PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 1951

Menemukan 239 peraturan dalam 0,003 detik

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 1951
Tarip Uang Tera

Kebijakan Pemerintah

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PP No. 5 Tahun 1962 tentang Tarip Uang Tera
Diubah dengan :
  1. PP No. 36 Tahun 1958 tentang Melengkapi Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1951 Tentang Tarip Uang Tera
Undang-undang Darurat No. 24 Tahun 1951
Perubahan Beberapa Pos Tarip Bea Masuk

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Status Peraturan
Ditetapkan dengan :
  1. UU No. 9 Tahun 1954 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 24 Tahun 1951 tentang Pengubahan Beberapa Pos Tarip Bea Masuk (Lembaran-Negara No. 104 Tahun 1951) Sebagai Undang-Undang
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 262 Tahun 1951
Pemberian Tunjangan Kepada Bekas Menteri Dr. Abu Hanifah

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 209 Tahun 1951
Pengangkatan Kepanitiaan Negara Untuk Merencanakan Persetujuan/Perjanjian Internasional Biasa Antar Indonesia Dan Belanda Pengganti Konperensi Meja Bundar

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 259 Tahun 1951
Pemberian Tunjangan Kepada Bekas Menteri Prof. Ir. H. Johannes

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 46 Tahun 1951
Tugas Belajar Mengenai Ilmu Pertanian Pegawai Kementerian Pertanian dan Dewan Kehewanan ke Amerika Serikat

Pendidikan Pangan, Pertanian dan Peternakan Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 213 Tahun 1951
Penugasan Pejabat-Pejabat Pemerintah Untuk Memenuhi Undangan International Labour Office Di Geneva

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Undang-undang Darurat No. 3 Tahun 1951
Menaikkan Jumlah Maksimum Porto dan Bea

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 205 Tahun 1951
Penetapan Jabatan Gubernur Golongan Ruang IV/F Diperbantukan Dalam Kementerian Dalam Negeri Menjadi Golongan/Ruang IV/G

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan