Hasil Pencarian - ditemukan 103 peraturan

Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 1963
Pengesahan "Perjanjian Karya" Antara P.N. Pertamina dengan p.t. Caltex Indonesia dan California Asiatic Oil Company (Calasiatic) Texaco Overseas Petroleum Company (Topco) ; P.N. Pertamina dengan P.T. Stanvac Indonesia, P.N. Permigan dengan P.T. Shell indonesia

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 1963
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1962 Tentang Perjanjian Karya Antara Perusahaan Negara Pertamina Dan Pan American Oil Company Menjadi Undang-Undang

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 1963
Penetapan Bagian Anggaran Perusahaan Negara I.B.W. Dari Anggaran Republik Indonesia Tahun 1964

APBN

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 1963
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 1964

APBN

Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 1963
Penetapan Bagian Anggaran Perusahaan Negara I.B.W. dari Anggaran Negara Republik Indonesia untuk Tahun 1963

APBN

Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 1963
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1963

APBN

Status Peraturan :

Diubah dengan :

1. UU No. 35 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1963 (Undang-Undang No. 9 tahun 1963 Lembaran-Negara Tahun 1963 No. 91)
   

Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1963
Perubahan dan Tambahan Atas Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 1962

APBN

Status Peraturan :

Mengubah :

1. UU No. 9 Tahun 1962 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1962
   

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1963
Farmasi

Kesehatan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
   

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 1963
Tenaga Kesehatan

Kesehatan Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
   

Mencabut :

1. UU No. 9 Tahun 1951 tentang Pembagian Tenaga Dokter, Dokter Gigi dan Bidan Secara Rasionil
   
2. UU No. 10 Tahun 1951 tentang Mengatur Tenaga Dokter Partikulir dalam Keadaan Genting
   

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1963
Tanda Kehormatan Bintang Jasa

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. UU No. 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan
   

Diubah dengan :

1. UU No. 4 Tahun 1972 tentang Perubahan dan Tambahan Ketentuan Mengenai Beberapa Jenis Tanda Kehormatan Republik Indonesia Yang Berbentuk Bintang dan Tentang Urutan Derajat/Tingkat Jenis Tanda Kehormatan Republik Indonesia yang Berbentuk Bintang
   

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1963
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 14 tahun 1962 tentang Pemungutan Sumbangan Wajib Istimewa Tahun 1962 Tentang Pemungutan Sumbangan Wajib Istimewa Atas Kendaraan Bermotor Yang Diimpor Kedalam Daerah Pabean Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1962 No. 52), menjadi Undang-Undang

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 1963
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 13 Tahun 1962 Tentang Sumbangan Wajib Istimewa Tahun 1962 Atas Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1962 No. 51), Menjadi Undang-Undang

Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 1963
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 12 Tahun 1962 Tentang Ketentuan Dibidang Fiskal Mengenai Pembayaran Sumbangan Wajib Istimewa (Lembaran Negara Tahun 1962 no. 50) Menjadi Undang-Undang

Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1963
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 11 Tahun 1962 tentang Pemungutan Sumbangan Wajib Istimewa Atas Beberapa Jenis Barang (Lembaran Negara Tahun 1962 No. 49), Menjadi Undang-Undang

Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 9 Tahun 1963
Penangguhan Pelaksanaan Pemungutan Bea-Bea Dan Cukai-Cukai Di Daerah Tingkat II Kepulauan Riau

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. UU No. 7 Tahun 1964 tentang Pemungutan Bea-Bea, Cukai-Cukai Dan Sumbangan-Sumbangan Wajib Pajak Istimewa (Swi) Di Daerah Tingkat II Kepulauan Riau
   

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 8 Tahun 1963
Pemasukan Daerah Tingkat II Kepulauan Riau Ke Dalam Daerah Pabean Indonesia

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. UU No. 7 Tahun 1964 tentang Pemungutan Bea-Bea, Cukai-Cukai Dan Sumbangan-Sumbangan Wajib Pajak Istimewa (Swi) Di Daerah Tingkat II Kepulauan Riau
   

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 7 Tahun 1963
Badan Pemeriksa Keuangan

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. UU No. 17 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 6 Tahun 1964, Tentang Pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran-Negara Tahun 1964 No. 41) Menjadi Undang-Undang
   
2. PERPU No. 6 Tahun 1964 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
   

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 6 Tahun 1963
Telekomunikasi

Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Status Peraturan :

Ditetapkan dengan :

1. UU No. 5 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang No. 6 Tahun1963 Tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1963 No. 66) Menjadi Undang-Undang
   

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 5 Tahun 1963
Surat Hutang Landreform

Agraria APBN Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Status Peraturan :

Ditetapkan dengan :

1. UU No. 6 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 5 tahun 1963 Tentang Surat Hutang Landreform (Lembaran Negara Tahun 1963 No. 63) Menjadi Undang-Undang
   

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 4 Tahun 1963
Perubahan Dan Tambahan Undang-Undang No. 36 Tahun 1953 Tentang Bank Tabungan Pos (Lembaran Negara Tahun 1953 No.86)

Perbankan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. UU No. 2 Tahun 1964 tentang Bank Tabungan Negara
   

Mengubah :

1. UU No. 36 Tahun 1953 tentang Bank Tabungan Pos