Hasil Pencarian
Menemukan 163 peraturan (dalam 0,002 detik)

Filter Pencarian


  Pemerintah Pusat

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 2 Tahun 1964
Badan Musyawarah Pengusaha Nasional Swasta

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. PP No. 11 Tahun 1956 tentang Dewan dan Majelis-Majelis Perniagaan dan Perusahaan

  Pemerintah Pusat

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 40 Tahun 1964
Kedudukan Keuangan Gubernur/Wakil Gubernur Kepala Daerah Propinsi Irian Barat

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

  Pemerintah Pusat

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 23 Tahun 1964
Lalu Lintas Barang dan Uang di Pelabuhan Bebas Sabang

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Perekonomian

  Pemerintah Pusat

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 9 Tahun 1964
Panitia Negara BAPPENAS Urusan Sumber-Sumber Alam

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Sumber Daya Alam

  Pemerintah Pusat

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 36 Tahun 1964
Pemberian Bantuan Berupa Uang Kepada Abdidalem dan Pensiunan Abdidalem Istana Mangkunegaran

Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana

  Pemerintah Pusat

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 28 Tahun 1964
Pencabutan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 1963 (Lembaran Negara Tahun 1963 No. 29) Tentang Pendirian Perusahaan Negera Irian Bhakti

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. PERPRES No. 4 Tahun 1963 tentang Pendirian Perusahaan Negara Irian Bhakti

  Pemerintah Pusat

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 15 Tahun 1964
Penetapan Peraturan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pegawai Negeri

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. PP No. 33 Tahun 1955 tentang Penetapan Peraturan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pegawai Negeri Sipil

  Pemerintah Pusat

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 33 Tahun 1964
Penetapan, Penghargaan dan Pembinaan Terhadap Pahlawan

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Ketatanegaraan, Kenegaraan

  Pemerintah Pusat

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 3 Tahun 1964
Penyesuaian Tugas dan Organisasi Dewan Bahan Makanan

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. PERPRES No. 8 Tahun 1960 tentang Dewan Bahan Makanan

  Pemerintah Pusat

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 42 Tahun 1964
Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 208 Tahun 1961, Tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota M.P.R.S.

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

  Pemerintah Pusat

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 43 Tahun 1964
Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 209 Tahun 1961, Tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. PP No. 209 Tahun 1961 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong

  Pemerintah Pusat

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 45 Tahun 1964
Perubahan dan Tambahan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 1963, Tentang Kenaikan Tunjangan Kemahalan Umum Menurut P.G.P.N. 1961

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. PERPRES No. 8 Tahun 1963 tentang Kenaikan Tunjangan Kemahalan Umum Menurut P.G.P.N. 1961

  Pemerintah Pusat

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 27 Tahun 1964
Perubahan/Tambahan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 1964 Tentang Dewan Produksi Nasional Untuk Bahan Makanan dan Bahan-Bahan Ekspor Pertanian

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. PERPRES No. 4 Tahun 1964 tentang Dewan Produksi Nasional untuk Bahan Makanan dan Bahan-Bahan Ekspor Pertanian

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 1964
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 16 tahun 1962 tentang Sumbangan Wajib Istimewa Tahun 1962 Atas Bahan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1962 No. 70), Menjadi Undang-Undang

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur

Status Peraturan :

Menetapkan :

  1. PERPU No. 16 Tahun 1962 tentang Sumbangan Wajib Istimewa Tahun 1962 Atas Bangunan

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 1964
Pernyataan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya Tetap Sebagai Ibu Kota Negera Republik Indonesia Dengan Nama Jakarta

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 11 Tahun 1990 tentang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 1964
Pemutusan Hubungan Kerja Di Perusahaan Swasta

Ketenagakerjaan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 1964
Bagi Hasil Perikanan

Perikanan dan Kelautan

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 1964
Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 1964
Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Pendapatan 1944

Perpajakan

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 1964
Perubahan Dan Tambahan Ordonansi Pajak Kekayaan 1932

Perpajakan

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. UU No. 8 Tahun 1967 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Tata Cara Pemungutan Pajak Pendapatan 1944, Pajak Kekayaan 1932 dan Pajak Perseroan 1925

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 1964
Pemberian Pembebasan Pajak Perseroan/Pajak Pendapatan

Perpajakan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 1964
Pengecualian Beberapa Macam Penyusutan-Penyusutan Dan Pengeluaran-Pengeluaran Tertentu Dari Laba Perusahaan

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 29 Tahun 1964
Pengeluaran Pinjaman Obligasi Pembangunan Tahunan 1964

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi Penanaman Modal dan Investasi

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 1964
Pengeluaran Pinjaman Obligasi Konfrontasi Tahun 1964

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi Penanaman Modal dan Investasi

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1964
Ketentuan-Ketentuan Pokok Tenaga Atom

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran