Search [JDIH BPK RI]

Filter Pencarian

Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 84 Tahun 1958
Pengubahan Pasal-Pasal 16 dan 19 Undang-Undang Pokok Bank Indonesia (Undang-Undang No. 11 Tahun 1953)

Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan :

Mengubah :

UU No. 11 Tahun 1953 tentang Penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia

Download :
UU Nomor 84 Tahun 1958.pdf

Abstrak

Pengubahan -Pasal-Pasal- 16 dan 19-Undang-Undang- Pokok- Bank- Indonesia- Undang-Undang- No. 11- Tahun- 1953

1958

Undang-undang (UU) NO. 84, LN. 1958 No. 160, LL SETNEG : 4 HLM

Undang-undang (UU) tentang Pengubahan Pasal-Pasal 16 dan 19 Undang-Undang Pokok Bank Indonesia (Undang-Undang No. 11 Tahun 1953)

ABSTRAK:

a.bahwa kedudukan uang dalam negara sedang membangun dalamarti kata seluas-luasnya adalah penting; b.bahwa perlu diadakan kemungkinan untuk menjalankan politik moneter dan politik perkreditan yang riil dan effektif; c.bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut perlu ditetapkanperaturan-peraturan pokok mengenai batas-batas kebijaksanaan pengendalian jumlah uang yang beredar dalam masyarakat tanpa mengganggu jalannya pembangunan serta keseimbangan moneter.
pasal-pasal 89, 109 dan 111 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.
Pasal 16 Undang-undang Pokok Bank Indonesia, Undang-undang No. 11tahun 1953 (Lembaran Negaratahun 1953 No. 40), diubah sehinggaberbunyi sebagai berikut:"(1)Bank berusaha supaya jumlah semua uang-kertas bank, saldorekening koran dan tagihan-tagihan lain yang segera dapat ditagihdari Bank untuk sebesar duapuluh persen dijamin dengan emas, mata-uang emas, bahan mata-uang emas dan cadangan yang tediri atas alat-alat pembayaran luar negeri yang umumnya dapat ditukar-tukarkan,begitu pula dengan hak-hak atas International Monetary Fund danWorldbank yang diserahkan atau akan diserahkan kepada Bankdengan Undang-undang.(2)Bank berusaha untuk memelihara jaminan tersebut dalam ayat (1)pasal ini paling sedikit pada tingkatan yang sama dengan jumlahimpor selama 3 bulan, dihitung atas dasar jumlah rata-rata dari imporselama 3 tahun takwin berturut-turut yang baru lewat.(3)Jaminan yang termaksud dalam ayat (1) tersebut sekurang-kurangnyasebesar duapuluh persen harus ada di Indonesia.(4)Jika ketentuan-ketentuan dalam ayat-ayat (1), (2) dan (3) tidakterpenuhi, maka Pemerintah memberikan laporan kepada DewanPerwakilan Rakyat dalam waktu sebulan setelah saat ketentuan-ketentuan dalam ayat (1), (2) dan (3) itu tidak terpenuhi.Pemerintah selanjutnya mempertanggung-jawabkan pula kepadaDewan Perwakilan Rakyat setiap triwulan jika setelah laporanpertama di atas diberikan bantuan seperti dimaksud dalam ayat-ayat(1), (2) dan (3) belum terpenuhi lagi".

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 1958.
-
-
9

Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 1958
Penetapan Bagian VB (Kementerian Perekonomian) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955

APBN

Download :
UU Nomor 32 Tahun 1958.pdf

Abstrak

Penetapan-Bagian- VB-kementerian -Perekonomian- dari -Anggaran- Republik- Indonesia- Untuk -Tahun- Dinas- 1955

1958

Undang-undang (UU) NO. 32, LN. 1958 No. 82, LL SETNEG : 10 HLM

Undang-undang (UU) tentang Penetapan Bagian VB (Kementerian Perekonomian) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955

ABSTRAK:

-
Pasal 113 dan 115 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia
BAB I (Pengeluaran).5B.1Kementerian dan Pengerluaran Umum ..9.545.0005B.2Direktorat Hubungan Ekonomi Luar Ne-geri ...............................20.636.5005B.3Direktorat Perekonomian Rakyat .....369.7005B.4Jawatan Perekonomian Umum ..........8.572.800 BAB I (Pengeluaran).5B.1Kementerian dan Pengerluaran Umum ..9.545.0005B.2Direktorat Hubungan Ekonomi Luar Ne-geri ...............................20.636.5005B.3Direktorat Perekonomian Rakyat .....369.7005B.4Jawatan Perekonomian Umum ..........8.572.800 Bagian VB, Bab II (Penerimaan) dari anggaran Republik Indonesia untuktahun dinas 1955 mengenai Kementerian Perekonomian

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1955.
-
-
10

Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 1958
Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1957 Tentang Perubahan Jumlah Maksimum Anggota Dewan Pemerintah Daerah Peralihan yang Dimaksud Dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 14 TAHUN 1956 Tentang Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan

Partai Politik dan Pemilu Pemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah

Download :
UU Nomor 12 Tahun 1958.pdf

Abstrak

Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1957 Tentang Perubahan Jumlah Maksimum Anggota Dewan Pemerintah- Daerah- Peralihan- yang- Dimaksud- Dalam- Pasal 5- Undang-Undang- No. 14- TAHUN- 1956- Tentang- Pembentukan- Dewan- Perwakilan- Rakyat- Daerah- dan- Dewan- Pemerintah- Daerah-Peralihan

1958

Undang-undang (UU) NO. 12, LN. 1958 No. 29, LL SETNEG : 3 HLM

Undang-undang (UU) tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1957 Tentang Perubahan Jumlah Maksimum Anggota Dewan Pemerintah Daerah Peralihan yang Dimaksud Dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 14 TAHUN 1956 Tentang Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan

ABSTRAK:

Bahwa Pemerintah berdasarkan pasal 96 ayat 1 Undang-undangDasar Sementara Republik Indonesia telah menetapkan Undang-undang Darurat No.1 tahun 1957 tentang perubahan jumlahmaksimum anggota Dewan Pemerintah Daerah Peralihan yangdimaksud dalam pasal 5 Undang-undang No.14 tahun 1956tentang pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah danDewan Pemerintah Daerah Peralihan (Lembaran-Negara tahun1957 No. 1);b.Bahwa peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurattersebut perlu ditetapkan sebagai Undang-undang
Pasal-pasal 89 dan 97 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia
Peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat No. 1 tahun1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No.1) ditetapkan sebagai Undang-undang yang berbunyi sebagai berikut:Pasal TunggalPasal 5 Undang-undang No. 14 tahun 1956 (Lembaran Negara tahun1956 No.30) ditambah dengan satu ayat 3 yang berbunyi sebagai berikut :(3) Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut dalam ayat 2 bagiDaerah Istimewa yang mempunyai Wakil Kepala Daerah Istimewajumlah anggota Dewan Pemerintah tersebut dalam ayat 1 ditetapkansebanyak-banyak 7 orang, termasuk Kepala dan Wakil KepalaDaerah Istimewa

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 1956.
-
-
3

Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 53 Tahun 1958
Penetapan Bagian I.B.W. XIII (Perusahaan Negara Tambang Timah Bangka) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955

APBN

Download :
UU Nomor 53 Tahun 1958.pdf

Abstrak

Penetapan- Bagian I.B.W. XIII-Perusahaan- Negara- Tambang- Timah- Bangka-dari- Anggaran- Republik-Indonesia- Untuk- Tahun- Dinas- 1955

1958

Undang-undang (UU) NO. 53, LN. 1958 No. 103, LL SETNEG : 2 HLM

Undang-undang (UU) tentang Penetapan Bagian I.B.W. XIII (Perusahaan Negara Tambang Timah Bangka) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955

ABSTRAK:	- Penetapan Bagian I.B.W. XIII (Perusahaan Negara Tambang Timah Bangka) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955 Bagian I.B.W. XIII (Perusahaan Negara Tambang Timah Bangka) darianggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1955 ditetapkan sepertiyang dinyatakan pada lampiran-lampiran Undag-undang ini
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1955. - - 2

Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 1958
Badan Koordinasi Penyaluran

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PERPRES No. 14 Tahun 1961 tentang Panitia Penyelesaian Masalah Pemberontakan Dan Gerombolan Yang Menyerah

Download :
PP No. 025 Tahun 1958.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 85 Tahun 1958
Rencana Pembangunan Lima Tahun 1956-1960

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
UU Nomor 85 Tahun 1958.pdf

Abstrak

Rencana -Pembangunan -Lima- Tahun-1956-1960

1958

Undang-undang (UU) NO. 85, LL SETNEG : 5 HLM

Undang-undang (UU) tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun 1956-1960

ABSTRAK:

a.bahwa kehidupan ekonomi merupakan salah satu sendi pokokkelangsungan hidup suatu bangsa dan negara;b.bahwa keadaan ekonomi kita sampai kini masih dalam keadaanyang belum memuaskan, karena struktur yang tidak seimbang danpendapatan nasional yang rendah;c.bahwa untuk menjaga jangan sampai ada simpang siur antarabermacam-macamsektorekonomidanantaraberbagaikementerian dalam hal pembangunan;d.bahwa untukmenjamin kehidupan dan pekerjaan yang layak sertamemperluas kesempatan bekerja dengan secepat mungkin bagiseluruh penduduk, perlu diadakan suatu rencana pembangunanjangka panjang yang teratur, yang merupakan suatu kebulatan politik pembangunan negara.
Pasal-pasal 37, 38 dan 89 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.
Rencana Pembangunan Lima Tahun ditujukan untuk mempertinggi tingkat kehidupan rakyat dengan memperbesar produksi danpendapatan dan merobah struktur ekonomi kolonial menjadi strukturekonomi nasional dengan pembukaan kesempatan usaha di seluruhlapangan ekonomi dan sosial, sesuai dengan azas kekeluargaan.(2)Rencana Pembangunan Lima Tahun ini ditujukan ketiga sektor: a.sektor Pemerintah; b.sektor partikelir dan c.sektor masyarakat desa.(3)Sektor-sektor ini juga akan meliputi pembangunan Nasional yangbersifat regional.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1956.
-
-
5

Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 1958
Penggantian Pegawai yang Menjabat Jabatan Penting

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download :
PP No. 002 Tahun 1958.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 1958
Pendaftaran Penyaringan dan Pengakuan Veteran Pejuang Kementerian Republik Indonesia

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan :

Diubah dengan :

PP No. 27 Tahun 1960 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1960, Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1958 Setelah Diubah dan Ditambah dengan Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1959 Tentang Pendaftaran, Penyaringan dan Pengakuan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indoensia
PP No. 12 Tahun 1960 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1958 Setelah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1959
PP No. 15 Tahun 1959 tentang Pengubahan dan Penambahan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1958 Tentang Pendaftaran, Penyaringan dan Pengakuan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia

Download :
PP No. 038 Tahun 1958.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1958
Penetapan Undang-Undang Darurat No. 9 Tahun 1954 tentang Perubahan Nama Propinsi Sunda Kecil Menjadi Propinsi Nusa Tenggara (Lembaran-Negara Tahun 1954 No. 66) Sebagai Undang-Undang

Administrasi dan Tata Usaha Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Ketatanegaraan, Kenegaraan

Download :
UU Nomor 8 Tahun 1958.pdf

Abstrak

Penetapan- Undang-Undang- Darurat- No. 9- Tahun- 1954- tentang- Perubahan- Nama- Propinsi- Sunda- Kecil- Menjadi- Propinsi- Nusa- Tenggara-Lembaran-Negara- Tahun- 1954- No. 66- Sebagai- Undang-Undang

1958

Undang-undang (UU) NO. 8, LN. 1958 No. 18, TLN No. 1545, LL SETNEG : 3 HLM

Undang-undang (UU) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 9 Tahun 1954 tentang Perubahan Nama Propinsi Sunda Kecil Menjadi Propinsi Nusa Tenggara (Lembaran-Negara Tahun 1954 No. 66) Sebagai Undang-Undang

ABSTRAK:

Bahwa Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan pasal 96 ayat1 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia telahmenetapkan Undang-undang Darurat No.9 tahun 1954 tentangpengubahan nama Propinsi Sunda Kecil menjadi Propinsi NusaTenggara (Lembaran-Negara tahun 1954 No. 66)b.Bahwa Peraturan-peraturan yang termaktub dalam undang-undang darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai undang-undang;
Pasal-pasal 89 dan 97 Undang-undang Dasar Sementara RepublikIndonesia;b.Undang-undangNo.29 tahun 1957 (Lembaran Negara tahun1957 No. 101).
Peraturanyang termaktub dalam Undang-undang Darurat No.9 tahun1954 tentang pengubahan nama Propinsi Sunda-Kecil menjadi PropinsiNusa Tenggara (Lembaran-Negara tahun 1954 No. 66), ditetapkansebagai undang-undang. Dalam segenap undang-undang, peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan di mana tercantum kata "Sunda-kecil", kata itu dibaca "NusaTenggara".

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 1958.
-
-
6

Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 1958
Mengubah Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1957 (Lembaran Negara 1957 No. 89) Tentang Pemberian Tunjangan Kemahalan Umum

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan :

Mengubah :

PP No. 7 Tahun 1959 tentang Kenaikan Gaji Pokok Menurut "P.G.P.N. 1955" Serta Perubahan dan Penghapusan Beberapa Jenis Tunjangan Bagi Pegawai Negeri dan Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Bekas Pegawai Negeri, Janda dan/atau Tunjangan yang Bersifat Pensiun
PP No. 35 Tahun 1957 tentang Pemberian Tunjangan Kemahalan Umum

Download :
PP No. 061 Tahun 1958.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 6 Tahun 1958
Mengangkat Prof. Sutomo Cokronegoro Sebagai Anggota Panitia Negara Peninjauan Kembali Pgpn Tahun 1955

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download :
Keppres No.6 Tahun 1958.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 1958
Satyalancana Saptamarga

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan :

Diubah dengan :

PP No. 60 Tahun 1958 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1958 Tentang Satyalencana Saptamarga

Download :
PP No. 031 Tahun 1958.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 36 Tahun 1958
Penetapan Bagian VIIIB (Kementerian Perhubungan-Jawatan Pengawasan Pelayaran) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955

APBN

Download :
UU Nomor 36 Tahun 1958.pdf

Abstrak

Penetapan- Bagian- VIIIB-Kementerian- Perhubungan-Jawatan- Pengawasan- Pelayaran- dari- Anggaran- Republik- Indonesia -Untuk- Tahun- Dinas- 1955

1958

Undang-undang (UU) NO. 36, LN. 1958 No. 86, LL SETNEG : 6 HLM

Undang-undang (UU) tentang Penetapan Bagian VIIIB (Kementerian Perhubungan-Jawatan Pengawasan Pelayaran) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955

ABSTRAK:

-
Pasal 113 dan 115 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat:
Pasal 113 dan 115 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat: 8B.4 Kesyahbandaran dan Kepanduan ......... 10.945.000 8B.5 Perambuan dan Penerangan Pantai ...... 9.585.500 8B.6 Mahkamah Pelayaran ................... 25.000 8B.7 Pengajaran Ilmu Pelayaran ............ 9.156.000 8B.8 Gudang-gudang dan Bengkel-bengkel .... 6.887.000 8B.9 Pengeluaran tidak tersangka .......... Memori Jumlah : .......... 88.174.000 (Delapan puluh delapan juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah). Pasal 2. Bagian VIII B, Bab II (Penerimaan) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1955 mengenai Kementerian Perhubungan - Jawatan Pengawasan Pelayaran

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1955.
-
-
6

Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 51 Tahun 1958
Penetapan Bagian I.B.W. XII (Pelabuhan Surabaya) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955

APBN

Download :
UU Nomor 51 Tahun 1958.pdf

Abstrak

Penetapan- Bagian I.B.W. XII- Pelabuhan-Surabaya- dari- Anggaran- Republik- Indonesia- Untuk- Tahun- Dinas- 1955

1958

Undang-undang (UU) NO. 51, LN. 1958 No. 101, LL SETNEG : 2 HLM

Undang-undang (UU) tentang Penetapan Bagian I.B.W. XII (Pelabuhan Surabaya) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955

ABSTRAK:	- Pasal II 3 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia danpasal 1 Undang-undang Perusahaan Indonesia (I.B.W.) Bagian I.B.W. XII (Pelabuhan Surabaya) dari anggaran RepublikIndonesia untuk tahun dinas 1955 ditetapkan seperti yang dinyatakanpada lampiran-lampiran Undang-undang ini.
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1955. - - 2

Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1958
Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1953 tentang Ancaman Hukuman Terhadap Pembelian, Penyerahan dan Penguasaan, Kepunyaan Persediaan atau Dalam Milik, Penyimpanan, Pengangkutan atau Pembawaan Kawat-Tembaga dengan Tidak Mempunyai Idzin" (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 51) Sebagai Undang-Undang

Pengadaan Barang/Jasa Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan :

Menetapkan :

UUDrt No. 7 Tahun 1953 tentang Ancaman Hukuman Terhadap Pembelian, Menerimaan, Penyerahan, Penguasaan, Kepunyaan Persediaan atau Dalam Penyimpanan, Pengangkutan, atau Pembawaan Kawat Tembaga Dengan Tidak Mempunyai Surat Idzin

Download :
UU Nomor 4 Tahun 1958.pdf

Abstrak

Penetapan- Undang-Undang -Darurat- No. 7- Tahun- 1953- tentang- Ancaman- Hukuman- Terhadap- Pembelian- Penyerahan- dan- Penguasaan- Kepunyaan -Persediaan- atau- Dalam- Milik- Penyimpanan-Pengangkutan -atau -Pembawaan -Kawat-Tembaga -dengan -Tidak- Mempunyai- Idzin- Lembaran- Negara -Tahun -1953 -No. 51-Sebagai -Undang-Undang

1958

Undang-undang (UU) NO. 4, LN. 1958 No. 13, TLN No. 1540, LL SETNEG : 4 HLM

Undang-undang (UU) tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1953 tentang Ancaman Hukuman Terhadap Pembelian, Penyerahan dan Penguasaan, Kepunyaan Persediaan atau Dalam Milik, Penyimpanan, Pengangkutan atau Pembawaan Kawat-Tembaga dengan Tidak Mempunyai Idzin" (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 51) Sebagai Undang-Undang

ABSTRAK:

Bahwa Pemerintah berdasarkan pasal 96 ayat 1 Undang-undangDasar Sementara Republik Indonesia telah menetapkan "Undang-undang Darurat No.7 tahun 1953 tentang ancaman hukumanterhadappembelian,penyerahan,penguasaan,kepunyaanpersediaan atau dalam milik, penyimpanan, pengangkutan ataupembawaan kawat-tembaga dengan tidak mempunyai idzin"(Lembaran-Negara tahun 1953 No.51).b.Bahwa peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat itu perlu ditetapkan sebagai Undang-undang
Pasal-pasal 89 dan 97 Undang-undang Dasar Sementara RepublikIndonesia.b.Undang-undangNo.29 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun1957 No.101).
Peraturan-peraturan yang termaktub dalam "Undang-undang Darurat No.7tahun 1953 tentang ancaman hukuman terhadap pembelian, penerimaan,penyerahan, penguasaan, kepunyaan persediaan atau dalam milik,penyimpanan, pengangkutan atau pembawaan kawat-tembaga dengantidak mempunyai idzin" (Lembaran-Negara tahun 1953 No.51) ditetapkansebagai Undang-undang dengan perubahan-perubahan. Dalam Undang-undang ini yang dimaksudkan dengan kawat-tembaga,ialah kawat-tembaga yang potongannya paling sedikit 11/2 mm danpaling banyak 4 mm.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 1958.
-
-
7

Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1958
Pelaksanaan Persetujuan Pampasan Perang Antara Republik Indonesia dan Jepang

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Download :
PP No. 027 Tahun 1958.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Undang-undang Darurat Nomor 2 Tahun 1958
Tanda-Tanda Penghargaan untuk Anggota Angkatan Perang

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download :
UU Darurat Nomor 2 Tahun 1958.pdf
UU Darurat Nomor 2 Tahun 1958(LAMPIRAN).pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 1958
Gaji, Biaya Perjalanan, Biaya Penginapan dan Lain-Lain Tunjangan Bagi Pejabat yang Menjalankan Pekerjaan Jabatan Presiden sebagai yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 29 Tahun 1957 (Lembaran-Negara 1957 No. 1)

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

UU No. 11 Tahun 1959 tentang Kedudukan Keuangan Presiden, Wakil Presiden dan Pejabat Yang Menjalankan Pekerjaan Jabatan Presiden Republik Indonesia

Download :
PP No. 004 Tahun 1958.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1958
Pemberian Tunjangan Kejuruan kepada Mualim Pelayaran Besar, Ahli Mesin Kapal dan Markonis Pelayaran Negara

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PP No. 7 Tahun 1959 tentang Kenaikan Gaji Pokok Menurut "P.G.P.N. 1955" Serta Perubahan dan Penghapusan Beberapa Jenis Tunjangan Bagi Pegawai Negeri dan Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Bekas Pegawai Negeri, Janda dan/atau Tunjangan yang Bersifat Pensiun

Download :
PP No. 009 Tahun 1958.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 65 Tahun 1958
Pemberian Tanda-Tanda Kehormatan Bintang Sakti dan Bintang Darma

Pertahanan dan Keamanan, Militer Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

UU No. 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan
UU No. 4 Tahun 1972 tentang Perubahan dan Tambahan Ketentuan Mengenai Beberapa Jenis Tanda Kehormatan Republik Indonesia Yang Berbentuk Bintang dan Tentang Urutan Derajat/Tingkat Jenis Tanda Kehormatan Republik Indonesia yang Berbentuk Bintang
UUDrt No. 6 Tahun 1958 tentang Perubahan Dan Tambahan Undang-Undang No. 65 Tahun 1958 tentang Pemberian Tanda-Tanda Kehormatan Bintang Sakti dan Bintang Darma (Lembaran-Negara 1958 No. 116)

Download :
UU Nomor 65 Tahun 1958.pdf

Abstrak

Pemberian- Tanda-Tanda- Kehormatan- Bintang- Sakti- dan- Bintang- Darma

1958

Undang-undang (UU) NO. 65, LN. 1958 No. 116, LL SETNEG : 11 HLM

Undang-undang (UU) tentang Pemberian Tanda-Tanda Kehormatan Bintang Sakti dan Bintang Darma

ABSTRAK:

a.bahwa sering terjadi seorang anggota Angkatan Perang dalammelaksanakan tugasnya baik di dalam maupun di luarpertempuran menunjukkan sifat-sifat kepahlawanan melebihi danmelampaui panggilan kewajiban, sifat-sifat mana merupakansifat-sifat istimewa yang menjadi kebanggaan bagi seluruhAngkatan Perang;b.bahwa adakalanya pula terjadi seorang anggota Angkatan Perangmenyumbangkan jasa baktinya melebihi panggilan kewajibansehingga oleh karenanya memberikan keuntungan-keuntunganluar biasa untuk kemajuan Angkatan Perang;c.bahwa sering juga seorang warga-negara Indonesia bukananggota Angkatan Perang dapat melakukan tindakan-tindakanyang tersebut pada sub a di atas sehingga perlu mendapatpenghargaan yang wajar dari Negara;d.bahwa sifat-sifat dan jasa bakti tersebut di atas merekaditunjukkan semata-mata terdorong oleh keinsyafan berbaktikepada Negara disertai dengan keikhlasan pengorbanan yangsebesar-besarnya dan oleh karena itu perlu diberikan pengakuandan penghargaan yang sewajarnya berupa pemberian tanda-tandakehormatan e.bahwa tanda-tanda kehormatan tersebut akan merupakan pulasuatu dorongan untuk membangkitkan dan memupuk sifat-sifat kepahlawanan dan keinsyafan berbakti dari tiap-tiap anggota Angkatan Perang dalam membela dan mengabdi kepada Nusadan Bangsa
e.bahwa tanda-tanda kehormatan tersebut akan merupakan pulasuatu dorongan untuk membangkitkan dan memupuk sifat-sifatkepahlawanan dan keinsyafan berbakti dari tiap-tiap anggotaAngkatan Perang dalam membela dan mengabdi kepada Nusadan Bangsa
Kepada anggota Angkatan Perang yang memenuhi syarat-syarat yangditentukan dalam Undang-undang ini diberikan anugerah kehormatanberupa Bintang Sakti untuk sifat-sifat kepahlawanan atu Bintang Darmauntuk jasa bakti. Kepada anggota Angkatan Perang yang menunjukkan keberanian danketabahan tekad melampaui dan melebihi panggilan kewajiban dalampelaksanaan tugas militer di dalam maupun di luar pertempuran tanpamerugikan tugas pokok diberikan anugerah tanda kehormatan berupasuatu bintang kepahlawanan bernama "Bintang Sakti".

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 1958.
-
-
21

Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1958
Penghapusan Tanah-Tanah Partikelir

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang

Download :
UU Nomor 1 Tahun 1958.pdf

Abstrak

Penghapusan-Tanah-Tanah- Partikelir

1958

Undang-undang (UU) NO. 1, LN. 1958 No. 2, TLN NO. 1571, LL SETNEG : 10 HLM

Undang-undang (UU) tentang Penghapusan Tanah-Tanah Partikelir

ABSTRAK:

bahwa adanya lembaga tanah partikelir dengan hak-hakpertuanannya di dalam wilayah Republik Indonesia, adalahbertentangan dengan azas dasar keadilan sosial yang dijunjungtinggi oleh masyarakat dan Negara;2.bahwa untuk kebulatan kedaulatan dan kewibawaan Negara, demikepentingan umum lembaga tersebut harus dihapuskan dalamwaktu yang sesingkat-singkatnya;3.bahwa usaha likwidasi yang dijalankan hingga sekarang, melaluikata sepakat antara Pemerintah dan pemilik-pemilik tanahpartikelir atas dasar kebijaksanaan, ternyata tidak membawa hasilyang memuaskan;4.bahwa peraturan-peraturan yang mengenai pencabutan hak,sebagai tercantum dalam "Onteigeningsordonnantie" (S. 1920-574) dan peraturan-peraturan tentang "Pengembalian tanah-tanahpartikelir menjadi tanah Negara" (S. 1911-38 jis S. 1912-480dan S. 1912-481) tidak cukup untuk dapat mencapai likwidasitanah-tanah itu secara integral dalam waktu yang singkat;5.bahwa berhubung dengan itu diperlukan suatu Undang-undangkhusus;6.bahwa tanah-tanah eigendom yang luasnya lebih dari 10 bauperlu diturut sertakan dalam likwidasi tersebut di atas, karenabertentangan dengan maksud dan jiwa dari ketentuan dalam pasal51 ayat 2 Indische Staatsregeling (S. 1925-417) jo pasal 8Agrarisch Besluit(S. 1870-18)
pasal-pasal 26 ayat 2, 27 ayat 1, 38 ayat 3, 89 serta 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;b.Undang-undangNo. 29 tahun 1957 Lembaran-Negara tahun1957 No.101);
Yang dimaksud dalam Undang-undang ini dengan:a."tanah partikelir", ialah tanah "eigendom" di atas manapemiliknya sebelum Undang-undang ini berlaku, mempunyaihak-hak pertuanan;b."Hak-hak pertuanan", ialah:1.hak untuk mengangkat atau mengesahkan pemilihan sertamemperhentikan kepala-kepala kampungatau desa dankepala-kepala umum, sebagai yang disebut dalam pasal 2 dan3 dari S. 1880-150 dan pasal 41 sampai dengan 43 dari S.1912-422;2.hak untuk menuntut kerja paksa atau memungut uangpengganti kerja paksa dari penduduk, sebagai yang disebutdalam pasal 30, 31, 32, 34, 35 dan 37 S. 1912-422;3.hak mengadakan pungutan-pungutan, baik yang berupa uangatau hasil tanah dari penduduk, sebagai yang disebut dalampasal 16 sampai dengan 27 dan 29 S. 1912-422 4.hakuntukmendirikanpasar-pasar,memungutbiayapemakaian jalan dan penyeberangan, sebagai yang disebutdalam pasal 46 dan 47 S. 1912-422;5.hak-hak yang menurut peraturan-peraturan lain dan/ atau adatsetempat, sederajat dengan yang disebut dalam sub b 1sampai dengan b4 ayat ini;c."tanah usaha" ialah:1.bagian-bagian dari tanah partikelir yang dimaksuddalampasal 6 ayat 1 dari Peraturan tentangtanah-tanahpartikelir, S. 1912-422 ;2.bagian-bagian dari tanah partikelir yang menurut adatsetempat termasuk tanah desa atau diatas mana pendudukmempunyai hak yang sifatnya turun-temurun;d."tanah kongsi" ialah:bagian-bagian dari tanah partikelir yang tidak termasuk "tanahusaha."

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Januari 1958.
-
-
34

Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 16 Tahun 1958
Penolakan Banding Mengangkut Barang Dengan Truk Umum Melalui Trayek Semarang-Salatiga-Solo Terhadap Perusahaan Truk Siang Hoo

Hukum Acara dan Peradilan

Download :
Keppres No.16 Tahun 1958.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 1958
Penetapan Bagian IIIA (Kementerian Agraria) dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun Dinas 1955

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang APBN

Download :
UU Nomor 28 Tahun 1958.pdf

Abstrak

Penetapan- Bagian IIIA-(Kementerian- Agraria- dari- Anggaran- Republik- Indonesia- untuk- Tahun- Dinas- 1955

1958

Undang-undang (UU) NO. 28, LN. 1958 No. 78, LL SETNEG : 4 HLM

Undang-undang (UU) tentang Penetapan Bagian IIIA (Kementerian Agraria) dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun Dinas 1955

ABSTRAK:

-
Pasal 113 dan 115 Undang-undang Dasar Sementara RepublikIndonesia;
BAB I (Pengeluaran).3A.1Kementerian dan pengeluaran umum ......3 172 2003A.2Pendidikan pegawai ....................138 9003A.3Pengeluaran khusus berhubung denganpenyelenggaraan agraria..............120 000 3A.4Jawatan Agraria........................935 0003A.5Inspeksi Agraria Propinsi...............Memori3A.6Penilikan AgrariaKabupaten.............Memori3A.7Pembelian dan penghapusan hak tanah....13 133 9003A.8Pengeluaran yang tak tersangka..........MemoriJumlah....................17 500 000(Tujuhbelas juta lima ratus ribu rupiah).Pasal 2BagianIIIA, Bab II (Penerimaan) dari anggaran Republik Indonesiauntuk tahun dinas 1955 mengenai Kementerian Agraria

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1955.
-
-
4

Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 44 Tahun 1958
Penetapan bagian I.B.W. IV (Percetakan Negara) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955

APBN

Download :
UU Nomor 44 Tahun 1958.pdf

Abstrak

Penetapan- bagian I.B.W. IV- Percetakan- Negara- dari- Anggaran-Republik- Indonesia- Untuk -Tahun- Dinas- 1955

1958

Undang-undang (UU) NO. 44, LN. 1958 No. 94, LL SETNEG : 2 HLM

Undang-undang (UU) tentang Penetapan bagian I.B.W. IV (Percetakan Negara) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955

ABSTRAK:	- Pasal 113 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia danpasal 1 Undang-undang Perusahaan Indonesia (I.B.W.) Bagian I.B.W. IV (Percetakan Negara) dari anggaran Republik Indonesiauntuk tahun dinas 1955 ditetapkan seperti yang dinyatakan padalampiran-lampiran Undang-undang ini.
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1955. - - 2

Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 1958
Badan Koordinasi Penerangan

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download :
PP No. 034 Tahun 1958.pdf

Abstrak

Hasil Pencarian
Menemukan 170 peraturan (dalam 0,009 detik)

Tentang

Kontak

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 1958.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal .

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 1958.

Hasil Pencarian Menemukan 170 peraturan (dalam 0,009 detik)

Filter Pencarian

Tentang

Kontak

Hasil Pencarian
Menemukan 170 peraturan (dalam 0,009 detik)