Hasil Pencarian - ditemukan 80 peraturan

Filter Pencarian


  Pemerintah Pusat
Diakses 256 kali

Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 1955
Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1954 (Tentang Mengubah "Indonesische Comptabilteitswet" (Staatsblad 1925 No. 448) dan "Indonesische Bedrijvenwet" (Staatsblad 1927 No. 419) Sebagai Undang-Undang)

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Menetapkan :

  1. UUDrt No. 3 Tahun 1954 tentang Mengubah "Indonesische Comptabiliteitswet" (Staatsblad 1925 No. 448) dan "Indonesische Bedrijvenwet" (Staatsblad 1927 No. 419)

  Pemerintah Pusat
Diakses 181 kali
  Pemerintah Pusat
Diakses 137 kali
  Pemerintah Pusat
Diakses 223 kali

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1955
Penetapan Undang-Undang Darurat No. 33 Tahun 1950 untuk Mencabut Kembali Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Serikat No.6 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Jabatan Gubernur Militer Ibu Kota, Sebagai Undang-Undang

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan :

Menetapkan :

  1. UUDrt No. 33 Tahun 1950 tentang Mencabut Kembali Undang-Undang Darurat Nr. 6 Tahun 1950 (Lembaran-Negara Nr 7)

  Pemerintah Pusat
Diakses 118 kali

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 1955
Biaya Surat Kenal Lahir dan Surat Kenal Mati

Kependudukan dan Perkawinan Perpajakan

  Pemerintah Pusat
Diakses 126 kali

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1955
Pengubahan Undang-Undang No. 9 Tahun 1953 (Lembaran-Negara No. 36 Tahun 1953 ), tentang Pemberian Tunjangan yang Bersifat Pensiun kepada Bekas Ketua dan Bekas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. UU No. 9 Tahun 1953 tentang Pemberian Tunjangan yang Bersifat Pensiun kepada Bekas Ketua dan Bekas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

  Pemerintah Pusat
Diakses 112 kali

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1955
Penetapan Undang-Undang Darurat No. 9 Tahun 1952 (Lembaran-Negara No. 59 Tahun 1952) tentang Penyelesaian Hutang Negara di Zaman Revolusi Sebagai Undang-Undang

Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Status Peraturan :

Menetapkan :

  1. UUDrt No. 9 Tahun 1952 tentang Penyelesaian Hutang Negara di Zaman Pergolakan

  Pemerintah Pusat
Diakses 76 kali

Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 1955
Pengubahan dan Tambahan Ordonansi Bea-Keluar-Umum 1949

Bea Cukai, Ekspor-Impor

  Pemerintah Pusat
Diakses 82 kali

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 1955
Pengubahan dan Tambahan Ordonansi Bea-Statistik

Bea Cukai, Ekspor-Impor

  Pemerintah Pusat
Diakses 137 kali

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1955
Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 2 Tahun 1954 (Lembaran-Negara No.5 Tahun 1954) tentang Mencabut Sifat Sebagai Alat Pembayar yang Syah dari Uang Kertas Pemerintah yang Dikeluarkan Sebelum Penyerahan Kedaulatan" Sebagai Undang-Undang *)

Perekonomian

Status Peraturan :

Menetapkan :

  1. UUDrt No. 2 Tahun 1954 tentang Mencabut Sifat Sebagai Alat Pembayaran yang Sah dari Uang Kertas Pemerintah yang Dikeluarkan Sebelum Penyerahan Kedaulatan

  Pemerintah Pusat
Diakses 22 kali

Undang-undang Darurat Nomor 20 Tahun 1955
Peraturan Sementara Mengenai Kedudukan Anggota Angkatan Perang Dalam Dinas Ketentaraan Sesudah Akhir Tahun 1955

Pertahanan dan Keamanan

Status Peraturan :

Ditetapkan dengan :

  1. UU Nomor 55 Tahun 1958

  Pemerintah Pusat
Diakses 32 kali

Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1955
Penjualan Rumah-Rumah Negeri Kepada Pegawai Negeri

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Status Peraturan :

Ditetapkan dengan :

  1. UU No. 72 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1955 Tentang Penjualan Rumah-Rumah Negeri Kepada Pegawai Negeri Sebagai Undang-Undang

Mencabut :

  1. PP Nomor 24 Tahun 1955

  Pemerintah Pusat
Diakses 31 kali

Undang-undang Darurat Nomor 18 Tahun 1955
Perubahan Jumlah Anggota Panitia Pemilihan Indonesia, Panitia Pemilihan Dan Panitia Pemilihan Kabupaten

Partai Politik dan Pemilu Pemilihan Umum Daerah

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. UU No. 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

  Pemerintah Pusat
Diakses 18 kali

Undang-undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955
Pengubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Di Sumatera

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. PERPU No. 3 Tahun 1950
  2. PERPU No. 4 Tahun 1950
  3. PERPU No. 5 Tahun 1950

  Pemerintah Pusat
Diakses 18 kali

Undang-undang Darurat Nomor 15 Tahun 1955
Menghentikan Berlakunya Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1955 tentang Mengadakan Opsenten Atas Cukai Bensin (Lembaran Negara Tahun 1955 No. 24).

Bea Cukai, Ekspor-Impor

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. UUDrt No. 5 Tahun 1955 tentang Mengadakan Opsenten Atas Cukai Bensin

  Pemerintah Pusat
Diakses 27 kali
  Pemerintah Pusat
Diakses 24 kali

Undang-undang Darurat Nomor 13 Tahun 1955
Pencabutan Dan Penggantian Undang-Undang No. 14 Tahun 1953 (Lembaran-Negara 1953 No. 44)

Pertahanan dan Keamanan

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. UU No. 14 Tahun 1953 tentang Perlakuan terhadap Anggota Angkatan Perang yang Diperhentikan dari Dinas Ketentaraan Karena Tidak Memperbaharui Ikatan Dinas