Hasil Pencarian
Menemukan 162 peraturan (dalam 0,012 detik)

Filter Pencarian


  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 1956
Perimbangan Keuangan antara Negara Dengan Daerah-Daerah, yang Berhak Mengurus Rumah-Tangganya Sendiri

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
  2. UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
    Mencabut Pasal 3 ayat (1) huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 17 Tahun 1956
Surat Bandingan Tertanggal 4 Desember 1954 dari A. Turmudzie

Transportasi Darat/Laut/Udara

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 100 Tahun 1956
Banding Trayek Angkutan Atas Nama Kwee Seng Giok pemilik perusahaan truck "L.K"

Hukum Acara dan Peradilan Transportasi Darat/Laut/Udara

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 1956
Mengubah Peraturan Penghapusan Barang-Barang Karena Busuk, Rusak, dicuri atau Hilang dari Perhitungan Bendaharawan yang Bersangkutan

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Penyelesaian Kerugian Negara dan Daerah

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. "Gouvernementsbesluit" tanggal 2 Januari 1915 No. 26 ("Staatsblad" 1915 No. 3.),

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 27 Tahun 1956
Surat Bandingan Tertanggal 19 Oktober 1955 dari Pengurus G.P.P. atas Nama Po Ie Tjo

Transportasi Darat/Laut/Udara

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 1956
Pengubahan dan Penambahan Ordonansi Cukai Tembakau (Staatsblad 1932 No. 517)

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 1956
Pengubahan dan Penambahan "Scheepvaartverordening 1936"

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. PP No. 46 Tahun 1958 tentang Pengubahan dan Penambahan "Scheepvaartverordening 1936"

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 123 Tahun 1956
Pengangkatan Menteri Luar Negeri Ad Interim

Kepegawaian, Aparatur Negara

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 80 Tahun 1956
PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA No. 36 TAHUN 1952.

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 26 Tahun 1956
Surat bandingan tertanggal 26 Maret 1955 dari HARUN MATDALIL

Transportasi Darat/Laut/Udara

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 10 Tahun 1956
Surat Bandingan Tertanggal 9 Nopember 1955 dari Thio Tjin Liong

Transportasi Darat/Laut/Udara

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1956
Penetapan "Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Serikat No.20 Tahun 1950 (Lembaran-Negara No.31 Tahun 1950) Tentang Pemerintahan Jakarta Raya" Sebagai Undang-Undang *)

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan :

Menetapkan :

  1. UUDrt No. 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1956
Pembentukan Koordinasi Pemerintahan Sipil

Kebijakan Pemerintah

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 1956
Pengubahan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1952 (Lembaran-Negara No. 63 Tahun 1952)

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 4 Tahun 1976 tentang Pegawai Negeri Yang Menjadi Pejabat Negara
  2. PP No. 41 Tahun 1952 tentang Kedudukan Pegawai Negeri Selama Menjalankan Sesuatu Kewajiban Negera Diluar Lingkungan Jabatan Yang Dipangkunya.

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 99 Tahun 1956
Penolakan Permohonan Andi Aria Cs Tentang Tanah Pekarangan Mereka Yang Dicabut Pemerintah Belanda

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 120A Tahun 1956
Pengiriman Delegasi Untuk Menghadiri Konperensi Internasional Tentang Gula Di New York

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 1956
Pembentukan Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pendidikan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 8 Tahun 1990 tentang Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 34 Tahun 1956
Penetapan "Undang-Undang Darurat No.15 Tahun 1955 tentang Memberhentikan Berlakunya Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1955 tentang Mengadakan Opsenten atas Cukai Bensin (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 51)" Sebagai Undang-Undang

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 18 Tahun 1956
Surat Bandingan Tertanggal 22 Pebruari 1955 dari Pengurus PERPABI atas Nama H.M. Alio

Transportasi Darat/Laut/Udara

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 22 Tahun 1956
Surat Bandingan Tertanggal 7 Nopember 1955 dari Tan Kok Hien

Transportasi Darat/Laut/Udara

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 117 Tahun 1956
Pembebasan Saudara Suparman Kertosumo Dari Tagihan Negara

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 29 Tahun 1956
Peraturan-Peraturan dan Tindakan-Tindakan Mengenai Tanah-Tanah Perkebunan

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Kehutanan dan Perkebunan

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 1956
Penetapan Retribusi Untuk Izin Ekspor Kapok Buat Tahun Lisensi 1955/1956

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 1956
Dewan Ekonomi dan Perencanaan

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 34 Tahun 1957 tentang Dewan Ekonomi dan Pembangunan
  2. PP No. 2 Tahun 1952 tentang Dewan Perancang Negara

  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 51 tahun 1955 (Berita-Negara tahun 1955 No. 30) yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 192 tahun 1955 (Berita-Negara tahun 1955 No. 84).

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 1956
Pendirian Universitas Hassanuddin di Makassar

Pendidikan

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. PP No. 8 Tahun 1961 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1956 Tentang Pendirian Universutas Hasanuddin di Makasar
  2. PP No. 51 Tahun 1958 tentang Pengubahan Nama Perguruan Tinggi Pendidikan Guru Menjadi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Tentang

Database Peraturan ini merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK RI. Secara khusus dimaksudkan untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum secara mudah, cepat dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK RI maupun masyarakat.

Kontak

Sekretariat Website JDIH BPK RI
Ditama Binbangkum - BPK RI
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia - BPK RI
Dikembangkan sejak tahun 2017


Versi 20.9.23.22