Hasil Pencarian
Menemukan 340 peraturan (dalam 0,012 detik)

Filter Pencarian


  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 156 Tahun 1957
Pengiriman Delegasi Republik Indonesia Ke Sidang ECOSOC Di Jenewa

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 1957
Pencabutan Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 1951 (Lembaran Negara Tahun 1951 No. 106) dan Penetapan Peraturan Tata Tertib Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat

Ketenagakerjaan Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. PP No. 63 Tahun 1951 tentang Peraturan Tata Tertib Panitya Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 75 Tahun 1957
Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 15 Tahun 1965 tentang Veteran Republik Indonesia

  Pemerintah Pusat
  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 120 Tahun 1957
Pembebastugasan Dr. J. Leimena Dan Pengangkatan Muljadi Djojomartono Dari Menteri Sosial

Ketatanegaraan, Kenegaraan

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 31 Tahun 1957
Penolakan Banding Perusahaan Truk “Rosa”

Hukum Acara dan Peradilan

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 1957
Panitia Negara Pertimbangan Keuangan

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. PP No. 33 Tahun 1957 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1957

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 103 Tahun 1957
Pengesahan Legiun Veteran Republik Indonesia

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 32 Tahun 1957
Penolakan Banding Perusahaan Truk “Tjan”

Hukum Acara dan Peradilan

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 163 Tahun 1957
Pembentukan Kementrian Urusan Hubungan Antara Daerah

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 60 Tahun 1957
Pembebasan Rukandi Bin Nurhamid Dari Kewajiban Membayar Sisa Hutang Sepeda

Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

  Pemerintah Pusat
  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 1957
Perubahan Lebih Lanjut "Postverordening 1935" (Staatsblad No. 721) Sebagaimana Telah Kerap Kali diubah dan ditambah, Terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1955 (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 45)

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 26 Tahun 1959 tentang Pos dalam Negeri

Mengubah :

  1. PP No. 21 Tahun 1955 tentang Pengubahan Lebih Lanjut "Algemeene Bepalingen Ter Uitvoering Van De Postordonnantie 1935" (Postverordening 1935, Staatsblad 1934 No. 721)

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 1957
Penyaluran Perusahaan-Perusahaan

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 13 Tahun 1987 tentang Izin Usaha Industri
  2. PP No. 13 Tahun 1987 tentang Izin Usaha Industri

Diubah dengan :

  1. PP No. 53 Tahun 1957 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1957 (Lembaran-Negara No. 7 Tahun 1957) Tentang Penyaluran Perusahaan-Perusahaan

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 1957
Mengubah dan Menambah Undang-Undang Penempatan Bagian XIII Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1953

APBN

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. UU No. 53 Tahun 1954 tentang Penetapan Bagian XIII (Kementrian Perburuhan) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 70 Tahun 1957
Persetujuan Kebudayaan Antara Negara-Negara Republik Indonesia dan Republik Mesir

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 1957
Mengubah dan Menambah Undang-Undang Penempatan Bagian III Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1953

APBN

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. UU No. 40 Tahun 1954 tentang Penetapan Bagian III (Kementrian Dalam Negeri) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 21 Tahun 1957
Pemberhentian Hakim-Perwira Dari Angakatan Darat Pada Pengadilan Tentara Tinggi Di Indonesia

Kepegawaian, Aparatur Negara

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 24 Tahun 1957
Pengangkatan Hakim Perwira Dari Angkatan Darat Pada Pengadilan Tentara Di Bandung

Hukum Acara dan Peradilan Kepegawaian, Aparatur Negara

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 96 Tahun 1957
Penolakan Banding Oei Wie Pik pemilik perusahaan truck "FORD" Trayek Semarang-Surabaya

Hukum Acara dan Peradilan