Hasil Pencarian - ditemukan 250 peraturan

Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 1950
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan :

Diubah dengan :

1. UU No. 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa
   

Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 1950
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan :

Diubah dengan :

1. UU No. 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa
   

Mencabut :

1. UU No. 17 Tahun 1947 tentang Pembentukan Haminte-Kota Yogyakarta
   
2. UU No. 16 Tahun 1947 tentang Pembentukan Haminte-Kota Surakarta
   

Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 1950
Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan :

Diubah dengan :

1. UU No. 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang No.14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat
   

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 1950
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan :

Diubah dengan :

1. UU No. 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah
   

Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 1950
Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur

Status Peraturan :

Diubah sebagian dengan :

1. PP No. 12 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kota Administratif Batu
   

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 1950
Pembentukan Propinsi Djawa Barat

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 1950
Pembentukan Propinsi Djawa Tengah

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 1950
Penetapan Tarip Padjak Pendapatan untuk Tahun 1950

Perpajakan

Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1950
Pinjaman Republik Indonesia pada Bank Import Bank of Washington

Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1950
Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. UU No. 19 Tahun 1956 tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
   

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 1950
Menetapkan "Undang-Undang Darurat Tentang Hukum Acara Pidana Pada Pengadilan Tentara" (Undang-Undang Darurat Nr. 17, Tahun 1950), Sebagai Undang-Undang Federal

Hukum Acara dan Peradilan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
   

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1950
Menetapkan “Undang-Undang Darurat tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan” (Undang-Undang Darurat Nr 16. Tahun 1950), Sebagai Undang-Undang Federal

Hukum Acara dan Peradilan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
   

Mencabut :

1. UU No. 41 Tahun 1947 tentang Menyesuaikan Peraturan-Peraturan tentang Kepenjaraan Tentara (Staasblad 1934, No. 169 dan 170) Dengan Keadaan Sekarang
   
2. UU No. 40 Tahun 1947 tentang Menyesuaikan Peraturan-Peraturan Hukum Disiplin Tentara (Staatsblad 1934, No.168) Dengan Keadaan Sekarang
   
3. UU No. 39 Tahun 1947 tentang Menyesuaikan Hukum Pidana Pidana Tentara (Staatsblad 1934, No.167) Dengan Keadaan Sekarang
   
4. UU No. 36 Tahun 1947 tentang Mempercepat Peradilan Pada Pengadilan Tentara
   
5. UU No. 8 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Acara Pidana Guna Pengadilan Tentara
   
6. UU No. 7 Tahun 1946 tentang Pengadilan Tentara
   

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1950
Penggantian Kerugian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. UU No. 6 Tahun 1951 tentang Gaji dan Tunjangan Kepada Ketua, Tunjangan-Tunjangan, Biaya Perjalanan dan Penginapan Kepada Anggauta-Anggauta Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
   

Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 1950
Permohonan Grasi

Hukum Acara dan Peradilan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi
   

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 1950
Penerbitan Lembaran Negara dan Berita Negara RIS dan tentang Mengeluarkan, Mengumumkan dan Mulai Berlakunya Undang-Undang Federal dan Pengumuman Pemerintah

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
   

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1950
Susunan, Kekuasaan, dan Jalan-Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia

Administrasi dan Tata Usaha Negara Hukum Acara dan Peradilan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. UU No. 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung
   

Diubah dengan :

1. UU No. 56 Tahun 1958 tentang Pengubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1950 Tentang Susunan, Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia (Lembaran-Negara Tahun 1950 No.30)
   

Mencabut :

1. PP No. 1 Tahun 1945 tentang Tentang Dan Mulai Berlakunja Undang-Undang Dan Peraturan Pemerintah
   

Undang-undang Darurat Nomor 43 Tahun 1950
Perubahan Pasal 45 "Zegelverordening 1921"

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Undang-undang Darurat Nomor 42 Tahun 1950
Bea-bea Imigrasi 1950

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Undang-undang Darurat Nomor 41 Tahun 1950
Menaikan Bea yang Dikenakan untuk Memperoleh Dokumen-Dokumen Imigrasi

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Kewarganegaraan dan Imigrasi

Undang-undang Darurat Nomor 40 Tahun 1950
Surat Perjalanan Republik Indonesia

Kewarganegaraan dan Imigrasi