Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 1959

Menemukan 145 peraturan dalam 0,003 detik

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 1959
Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PP No. 25 Tahun 1994 tentang Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya
Abstrak
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 27 Tahun 1959
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Perpajakan

Abstrak
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 12 Tahun 1959
Pajak Dividen

Perpajakan

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. PERPU No. 53 Tahun 1960 tentang Perubahan dan Tambahan Pajak Deviden
Abstrak
Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 1959
Kedudukan Keuangan Presiden, Wakil Presiden dan Pejabat Yang Menjalankan Pekerjaan Jabatan Presiden Republik Indonesia

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan
Mencabut :
  1. PP No. 4 Tahun 1958 tentang Gaji, Biaya Perjalanan, Biaya Penginapan dan Lain-Lain Tunjangan Bagi Pejabat yang Menjalankan Pekerjaan Jabatan Presiden sebagai yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 29 Tahun 1957 (Lembaran-Negara 1957 No. 1)
  2. PP No. 14 Tahun 1957 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1952 (Lembaran Negara Tahun 1952 No. 54) dan Penetapan Peraturan No. 4 Tahun 1950 (Lembaran-Negara Tahun 1950 No. 15) dan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1950 (Lembaran-Negara Tahun 1950 No. 69)
  3. PP No. 4 Tahun 1950 tentang Peraturan Sementara Tentang Gaji, Biaya Penginapan Dan Lain-Lain Tunjangan Bagi Presiden. Perdana Menteri Dan Menteri-Menteri Republik Indonesia Serikat
  4. PP No. 26 Tahun 1950 tentang Penetapan Peraturan Sementara Tentang Gaji, Biaya Perjalanan, Biaya Penginapan Dan Lain-Lain Tunjangan Bagi Wakil Presiden Republik Indonesia
Abstrak
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 13 Tahun 1959
Pengubahan Dan Tambahan Ordonansi Pajak Perseroan 1925 (Staatsblad 1925 NO. 319)

Perpajakan

Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 1959
Penetapan Presentasi dari Beberapa Penerimaan Negara untuk Daerah

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. PP No. 24 Tahun 1960 tentang Perpanjangan Waktu Berlakunya Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1959
Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 1959
Peraturan Ujian Negara Untuk Memperoleh Gelar Universiter Bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta

Pendidikan

Abstrak
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 29 Tahun 1959
Perubahan Masa Pemungutan Pajak Verponding Dan Pajak Bangsa Asing

Perpajakan

Abstrak
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 15 Tahun 1959
Dewan Ekonomi dan Pembangunan

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PERPRES No. 31 Tahun 1964 tentang Badan Ekonomi dan Keuangan
Diubah dengan :
  1. PERPRES No. 24 Tahun 1960 tentang Pengubahan Dan Tambahan Peraturan Presiden No. 15 Tahun 1959 (Lembaga - Negara 1959 No. 15) Tentang Dewan Ekonomi Dan Pembangunan
Mencabut :
  1. PP No. 34 Tahun 1957 tentang Dewan Ekonomi dan Pembangunan
Abstrak
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 5 Tahun 1959
Ketentuan Di Bidang Fiskal Mengenai Penurunan Nilai Uang Kertas Rp. 1.000,- DAN Rp. 500,-

Perbankan, Lembaga Keuangan Perekonomian

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan