Hasil Pencarian
Menemukan 191 peraturan (dalam 0,01 detik)

Filter Pencarian


  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1952
Perubahan Rayon Kemahalan

Administrasi dan Tata Usaha Negara Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 299 Tahun 1952
Pembentukan Perutusan Untuk Mewakili RI Dalam Konperensi Searan Dari ICAO Melbourne

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 1952
Hukuman Jabatan

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. PP No. 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
  2. PP No. 32 Tahun 1952 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nr 11 Tahun 1952 Mengenai Hukuman Jabatan
  3. PP No. 18 Tahun 1950 tentang Pencabutan "Het Werklieden Reglement Marine 1936" Dan Berlakunya Juga M.D.R. 1939 Untuk Para Pekerja Harian Dan Jam-Jaman Dari Penataran Angkatan Laut Dan Jawatan-Jawatan Angkatan Laut Lainnya
  4. Staatsblad 1935 No. 441

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 305 Tahun 1952
Pengiriman Suatu Perutusan Indonesia Untuk Menghadiri Konperensi Karet Internasional Di London

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

  Pemerintah Pusat

Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1952
Tambahan Pokok Bea atas Bea-Bea Masuk Selama Tahun 1952

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

  Pemerintah Pusat

Undang-undang Darurat Nomor 14 Tahun 1952
Perubahan dan Penambahan Peraturan Pemungutan Pajak Peralihan, Pajak Upah dan Pajak Kekayaan

Perpajakan

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. UUDrt No. 6 Tahun 1952 tentang Pungutan Tambahan Pokok Pajak Mengenai Pajak Kekayaan untuk Tahun 1952
  2. UU No. 21 Tahun 1957

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 286 Tahun 1952
Pemberhentian Hakim Perwira Pada Pengadilan Tentara Tinggi Di Indonesia

Kepegawaian, Aparatur Negara

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 201 Tahun 1952
Besarnya Sokongan Dari Teh Guna Membiayai Riset Dan Propaganda Teh

Kehutanan dan Perkebunan Perekonomian

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 1952
Mengubah Keputusan Pemerintah 15 Juli 1940 Nr 1 (Staatsblad 1940 No. 379) Mengenai Peraturan Devisen.

Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. PP No. 4 Tahun 1954 tentang Mengubah Keputusan Pemerintah Tanggal 15 Juli 1940 No.1 (Staatsblad 1940 No. 379) Mengenai Peraturan Devisen

  2. Mengubah Keputusan Pemerintah 15 Juli 1940 NR 1 (Staatsblad 1940 NO. 379) Mengenai Peraturan Devisen.

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 1952
Staf Keamanan

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 28 Tahun 1952 tentang Pencabutan Kembali Peraturan Pemerintah Nr 15 Tahun 1952 Mengenai Staf Keamanan

  Pemerintah Pusat
  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 1952
Perubahan Peraturan Pemerintah Nr 11 Tahun 1952 Mengenai Hukuman Jabatan

Kepegawaian, Aparatur Negara Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. PP No. 11 Tahun 1952 tentang Hukuman Jabatan

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 1952
Dewan Perancang Negara

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Perekonomian

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 15 Tahun 1956 tentang Dewan Ekonomi dan Perencanaan

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 297 Tahun 1952
Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Anggota Panitia Perubahan Sistim Pajak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 1952
Pengeluaran Surat Perbendaharaan Untuk Tahun 1952

Administrasi dan Tata Usaha Negara

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 1952
Peraturan Sementara Penetapan Gaji Pokok Presiden, Wakil Presiden, Perdana Menteri, Wakil-Perdana Menteri Dan Para Menteri Republik Indonesia

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. PP No. 14 Tahun 1957 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1952 (Lembaran Negara Tahun 1952 No. 54) dan Penetapan Peraturan No. 4 Tahun 1950 (Lembaran-Negara Tahun 1950 No. 15) dan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1950 (Lembaran-Negara Tahun 1950 No. 69)
  2. PP No. 4 Tahun 1950 tentang Peraturan Sementara Tentang Gaji, Biaya Penginapan Dan Lain-Lain Tunjangan Bagi Presiden. Perdana Menteri Dan Menteri-Menteri Republik Indonesia Serikat
  3. PP No. 27 Tahun 1950 tentang Penetapan Peraturan Sementara Tentang Gaji, Biaya Perjalanan, Biaya Penginapan Dan Lain-Lain Tunjangan Bagi Wakil Perdana Menteri
  4. PP No. 26 Tahun 1950 tentang Penetapan Peraturan Sementara Tentang Gaji, Biaya Perjalanan, Biaya Penginapan Dan Lain-Lain Tunjangan Bagi Wakil Presiden Republik Indonesia

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 1952
Penetapan Berlakunya Peraturan Pemerintah Nr 17 Tahun 1952, Mengenai Mobil Untuk Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 27 Tahun 1952 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nr 17 Tahun 1952 Tentang Mobil Untuk Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri Dan Para Menteri Republik Indonesia Dan Peraturan Pemerintah Nr 18 Tahun 1952 Tentang Penetapan Berlakunya Peraturan Pemerintah Nr 17 Tahun 1952 Untuk Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1952
Daftar Susunan Pangkat Dan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. PP No. 15 Tahun 1979 tentang Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil
  2. PP No. 17 Tahun 1950 tentang Mengubah Surat Putusan Tanggal 6 Januari 1949 No. 2 (Staadblad 1949 No. 2)
  3. Staatsblad 1933 No. 474

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 222 Tahun 1952
Pembentukan Perutusan Untuk Ikut Serta Dalam Rombongan Yang Akan Menjalankan Railway Operations Study Trip

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

  Pemerintah Pusat

Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1952
Kewajiban Penggilingan Padi dan Perdagangan Bahan Makanan

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Pangan, Pertanian dan Peternakan

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 1952
Perubahan Peraturan Pemerintah 3 Juli 1916 No. 2 (Staatsblad No. 475)

Perpajakan

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. PP No. 18 Tahun 1968 tentang Penertiban Pemasukan Barang-Barang/Alat-Alat Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
  2. Bahagian a dari Peraturan Pemerintah 3 Juli 1916 No. 2 (Staatsblad No. 475) yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 23 Oktober 1940 No. 13 (Staatsblad No. 505)

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 284 Tahun 1952
Pengangkatan Prof. Dr. Poerbo Tjaroko Sebagai Pegawai Negeri Tetap

Kepegawaian, Aparatur Negara

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1952
Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Sosial Kepada Propinsi

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial, dan Penanggulangan Bencana

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. PP No. 5 Tahun 1958 tentang Penyerahan Tugas Bimbingan dan Perbaikan Sosial kepada Daerah Tingkat Kebimbingan Sosial. Daerah Tingkat ke-I.
  2. PP No. 31 Tahun 1957 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 44, 45, 46, 65 Tahun 1951, No. 45, 51 Tahun 1952, No. 18 Tahun 1953 dan No. 12 Tahun 1954

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 1952
Persetujuan Perjanjian Persahabatan antara Negara Republik Indonesia dan Negara Pakistan

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional