Hasil Pencarian
Menemukan 80 peraturan (dalam 0,017 detik)
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 1955
Pengubahan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1954 (Lembaran-Negara No. 18 Tahun 1954)
Partai Politik dan Pemilu
Diubah dengan :
-
PP No. 25 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1954 (Lembaran-Negara No. 18 Tahun 1954)
-
PP No. 9 Tahun 1954 tentang Penyelenggaraan Undang-Undang Pemilihan Umum
- Download :
- PP No. 31 Tahun 1955.pdf
Undang-undang Darurat Nomor 14 Tahun 1955
Penunjukan Bagian Pembikinan Sera Dan Vaksin Daripada Lembaga Pasteur Di Bandung Menjadi Perusahaan Negara Dalam Arti "Indische Bedrijvenwet" (Staatsblad 1927 No. 419)
BUMN Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
- Download :
- UU Darurat Nomor 14 Tahun 1955.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1955
Penunjukan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah Sebagai Pegawai Pencatat Balik Nama untuk Kapal-Kapal
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN
- Download :
- PP No. 9 Tahun 1955.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 1955
Tambahan Pengeluaran Uang Kertas Pemerintah
Perbankan, Lembaga Keuangan Kebijakan Pemerintah
Mengubah :
-
PP No. 38 Tahun 1954 tentang Tambahan Pengeluaran Uang Kertas Pemerintah
-
PP No. 20 Tahun 1953 tentang Pengeluaran Uang Kertas Pemerintah
- Download :
- PP No. 22 Tahun 1955.pdf
Undang-undang Darurat Nomor 2 Tahun 1955
Bank Negara Indonesia
Perbankan, Lembaga Keuangan
Mencabut :
-
Perpu Nomor 2 Tahun 1946
- Download :
- UU Darurat Nomor 2 Tahun 1955.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 1955
Pengubahan/Penambahan Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1954 (Lembaran-Negara No. 53 Tahun 1954) Sepanjang Mengenai Bab IV Tentang Pemberhentian Sementara dari Jabatan dan Bab V Tentang Pernyataan Non Aktif dari Jabatan
Kepegawaian, Aparatur Negara Pertahanan dan Keamanan, Militer
Dicabut dengan :
-
PP No. 37 Tahun 1959 tentang Pengangkatan dalam Jabatan, Pemberhentian-Pemberhentian Sementara Serta Pernyataan Non Aktif dari Jabatan Dinas Tentara Bagi Militer Sukarela
- Download :
- PP No. 29 tahun 1955.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 1955
Cara Penggunaan Uang Opsenten Atas Bea-Keluar Atas Karet Rakyat
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Pajak dan Retribusi Daerah
- Download :
- PP No. 17 tahun 1955.pdf
Undang-undang Darurat Nomor 18 Tahun 1955
Perubahan Jumlah Anggota Panitia Pemilihan Indonesia, Panitia Pemilihan Dan Panitia Pemilihan Kabupaten
Partai Politik dan Pemilu Pemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah
Mengubah :
-
UU No. 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
- Download :
- UU Darurat Nomor 18 Tahun 1955.pdf
Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1955
Penetapan Undang-Undang Darurat No. 9 Tahun 1952 (Lembaran-Negara No. 59 Tahun 1952) tentang Penyelesaian Hutang Negara di Zaman Revolusi Sebagai Undang-Undang
Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah
Menetapkan :
-
UUDrt No. 9 Tahun 1952 tentang Penyelesaian Hutang Negara di Zaman Pergolakan
- Download :
- UU Nomor 4 Tahun 1955.pdf
Undang-undang Darurat Nomor 15 Tahun 1955
Menghentikan Berlakunya Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1955 tentang Mengadakan Opsenten Atas Cukai Bensin (Lembaran Negara Tahun 1955 No. 24).
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan
- Download :
- UU Darurat Nomor 15 Tahun 1955.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 1955
Pengubahan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 1954 (Lembaran-Negara No. 99 Tahun 1954) Tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya
Pendidikan
Diubah dengan :
-
PP No. 51 Tahun 1958 tentang Pengubahan Nama Perguruan Tinggi Pendidikan Guru Menjadi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
-
PP No. 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya
- Download :
- PP No. 3 Tahun 1955.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 66 Tahun 1955
Pengiriman Delegasi Untuk Menghadiri Konperensi Asia Afrika Bandung
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN
- Download :
- Kepres No. 66 Tahun 1955.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 1955
Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
- Download :
- PP No. 15 Tahun 1955.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 1955
Penetapan Peraturan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pegawai Negeri Sipil
Kepegawaian, Aparatur Negara
Diubah dengan :
-
PERPRES No. 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pegawai Negeri
-
PP No. 33 Tahun 1956 tentang Pengubahan Peraturan Perjalanan Dinas dalam Negeri bagi Pegawai Negeri Sipil
-
PP No. 29 Tahun 1950 tentang Perjalanan-Perjalanan Dinas Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia yang Mempunyai Kebangsaan Belanda
-
PP No. 28 Tahun 1950 tentang Peraturan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Buat Pegawai Negeri Sipil
- Download :
- PP No. 33 Tahun 1955.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1955
Penjualan Rumah-Rumah Negara Kepada Pegawai-Pegawai Negeri
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
Dicabut dengan :
-
UU Drt No. 19 Tahun 1955
- Download :
- PP No. 24 Tahun 1955.pdf
Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1955
Larangan Untuk Mengumpulkan Uang Logam Yang Sah Dan Memperhitungkan Agio Pada Waktu Penukaran Alat-Alat Pembayaran Yang Sah
Perbankan, Lembaga Keuangan
- Download :
- UU Darurat Nomor 4 Tahun 1955.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 45 Tahun 1955
Susunan dan Pimpinan Kementerian Kesejahteraan Negara
Ketatanegaraan, Kenegaraan
- Download :
- Kepres No.45 Tahun 1955.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 1955
Memperpanjang Waktu Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1952 Mengenai Penunjukan Daerah Indonesia, dimana Uang Asing dapat diterima Sebagai Alat Pembayaran yang Sah dengan Menyampingkan Alat Pembayaran Indonesia yang Sah
Perekonomian
- Download :
- PP No. 35 Tahun 1955.pdf
Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 1955
Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1954 (Tentang Mengubah "Indonesische Comptabilteitswet" (Staatsblad 1925 No. 448) dan "Indonesische Bedrijvenwet" (Staatsblad 1927 No. 419) Sebagai Undang-Undang)
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Dicabut dengan :
-
UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
-
UUDrt No. 3 Tahun 1954 tentang Mengubah "Indonesische Comptabiliteitswet" (Staatsblad 1925 No. 448) dan "Indonesische Bedrijvenwet" (Staatsblad 1927 No. 419)
- Download :
- UU Nomor 12 Tahun 1955.pdf
Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 1955
Pengubahan dan Tambahan Ordonansi Bea-Statistik
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan
- Download :
- UU Nomor 2 Tahun 1955.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 1955
Peraturan Perjalanan Dinas Luar Negeri
APBN
- Download :
- PP No. 18 Tahun 1955.pdf
Undang-undang Darurat Nomor 9 Tahun 1955
Kependudukan Orang Asing
Kependudukan dan Perkawinan Kewarganegaraan dan Imigrasi
- Download :
- UU Darurat Nomor 9 Tahun 1955.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 84 Tahun 1955
Pembentukan Perutusan ke Konperensi Tahunan Organisasi Perburuhan Internasional ke Jenewa
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN
- Download :
- Kepres No.84 Tahun 1955.pdf
Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1955
Penetapan Undang-Undang Darurat No. 10 Tahun 1951 tentang Pencabutan Peraturan Gaji Militer 1950, Seperti yang Termuat dalam Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Serikat No.5 Tahun 1950 dan Diubah dengan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Serikat No. 27 Tahun 195o, Sebagai Undang-Undang
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Menetapkan :
-
UUDrt No. 10 Tahun 1951 tentang Pencabutan Kembali Gaji Militer Tahun 1950
- Download :
- UU Nomor 8 Tahun 1955.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 1955
Pengubahan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1954 (Lembaran-Negara No. 18 Tahun 1954)
Partai Politik dan Pemilu
Mengubah :
-
UU No. 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat
-
PP No. 31 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1954 (Lembaran-Negara No. 18 Tahun 1954)
-
PP No. 9 Tahun 1954 tentang Penyelenggaraan Undang-Undang Pemilihan Umum
- Download :
- PP No. 25 Tahun 1955.pdf