Hasil Pencarian
Menemukan 170 peraturan (dalam 0,009 detik)

Filter Pencarian


  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 84 Tahun 1958
Pengubahan Pasal-Pasal 16 dan 19 Undang-Undang Pokok Bank Indonesia (Undang-Undang No. 11 Tahun 1953)

Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. UU No. 11 Tahun 1953 tentang Penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 1958
Badan Koordinasi Penyaluran

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PERPRES No. 14 Tahun 1961 tentang Panitia Penyelesaian Masalah Pemberontakan Dan Gerombolan Yang Menyerah

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 85 Tahun 1958
Rencana Pembangunan Lima Tahun 1956-1960

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 1958
Penggantian Pegawai yang Menjabat Jabatan Penting

Kepegawaian, Aparatur Negara

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 1958
Pendaftaran Penyaringan dan Pengakuan Veteran Pejuang Kementerian Republik Indonesia

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. PP No. 27 Tahun 1960 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1960, Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1958 Setelah Diubah dan Ditambah dengan Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1959 Tentang Pendaftaran, Penyaringan dan Pengakuan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indoensia
  2. PP No. 12 Tahun 1960 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1958 Setelah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1959
  3. PP No. 15 Tahun 1959 tentang Pengubahan dan Penambahan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1958 Tentang Pendaftaran, Penyaringan dan Pengakuan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1958
Penetapan Undang-Undang Darurat No. 9 Tahun 1954 tentang Perubahan Nama Propinsi Sunda Kecil Menjadi Propinsi Nusa Tenggara (Lembaran-Negara Tahun 1954 No. 66) Sebagai Undang-Undang

Administrasi dan Tata Usaha Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Ketatanegaraan, Kenegaraan

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 1958
Mengubah Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1957 (Lembaran Negara 1957 No. 89) Tentang Pemberian Tunjangan Kemahalan Umum

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. PP No. 7 Tahun 1959 tentang Kenaikan Gaji Pokok Menurut "P.G.P.N. 1955" Serta Perubahan dan Penghapusan Beberapa Jenis Tunjangan Bagi Pegawai Negeri dan Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Bekas Pegawai Negeri, Janda dan/atau Tunjangan yang Bersifat Pensiun
  2. PP No. 35 Tahun 1957 tentang Pemberian Tunjangan Kemahalan Umum

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 6 Tahun 1958
Mengangkat Prof. Sutomo Cokronegoro Sebagai Anggota Panitia Negara Peninjauan Kembali Pgpn Tahun 1955

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 1958
Satyalancana Saptamarga

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. PP No. 60 Tahun 1958 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1958 Tentang Satyalencana Saptamarga

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1958
Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1953 tentang Ancaman Hukuman Terhadap Pembelian, Penyerahan dan Penguasaan, Kepunyaan Persediaan atau Dalam Milik, Penyimpanan, Pengangkutan atau Pembawaan Kawat-Tembaga dengan Tidak Mempunyai Idzin" (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 51) Sebagai Undang-Undang

Pengadaan Barang/Jasa Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan :

Menetapkan :

  1. UUDrt No. 7 Tahun 1953 tentang Ancaman Hukuman Terhadap Pembelian, Menerimaan, Penyerahan, Penguasaan, Kepunyaan Persediaan atau Dalam Penyimpanan, Pengangkutan, atau Pembawaan Kawat Tembaga Dengan Tidak Mempunyai Surat Idzin

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1958
Pelaksanaan Persetujuan Pampasan Perang Antara Republik Indonesia dan Jepang

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

  Pemerintah Pusat

Undang-undang Darurat Nomor 2 Tahun 1958
Tanda-Tanda Penghargaan untuk Anggota Angkatan Perang

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 1958
Gaji, Biaya Perjalanan, Biaya Penginapan dan Lain-Lain Tunjangan Bagi Pejabat yang Menjalankan Pekerjaan Jabatan Presiden sebagai yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 29 Tahun 1957 (Lembaran-Negara 1957 No. 1)

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 11 Tahun 1959 tentang Kedudukan Keuangan Presiden, Wakil Presiden dan Pejabat Yang Menjalankan Pekerjaan Jabatan Presiden Republik Indonesia

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1958
Pemberian Tunjangan Kejuruan kepada Mualim Pelayaran Besar, Ahli Mesin Kapal dan Markonis Pelayaran Negara

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 7 Tahun 1959 tentang Kenaikan Gaji Pokok Menurut "P.G.P.N. 1955" Serta Perubahan dan Penghapusan Beberapa Jenis Tunjangan Bagi Pegawai Negeri dan Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Bekas Pegawai Negeri, Janda dan/atau Tunjangan yang Bersifat Pensiun

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 65 Tahun 1958
Pemberian Tanda-Tanda Kehormatan Bintang Sakti dan Bintang Darma

Pertahanan dan Keamanan, Militer Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan
  2. UU No. 4 Tahun 1972 tentang Perubahan dan Tambahan Ketentuan Mengenai Beberapa Jenis Tanda Kehormatan Republik Indonesia Yang Berbentuk Bintang dan Tentang Urutan Derajat/Tingkat Jenis Tanda Kehormatan Republik Indonesia yang Berbentuk Bintang
  3. UUDrt No. 6 Tahun 1958 tentang Perubahan Dan Tambahan Undang-Undang No. 65 Tahun 1958 tentang Pemberian Tanda-Tanda Kehormatan Bintang Sakti dan Bintang Darma (Lembaran-Negara 1958 No. 116)

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1958
Penghapusan Tanah-Tanah Partikelir

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang

  Pemerintah Pusat
  Pemerintah Pusat
  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 1958
Badan Koordinasi Penerangan

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia