Hasil Pencarian - ditemukan 161 peraturan

Filter Pencarian


  Pemerintah Pusat
Diakses 84 kali
  Pemerintah Pusat
Diakses 195 kali

Undang-undang (UU) Nomor 33 Tahun 1956
Penghapusan Ordonansi Staatsblad 1946 No. 115 dan Pembebasan Bea Meterai, Pajak Pendapatan dan Pajak Perseroan untuk Hal-Hal Tertentu Tentang Pembesaran Modal dari Perseroan dan Persekutuan

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perpajakan

  Pemerintah Pusat
Diakses 555 kali

Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 1956
Perimbangan Keuangan antara Negara Dengan Daerah-Daerah, yang Berhak Mengurus Rumah-Tangganya Sendiri

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
  2. UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
    Mencabut Pasal 3 ayat (1) huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h

  Pemerintah Pusat
Diakses 137 kali

Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 1956
Pengubahan dan Tambahan "Postordonnantie 1935" Sebagaimana Telah Diubah dan Ditambah dengan Undang-Undang No. 76 Tahun 1954 (Lembaran-Negara Tahun 1954 No.151)

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. UU No. 76 Tahun 1954 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1953 Tentang Menaikkan Jumlah Maksimum Porto dan Bea" (Lembaran-Negara No. 22 Tahun 1953) Sebagai Undang-Undang

  Pemerintah Pusat
Diakses 258 kali

Undang-undang (UU) Nomor 29 Tahun 1956
Peraturan-Peraturan dan Tindakan-Tindakan Mengenai Tanah-Tanah Perkebunan

Agraria Kehutanan dan Perkebunan

  Pemerintah Pusat
Diakses 218 kali

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 1956
Pengawasan Terhadap Pemindahan Hak atas Tanah-Tanah Perkebunan

Agraria Kehutanan dan Perkebunan

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. UU No. 76 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang No. 24 Tahun 1954 dan Undang-Undang No. 28 Tahun 1956 Mengenai Penggantian Perkataan "Menteri Kehakiman" Dengan Perkataan "Menteri Agraria"

  Pemerintah Pusat
Diakses 81 kali

Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 1956
Mengadakan Suatu Tarip Minimum dan Maksimum dalam Tarip Bea-Masuk

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

  Pemerintah Pusat
Diakses 126 kali

Undang-undang (UU) Nomor 26 Tahun 1956
Keanggotaan Republik Indonesia pada Badan Keuangan Internasional (International Finance Corporation)

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

  Pemerintah Pusat
Diakses 443 kali

Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 1956
Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propisi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. UUDrt No. 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Propinsi Kalimantan Tengah dan Pengubahan Undang-Undang No. 25 Tahun 1956 (Lembaran-Negara No. 65 Tahun 1956)

Mencabut :

  1. UUDrt No. 2 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Kalimantan

  Pemerintah Pusat
Diakses 435 kali

Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 1956
Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. UU No. 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara

  Pemerintah Pusat
Diakses 111 kali

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 1956
Pengadilan dan Acara Pidana Khusus untuk Anggota Konstituante

Hukum Acara dan Peradilan Partai Politik dan Pemilu

  Pemerintah Pusat
Diakses 106 kali

Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 1956
Penetapan "Undang-Undang Darurat tentang Penggantian Kerugian Anggota-Anggota Senat Republik Indonesia Serikat" (Undang-Undang Darurat No. 30 Tahun 1950) Sebagai Undang-Undang

Partai Politik dan Pemilu Penyelesaian Kerugian Negara dan Daerah

Status Peraturan :

Menetapkan :

  1. UUDrt No. 30 Tahun 1950 tentang Penggantian Kerugian Anggota-Anggota Senat Republik Indonesia Serikat

  Pemerintah Pusat
Diakses 212 kali

Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 1956
Pengubahan Aturan Bea Meterai 1921 ("Zegelverordening 1921")

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. UU No. 11 Tahun 1946 tentang Mengadakan Perubahan dalam Peraturan Bea Meterai (Zegelverordening) 1921

  Pemerintah Pusat
Diakses 156 kali

Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 1956
Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Partai Politik dan Pemilu

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. UU No. 7 Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia

  Pemerintah Pusat
Diakses 375 kali

Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 1956
Persetujuan Konpensi Organisasi Perburuhan Internasional No. 98 Mengenai Berlakunya Dasar-Dasar Daripada Hak Untuk Berorganisasi dan Berunding Bersama

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

  Pemerintah Pusat
Diakses 100 kali

Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 1956
Perubahan dan Tambahan Indische Tariefwet (Staatsblad 1942 No. 487)

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

  Pemerintah Pusat
Diakses 129 kali

Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 1956
Pengubahan dan Penambahan Ordonansi Cukai Tembakau (Staatsblad 1932 No. 517)

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan