Hasil Pencarian
Menemukan 161 peraturan (dalam 0,002 detik)

Filter Pencarian


  Pemerintah Pusat

Undang-undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956
Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar, Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 1956
Mengadakan Jabatan Sekretaris di Kementerian Pekerjaan Umum & Tenaga dan Kementerian Perburuhan

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 1956
Urusan Pembelian Minyak Kayu Putih

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1956
Mengadakan Jabatan Sekretaris Kementerian Agama

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1956
Perjalanan Luar Negeri Tenaga Bangsa Asing

Ketenagakerjaan Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional

Status Peraturan :

Mencabut :

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1956
Pemberian Tunjangan Jabatan kepada Para Hakim Republik Indonesia

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 34 Tahun 1964 tentang Pemberian Tunjangan Jabatan Kepada Pegawai Negeri yang Memangku Jabatan Tertentu

Mengubah :

  1. PP No. 21 Tahun 1951 tentang Pemberian Tunjangan Kepada Bekas Menteri Negara Republik Indonesia yang Telah Meletakkan Jabatan

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 1956
Pemberian Tunjangan Khusus Kepada Para Jaksa Republik Indonesia

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 34 Tahun 1964 tentang Pemberian Tunjangan Jabatan Kepada Pegawai Negeri yang Memangku Jabatan Tertentu

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 1956
Mengubah dan Menambah Daftar Lampiran A Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (P.G.P.N.) 1955

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 200 Tahun 1961 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia

Mengubah :

  1. PP No. 23 Tahun 1955 tentang Peraturan Tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 1956
Pengubahan dan Penambahan "Scheepvaartverordening 1936"

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. PP No. 46 Tahun 1958 tentang Pengubahan dan Penambahan "Scheepvaartverordening 1936"

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 1956
Tambahan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1954 Dengan Pasal 81a

Partai Politik dan Pemilu

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. PP No. 9 Tahun 1954 tentang Penyelenggaraan Undang-Undang Pemilihan Umum

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 1956
Penetapan Retribusi Untuk Izin Ekspor Kapok Buat Tahun Lisensi 1955/1956

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 1956
Pengubahan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1952 (Lembaran-Negara No. 63 Tahun 1952)

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 4 Tahun 1976 tentang Pegawai Negeri Yang Menjadi Pejabat Negara

Mengubah :

  1. PP No. 41 Tahun 1952 tentang Kedudukan Pegawai Negeri Selama Menjalankan Sesuatu Kewajiban Negera Diluar Lingkungan Jabatan Yang Dipangkunya.

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 2 Tahun 1956
Pengangkatan Menteri

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 3 Tahun 1956
Surat Bandingan Tertanggal 17 September 1955 dari Kan Tjeng Liang

Transportasi Darat/Laut/Udara

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 6 Tahun 1956
Surat Bandingan Tertanggal 1 Nopember 1955 dari Lie Pok Chin

Transportasi Darat/Laut/Udara

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 15 Tahun 1956
Surat Bandingan Tertanggal 25 Djuni 1955 dari Soon Tjoon Hwa

Transportasi Darat/Laut/Udara

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 16 Tahun 1956
Surat Bandingan Tertanggal 18 Mei 1955 dari Tan Bi Seng

Transportasi Darat/Laut/Udara

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 23 Tahun 1956
Surat Bandingan Tertanggal 21 Maret 1955 dari Hasan Bidin

Transportasi Darat/Laut/Udara

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 26 Tahun 1956
Surat bandingan tertanggal 26 Maret 1955 dari HARUN MATDALIL

Transportasi Darat/Laut/Udara

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 74 Tahun 1956
Surat Bandingan Tertanggal 8 Desember 1955 dari Liem Kheng Thay

Transportasi Darat/Laut/Udara

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 80 Tahun 1956
PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA No. 36 TAHUN 1952.

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 1956
Pembubaran Komisariat Urusan Daerah-Daerah Otonom

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. PP No. 25 Tahun 1954 tentang Pembentukan Komisariat Urusan Daerah-Daerah Otonom

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 1956
Pembebasan Pegawai Negeri dari Kewajibannya Untuk Membantu Pusat Organisasi Serikat Sekerja

Kepegawaian, Aparatur Negara

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 1956
Perubahan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1952 Mengenai Penghasilan dan Usaha Pegawai Negeri dalam Lapangan Partikelir (Lembaran-Negara Tahun 1952 No. 17)

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Usaha Swasta

Mengubah :

  1. PP No. 12 Tahun 1952 tentang Penghasilan Dan Usaha Pegawai Negeri Dalam Lapangan Partikelir