Hasil Pencarian
Menemukan 239 peraturan (dalam 0,009 detik)

Filter Pencarian


  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 52 Tahun 1951
Pemberhentian Agus Tajib Sebagai Wakil Anggota Kantor Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dan Mengangkat Soeprapto Sebagai Ganti

Pemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 129 Tahun 1951
Mutasi Drs. A. Oudt Sebagai Penasehat Umum Pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Kepegawaian, Aparatur Negara Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 58 Tahun 1951
Pengangkatan Dr. Mudjani Sebagai Gubernur Kalimantan

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 12 Tahun 1951
Pengangkatan Drs. Hermen Kartowisastro Pada Komisariat Agung Republik Indonesia Di Den Haag Sebagai Penasehat Keuangan Dan Ekonomi

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 37 Tahun 1951
Penetapan Gaji Mr. Saubari dan Mr. Sutikno Slamet

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 193 Tahun 1951
Kenaikan Pangkat Anggota Tentara

Kepegawaian, Aparatur Negara

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 53 Tahun 1951
Pembebasan Mr. Sartono Sebagai Pembentuk Kabinet dan Mengangkat Sidik Djojosukarto, Dr. Sutiman Wirosandjojo Sebagai Pengganti

Kepegawaian, Aparatur Negara Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 197 Tahun 1951
Pemberhentian Dan Pengangkatan Hakim Perwira Pada Pengadilan Tentara Di Surakarta

Hukum Acara dan Peradilan Kepegawaian, Aparatur Negara

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 119 Tahun 1951
Pembebasan Uang Ganti R.W.A van der Mull Pada Kantor Pos-Pembantu di Tjimahi

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Penyelesaian Kerugian Negara dan Daerah

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 62 Tahun 1951
Pengangkatan Dr. Mohammad Isa Sebagai Gubernur Sumatera Selatan

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 1951
Opcenten atas Bea Keluar atas Karet Rakyat

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Kebijakan Pemerintah

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. PP No. 43 Tahun 1952 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nr 58 Tahun 1951 (Lembaran Negara Nr 85 Tahun 1951) Mengenai Opseten Atas Bea Keluar Atas Karet Rakyat

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 54 Tahun 1951
Penunjukan Delegasi Republik Indonesia ke Konperensi Executive Noard Unicef di New York

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Ketatanegaraan, Kenegaraan

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 1951
Perubahan Rayon Kemahalan

Kebijakan Pemerintah

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. PP No. 26 Tahun 1952 tentang Pengubahan Jumlah Persentase Tunjangan Kemahalan Daerah

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 63 Tahun 1951
Pengangkatan Dr. Mohammad Isa Sebagai Gubernur Kepala Daerah Propinsi Otonom Sumatera Selatan

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 44 Tahun 1951
Pengangkatan Mr. Sartono Menjadi Pembentuk Kabinet

Ketatanegaraan, Kenegaraan

  Pemerintah Pusat
  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 1951
Mengubah Peraturan Lalu-Lintas Jalan (Wegverkeers- Verordening, Staatsblad 1936 NO. 451).

Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. PP No. 44 Tahun 1954 tentang Pengubahan Peraturan Lalu Lintas Jalan

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 65 Tahun 1951
Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Daripada Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Pendidikan; Pengajaran Dan Kebudayaan Kepada Propinsi

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pendidikan

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. PP No. 31 Tahun 1957 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 44, 45, 46, 65 Tahun 1951, No. 45, 51 Tahun 1952, No. 18 Tahun 1953 dan No. 12 Tahun 1954

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 1951
Penggantian Pajak Bumi dengan Pajak Peralihan 1944

Perpajakan

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. UU No. 1 Tahun 1949 tentang Penggantian Pajak Bumi dengan Pajak Pendapatan

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 48 Tahun 1951
Delegasi Republik Indonesia Sebagai Peninjau Permusyawaratan Monetair Antar Negara Belanda dan Inggris di London

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

  Pemerintah Pusat
  Pemerintah Pusat

Undang-undang Darurat Nomor 15 Tahun 1951
Penilaian dari Bagian-Bagian Pendapatan dan Kekayaan, Baik yang Diperoleh Maupun yang Berada dalam Uang Asing, Untuk Pemungutan Pajak Peralihan, Pajak Upah, Pajak Perseroan dan Pajak Kekayaan dan Tentang Perubahan Pajak Peralihan 1944

Perpajakan

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. UUDrt No. 5 Tahun 1951 tentang Tambahan Undang-Undang Darurat Nr. 37 Tahun 1950, Mengenai Perubahan Ordonansi Pajak Peralihan 1944, Ordonansi Pajak Upah dan Ordonansi Pajak Kekayaan 1932

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 2 Tahun 1951
Pembubaran Delegasi Indonesia Dalam Perundingan Masalah Irian Barat Dengan Pemerintah Kerajaan Belanda

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN