Search [JDIH BPK RI]

Filter Pencarian

Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 33 Tahun 1957
Penetapan Bagian III (Kementerian Dalam Negeri) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1954

APBN

Download :
UU Nomor 33 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 51 Tahun 1957
Penetapan Bagian IBW II (Perusahaan Garam dan Soda Negeri) Dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954

APBN

Download :
UU Nomor 51 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Penetapan- Bagian- IBW II-Perusahaan- Garam- dan -Soda- Negeri- Dari -Anggaran- Republik- Indonesia- Tahun- Dinas- 1954

1957

Undang-undang (UU) NO. 51, LN. 1957 No. 126, LL SETNEG : 2 HLM

Undang-undang (UU) tentang Penetapan Bagian IBW II (Perusahaan Garam dan Soda Negeri) Dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954

ABSTRAK:	- Pasal 113 dari Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia danPasal 1 dari Undang-undang Perusahaan Indonesia (IBW); Bagian IBW II (Perusahaan Garam dan Soda Negeri) dari AnggaranRepublik Indonesia untuk tahun dinas 1954 ditetapkan seperti yangdinyatakan pada lampiran-lampiran undang-undang ini.
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1954. - - 2

Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 156 Tahun 1957
Pengiriman Delegasi Republik Indonesia Ke Sidang ECOSOC Di Jenewa

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
Keppres No.156 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 1957
Pencabutan Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 1951 (Lembaran Negara Tahun 1951 No. 106) dan Penetapan Peraturan Tata Tertib Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat

Ketenagakerjaan Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan :

Mencabut :

PP No. 63 Tahun 1951 tentang Peraturan Tata Tertib Panitya Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat

Download :
PP No. 50 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 75 Tahun 1957
Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

UU No. 15 Tahun 1965 tentang Veteran Republik Indonesia

Download :
UU Nomor 75 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Veteran -Pejuang- Kemerdekaan-Republik- Indonesia

1957

Undang-undang (UU) NO. 75, LN. 1957 No. 162, LL SETNEG : 9 HLM

Undang-undang (UU) tentang Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia

ABSTRAK:

a.bahwa Pemerintah berkewajiban memberikan penghargaan kepadamereka yang telah menyumbangkan tenaganya dalam ikatan angkatanbersenjata dalam perjuangan mempertahankan kedaulatan RepublikIndonesia;b.bahwa untuk maksud tersebut pada a di atas perlu diselenggarakanpendaftaran yang tertib di kalangan mereka, untuk mendapat sebutan"Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia"
a.Pasal-pasal 23 ayat (2), 28 ayat (1), 36, 37 ayat (1) 89 dan 124Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;b.Pasal-pasal 26,31, 32 dan36 Undang-undang No. 29 Tahun 1954tentang Pertahanan Negara;
BAB I KETENTUAN-KETENTUAN UMUM BAB II TENTANG BADAN-BADAN RESMI YANG MENGURUS VETERANDAN PENDAFTARAN SERTA PENGESYAHAN VETERAN PEJUANG KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA BAB III TENTANG HAK VETERAN PEJUANGKEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA BAB IV TENTANG KEWAJIBAN VETERAN PEJUANG KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA BAB V TENTANG PERATURAN-PERATURAN PIDANA BAB V TENTANG PERATURAN-PERATURAN PIDANA

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 1957.
-
-
9

Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 65 Tahun 1957
Penolakan Banding Untuk Mengangkut Barang Dengan Truk Melalui Trayek-Trayek Cirebon Jakarta Dan Cirebon-Semarang

Hukum Acara dan Peradilan

Download :
Keppres No.65 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 85 Tahun 1957
Penolakan Banding dari J. Hooksoma pemilik Eloctro Technis Burau "Hoeksema" Untuk Mengangkut Barang Dengan Truk Melalui Trayek Gresik-Lamongan

Hukum Acara dan Peradilan

Download :
Keppres No.85 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 120 Tahun 1957
Pembebastugasan Dr. J. Leimena Dan Pengangkatan Muljadi Djojomartono Dari Menteri Sosial

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Download :
Keppres No.120 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 31 Tahun 1957
Penolakan Banding Perusahaan Truk “Rosa”

Hukum Acara dan Peradilan

Download :
Keppres No.31 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 1957
Panitia Negara Pertimbangan Keuangan

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan :

Diubah dengan :

PP No. 33 Tahun 1957 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1957

Download :
PP No. 005 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 103 Tahun 1957
Pengesahan Legiun Veteran Republik Indonesia

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download :
Keppres No.103 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 32 Tahun 1957
Penolakan Banding Perusahaan Truk “Tjan”

Hukum Acara dan Peradilan

Download :
Keppres No.32 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 163 Tahun 1957
Pembentukan Kementrian Urusan Hubungan Antara Daerah

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download :
Keppres No.163 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 60 Tahun 1957
Pembebasan Rukandi Bin Nurhamid Dari Kewajiban Membayar Sisa Hutang Sepeda

Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Download :
Keppres No.60 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 1957
Susunan Tingkat Pengajaran pada Fakultas Sosial dan Politik Universitas Gajah Mada

Pendidikan

Download :
PP No. 015 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 1957
Perubahan Lebih Lanjut "Postverordening 1935" (Staatsblad No. 721) Sebagaimana Telah Kerap Kali diubah dan ditambah, Terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1955 (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 45)

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PP No. 26 Tahun 1959 tentang Pos dalam Negeri

Mengubah :

PP No. 21 Tahun 1955 tentang Pengubahan Lebih Lanjut "Algemeene Bepalingen Ter Uitvoering Van De Postordonnantie 1935" (Postverordening 1935, Staatsblad 1934 No. 721)

Download :
PP No. 39 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 1957
Penyaluran Perusahaan-Perusahaan

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PP No. 13 Tahun 1987 tentang Izin Usaha Industri
PP No. 13 Tahun 1987 tentang Izin Usaha Industri

Diubah dengan :

PP No. 53 Tahun 1957 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1957 (Lembaran-Negara No. 7 Tahun 1957) Tentang Penyaluran Perusahaan-Perusahaan

Download :
PP No. 001 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 1957
Mengubah dan Menambah Undang-Undang Penempatan Bagian XIII Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1953

APBN

Status Peraturan :

Mengubah :

UU No. 53 Tahun 1954 tentang Penetapan Bagian XIII (Kementrian Perburuhan) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953

Download :
UU Nomor 18 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Mengubah- dan- Menambah- Undang-Undang- Penempatan- Bagian- XIII- Dari- Anggaran- Republik- Indonesia- Untuk -Tahun- Dinas- 1953

1957

Undang-undang (UU) NO. 18, LN. 1957 No. 38, LL SETNEG : 2 HLM

Undang-undang (UU) tentang Mengubah dan Menambah Undang-Undang Penempatan Bagian XIII Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1953

ABSTRAK:

bahwa Bagian XIII dari anggaran Republik Indonesia yang mengenaitahun dinas 1953, yang antara lain ditetapkan atas Undang-undang tahun1954Nomor 53 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1054Nomor 124) perlu diubah dan ditambah
Pasal 113 dan Pasal 114 Undang-undang Dasar Sementara RepublikIndonesia
BAB I (Pengeluaran).13.1.Kementerian dan pengeluaran umum,ditambah dengan..................Rp.2.511.900,-13.2.Jawatan Penempatan Tenaga, ditam-bah dengan.......................Rp. 298.000,-13.3.Jawatan Pengawasan Perburuhan,ditambah dengan .................Rp. 567.600,-13.4.Jawatan Pengawasan KeselamatanKerja,ditambah dengan ..........Rp. 774.600,-13.5.Pengeluaran tak tersangka ditambahdengan ..........................Rp. 379.200

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1953.
bahwa Bagian XIII dari anggaran Republik Indonesia yang mengenaitahun dinas 1953, yang antara lain ditetapkan atas Undang-undang tahun1954Nomor 53 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1054Nomor 124) perlu diubah dan ditambah
-
2

Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 70 Tahun 1957
Persetujuan Kebudayaan Antara Negara-Negara Republik Indonesia dan Republik Mesir

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Download :
UU Nomor 70 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Persetujuan- Kebudayaan- Antara- Negara-Negara -Republik- Indonesia- dan -Republik- Mesir

1957

Undang-undang (UU) NO. 70, LN. 1957 No. 145, TLN No. 1465, LL SETNEG : 3 HLM

Undang-undang (UU) tentang Persetujuan Kebudayaan Antara Negara-Negara Republik Indonesia dan Republik Mesir

ABSTRAK:

bahwa perlu Persetujuan Kebudayaan antara Negara-negara RepublikIndonesia dan Republik Mesir disetujui dengan undang-undang
a.Pasal 9 Persetujuan Kebudayaan tersebut:b.Pasal-pasal 89 dan 120 Undang-undang Dasar Sementara RepublikIndonesia.
Persetujuan Kebudayaan antara Negara-negara Republik Indonesia danRepublik Mesir tertanggal sepuluh (10) bulan Oktober seribu sembilanratus lima puluh lima (1955), yang salinannya dilampirkan pada undang-undang ini, dengan ini disetujui.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 1957.
-
-
4

Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 43 Tahun 1957
Penetapan Bagian IX (Kementrian Penerangan) Dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954

APBN

Download :
UU Nomor 43 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 1957
Mengubah dan Menambah Undang-Undang Penempatan Bagian III Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1953

APBN

Status Peraturan :

Mengubah :

UU No. 40 Tahun 1954 tentang Penetapan Bagian III (Kementrian Dalam Negeri) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953

Download :
UU Nomor 6 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Mengubah-dan-Menambah- Undang-Undang- Penempatan- Bagian III -Dari -Anggaran- Republik-Indonesia- Untuk- Tahun-Dinas- 1953

1957

Undang-undang (UU) NO. 6, LN. 1957 No. 26, LL SETNEG : 2 HLM

Undang-undang (UU) tentang Mengubah dan Menambah Undang-Undang Penempatan Bagian III Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1953

ABSTRAK:

bahwa Bagian III dari anggaran Republik Indonesia yang mengenai tahundinas 1953, yang antara lain ditetapkan atas Undang-undang tahun 1954Nomor 40,Pasal 2 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954Nomor 111), perlu diubah dan ditambah
Pasal 113 dan Pasal 114 dari Undang-undang Dasar Sementara RepublikIndonesia;
BAB I (Pengeluaran)3.1.Kementerian dan pengeluaran umum,ditambah dengan ....................Rp. 11.834.000,-3.3.Pengeluaran khusus berhubung denganpenyelenggaraan tatapradja, ditambahdengan .............................Rp. 10.256.000,-3.6.Daerah Otonom, ditambah dengan .....Rp.594.255.000,-3.7.Daerah Swapradja, ditambah dengan ..Rp. 23.851.000,-

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1953.
Bagian III dari anggaran Republik Indonesia yang mengenai tahundinas 1953, yang antara lain ditetapkan atas Undang-undang tahun 1954Nomor 40,Pasal 2 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954Nomor 111), perlu diubah dan ditambah
-
2