PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 1957

Menemukan 340 peraturan dalam 0,002 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 156 Tahun 1957
Pengiriman Delegasi Republik Indonesia Ke Sidang ECOSOC Di Jenewa

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 1957
Pencabutan Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 1951 (Lembaran Negara Tahun 1951 No. 106) dan Penetapan Peraturan Tata Tertib Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat

Ketenagakerjaan Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan
Mencabut :
  1. PP No. 63 Tahun 1951 tentang Peraturan Tata Tertib Panitya Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat
Undang-undang (UU) No. 75 Tahun 1957
Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. UU No. 15 Tahun 1965 tentang Veteran Republik Indonesia
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 120 Tahun 1957
Pembebastugasan Dr. J. Leimena Dan Pengangkatan Muljadi Djojomartono Dari Menteri Sosial

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 31 Tahun 1957
Penolakan Banding Perusahaan Truk “Rosa”

Hukum Acara dan Peradilan

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 1957
Panitia Negara Pertimbangan Keuangan

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. PP No. 33 Tahun 1957 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1957

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan