Hasil Pencarian
Menemukan 129 peraturan (dalam 0,002 detik)

Filter Pencarian


  Pemerintah Pusat

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 7 Tahun 1963
Aktivitas Perusahaan Dagang Negara dalam Rangka Pelaksanaan Deklarasi Ekonomi

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

  Pemerintah Pusat

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 2 Tahun 1963
Anggaran Pendapatan dan Belanja Propinsi Irian Barat Untuk Masa 1 Mei - 31 Desember 1963

APBD

  Pemerintah Pusat

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 27 Tahun 1963
Pembentukan Institut Agama Islam Negeri

Pendidikan

  Pemerintah Pusat

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 9 Tahun 1963
Pemberian Perbaikan-Penghasilan/Penghasilan Peralihan Kepada Bekas Pegawai Negeri Sipil/Anggota Kepolisian Negara Serta Janda dan Anak Yatim-Piatunya

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1963
Tanda Kehormatan Bintang Jasa

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan

Diubah dengan :

  1. UU No. 4 Tahun 1972 tentang Perubahan dan Tambahan Ketentuan Mengenai Beberapa Jenis Tanda Kehormatan Republik Indonesia Yang Berbentuk Bintang dan Tentang Urutan Derajat/Tingkat Jenis Tanda Kehormatan Republik Indonesia yang Berbentuk Bintang

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 1963
Tenaga Kesehatan

Kesehatan Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan

Mencabut :

  1. UU No. 9 Tahun 1951 tentang Pembagian Tenaga Dokter, Dokter Gigi dan Bidan Secara Rasionil
  2. UU No. 10 Tahun 1951 tentang Mengatur Tenaga Dokter Partikulir dalam Keadaan Genting

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 1963
Penetapan Bagian Anggaran Perusahaan Negara I.B.W. Dari Anggaran Republik Indonesia Tahun 1964

APBN

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1963
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 11 Tahun 1962 tentang Pemungutan Sumbangan Wajib Istimewa Atas Beberapa Jenis Barang (Lembaran Negara Tahun 1962 No. 49), Menjadi Undang-Undang

Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 1963
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 12 Tahun 1962 Tentang Ketentuan Dibidang Fiskal Mengenai Pembayaran Sumbangan Wajib Istimewa (Lembaran Negara Tahun 1962 no. 50) Menjadi Undang-Undang

Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 1963
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 13 Tahun 1962 Tentang Sumbangan Wajib Istimewa Tahun 1962 Atas Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1962 No. 51), Menjadi Undang-Undang

Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1963
Farmasi

Kesehatan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1963
Perubahan dan Tambahan Atas Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 1962

APBN

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. UU No. 9 Tahun 1962 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1962

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 1963
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1963

APBN

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. UU No. 35 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1963 (Undang-Undang No. 9 tahun 1963 Lembaran-Negara Tahun 1963 No. 91)

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 1963
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 1964

APBN

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 1963
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1962 Tentang Perjanjian Karya Antara Perusahaan Negara Pertamina Dan Pan American Oil Company Menjadi Undang-Undang

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1963
Pelunasan Cukai Tembakau Oleh Perusahaan-Perusahaan Hasil Tembakau Dan Pengeluaran Hasil-Hasil Tembakau Dari Perusahaan-Perusahaan itu Kedalam Peredaran Bebas (Disempurnakan)

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Status Peraturan :

Ditetapkan dengan :

  1. UU No. 4 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 1963 tentang Pelunasan Cukai Tembakau Oleh Perusahaan Hasil Tembakau Dan Pengeluaran Hasil-Hasiltembakau Dari Perusahaan-Perusahaan Itu Ke Dalam Peredaran Bebas (Lembaran Negara Tahun 1963 no. 11)menjadi Undang-Undang

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 3 Tahun 1963
Perubahan Undang-Undang No. 4 PRP Tahun 1959 Dan Pencabutan Undang-Undang 32 PRP Tahun 1960 Dan Undang-Undang No. 34 PRP Tahun 1960

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Perekonomian

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. PERPU No. 34 Tahun 1960 tentang Pajak Transfer
  2. PERPU No. 32 Tahun 1960 tentang Penggunaan Mata Uang Rupiah Dalam Lalu-Lintas Pembayaran Luar Negeri

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 6 Tahun 1963
Telekomunikasi

Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Status Peraturan :

Ditetapkan dengan :

  1. UU No. 5 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang No. 6 Tahun1963 Tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1963 No. 66) Menjadi Undang-Undang

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 8 Tahun 1963
Pemasukan Daerah Tingkat II Kepulauan Riau Ke Dalam Daerah Pabean Indonesia

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 7 Tahun 1964 tentang Pemungutan Bea-Bea, Cukai-Cukai Dan Sumbangan-Sumbangan Wajib Pajak Istimewa (Swi) Di Daerah Tingkat II Kepulauan Riau

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 123 Tahun 1963
Penetapan Perusahaan/Jawatan/Badan Vital

Ketenagakerjaan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. KEPPRES No. 27 Tahun 1990 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 123 Tahun 1963

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 218 Tahun 1963
Pemungutan Sumbangan Iuran untuk Membantu Pembiayaan Penyelenggaraan Yayasan Televisi Republik Indonesia

Telekomunikasi, Informatika, dan Internet Yayasan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. KEPPRES No. 40 Tahun 1990 tentang Pemungutan Iuran Pesawat Penerima Televisi

  Pemerintah Pusat

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 8 Tahun 1963
Kenaikan Tunjangan Kemahalan Umum Menurut P.G.P.N. 1961

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. PERPRES No. 45 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 1963, Tentang Kenaikan Tunjangan Kemahalan Umum Menurut P.G.P.N. 1961

  Pemerintah Pusat

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 13 Tahun 1963
Penertiban Pembangunan Baru disepanjang Jalan Antara Jakarta-Bogor-Puncak-Cianjur, di luar Batas-Batas Daerah Khusus Ibukota Jakarta-Raya, Daerah Swatantra Tingkat II Bogor dan Daerah Swatantra Tingkat II Cianjur

Lalu Lintas, Jalan

  Pemerintah Pusat

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 21 Tahun 1963
Peraturan Pembayaran Gaji Pegawai Negeri Sipil, Anggota Kepolisian, Anggota Angkatan Perang Republik Indonesia dan Penjabat-Penjabat Negeri Lainnya di Daerah Kepulauan Riau yang Meliputi Kewedanaan Tanjung Pinang, Lingga, Karimun dan Pulau Tujuh

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

  Pemerintah Pusat

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 1 Tahun 1963
Perubahan dan Tambahan Peraturan-Peraturan Presiden Nomor 4 dan Nomor 5 Tahun 1962 (Disempurnakan) Masing-Masing Tentang Pokok-Pokok Organisasi dan Pedoman Kerja Adminstratif (Peraturan Tata-Tertib) Aparatur Pemerintahan Pada Tingkat Tertinggi

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. PERPRES No. 5 Tahun 1962 tentang Pedoman Kerja Adminstratif (Peraturan Tata Tertib) Aparatur Pemerintahan Negara Pada Tingkat Tertinggi
  2. PERPRES No. 4 Tahun 1962 tentang Pokok-Pokok Organisasi Aparatur Pemerintahan Negara Pada Tingkat Tertinggi

Tentang

Database Peraturan ini merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK RI. Secara khusus dimaksudkan untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum secara mudah, cepat dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK RI maupun masyarakat.

Kontak

Sekretariat Website JDIH BPK RI
Ditama Binbangkum - BPK RI
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia - BPK RI
Dikembangkan sejak tahun 2017


Versi 20.9.23.22