Hasil Pencarian
Menemukan 239 peraturan (dalam 0,009 detik)

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 52 Tahun 1951
Pemberhentian Agus Tajib Sebagai Wakil Anggota Kantor Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dan Mengangkat Soeprapto Sebagai Ganti

Pemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 129 Tahun 1951
Mutasi Drs. A. Oudt Sebagai Penasehat Umum Pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Kepegawaian, Aparatur Negara Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 58 Tahun 1951
Pengangkatan Dr. Mudjani Sebagai Gubernur Kalimantan

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 12 Tahun 1951
Pengangkatan Drs. Hermen Kartowisastro Pada Komisariat Agung Republik Indonesia Di Den Haag Sebagai Penasehat Keuangan Dan Ekonomi

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 37 Tahun 1951
Penetapan Gaji Mr. Saubari dan Mr. Sutikno Slamet

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 193 Tahun 1951
Kenaikan Pangkat Anggota Tentara

Kepegawaian, Aparatur Negara

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 53 Tahun 1951
Pembebasan Mr. Sartono Sebagai Pembentuk Kabinet dan Mengangkat Sidik Djojosukarto, Dr. Sutiman Wirosandjojo Sebagai Pengganti

Kepegawaian, Aparatur Negara Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 197 Tahun 1951
Pemberhentian Dan Pengangkatan Hakim Perwira Pada Pengadilan Tentara Di Surakarta

Hukum Acara dan Peradilan Kepegawaian, Aparatur Negara

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 1951
Pernyataan Berlakunya "Peraturan Kecelakaan Tahun 1947" (Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1948), dari Republik Indonesia, sebagaimana Telah Diubah Dalam Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1948, Untuk Seluruh Indonesia.

Ketenagakerjaan

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 119 Tahun 1951
Pembebasan Uang Ganti R.W.A van der Mull Pada Kantor Pos-Pembantu di Tjimahi

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Penyelesaian Kerugian Negara dan Daerah

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 62 Tahun 1951
Pengangkatan Dr. Mohammad Isa Sebagai Gubernur Sumatera Selatan

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 1951
Opcenten atas Bea Keluar atas Karet Rakyat

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Kebijakan Pemerintah

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 54 Tahun 1951
Penunjukan Delegasi Republik Indonesia ke Konperensi Executive Noard Unicef di New York

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Ketatanegaraan, Kenegaraan

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 1951
Perubahan Rayon Kemahalan

Kebijakan Pemerintah

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 63 Tahun 1951
Pengangkatan Dr. Mohammad Isa Sebagai Gubernur Kepala Daerah Propinsi Otonom Sumatera Selatan

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 44 Tahun 1951
Pengangkatan Mr. Sartono Menjadi Pembentuk Kabinet

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 1951
Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Pertanian Kepada Propinsi Jawa Timur

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 1951
Perubahan UU No. 15 Tahun 1950 RI untuk Penggabungan Daerah-Daerah Kabupaten Kulon-Progo dan Adikarto dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Menjadi Satu Kabupaten yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah-Tangganya Sendiri dengan Nama Kabupaten Kulon-Progo

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 1951
Mengubah Peraturan Lalu-Lintas Jalan (Wegverkeers- Verordening, Staatsblad 1936 NO. 451).

Transportasi Darat/Laut/Udara

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 65 Tahun 1951
Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Daripada Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Pendidikan; Pengajaran Dan Kebudayaan Kepada Propinsi

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pendidikan

Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 1951
Penggantian Pajak Bumi dengan Pajak Peralihan 1944

Perpajakan

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 48 Tahun 1951
Delegasi Republik Indonesia Sebagai Peninjau Permusyawaratan Monetair Antar Negara Belanda dan Inggris di London

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 1951
Peraturan Sementara Mengenai Pemberian Pensiun Kepada Pegawai Negeri Dan Janda Serta Anak Piatunya

Kepegawaian, Aparatur Negara

Undang-undang Darurat Nomor 15 Tahun 1951
Penilaian dari Bagian-Bagian Pendapatan dan Kekayaan, Baik yang Diperoleh Maupun yang Berada dalam Uang Asing, Untuk Pemungutan Pajak Peralihan, Pajak Upah, Pajak Perseroan dan Pajak Kekayaan dan Tentang Perubahan Pajak Peralihan 1944

Perpajakan

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 2 Tahun 1951
Pembubaran Delegasi Indonesia Dalam Perundingan Masalah Irian Barat Dengan Pemerintah Kerajaan Belanda

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN