Hasil Pencarian
Menemukan 170 peraturan (dalam 0,001 detik)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 1958
Pengeluaran Uang Kertas Perbendaharaan tahun 1958

Perbankan Perekonomian

Status Peraturan :

Diubah dengan :

1. PP No. 62 Tahun 1958 tentang Mengubah Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 No. 3, Tambahan Lembaran-Negara No. 1518) Tentang Pengeluaran Kertas
   

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 1958
Penyerahan Tugas Urusan Perumahan kepada Daerah Tingkat ke-I

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan :

Mencabut :

1. PP No. 19 Tahun 1953 tentang Pengubahan Beberapa Pasal dari Reglemen Dewan-Dewan Perumahan yang Tercantum dalam Staatsblad 1948 Nomor 33, Sebagaimana Telah diubah dan ditambah Yang Terakhir dengan Keputusan di dalam Staatsblad 1948 Nomor 217
   

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 1958
Penetapan Hari Mulai Berlakunya Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1958 (Lembaran-Negara Tahun 1958 No. 1) Tentang Pengubahan Undang-Undang No. 6 Tahun 1950 Tentang Hukum Acara Pidana Pada Pengadilan Ketentaraan

Hukum Acara dan Peradilan Kebijakan Pemerintah

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
   

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 1958
Pembentukan Badan Urusan Dagang

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan :

Diubah dengan :

1. PP No. 35 Tahun 1958 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 No. 21) Tentang Pembentukan Badan Urusan Dagang
   

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 1958
Penambahan Jumlah Anggota Dewan Pemerintah Daerah Kotapraja Jakarta Raya

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 1958
Mengubah Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1954 (Lembaran Negara No. 55 Tahun 1954) Tentang Hak Kekuasaan untuk Memberikan Gaji yang Tertentu

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan :

Mengubah :

1. PP No. 34 Tahun 1954 tentang Hak Kekuasaan Untuk Memberikan Kenaikan Gaji yang Tertentu
   

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 1958
Badan Koordinasi Penyaluran

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. PERPRES No. 14 Tahun 1961 tentang Panitia Penyelesaian Masalah Pemberontakan Dan Gerombolan Yang Menyerah
   

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 1958
Prosedur Pembelian Barang-Barang Pemerintah

Pengadaan Barang/Jasa Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Status Peraturan :

Mencabut :

1. PP No. 55 Tahun 1957 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1952 (Lembaran-Negara Tahun 1952 No. 11) Tentang Pembelian Barang-Barang Untuk Perlengkapan Jawatan-Jawatan dan Organisasi-Organisasi Pemerintah
   
2. PP No. 7 Tahun 1952 tentang Pembelian Barang-Barang Untuk Perlengkapan Jawatan-Jawatan Dan Organisasi-Organisasi Pemerintah
   

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1958
Pelaksanaan Persetujuan Pampasan Perang Antara Republik Indonesia dan Jepang

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 1958
Dewan Pertimbangan Tenaga Asing

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan :

Diubah dengan :

1. PP No. 231 Tahun 1961 tentang Mengubah Dan Menambah Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1958 Tentang Dewan Pertimbangan Penempatan Tenaga Asing
   

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 1958
Pemberian Sokongan kepada Sekolah Nasional Partikelir

Pendidikan Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. PP No. 28 Tahun 1981 tentang Pemberian Bantuan Kepada Sekolah Swasta
   
2. PP No. 13 Tahun 1978 tentang Pengangkatan Pegawai/Guru Sekolah Swasta Bersubsidi Menjadi Pegawai Negeri Sipil
   

Diubah dengan :

1. PP No. 22 Tahun 1959 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1958 Tentang Pemberian Sokongan Kepada Sekolah Nasional Partikeli
   

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 1958
Badan Koordinasi Penerangan

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 1958
Melengkapi Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1951 Tentang Tarip Uang Tera

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. PP No. 5 Tahun 1962 tentang Tarip Uang Tera
   

Mengubah :

1. PP No. 14 Tahun 1951 tentang Tarip Uang Tera
   

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 1958
Penggunaan Bendera Kebangsaan Asing

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 1958
Penggunaan Lambang Negara

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 1958
Pengubahan dan Penambahan "Scheepvaartverordening 1936"

Perikanan dan Kelautan

Status Peraturan :

Mengubah :

1. PP No. 17 Tahun 1956 tentang Pengubahan dan Penambahan "Scheepvaartverordening 1936"
   

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 1958
Pengubahan Canon dan Cijns Menurut Penetapan Undang-Undang No.75 Tahun 1957 (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 1681) untuk Daerah Kepulauan Riau

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan :

Diubah dengan :

1. PP No. 22 Tahun 1962 tentang Perubahan Uang Wajib Tahunan Atas Hak Guna Usaha Dan Konsesi Guna Perusahaan Besar
   

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 1958
Penggantian Pegawai yang Menjabat Jabatan Penting

Kepegawaian, Aparatur Negara

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 1958
Gaji, Biaya Perjalanan, Biaya Penginapan dan Lain-Lain Tunjangan Bagi Pejabat yang Menjalankan Pekerjaan Jabatan Presiden sebagai yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 29 Tahun 1957 (Lembaran-Negara 1957 No. 1)

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. UU No. 11 Tahun 1959 tentang Kedudukan Keuangan Presiden, Wakil Presiden dan Pejabat Yang Menjalankan Pekerjaan Jabatan Presiden Republik Indonesia
   

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 1958
Penyerahan Tugas Bimbingan dan Perbaikan Sosial kepada Daerah Tingkat Kebimbingan Sosial. Daerah Tingkat ke-I.

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan :

Mencabut :

1. PP No. 45 Tahun 1952 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Sosial Kepada Propinsi
   

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1958
Pemberian Tunjangan Kejuruan kepada Mualim Pelayaran Besar, Ahli Mesin Kapal dan Markonis Pelayaran Negara

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. PP No. 7 Tahun 1959 tentang Kenaikan Gaji Pokok Menurut "P.G.P.N. 1955" Serta Perubahan dan Penghapusan Beberapa Jenis Tunjangan Bagi Pegawai Negeri dan Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Bekas Pegawai Negeri, Janda dan/atau Tunjangan yang Bersifat Pensiun
   

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1958
Dewan Bahan Makanan

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. PERPRES No. 8 Tahun 1960 tentang Dewan Bahan Makanan
   

Diubah dengan :

1. PP No. 47 Tahun 1958 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 No. 11) Tentang Dewan Bahan Makanan
   

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 1958
Pengusahaan Pertambangan Timah Belitung

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 1958
Pengubahan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 1954 (Lembaran Negara Tahun 1954 No. 107) Tentang Perusahaan Muatan Kapal Laut. Pengubahan.

Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan :

Diubah dengan :

1. PP No. 12 Tahun 1962 tentang Perusahaan Muatan Kapal Laut 1962
   

Mengubah :

1. PP No. 61 Tahun 1954 tentang Penetapan Peraturan Mengenai Perusahaan Muatan Kapal laut
   

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 1958
Mengadakan Jabatan Sekretaris Kementerian Pelayaran

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN