Hasil Pencarian
Menemukan 80 peraturan (dalam 0,001 detik)

Filter Pencarian


  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 1955
Memperpanjang Waktu Berlakunya Peraturan Pemerintah No.44 Tahun 1952 (Lembaran-Negara No. 72 Tahun 1952), Mengenai Penunjukan Daerah Indonesia Dimana Uang Asing Dapat diterima sebagai Alat Pembayaran yang Sah dengan Menyampingkan Alat Pembayaran Indonesia yang Sah

Perekonomian

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 1955
Pengubahan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 1954 (Lembaran-Negara No. 99 Tahun 1954) Tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya

Pendidikan

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. PP No. 51 Tahun 1958 tentang Pengubahan Nama Perguruan Tinggi Pendidikan Guru Menjadi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Mengubah :

  1. PP No. 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 1955
Pemungutan Opsenten atas Bea Keluar atas Karet Rakyat

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 1955
Mengubah/Menambah Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1954 (Lembaran-Negara 1954 No. 72), Tentang Kenaikan Pensiun dan Onderstand yang diberikan Kepada Para Bekas Anggota Tentara Angkatan Perang Republik Indonesia, KNIL Dahulu dan Sebagainya, dan Kepada Janda dan/atau Anaknya

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. PP No. 41 Tahun 1954 tentang Kenaikan Pensiun dan Onderstand yang diberikan Kepada Para Bekas Anggota Tentara Angkatan Perang dan Sebagainya

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 1955
Gabungan Kepala-Kepala Staf

Pertahanan dan Keamanan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 7 Tahun 1957 tentang Susunan Kementerian Pertahanan

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 1955
Pengubahan/Penambahan Peraturan Pemerintah N0.50 Tahun 1951 (Lembaran-Negara No. 70 Tahun 1951) Tentang Penetapan Gaji Tentara Angkatan Darat

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. PP No. 50 Tahun 1951 tentang Peraturan Sementara Tentang Penetapan Gaji Tentara Angkatan Darat

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 1955
Dewan Keamanan

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. PP No. 23 Tahun 1957 tentang Pembekuan Badan-Badan Koordinasi Keamanan Daerah dan Koordinasi Keamanan Kabupaten sebagai yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1955 (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 23) Tentang Dewan Keamanan
  2. PP No. 18 Tahun 1957 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1955 (Lembaran-Negara No. 23 Tahun 1955) Tentang Dewan Keamanan
  3. PP No. 28 Tahun 1956 tentang Pengubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 1955 (Lembaran-Negara No. 23 Tahun 1955) tentang Dewan Keamanan
  4. PP No. 25 Tahun 1956 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 1954 (Lembaran-Negara No. 96 Tahun 1954) Tentang Penunjukan Penguasa-Penguasa Militer

Mencabut :

  1. PP No. 17 Tahun 1954 tentang Dewan Keamanan Nasional

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 1955
Pemindahan Kekuasaan "Hoofd Van Gewestelijk Bestuur" dalam Peradilan Asli

Hukum Acara dan Peradilan

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 1955
Panji-Panji Kepolisian Negara Republik Indonesia Sebagai Lambang Kesatuan Untuk Seluruh Korps

Ketatanegaraan, Kenegaraan

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 1955
Pengubahan Lebih Lanjut "Algemeene Bepalingen Ter Uitvoering Van De Postordonnantie 1935" (Postverordening 1935, Staatsblad 1934 No. 721)

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 26 Tahun 1959 tentang Pos dalam Negeri

Diubah dengan :

  1. PP No. 39 Tahun 1957 tentang Perubahan Lebih Lanjut "Postverordening 1935" (Staatsblad No. 721) Sebagaimana Telah Kerap Kali diubah dan ditambah, Terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1955 (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 45)

Mengubah :

  1. PP No. 48 Tahun 1954 tentang Mengubah Lebih Lanjut "Algemene Bepalingen Ter Uitvoring Van De Postordonnantie 1935" (Postverordening 1935, Staatsblad 1934 No. 721)

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 1955
Peraturan Tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 200 Tahun 1961 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia

Diubah dengan :

  1. PP No. 55 Tahun 1958 tentang Mengubah dan Menambah Ketentuan Mengenai Pangkat Guru-Besar dan Presiden Universitas pada Perguruan Tinggi (Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan) dalam Daftar Pangkat dan Aturan Khusus Golongan Gaji F pada Lampiran A dan P.G.P.N. 1955
  2. PP No. 22 Tahun 1957 tentang Menambah Pangkat-Pangkat Organik dalam Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia (Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1955)
  3. PP No. 19 Tahun 1957 tentang Pengubahan Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil "Pgpn 1955" (Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1955, Lembaran-Negara No. 48 Tahun 1955 Sebagaimana Telah diubah dan ditambah Kemudian)
  4. PP No. 14 Tahun 1956 tentang Mengubah dan Menambah Daftar Lampiran A Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (P.G.P.N.) 1955
  5. PP No. 32 Tahun 1955 tentang Mengubah Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia (Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1955) (Lembaran-Negara Tahun 1955 Nomor 48)

Mencabut :

  1. PP No. 5 Tahun 1949 tentang Perubahan dan Tambahan Dalam Peraturan Gaji Pegawai Negeri Tahun 1948, Termuat Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1948
  2. PP No. 21 Tahun 1948 tentang Gaji Pegawai Negeri 1948

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 1955
Pengubahan/Penambahan Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1954 (Lembaran-Negara No. 53 Tahun 1954) Sepanjang Mengenai Bab IV Tentang Pemberhentian Sementara dari Jabatan dan Bab V Tentang Pernyataan Non Aktif dari Jabatan

Kepegawaian, Aparatur Negara Pertahanan dan Keamanan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 37 Tahun 1959 tentang Pengangkatan dalam Jabatan, Pemberhentian-Pemberhentian Sementara Serta Pernyataan Non Aktif dari Jabatan Dinas Tentara Bagi Militer Sukarela

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 1955
Penetapan Peraturan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pegawai Negeri Sipil

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PERPRES No. 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pegawai Negeri

Diubah dengan :

  1. PP No. 33 Tahun 1956 tentang Pengubahan Peraturan Perjalanan Dinas dalam Negeri bagi Pegawai Negeri Sipil

Mencabut :

  1. PP No. 29 Tahun 1950 tentang Perjalanan-Perjalanan Dinas Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia yang Mempunyai Kebangsaan Belanda
  2. PP No. 28 Tahun 1950 tentang Peraturan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Buat Pegawai Negeri Sipil

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 1955
Penyerahan Urusan Hubungan Ekonomi Luar Negeri Kepada Kementerian Luar Negeri

Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 51 Tahun 1955
Pembubaran dan Pembentukan Kembali Dewan Ekonomi dan Keuangan Terhitung Mulai Tanggal 9 Maret 1955

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 84 Tahun 1955
Pembentukan Perutusan ke Konperensi Tahunan Organisasi Perburuhan Internasional ke Jenewa

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 1955
Penetapan Retribusi Untuk Izin Ekspor Kapuk Buat Tahun Lisensi 1954/1955

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Perizinan, Pelayanan Publik

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 207 Tahun 1955
Perincian Pos-Pos Bab I (Pengeluaran) Bagian IV (Kementerian Keuangan) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953 Atas Pasal-Pasal dan Mata Anggaran-Mata Anggaran

APBN

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 209 Tahun 1955
Perincian Pos-Pos Bab I (Pengeluaran) Bagian IX (Kementerian Penerangan) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953 Atas Pasal-Pasal dan Mata Anggaran-Mata Anggaran

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 210 Tahun 1955
Perincian Pos-Pos Bab I (Pengeluaran) Bagian V A (Kementerian Pertanian) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953 Atas Pasal-Pasal dan Mata Anggaran-Mata Anggaran

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 1955
Pengubahan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1954 (Lembaran-Negara No. 18 Tahun 1954)

Partai Politik dan Pemilu

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat

Mengubah :

  1. PP No. 31 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1954 (Lembaran-Negara No. 18 Tahun 1954)
  2. PP No. 9 Tahun 1954 tentang Penyelenggaraan Undang-Undang Pemilihan Umum

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1955
Peraturan Sementara Tentang Gaji, Biaya Perjalanan, Biaya Penginapan dan Lain-Lain Tunjangan Bagi Menteri Muda Republik Indonesia

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 1955
Pengubahan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 1954 (Lembaran-Negara Tahun 1954 No. 88)

Partai Politik dan Pemilu Pertahanan dan Keamanan

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. PP No. 47 Tahun 1954 tentang Cara Pencalonan Buat Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat/Konstituante oleh Anggota Angkatan Perang dan Pernyataan Non Aktip/Pemberhentian Berdasarkan Penerimaan Keanggotaan/Pencalonan Keanggotaan Tersebut, pun Larangan Mengadakan Kampanye Pemilihan Terhadap Anggota Angkatan Perang

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 1955
Pengubahan Lebih Lanjut "Algemene Bepalingen Ter Uitvoering Van De Postordonnantie 1935" (Postverordening 1935, Staatsblad 1934 No. 721)

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. PP No. 11 Tahun 1957 tentang Penurunan Porto Bagi Pengiriman Surat Kabar dan Lampiran dan Pengubahan Lebih Lanjut "Algemene Bepalingen Ter Uitvoering Van De Postordonnantie 1935" (Postverordening 1935, Lembaran-Negara 1934 No. 721)

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 97 Tahun 1955
Penolakan Banding Perusahaan Angkutan N.V. Handelmy Lianhap

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Tentang

Database Peraturan ini merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK RI. Secara khusus dimaksudkan untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum secara mudah, cepat dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK RI maupun masyarakat.

Kontak

Sekretariat Website JDIH BPK RI
Ditama Binbangkum - BPK RI
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia - BPK RI
Dikembangkan sejak tahun 2017


Versi 20.9.23.22