Hasil Pencarian
Menemukan 463 peraturan (dalam 0,015 detik)

Filter Pencarian


  Pemerintah Pusat

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 14 Tahun 1964
Lembaga Persahabatan Antar Bangsa di Indonesia

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1964
Penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang No. 6 tahun 1962 tentang Pokok-Pokok Perumahan (Lembaran Negara Tahun 1962 NO. 40) Menjadi Undang-Undang

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman
  2. PERPU No. 6 Tahun 1962 tentang Pokok-Pokok Perumahan

  Pemerintah Pusat

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 5 Tahun 1964
Pemberian Penghargaan/Tunjangan Kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. PERPRES No. 15 Tahun 1961 tentang Perubahan Dan Penambahan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 1960, Tentang Pemberian Penghargaan/Tunjangan Kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan
  2. PERPRES No. 20 Tahun 1960 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan

  Pemerintah Pusat

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 32 Tahun 1964
Peraturan Tata Tertib DPR-GR

Partai Politik dan Pemilu

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. PERPRES No. 28 Tahun 1960 tentang Perubahan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 316 Tahun 1964
Pembubaran/Pengangkatan Pengurus Dan Pengawas PT Departemen Store Sarinah

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 1964
Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. PP No. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian

  Pemerintah Pusat

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 10 Tahun 1964
Panitia Negara BAPPENAS Urusan Sumber-Sumber Pembiayaan

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 1964
Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 1964
Pendirian Perusahaan Negara "Koja"

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 76 Tahun 1964
Merubah Lintas Kereta Api Pengangkut Barang Dan Penumpang Dengan Tujuan Ke Dan Dari Jakarta

Transportasi Darat/Laut/Udara

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 295 Tahun 1964
Proyek Carya Putra Docyard

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 308 Tahun 1964
Pengangkatan Pembantu-Pembantu Menteri Sosial

Kepegawaian, Aparatur Negara Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

  Pemerintah Pusat

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 24 Tahun 1964
Pembayaran Gaji Pensiun dan Tunjangan yang Bersifat Pensiun Kepada (Bekas) Pegawai Negeri Sipil, Anggota Kepolisian Negara, Anggota Angkatan Perang Republik Indonesia dan Pejabat-Pejabat Negeri Lainnya di Daerah Tingkat II Kepulauan Riau yang Meliputi Kawedanaan Tanjung Pinang, Lingga, Karimun, dan Pulau Tujuh

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 1964
Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Pendapatan 1944

Perpajakan

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1964
Standar Industri

Lingkungan Hidup Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perekonomian

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 293 Tahun 1964
Pemberhentian Andi Salle Dari Keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Utusan Daerah Sulawesi Tengah/Tenggara

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 1964
Perubahan Dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1955 Tentang Pengawasan Terhadap Urusan Kredit

Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. PP No. 1 Tahun 1955 tentang Pengawasan Terhadap Urusan Kredit

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 321 Tahun 1964
Pengintegrasian Tugas Sekretaris Militer Keorganisasian Komando Operasi Tertinggi

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Pertahanan dan Keamanan, Militer

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. KEPPRES No. 229 Tahun 1966 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 321 Tahun 1964 dan Pengangkatan Mayor Jenderal TNI Soerjo Sumieno, Panglima Tinggi Staf Pertahanan Keamanan Sebagai Sekretaris Urusan Militer Pada Sekretariat Negara

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 1964
Berlakunya Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1960 Bagi Anggota Militer Sukarela Untuk Menentukan Pensiun

Kepegawaian, Aparatur Negara Pertahanan dan Keamanan, Militer

  Pemerintah Pusat

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 26 Tahun 1964
Perubahan/Tambahan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 1963 Tentang Distribusi Bahan/Barang Pokok Keperluan Hidup Bagi Pegawai Negeri

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. PERPRES No. 10 Tahun 1963 tentang Distribusi Bahan/Barang Pokok Keperluan Hidup Bagi Pegawai Negeri

  Pemerintah Pusat

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 22 Tahun 1964
Pelaksanaan Pembangunan Pelabuhan Bebas Sabang

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 1964
Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Angkutan Laut

Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. PP No. 2 Tahun 1969 tentang Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Angkutan Laut
  2. PP No. 12 Tahun 1962 tentang Perusahaan Muatan Kapal Laut 1962
  3. PP No. 29 Tahun 1958 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1957 No. 104) Tentang Perizinan Pelayaran
  4. PP No. 47 Tahun 1957 tentang Perizinan Pelayaran

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 75 Tahun 1964
Pengangkatan Ny. D. Walandaouw Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong/Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 1964
Pajak Pendapatan Dari Gaji Pegawai Negeri Dalam Mata Uang Rupiah Yang Dibebankan Kepada Keuangan Umum Indonesia

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara Perpajakan

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. PP No. 40 Tahun 1985 tentang Tunjangan Pajak Penghasilan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Dan Para Pensiunan Atas Penghasilan Berupa Gaji, Honorarium, Uang Pensiun, Dan Tunjangan-Tunjangan Lainnya Yang Dibebankan Kepada Keuangan Negara
  2. PP No. 29 Tahun 1954 tentang Penanggungan Pajak Peralihan dan Pajak Upah Bagi Pegawai Negeri Oleh Negara

  Pemerintah Pusat

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 34 Tahun 1964
Peraturan Penghasilan Anggota Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara di Propinsi Irian Barat

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 13 Tahun 1969 tentang Penghasilan Bagi Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Di Daerah Propinsi Irian Barat

Tentang

Database Peraturan ini merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK RI. Secara khusus dimaksudkan untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum secara mudah, cepat dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK RI maupun masyarakat.

Kontak

Sekretariat Website JDIH BPK RI
Ditama Binbangkum - BPK RI
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia - BPK RI
Dikembangkan sejak tahun 2017


Versi 20.9.23.22