuan antara Pemerintah Kerajaan Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia Tenang Soal-Soal Keuangan

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

  Pemerintah Pusat
Diakses 610 kali

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 1966
Pemberian Pensiun, Tunjangan Bersifat Pensiun dan Tunjangan Kepada Militer Sukarela

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

  Pemerintah Pusat
Diakses 142 kali

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1966
Persetujuan-Persetujuan Untuk Menormalisasi Hubungan Antara Republik Indonesia dan Malaysia

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

  Pemerintah Pusat
Diakses 96 kali
  Pemerintah Pusat
Diakses 405 kali

Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 1966
Kesehatan Djiwa

Kesehatan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan

  Pemerintah Pusat
Diakses 499 kali

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 1966
Hygiene

Kesehatan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan

  Pemerintah Pusat
Diakses 287 kali

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1966
Penarikan Diri Republik Indonesia dari Keanggotaan Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund) dan Bank Internasional Untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank For Reconstruction And Development)

Perekonomian

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 9 Tahun 1966 tentang Keanggotaan Kembali Republik Indonesia Dalam Dana Moneter Inernasional (International Monetary Fund) dan Bank Internasional Untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank For Reconstruction And Development)

Mencabut :

  1. UU No. 5 Tahun 1954 tentang Keanggotaan Republik Indonesia dari Dana Moneter Internasional (International Monetery Fund) dan Bank Internasional Untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank For Reconstruction And Development)

  Pemerintah Pusat
Diakses 36 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 1966
Perbaikan Penghasilan Pegawai Negeri Dan Pejabat Negeri Lainnya Serta Penerimaan Pensiun Atau Tunjangan Yang Bersifat Pensiun

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara

  Pemerintah Pusat
Diakses 28 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 1966
Standarisasi Pesawat Udara Dan Matriil Penerbangan Lainnya

Transportasi Darat/Laut/Udara

  Pemerintah Pusat
Diakses 51 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 1966
Keanggotaan Negara Republik Indonesia Di Dalam Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank)

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional Perbankan

  Pemerintah Pusat
Diakses 52 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 1966
Pemberian Cuti Kepada Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Pertahanan dan Keamanan

  Pemerintah Pusat
Diakses 66 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 1966
Pembubaran Perusahaan Bangunan Negara "Nabuka Karya"

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. PP No. 16 Tahun 1962 tentang Pendirian Perusahaan Bangunan Negara Nabuka Karya

  Pemerintah Pusat
Diakses 48 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 1966
Satyalancana Penegak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya