Hasil Pencarian
Menemukan 340 peraturan (dalam 0,015 detik)

Filter Pencarian


  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 42 Tahun 1957
Penetapan Bagian VIIIB (Kementrian Perhubungan Jawatan Pelayaran) dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954

APBN

  Pemerintah Pusat

Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1957
Pengubahan Kedudukan Wilayah Daerah-Daerah Enclave Imogiri, Kota Gede dan Ngawen

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 76 Tahun 1957
Penolakan Banding Untuk Mengangkut Barang Dengan Truk Melalui Trayek-Trayek Cirebon-Kadipaten-Cileunyi

Hukum Acara dan Peradilan

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 127 Tahun 1957
Tegoran Tertulis Kepada Bambang Darwana Oleh Presiden

Administrasi dan Tata Usaha Negara

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 82 Tahun 1957
Penolakan Banding dari Loe Ong Khing Pemilik Perusahaan Truck "Hebat" Untuk Mengangkut Barang Dengan Truk Melalui Trayek Kedurus-Brangkal

Hukum Acara dan Peradilan

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 63 Tahun 1957
Penetapan Bagian IBW XIV (Perusahaan Batubara Umbilin) Dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954

APBN

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 159 Tahun 1957
Penunjukan Delegasi Republik Indonesia Ke Kongres Universal Postel Union

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 162 Tahun 1957
Pembentukan Kementrian Urusan Veteran

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

  Pemerintah Pusat

Undang-undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957
Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat Ke II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat Ke I Maluku

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 169 Tahun 1957
Pengangkatan Kepala Staff Angkatan Darat Sebagai Ketua Gabungan Kepala-Kepala Staff

Kepegawaian, Aparatur Negara

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 1957
Mengubah dan Menambah Undang-Undang Penempatan Bagian VII Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1953

APBN

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. UU No. 46 Tahun 1954 tentang Penetapan Bagian VII (Kementrian Kehakiman) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953

  Pemerintah Pusat

Undang-undang Darurat Nomor 25 Tahun 1957
Penghapusan Monopoli Garam dan Pembikinan Garam Rakyat

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 53 Tahun 1957
Penetapan Bagian IBW IV (Percetakan Negara) dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954

APBN

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 1957
Bantuan Pemerintah kepada Masyarakat Desa dalam Rencana Pembangunan 5 Tahun

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Desa

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. PERPRES No. 15 Tahun 1960 tentang Organisasi Penyelenggaraan Pembangunan Masyarakat Desa
  2. PP No. 66 Tahun 1957 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1957 (Lembaran-Negara Tahun 1957 Nomor 8) Tentang Organisasi Penyelenggaraan Pembangunan Masyarakat Desa
  3. PP No. 27 Tahun 1957 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1957 (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 8) Tentang Organisasi Penyelenggaraan Pembangunan Masyarakat Desa

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 147 Tahun 1957
Penolakan Banding Tio Sing Han Atas Trayek Angkutan Barang

Hukum Acara dan Peradilan

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 45 Tahun 1957
Penetapan Bagian XI (Kementrian Kesehatan) Dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954

APBN

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 157 Tahun 1957
Pembentukan Kementerian Urusan Pengerahan Tenaga Rakyat Untuk Pembangunan

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 101 Tahun 1957
Penolakan Banding Tang La Jang Trayek Solo-Salatiga-Semarang-Pekalongan

Hukum Acara dan Peradilan

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 1957
PERUBAHAN "POSTBESLUIT DIENSTSTUKKEN 1935"

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. Pasal 2 ayat (1c) sub 5e dan 6e dari "Postbesluit Dienststukken 1935" Staatsblad 1934 No. 722)

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 58 Tahun 1957
Pembebasan dari Pembayaran Pengganti Sejumlah Uang Untuk Kasan Pesuruh Kantor Urusan Agama Propinsi Sulawesi Di Makasar

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

  Pemerintah Pusat

Undang-undang Darurat Nomor 27 Tahun 1957
Penagihan Pajak Negara Dengan Surat-Paksa

Perpajakan

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 1957
Penetapan Undang-Undang Darurat No. 13 Tahun 1957 (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 58) tentang Menambah Undang-Undang No. 21 Tahun 1952 (Lembaran-Negara Tahun 1952 No.78) tentang "Menetapkan Undang-Undang Darurat tentang Hak Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai-Pegawai Republik Indonesia Serikat (Undang-Undang Darurat No. 25 dan 34 Tahun 1950) Sebagai Undang-Undang Republik Indonesia". Sebagai Undang-Undang

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian
  2. UU No. 21 Tahun 1952 tentang Menetapkan "Undang-Undang Darurat tentang Hak Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai-Pegawai Republik Indonesia Serikat" (Undang-Undang Darurat Nr 25 Dan 34 Tahun 1950) Sebagai Undang-Undang Republik Indonesia

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 92 Tahun 1957
Penolakan Banding Tjie Tiam Sioe pemilik perusahaan truck TSL Trayek Serang-Jakarta

Hukum Acara dan Peradilan

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 52 Tahun 1957
Pemberhentian Mr. Karni dan Mengangkat Basuki Djatikusuma Sebagai Sekretaris Panitia Negara Penasehat Penyelesaian Pembatalan KMB

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 105 Tahun 1957
Pengangkatan Mohammad Barmawie Alwie, Sunggono

Perbankan, Lembaga Keuangan

Tentang

Database Peraturan ini merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK RI. Secara khusus dimaksudkan untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum secara mudah, cepat dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK RI maupun masyarakat.

Kontak

Sekretariat Website JDIH BPK RI
Ditama Binbangkum - BPK RI
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia - BPK RI
Dikembangkan sejak tahun 2017


Versi 20.9.23.22