Hasil Pencarian
Menemukan 191 peraturan (dalam 0,015 detik)

Filter Pencarian


  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 1952
Penetapan Undang-Undang Darurat tentang "Bursa" (Lembaran Negara Nr 79 Tahun 1951) Sebagai Undang-Undang

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi Penanaman Modal dan Investasi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 288 Tahun 1952
Pengangkatan Beberapa Perwira Dari Angkatan Udara Sebagai Hakim Perwira Pada Pengadilan Tentara Di Indonesia

Kepegawaian, Aparatur Negara Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 210 Tahun 1952
Pemberhentian Dengan Hormat Direktur Dan Wakil Presiden De Javasche Bank

Perbankan, Lembaga Keuangan

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 1952
Pembubaran Daerah Sulawesi Tengah Dan Pembagian Wilayahnya Dalam Daerah-Daerah Swatantra

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. PP No. 1 Tahun 1953 tentang Mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1952 ("Peraturan Tentang Pembubaran Daerah Sulawesi Tengah dan Pembagian Wilayahnya dalam Daerah Swatantra", Lembaran-Negara Tahun 1952 Nomor 47)

Mencabut :

  1. Membatalkan : Peraturan pembentukan "Daerah Sulawesi Tengah" tanggal 2 Desember 1948, yang telah disahkan dengan penetapan Residen Manado tanggal 25 Januari 1949 No. R 21/l/4

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 275 Tahun 1952
Penghapusan Sejumlah Uang Dari Daftar Bendaharawan Kantor Pos Dan Telegrap Di Banjarmasin

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

  Pemerintah Pusat

Undang-undang Darurat Nomor 11 Tahun 1952
Pengubahan dan Penambahan dari "Ordonnantie Op De Vennootschapbelasting 1952", yang Memberikan Pula Aturan Kelengkapan Lebih Lanjut Mengenai Pungutan Ini

Perpajakan Perekonomian

Status Peraturan :

Ditetapkan dengan :

  1. UU No. 1 Tahun 1954

  Pemerintah Pusat

Undang-undang Darurat Nomor 9 Tahun 1952
Penyelesaian Hutang Negara di Zaman Pergolakan

Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Status Peraturan :

Ditetapkan dengan :

  1. UU No. 4 Tahun 1955 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 9 Tahun 1952 (Lembaran-Negara No. 59 Tahun 1952) tentang Penyelesaian Hutang Negara di Zaman Revolusi Sebagai Undang-Undang

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 232 Tahun 1952
Pemberhentian Suwiryo Dari Pegawai Tinggi Diperbantukan Pada Departemen Dalam Negeri Karena Kelebihan

Kepegawaian, Aparatur Negara

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 277 Tahun 1952
Penghapusan Sejumlah Uang Dari Daftar Perhitungan Bendaharawan Kantor Gabungan Telepon Denpasar

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 270 Tahun 1952
Pembatalan Keppres Nomor 194 Tahun 1952 Tentang Perutusan RI Dalam Railway Sub Committee

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 212 Tahun 1952
Pembentukan Delegasi Untuk Mewakili RI Dalam Konperensi Wakil-Wakil Yang Berkuasa Penuh Dari I.T.U. (S)

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 1952
Pencabutan Peraturan Pemerintah Nr 70 Tahun 1951, Mengenai Peraturan Istimewa Bagi Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Keluar Jawa

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. PP No. 70 Tahun 1951 tentang Peraturan Istimewa Sementara Bagi Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Keluar Jawa

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 1952
Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat Mengenai Kesehatan Kepada Daerah-Daerah Swatantra Propinsi Di Sumatera

Kesehatan Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah

Diubah dengan :

  1. PP No. 31 Tahun 1957 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 44, 45, 46, 65 Tahun 1951, No. 45, 51 Tahun 1952, No. 18 Tahun 1953 dan No. 12 Tahun 1954

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 228 Tahun 1952
Perintah Kepala Direktorat Hubungan Ekonomi Luar Negeri Untuk Menerima Undangan Dari Pemerintah Jerman Barat Sebagi Tamu Dengan Gelar Duta Istimewa

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

  Pemerintah Pusat

Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1952
Kewajiban Penggilingan Padi dan Perdagangan Bahan Makanan

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Pangan, Pertanian dan Peternakan

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 244 Tahun 1952
Pengangkatan Mr. Hussein Tirtaamidjaya Sebagai Anggota Mahkamah Agung

Hukum Acara dan Peradilan Kepegawaian, Aparatur Negara

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1952
Pencabutan Peraturan Pemerintah Nr 17 Tahun 1952 Tentang Mobil Untuk Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri Dan Para Menteri Republik Indonesia Dan Peraturan Pemerintah Nr 18 Tahun 1952 Tentang Penetapan Berlakunya Peraturan Pemerintah Nr 17 Tahun 1952 Untuk Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. PP No. 18 Tahun 1952 tentang Penetapan Berlakunya Peraturan Pemerintah Nr 17 Tahun 1952, Mengenai Mobil Untuk Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
  2. PP No. 17 Tahun 1952 tentang Mobil Untuk Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri Dan Para Menteri Republik Indonesia

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 222 Tahun 1952
Pembentukan Perutusan Untuk Ikut Serta Dalam Rombongan Yang Akan Menjalankan Railway Operations Study Trip

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1952
Daftar Susunan Pangkat Dan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 15 Tahun 1979 tentang Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil

Mencabut :

  1. PP No. 17 Tahun 1950 tentang Mengubah Surat Putusan Tanggal 6 Januari 1949 No. 2 (Staadblad 1949 No. 2)
  2. Staatsblad 1933 No. 474

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 1952
Penetapan Berlakunya Peraturan Pemerintah Nr 17 Tahun 1952, Mengenai Mobil Untuk Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 27 Tahun 1952 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nr 17 Tahun 1952 Tentang Mobil Untuk Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri Dan Para Menteri Republik Indonesia Dan Peraturan Pemerintah Nr 18 Tahun 1952 Tentang Penetapan Berlakunya Peraturan Pemerintah Nr 17 Tahun 1952 Untuk Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 269 Tahun 1952
Pemberhentian Dengan Hormat Komisaris Pemerintah Pada Perusahaan Listrik “GEBEO NV” dan Mengangkat Komisaris Perusahaan Tersebut Yang Baru

BUMN Ketenagakerjaan

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 1952
Peraturan Sementara Penetapan Gaji Pokok Presiden, Wakil Presiden, Perdana Menteri, Wakil-Perdana Menteri Dan Para Menteri Republik Indonesia

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 14 Tahun 1957 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1952 (Lembaran Negara Tahun 1952 No. 54) dan Penetapan Peraturan No. 4 Tahun 1950 (Lembaran-Negara Tahun 1950 No. 15) dan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1950 (Lembaran-Negara Tahun 1950 No. 69)

Mengubah :

  1. PP No. 4 Tahun 1950 tentang Peraturan Sementara Tentang Gaji, Biaya Penginapan Dan Lain-Lain Tunjangan Bagi Presiden. Perdana Menteri Dan Menteri-Menteri Republik Indonesia Serikat
  2. PP No. 27 Tahun 1950 tentang Penetapan Peraturan Sementara Tentang Gaji, Biaya Perjalanan, Biaya Penginapan Dan Lain-Lain Tunjangan Bagi Wakil Perdana Menteri
  3. PP No. 26 Tahun 1950 tentang Penetapan Peraturan Sementara Tentang Gaji, Biaya Perjalanan, Biaya Penginapan Dan Lain-Lain Tunjangan Bagi Wakil Presiden Republik Indonesia

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 1952
Pengeluaran Surat Perbendaharaan Untuk Tahun 1952

Administrasi dan Tata Usaha Negara

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 234 Tahun 1952
Pemberian Tunjangan Kepada Bekas Menteri

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 1952
Penetapan "Undang-Undang Darurat tentang Memperpanjang Waktu Masih Terbukanya Dinas Tahun-Anggaran 1950" Sebagai Undang-Undang

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Tentang

Database Peraturan ini merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK RI. Secara khusus dimaksudkan untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum secara mudah, cepat dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK RI maupun masyarakat.

Kontak

Sekretariat Website JDIH BPK RI
Ditama Binbangkum - BPK RI
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia - BPK RI
Dikembangkan sejak tahun 2017


Versi 20.9.23.22