Hasil Pencarian - ditemukan 170 peraturan

Undang-undang (UU) Nomor 87 Tahun 1958
Pengubahan Undang-Undang Pajak Bangsa Asing (Undang-Undang No. 74 Tahun 1958)

Perpajakan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
   

Mengubah :

1. UU No. 74 Tahun 1958 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 16 Tahun 1957 Tentang Pajak Bangsa Asing (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 63)" Sebagai Undang-Undang
   

Undang-undang (UU) Nomor 86 Tahun 1958
Nasional Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda

BUMN

Undang-undang (UU) Nomor 85 Tahun 1958
Rencana Pembangunan Lima Tahun 1956-1960

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Undang-undang (UU) Nomor 84 Tahun 1958
Pengubahan Pasal-Pasal 16 dan 19 Undang-Undang Pokok Bank Indonesia (Undang-Undang No. 11 Tahun 1953)

Perbankan

Status Peraturan :

Mengubah :

1. UU No. 11 Tahun 1953 tentang Penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia
   

Undang-undang (UU) Nomor 83 Tahun 1958
Penerbangan

Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. UU No. 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan
   

Undang-undang (UU) Nomor 82 Tahun 1958
Perpanjangan Jangka-Waktu Satu Tahun dan Pada Keadaan Perang Yang Telah Dinyatakan Dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 225 Tahun 1957 Tanggal 17 Desember 1957 dan Yang Disahkan Dengan Undang-Undang No. 79 Tahun 1957 (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 170) Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia

Pertahanan dan Keamanan

Undang-undang (UU) Nomor 81 Tahun 1958
Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

APBN Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan :

Mencabut :

1. UU No. 16 Tahun 1958 tentang Pengubahan dan Penambahan Undang-Undang No. 2 Tahun 1954 (Lembaran-Negara No. 9 Tahun 1954) Tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
   
2. UU No. 2 Tahun 1954 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
   

Undang-undang (UU) Nomor 80 Tahun 1958
Dewan Perancang Nasional

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Undang-undang (UU) Nomor 79 Tahun 1958
Perkumpulan Koperasi

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Yayasan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. UU No. 14 Tahun 1965 tentang Perkoperasian
   

Undang-undang (UU) Nomor 78 Tahun 1958
Penanaman Modal Asing

Penanaman Modal dan Investasi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. UU No. 16 Tahun 1965 tentang Pencabutan Undang-Undang No. 78 TAHUN 1958 Tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran-Negara Tahun 1958, No. 138) Yang Telah Diubah Dan Ditambah Dengan Undang-Undang No. 15 PRP TAHUN 1960 (Lembaran-Negara Tahun 1960 No. 42)
   

Diubah dengan :

1. PERPU No. 15 Tahun 1960 tentang Perubahan Undang-Undang No. 78 Tahun 1958 Tentang Penanaman Modal Asing
   

Undang-undang (UU) Nomor 77 Tahun 1958
Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 18 Tahun 1957 Tentang Bank Tani dan Nelayan (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 70)" Sebagai Undang-Undang

Perbankan

Undang-undang (UU) Nomor 76 Tahun 1958
Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 17 Tahun 1957 Tentang Kenaikan Tarip Cukai Atas Bir, Gula, Saccharin Dan Sebagainya Dan Kenaikan Bea Masuk Atas Bir (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 64)" Sebagai Undang-Undang

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Undang-undang (UU) Nomor 75 Tahun 1958
Memperpanjang Jangka Waktu Pembebasan Bank Indonesia Dari Kewajiban Yang Dimaksud Dalam Pasal 16 Ayat 1 Undang-Undang Pokok Bank Indonesia 1953 Dengan 12 (Dua Belas) Bulan, Setelah Berakhirnya Jangka Waktu Yang Ditetapkan Dengan Undang-Undang Darurat No. 14 Tahun 1957 Jo. Undang-Undang No. 63 Tahun 1958 (Lembaran-Negara Tahun 1958 No. 58 No. 114)

Perbankan

Undang-undang (UU) Nomor 74 Tahun 1958
Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 16 Tahun 1957 Tentang Pajak Bangsa Asing (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 63)" Sebagai Undang-Undang

Perpajakan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
   

Diubah dengan :

1. UU No. 87 Tahun 1958 tentang Pengubahan Undang-Undang Pajak Bangsa Asing (Undang-Undang No. 74 Tahun 1958)
   

Undang-undang (UU) Nomor 73 Tahun 1958
Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
   
2. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
   

Diubah dengan :

1. UU No. 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara
   
2. UU No. 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bertalian Dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan
   

Mengubah :

1. UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana
   

Undang-undang (UU) Nomor 72 Tahun 1958
Pajak Verponding Untuk Tahun-Tahun 1957 Dan Berikutnya

Perpajakan

Undang-undang (UU) Nomor 71 Tahun 1958
Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1958 Tentang Pengubahan Undang-Undang Mata Uang Tahun 1953 (Lembaran-Negara Tahun 1958 No. 46), Sebagai Undang-Undang

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan :

Mengubah :

1. UU No. 27 Tahun 1953 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat tentang Penghentian Berlakunya "Indische Muntwet 1912" dan Penetapan Peraturan Baru tentang Mata Uang" (Undang-Undang Darurat Nomor 20 Tahun 1951 (Lembaran-Negara Nomor 95 Tahun 1951) Sebagai Undang-Undang
   

Undang-undang (UU) Nomor 70 Tahun 1958
Penetapan Undang-Undang Darurat No. 2 Tahun 1958 Tentang Tanda-Tanda Penghargaan Untuk Anggota Angkatan Perang (Lembaran-Negara Tahun 1958 No. 41), Sebagai Undang-Undang

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Pertahanan dan Keamanan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. UU No. 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan
   

Undang-undang (UU) Nomor 69 Tahun 1958
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Undang-undang (UU) Nomor 68 Tahun 1958
Persetujuan Konvensi Hak-Hak Politik Kaum Wanita

Hak Asasi Manusia