Hasil Pencarian
Menemukan 92 peraturan (dalam 0,001 detik)

Filter Pencarian


  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1952
Pencabutan Peraturan Pemerintah Nr 17 Tahun 1952 Tentang Mobil Untuk Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri Dan Para Menteri Republik Indonesia Dan Peraturan Pemerintah Nr 18 Tahun 1952 Tentang Penetapan Berlakunya Peraturan Pemerintah Nr 17 Tahun 1952 Untuk Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. PP No. 18 Tahun 1952 tentang Penetapan Berlakunya Peraturan Pemerintah Nr 17 Tahun 1952, Mengenai Mobil Untuk Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
  2. PP No. 17 Tahun 1952 tentang Mobil Untuk Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri Dan Para Menteri Republik Indonesia

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 1952
Pencabutan Kembali Peraturan Pemerintah Nr 15 Tahun 1952 Mengenai Staf Keamanan

Pertahanan dan Keamanan

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. PP No. 15 Tahun 1952 tentang Staf Keamanan

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 1952
Mengubah Peraturan Pemerintah Nr 4 Tahun 1950, Mengenai "Peraturan Sementara Tentang Gaji, Biaya Perjalanan, Biaya Penginapan Dan Lain-Lain Tunjangan Bagi Presiden, Perdana Menteri Dan Menteri-Menteri Republik Indonesia Serikat

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. PP No. 4 Tahun 1950 tentang Peraturan Sementara Tentang Gaji, Biaya Penginapan Dan Lain-Lain Tunjangan Bagi Presiden. Perdana Menteri Dan Menteri-Menteri Republik Indonesia Serikat

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 1952
Pencabutan Peraturan Pemerintah Nr 70 Tahun 1951, Mengenai Peraturan Istimewa Bagi Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Keluar Jawa

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. PP No. 70 Tahun 1951 tentang Peraturan Istimewa Sementara Bagi Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Keluar Jawa

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 1952
Perubahan Peraturan Pemerintah Nr 11 Tahun 1952 Mengenai Hukuman Jabatan

Kepegawaian, Aparatur Negara Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. PP No. 11 Tahun 1952 tentang Hukuman Jabatan

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 1952
Pembubaran Daerah Sulawesi Tengah Dan Pembagian Wilayahnya Dalam Daerah-Daerah Swatantra

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. PP No. 1 Tahun 1953 tentang Mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1952 ("Peraturan Tentang Pembubaran Daerah Sulawesi Tengah dan Pembagian Wilayahnya dalam Daerah Swatantra", Lembaran-Negara Tahun 1952 Nomor 47)

Mencabut :

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 1952
Pembubaran Daerah Maluku Selatan Dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah Dan Daerah Maluku Tenggara

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. PP No. 3 Tahun 1953 tentang Mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 (Peraturan Tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara, Lembaran-Negara Tahun 1952 Nomor 49)

Mencabut :

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 1952
Kedudukan Pegawai Negeri Selama Menjalankan Sesuatu Kewajiban Negera Diluar Lingkungan Jabatan Yang Dipangkunya.

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 4 Tahun 1976 tentang Pegawai Negeri Yang Menjadi Pejabat Negara

Diubah dengan :

  1. PP No. 18 Tahun 1960 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1952 (Lembaran Negara Tahun 1952 No. 63) Tentang Kedudukan Pegawai Negeri Selama Menjalankan Sesuatu Kewajiban Negara di luar Lingkungan Jabatan yang dipangkunya
  2. PP No. 37 Tahun 1956 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1952 (Lembaran-Negara No. 63 Tahun 1952)

Mencabut :

  1. PP No. 15 Tahun 1950 tentang Biro Demobilisasi Nasional

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1952
Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Sosial Kepada Propinsi

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 5 Tahun 1958 tentang Penyerahan Tugas Bimbingan dan Perbaikan Sosial kepada Daerah Tingkat Kebimbingan Sosial. Daerah Tingkat ke-I.

Diubah dengan :

  1. PP No. 31 Tahun 1957 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 44, 45, 46, 65 Tahun 1951, No. 45, 51 Tahun 1952, No. 18 Tahun 1953 dan No. 12 Tahun 1954

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 1952
Pengeluaran Surat Perbendaharaan Untuk Tahun 1952

Administrasi dan Tata Usaha Negara

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 1952
Pemberhentian Dari Pekerjaan Untuk Sementara Waktu Dan Pemberhentian Dari Jabatan Negeri Sambil Menunggu Keputusan Lebih Lanjut Bagi Pegwai Negeri Sipil

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri

Diubah dengan :

  1. PP No. 26 Tahun 1953 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1952 (Lembaran-Negara Nomor 13 Tahun 1952), Mengenai Pemberhentian dari Pekerjaan Untuk Sementara Waktu dan Pemberhentian dari Jabatan Negeri Sambil Menunggu Keputusan Lebih Lanjut Bagi Pegawai Negeri Sipil

Mencabut :

  1. PP No. 14 Tahun 1950 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 32 Tahun 1949 Tentang Penghargaan Pemerintah Terhadap Pelajar Yang Telah Berbakti

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 201 Tahun 1952
Besarnya Sokongan Dari Teh Guna Membiayai Riset Dan Propaganda Teh

Kehutanan dan Perkebunan Perekonomian

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1952
Perubahan Rayon Kemahalan

Administrasi dan Tata Usaha Negara Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 1952
Perubahan Peraturan Pemerintah Nr 18 Tahun 1951

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. PP No. 18 Tahun 1951 tentang Peraturan Sementara tentang Rumah Dinas Bagi Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung dan Ketua Dewan Pengawas Keuangan

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 1952
Berlakunya Peraturan Pemerintah Nr 25 Tahun 1952 (Lembaran Negara Nr 34 Tahun 1952) Bagi Para Anggota Angkatan Perang Yang Digaji Menurut Peraturan Pemerintah Nr 50 Tahun 1951

Pertahanan dan Keamanan

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 1952
Pengubahan Peraturan Devisen 1940 (Staatsblad Nr 291)

Perbankan

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. PP No. 20 Tahun 1950 tentang Mengubah Peraturan Devisen (Staatsblad Indonesia 1940 N0. 291)

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 1952
Pelaksanaan Penyerahan Sebagaimana Urusan Pemerintah Pusat Mengenai Kesehatan Kepada Daerah-Daerah Swatantra Propinsi Di Jawa

Kesehatan Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 1952
Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat Mengenai Kesehatan Kepada Daerah-Daerah Swatantra Propinsi Di Sumatera

Kesehatan Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah

Diubah dengan :

  1. PP No. 31 Tahun 1957 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 44, 45, 46, 65 Tahun 1951, No. 45, 51 Tahun 1952, No. 18 Tahun 1953 dan No. 12 Tahun 1954

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 1952
Susunan Dan Tugas Dewan Serta Biro Rekonstruksi Nasional

Struktur Organisasi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 16 Tahun 1954 tentang Urusan Rekonstruksi Nasional

Mencabut :

  1. PP No. 20 Tahun 1951 tentang Mengubah Peraturan Pemerintah Nr 12 Tahun 1951, Mengenai Tugas Dewan Dan Biro Rekonstruksi Nasional
  2. PP No. 12 Tahun 1951 tentang Tugas Dewan Dan Biro Rekonstruksi Nasional

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 1952
Mengubah Keputusan Pemerintah 15 Juli 1940 Nr 1 (Staatsblad 1940 No. 379) Mengenai Peraturan Devisen.

Perbankan

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. PP No. 4 Tahun 1954 tentang Mengubah Keputusan Pemerintah Tanggal 15 Juli 1940 No.1 (Staatsblad 1940 No. 379) Mengenai Peraturan Devisen

Mengubah :

  1. tentang
    Mengubah Keputusan Pemerintah 15 Juli 1940 NR 1 (Staatsblad 1940 NO. 379) Mengenai Peraturan Devisen.

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1952
Pembelian Barang-Barang Untuk Perlengkapan Jawatan-Jawatan Dan Organisasi-Organisasi Pemerintah

Pengadaan Barang/Jasa

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 26 Tahun 1958 tentang Prosedur Pembelian Barang-Barang Pemerintah

Diubah dengan :

  1. PP No. 55 Tahun 1957 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1952 (Lembaran-Negara Tahun 1952 No. 11) Tentang Pembelian Barang-Barang Untuk Perlengkapan Jawatan-Jawatan dan Organisasi-Organisasi Pemerintah

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1952
Daftar Susunan Pangkat Dan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 15 Tahun 1979 tentang Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil

Mencabut :

  1. PP No. 17 Tahun 1950 tentang Mengubah Surat Putusan Tanggal 6 Januari 1949 No. 2 (Staadblad 1949 No. 2)

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 1952
Penghasilan Dan Usaha Pegawai Negeri Dalam Lapangan Partikelir

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Usaha Swasta

Diubah dengan :

  1. PP No. 8 Tahun 1956 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1952 Mengenai Penghasilan dan Usaha Pegawai Negeri dalam Lapangan Partikelir (Lembaran-Negara Tahun 1952 No. 17)

Mencabut :

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 1952
Pemberian Pengganti Kerugian Kepada Pegawai Negeri Sipil Untuk Barang-Barang Yang Tidak Dapat Dipakai Lagi, Rusak Atau Hilang Pada Waktu Melakukan Perjalanan-Dinas

Kepegawaian, Aparatur Negara Penyelesaian Kerugian Negara dan Daerah

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 23 Tahun 1964 tentang Pemberian Ganti Rugi Kepada Pegawai Negeri Untuk Barang-Barang yang Bukan Karena Kesalahannya dan/atau Kelalaiannya Sendiri Tidak Dapat Dipakai Lagi, Rusak atau Hilang Pada Waktu Melakukan Perjalanan Dinas

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 1952
Staf Keamanan

Pertahanan dan Keamanan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 28 Tahun 1952 tentang Pencabutan Kembali Peraturan Pemerintah Nr 15 Tahun 1952 Mengenai Staf Keamanan

Tentang

Database Peraturan ini merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK RI. Secara khusus dimaksudkan untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum secara mudah, cepat dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK RI maupun masyarakat.

Kontak

Sekretariat Website JDIH BPK RI
Ditama Binbangkum - BPK RI
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia - BPK RI
Dikembangkan sejak tahun 2017


Versi 20.9.23.22