Hasil Pencarian - ditemukan 340 peraturan

Undang-undang (UU) Nomor 80 Tahun 1957
Persetujuan Konpensi Organisasi Perburuhan Internasional No. 100 Mengenai Pengupahan Yang Sama Bagi Buruh Laki-Laki dan Wanita Untuk Pekerjaan Yang Sama Nilainya

Ketenagakerjaan

Undang-undang (UU) Nomor 79 Tahun 1957
Pengesahan Pernyataan Keadaan Perang Sebagai Yang Telah Dilakukan Dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 225 Tahun 1957 Tanggal 17 Desember 1957

Pertahanan dan Keamanan

Undang-undang (UU) Nomor 78 Tahun 1957
Perubahan Canon dan CIJNS Atas Hak-Hak Erfpacht dan Konsesi Guna Perusahaan Kebun Besar

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Undang-undang (UU) Nomor 77 Tahun 1957
Pesetujuan Mengenai Warga Negara yang Berada Secara Tidak Sah di Daerah Republik Indonesia dan Republik Pilipina

Kewarganegaraan dan Imigrasi Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Undang-undang (UU) Nomor 76 Tahun 1957
Pengubahan Undang-Undang No. 24 Tahun 1954 dan Undang-Undang No. 28 Tahun 1956 Mengenai Penggantian Perkataan "Menteri Kehakiman" Dengan Perkataan "Menteri Agraria"

Agraria Hukum Acara dan Peradilan

Status Peraturan :

Mengubah :

1. UU No. 28 Tahun 1956 tentang Pengawasan Terhadap Pemindahan Hak atas Tanah-Tanah Perkebunan
   
2. UU No. 24 Tahun 1954 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat tentang Pemindahan Hak Tanah-Tanah dan Barang-Barang Tetap yang Lainnya yang Bertakluk Kepada Hukum Eropah (Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1952) Sebagai Undang-Undang
   

Undang-undang (UU) Nomor 75 Tahun 1957
Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia

Pertahanan dan Keamanan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. UU No. 15 Tahun 1965 tentang Veteran Republik Indonesia
   

Undang-undang (UU) Nomor 74 Tahun 1957
Pencabutan "Regeling Po De Staat Van Oorlog En Beleg" Dan Penetapan "Keadaan Bahaya"

Pertahanan dan Keamanan

Status Peraturan :

Mencabut :

1. UU No. 6 Tahun 1946 tentang Keadaan Bahaya
   
2. UU No. 23 Tahun 1946 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1946
   
3. UU No. 16 Tahun 1946 tentang Pernyataan Keadaan Bahaya di Seluruh Indonesia
   

Undang-undang (UU) Nomor 73 Tahun 1957
Perubahan Undang-Undang Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah 1956

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan :

Mengubah :

1. UU No. 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah
   

Undang-undang (UU) Nomor 72 Tahun 1957
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1955 Tentang Penjualan Rumah-Rumah Negeri Kepada Pegawai Negeri Sebagai Undang-Undang

Pengadaan Barang/Jasa Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Status Peraturan :

Menetapkan :

1. UUDrt No. 19 Tahun 1955 tentang Penjualan Rumah-Rumah Negeri Kepada Pegawai Negeri
   

Undang-undang (UU) Nomor 71 Tahun 1957
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1954 Tentang Nasionalisasi Bataviasche Verkeers Matschappij N.V. (B.V.M.) (Lembaran-Negara Tahun 1954 No. 67

Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan :

Menetapkan :

1. UUDrt No. 10 Tahun 1954 tentang Nasionalisasi Bataviasche Verkeers Maatschappj (B.V.M.) NV
   

Undang-undang (UU) Nomor 70 Tahun 1957
Persetujuan Kebudayaan Antara Negara-Negara Republik Indonesia dan Republik Mesir

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Undang-undang (UU) Nomor 69 Tahun 1957
Persetujuan Kebudayaan dan Pendidikan Antara Negara-Negara Republik Indonesia dan Republik India

Pariwisata dan Kebudayaan Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Undang-undang (UU) Nomor 68 Tahun 1957
Persetujuan Perjanjian Persahabatan Antara Negara Republik Indonesia dan Kerajaan Afghanistan

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Undang-undang (UU) Nomor 67 Tahun 1957
Penetapan Bagian IBW XVIII (Penataran Angkatan Laut) Dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954

APBN

Undang-undang (UU) Nomor 66 Tahun 1957
Penetapan Bagian IBW XVII (Perusahaan Produksi Jawatan Topograpi) Dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954

APBN

Undang-undang (UU) Nomor 65 Tahun 1957
Penetapan Bagian IBW XVI (Jawatan Kereta Api) Dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954

APBN

Undang-undang (UU) Nomor 64 Tahun 1957
Penetapan Bagian IBW XV (Perusahaan Batubara Bukit Asam) dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954

APBN

Undang-undang (UU) Nomor 63 Tahun 1957
Penetapan Bagian IBW XIV (Perusahaan Batubara Umbilin) Dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954

APBN

Undang-undang (UU) Nomor 62 Tahun 1957
Penetapan Bagian IBW XIII (Perusahaan Tambang Timah di Bangka) Dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954

APBN

Undang-undang (UU) Nomor 61 Tahun 1957
Penetapan Bagian IBW XII (Pelabuhan Surabaya) Dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954

APBN