Hasil Pencarian
Menemukan 289 peraturan (dalam 0,013 detik)

Filter Pencarian


  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 31 Tahun 1950
Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1950 Dan Pengangkatan Tirtawinata Menjadi Jaksa Agung Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia Serikat

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. Keppres No. 19 Tahun 1950

  Pemerintah Pusat

Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1950
Peraturan Pensiun dan Onderstand Kepada para Anggota Tentara Angkatan Darat

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. UUDrt No. 6 Tahun 1954 tentang Mengubah Undang-Undang Darurat No. 19 Tahun 1950 (Lembaran Negara Tahun 1950 No. 28), tentang Peraturan Pemberian Pensiun dan Onderstand kepada Para Anggota Tentara Angkatan Darat
  2. UUDrt No. 28 Tahun 1950 tentang Perubahan Peraturan Pemberian Pensiun dan Onderstand kepada para Anggota Tentara Angkatan Darat

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 209 Tahun 1950
Penghapusan Ayat A Dalam Diktum Kedua Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Serikat

Administrasi dan Tata Usaha Negara

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 28 Tahun 1950
Pengangkatan R. TG. Djoemhana Sebagai Pembantu Komisaris Agung Di Sgravenhage

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 1950
Pemilihan Anggauta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Partai Politik dan Pemilu

  Pemerintah Pusat

Undang-undang Darurat Nomor 18 Tahun 1950
Penghapusan Pengadilan-Pengadilan Landgerecht dan Appelraad dan Pembentukan Pengadilan-Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi

Hukum Acara dan Peradilan

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 93 Tahun 1950
Tindakan Sementara Untuk Pemerintahan Haminte Kota Jakarta Sampai Dapat Terbentuk Suatu Dewan Perwakilan Dengan Jalan Pemilihan

Partai Politik dan Pemilu

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 71 Tahun 1950
Pemberhentian Prof.Dr. M. Radsmadari Jabatannya Sebagai Presiden Universiteit Indonesia

Kepegawaian, Aparatur Negara

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1950
Perubahan dan Tambahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1950

Kepegawaian, Aparatur Negara Pertahanan dan Keamanan, Militer

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. PP No. 57 Tahun 1951 tentang Pemberian Tunjangan-Kemahalan Dan Tunjangan-Keluarga Kepada Penerima Pensiun Atau Tunjangan
  2. PP No. 9 Tahun 1950 tentang Pemberian Pangkat Militer Tituler Kepada Hakim Yang Bukan Perwira. Jaksa Serta Panitera Pada Pengadilan/Kejaksaan Dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 1950
Peraturan Sementara Tentang Gaji, Biaya Penginapan Dan Lain-Lain Tunjangan Bagi Presiden. Perdana Menteri Dan Menteri-Menteri Republik Indonesia Serikat

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. UU No. 12 Tahun 1959 tentang Kedudukan Keuangan Perdana Menteri, Wakil-Wakil Perdana Menteri, Menteri dan Menteri Muda Republik Indonesia
  2. UU No. 11 Tahun 1959 tentang Kedudukan Keuangan Presiden, Wakil Presiden dan Pejabat Yang Menjalankan Pekerjaan Jabatan Presiden Republik Indonesia
  3. PP No. 14 Tahun 1957 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1952 (Lembaran Negara Tahun 1952 No. 54) dan Penetapan Peraturan No. 4 Tahun 1950 (Lembaran-Negara Tahun 1950 No. 15) dan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1950 (Lembaran-Negara Tahun 1950 No. 69)
  4. PP No. 36 Tahun 1953 tentang Mengubah Lagi Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1950 (Lembaran-Negara Nomor 15 Tahun 1950)
  5. PP No. 37 Tahun 1952 tentang Peraturan Sementara Penetapan Gaji Pokok Presiden, Wakil Presiden, Perdana Menteri, Wakil-Perdana Menteri Dan Para Menteri Republik Indonesia
  6. PP No. 29 Tahun 1952 tentang Mengubah Peraturan Pemerintah Nr 4 Tahun 1950, Mengenai "Peraturan Sementara Tentang Gaji, Biaya Perjalanan, Biaya Penginapan Dan Lain-Lain Tunjangan Bagi Presiden, Perdana Menteri Dan Menteri-Menteri Republik Indonesia Serikat

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 132 Tahun 1950
Pengangkatan Mayor Jenderal R. H. Abdul Kadi Sebagai Duta Besar Luar Biasa Dan Berkuasa Penuh Pada Pemerintah Kerajaan Afghanistan

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 1950
Pemindahan Kekuasaan Residen Kepada Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Atau Gubernur

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

  Pemerintah Pusat

Undang-undang Darurat Nomor 43 Tahun 1950
Perubahan Pasal 45 "Zegelverordening 1921"

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 16 Tahun 1950
Pembubaran Delegasi Republik Indonesia Serikat, Deputasi Indonesia Dan Deputasi Indonesia Serikat

Ketatanegaraan, Kenegaraan

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 128 Tahun 1950
Pengangkatan Panitia Yang Bertugas Mengikhtiarkan Aturan Untuk Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat

Partai Politik dan Pemilu Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

  Pemerintah Pusat

Undang-undang Darurat Nomor 26 Tahun 1950
Pengesahan dan Pengakuan Hutang terhadap Kerajaan Belanda

Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 1950
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. UU No. 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa
  2. UU No. 17 Tahun 1947 tentang Pembentukan Haminte-Kota Yogyakarta
  3. UU No. 16 Tahun 1947 tentang Pembentukan Haminte-Kota Surakarta

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 30 Tahun 1950
Penetapan Drs. Mohammad Hatta Untuk Melakukan Pekerjaan Presiden Selama Presiden Melakukan Perjalanan Ke Luar Negeri

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 91 Tahun 1950
Pengangkatan Mayor Widya Pranata Menjadi Letnan Kolonel

Kepegawaian, Aparatur Negara Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

  Pemerintah Pusat

Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1950
Pajak Peredaran

Perpajakan

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. UUDrt No. 18 Tahun 1951 tentang Membatasi Masa Berlakunya Undang-Undang Pajak Peredaran 1950
  2. UUDrt No. 38 Tahun 1950 tentang Tambahan dan Perubahan Undang-Undang Pajak Peredaran 1950 (Undang-Undang Darurat Nr. 12, Tahun 1950)

  Pemerintah Pusat

Undang-undang Darurat Nomor 8 Tahun 1950
Mengadakan Tambahan Peraturan Keadaan Perang dan Darurat Perang (Keputusan Raja Tertanggal 13 September 1939 No. 32 Staatsblad Indonesia Tahun 1939 No. 582)

Pertahanan dan Keamanan, Militer

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 99 Tahun 1950
Pengangkatan R. Mohammad Ma'moen Sumadipraja Sebagai Komisaris Pemerintah Untuk Urusan Umum Pada Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Serikat

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 122 Tahun 1950
Pengangkatan J. De. Bruine Sebagai Pegawai Tinggi Yang Diperbantukan Kepada Kementerian Keuangan Republik Indonesia Serikat

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 55 Tahun 1950
Pengangkatan Dr. M. Soerono Menjadi Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Serikat

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 222 Tahun 1950
Pembentukan Panitia Pusat Penyelenggaraan Upacara Pembentukan Negara Kesatuan Dan Upacara Proklamasi Kemerdekaan

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Tentang

Database Peraturan ini merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK RI. Secara khusus dimaksudkan untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum secara mudah, cepat dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK RI maupun masyarakat.

Kontak

Sekretariat Website JDIH BPK RI
Ditama Binbangkum - BPK RI
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia - BPK RI
Dikembangkan sejak tahun 2017


Versi 20.9.23.22