Hasil Pencarian - ditemukan 122 peraturan

Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 1951
Nasionalisasi De Javasche Bank N.V.

Perbankan Perekonomian

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 1951
Penyerahan Urusan Penilikan Pilem Kepada Kementrian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan

Pariwisata dan Kebudayaan

Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 1951
Menetapkan "Undang-Undang Darurat Tentang Penetapan Kejahatan-Kejahatan dan Pelanggaran-Pelanggaran yang Dilakukan dalam Masa Pekerjaan oleh Para Pejabat yang Menurut Pasal 148 Konstitusi Republik Indonesia Serikat dalam Tingkat Pertama dan Tertinggi Diadili oleh Mahkamah Agung" Sebagai Undang-Undang

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 1951
Penghapusan "Centrale Verkooporganistie Van Ondernemingslandbouwproducten (C.V.O.)"

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 1951
Pembebasan Cukai Guna Pegawai-Pegawai Diplomatik atau Konsuler dari Negeri-Negeri Asing yang Menjalankan Tugasnya Dinegeri Ini

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 1951
Penetapan "Undang-Undang Darurat Nr 32 Tahun 1950 tentang Penggabungan Pulau Weh ke dalam Daerah Pabean Indonesia" Sebagai Undang-Undang

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia

Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 1951
Perubahan UU No. 15 Tahun 1950 RI untuk Penggabungan Daerah-Daerah Kabupaten Kulon-Progo dan Adikarto dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Menjadi Satu Kabupaten yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah-Tangganya Sendiri dengan Nama Kabupaten Kulon-Progo

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 1951
Menetapkan "Undang-Undang Darurat tentang Pengeluaran Uang Kertas atas Tanggungan Republik Indonesia Serikat" Sebagai Undang-Undang

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Perekonomian

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. PERPU No. 5 Tahun 1960 tentang Penghentian Berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1951 (Lembaran Negara 1951 Nomor 100)
   

Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 1951
Penetapan Undang-Undang Darurat Nr 22 Tahun 1950 tentang Penurunan Cukai Tembakau Sebagai Undang-Undang

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 1951
Penetapan Undang-Undang Darurat tentang Perubahan Ordonansi Pajak Peralihan 1944, Ordonansi Pajak Upah dan Ordonansi Pajak Kekayaan 1932 (Undang-Undang Darurat Nr 37 Tahun 1950 Seperti Ditambah dengan Undang-Undang Darurat Nr 5 Tahun 1951) Sebagai Undang-Undang

Perpajakan

Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 1951
Penggantian Pajak Bumi dengan Pajak Peralihan 1944

Perpajakan

Status Peraturan :

Mencabut :

1. UU No. 1 Tahun 1949 tentang Penggantian Pajak Bumi dengan Pajak Pendapatan
   

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 1951
Menetapkan "Undang-Undang Darurat tentang Menaikkan Jumlah Maksimum Porto Dan Bea" Sebagai Undang-Undang

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan

Status Peraturan :

Diubah dengan :

1. UU No. 76 Tahun 1954 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1953 Tentang Menaikkan Jumlah Maksimum Porto dan Bea" (Lembaran-Negara No. 22 Tahun 1953) Sebagai Undang-Undang
   
2. UUDrt No. 5 Tahun 1953 tentang Menaikkan Jumlah Maksimum Porto dan Bea
   

Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 1951
Penghapusan Badan Hukum "Algemeene Volkscredietbank"

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Perbankan

Status Peraturan :

Diubah dengan :

1. PERPU No. 14 Tahun 1960 tentang Perubahan Undang-Undang No. 12 Tahun 1951 Tentang Penghapusan Badan hukum Algemene Volkscredietbank
   

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 1951
Pengesahan Perjanjian Pinjaman Pertama Republik Indonesia dengan Export-Import Bank of Washington

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 1951
Mengatur Tenaga Dokter Partikulir dalam Keadaan Genting

Kesehatan Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. UU No. 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan
   

Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 1951
Pembagian Tenaga Dokter, Dokter Gigi dan Bidan Secara Rasionil

Kesehatan Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. UU No. 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan
   

Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1951
Penangguhan Pemberian Surat Idzin kepada Dokter dan Dokter Gigi

Kesehatan Perizinan, Pelayanan Publik Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. UU No. 8 Tahun 1961 tentang Wajib Kerja Sarjana
   

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1951
Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Lalu-Lintas Jalan (Wegverkeersordonnantie, Staatsblad 1933 No. 86)

Lalu Lintas, Jalan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. UU No. 3 Tahun 1965 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Raya
   

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 1951
Gaji dan Tunjangan Kepada Ketua, Tunjangan-Tunjangan, Biaya Perjalanan dan Penginapan Kepada Anggauta-Anggauta Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. UU No. 10 Tahun 1953 tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggauta Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
   

Mencabut :

1. UU No. 4 Tahun 1950 tentang Penggantian Kerugian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat
   

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1951
Menetapkan Undang-Undang Darurat Nr. 26 Tahun 1950 (Lembaran-Negara Nr. 48 Tahun 1950), Mengenai Pengesahan dan Pengakuan Hutang terhadap Kerajaan Belanda Sebagai Undang-Undang

Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah