Hasil Pencarian
Menemukan 251 peraturan (dalam 0,001 detik)

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1950
Susunan, Kekuasaan, dan Jalan-Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia

Administrasi dan Tata Usaha Negara Hukum Acara dan Peradilan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. UU No. 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung
   

Diubah dengan :

1. UU No. 56 Tahun 1958 tentang Pengubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1950 Tentang Susunan, Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia (Lembaran-Negara Tahun 1950 No.30)
   

Mencabut :

1. PP No. 1 Tahun 1945 tentang Tentang Dan Mulai Berlakunja Undang-Undang Dan Peraturan Pemerintah
   

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 1950
Penerbitan Lembaran Negara dan Berita Negara RIS dan tentang Mengeluarkan, Mengumumkan dan Mulai Berlakunya Undang-Undang Federal dan Pengumuman Pemerintah

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
   

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 139 Tahun 1950
Penghapusan Daerah Kalimantan Tenggara Sebagai Daerah Bagian Republik Indonesia Serikat Dan Menggabungkan Daerah Kalimantan Tenggara Tersebut Pada Republik Indonesia

Teritorial Indonesia

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 140 Tahun 1950
Penggabungan Daerah Kota Waringin Pada Republik Indonesia

Teritorial Indonesia

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 141 Tahun 1950
Penghapusan Daerah Bangka Sebagai Daerah Bagian Republik Indonesia Serikat Dan Menggabungkan Daerah Bangka Tersebut Pada Republik Indonesia

Teritorial Indonesia

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 143 Tahun 1950
Penghapusan Daerah Riau Sebagai Daerah Bagian Republik Indonesia Serikat Dan Menggabungkan Daerah Riau Tersebut Pada Republik Indonesia

Teritorial Indonesia

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 144 Tahun 1950
Pemberhentian Sultan Hamid II Sebagai Menteri Negara Republik Indonesia Serikat

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 145 Tahun 1950
Pembentukan Panitia Irian

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 146 Tahun 1950
Pemberhentian P.J. Gerke Dari Jabatannya Sebagai Komisaris Pemerintah Pada Javasche Bank

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 147 Tahun 1950
Pengangkatan Mr. Iman Soedjahri Sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Republik Indonesia

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 148 Tahun 1950
Pengangkatan Roeslan Abdulgani Sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Penerangan Republik Indonesia Serikat

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 149 Tahun 1950
Pengangkatan Mr. Abdoel Wahab Soerjoadiningrat Sebagai Sekretaris Dewan Menteri Republik Indonesia Serikat

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 150 Tahun 1950
Pengiriman Utusan Diplomatik Ke Moskow

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 151 Tahun 1950
Pengangkatan Ir. M. Soetopo Sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Tenaga Dan Pekerjaan Umum Republik Indonesia Serikat

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 152 Tahun 1950
Peraturan Tentang Jam Waktu

Kebijakan Pemerintah

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 153 Tahun 1950
Pemberian Kuasa Untuk Menjual Sero Bataviasche Model Boerdertj

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 154 Tahun 1950
Pengangkatan Mayor Jenderal R. H. Abdoel Kadir Sebagai Duta Besar Luar Biasa Dan Berkuasa Penuh Pada Pemerintah Kerajaan Iran

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 155 Tahun 1950
Pembebasan Dr. Mohammad Isa Sebagai Komisaris Pemerintah Republik Indonesia Serikat Untuk Negara Sumatera Selatan

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 156 Tahun 1950
Pembebasan Hukuman Untuk Seluruhnya Atau Untuk Sebagian Pada Tiap Tanggal 17 Agustus

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. KEPPRES No. 5 Tahun 1987 tentang Pengurangan Masa Menjalani Pidana (Remisi)
   

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 157 Tahun 1950
Menetapkan Tanggal 1 Mei Sebagai Hari Raya Buruh Yang Berlaku Untuk Seluruh Indonesia

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 158 Tahun 1950
Besarnya Sokongan Dari Karet Guna Membiayai Propaganda Dan Republik Indonesia Serikat Et Karet

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 159 Tahun 1950
Menetapkan Pada Tanggal 30 April Semua Kapal-Kapal Angkatan Laut Republik Indonesia Serikat Diharuskan Mengadakan Upacara Penghormatan Hari Ulang Tahun Ratu Juliana

Ketatanegaraan, Kenegaraan Kebijakan Pemerintah

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 160 Tahun 1950
Pernyataan Keadaan Darurat Perang Bagi Karesiden Sulawesi Selatan Mulai Tanggal 26 April 1950

Pertahanan dan Keamanan

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 161 Tahun 1950
Pengangkatan Mr. Sumitro Reksodiputro Sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Pengarahan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Serikat

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 167 Tahun 1950
Penetapan Kedudukan Dan Gaji Sementara Mr. Marya Ulfah Santoso Selaku Sekretaris Perdana Menteri Republik Indonesia

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya