Hasil Pencarian - ditemukan 122 peraturan

Filter Pencarian


  Pemerintah Pusat
Diakses 509 kali

Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 1951
Nasionalisasi De Javasche Bank N.V.

Perbankan Perekonomian

  Pemerintah Pusat
Diakses 93 kali
  Pemerintah Pusat
Diakses 85 kali

Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 1951
Penghapusan "Centrale Verkooporganistie Van Ondernemingslandbouwproducten (C.V.O.)"

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

  Pemerintah Pusat
Diakses 92 kali
  Pemerintah Pusat
Diakses 94 kali
  Pemerintah Pusat
Diakses 98 kali

Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 1951
Menetapkan "Undang-Undang Darurat tentang Pengeluaran Uang Kertas atas Tanggungan Republik Indonesia Serikat" Sebagai Undang-Undang

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Perekonomian

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PERPU No. 5 Tahun 1960 tentang Penghentian Berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1951 (Lembaran Negara 1951 Nomor 100)

  Pemerintah Pusat
Diakses 87 kali
  Pemerintah Pusat
Diakses 159 kali

Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 1951
Penggantian Pajak Bumi dengan Pajak Peralihan 1944

Perpajakan

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. UU No. 1 Tahun 1949 tentang Penggantian Pajak Bumi dengan Pajak Pendapatan

  Pemerintah Pusat
Diakses 119 kali

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 1951
Menetapkan "Undang-Undang Darurat tentang Menaikkan Jumlah Maksimum Porto Dan Bea" Sebagai Undang-Undang

Bea Cukai, Ekspor-Impor Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. UU No. 76 Tahun 1954 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1953 Tentang Menaikkan Jumlah Maksimum Porto dan Bea" (Lembaran-Negara No. 22 Tahun 1953) Sebagai Undang-Undang
  2. UUDrt No. 5 Tahun 1953 tentang Menaikkan Jumlah Maksimum Porto dan Bea

  Pemerintah Pusat
Diakses 211 kali

Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 1951
Penghapusan Badan Hukum "Algemeene Volkscredietbank"

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Perbankan

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. PERPU No. 14 Tahun 1960 tentang Perubahan Undang-Undang No. 12 Tahun 1951 Tentang Penghapusan Badan hukum Algemene Volkscredietbank

  Pemerintah Pusat
Diakses 94 kali

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 1951
Pengesahan Perjanjian Pinjaman Pertama Republik Indonesia dengan Export-Import Bank of Washington

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

  Pemerintah Pusat
Diakses 109 kali

Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 1951
Mengatur Tenaga Dokter Partikulir dalam Keadaan Genting

Kesehatan Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan

  Pemerintah Pusat
Diakses 117 kali

Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 1951
Pembagian Tenaga Dokter, Dokter Gigi dan Bidan Secara Rasionil

Kesehatan Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan

  Pemerintah Pusat
Diakses 153 kali

Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1951
Penangguhan Pemberian Surat Idzin kepada Dokter dan Dokter Gigi

Kesehatan Perizinan, Pelayanan Publik Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 8 Tahun 1961 tentang Wajib Kerja Sarjana

  Pemerintah Pusat
Diakses 199 kali

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1951
Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Lalu-Lintas Jalan (Wegverkeersordonnantie, Staatsblad 1933 No. 86)

Lalu Lintas, Jalan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 3 Tahun 1965 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Raya

  Pemerintah Pusat
Diakses 212 kali

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 1951
Gaji dan Tunjangan Kepada Ketua, Tunjangan-Tunjangan, Biaya Perjalanan dan Penginapan Kepada Anggauta-Anggauta Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 10 Tahun 1953 tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggauta Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Mencabut :

  1. UU No. 4 Tahun 1950 tentang Penggantian Kerugian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat