Hasil Pencarian
Menemukan 289 peraturan (dalam 0,013 detik)
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 31 Tahun 1950
Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1950 Dan Pengangkatan Tirtawinata Menjadi Jaksa Agung Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia Serikat
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN
Mencabut :
-
Keppres No. 19 Tahun 1950
- Download :
- Keppres No.31 Tahun 1950.pdf
Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1950
Peraturan Pensiun dan Onderstand Kepada para Anggota Tentara Angkatan Darat
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Diubah dengan :
-
UUDrt No. 6 Tahun 1954 tentang Mengubah Undang-Undang Darurat No. 19 Tahun 1950 (Lembaran Negara Tahun 1950 No. 28), tentang Peraturan Pemberian Pensiun dan Onderstand kepada Para Anggota Tentara Angkatan Darat
-
UUDrt No. 28 Tahun 1950 tentang Perubahan Peraturan Pemberian Pensiun dan Onderstand kepada para Anggota Tentara Angkatan Darat
- Download :
- UU Darurat Nomor 19 Tahun 1950.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 209 Tahun 1950
Penghapusan Ayat A Dalam Diktum Kedua Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Serikat
Administrasi dan Tata Usaha Negara
- Download :
- Keppres No.209 Tahun 1950.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 28 Tahun 1950
Pengangkatan R. TG. Djoemhana Sebagai Pembantu Komisaris Agung Di Sgravenhage
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN
- Download :
- Keppres No.28 Tahun 1950.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 1950
Pemilihan Anggauta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Partai Politik dan Pemilu
- Download :
- PP No 36 th 1950.pdf
Undang-undang Darurat Nomor 18 Tahun 1950
Penghapusan Pengadilan-Pengadilan Landgerecht dan Appelraad dan Pembentukan Pengadilan-Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi
Hukum Acara dan Peradilan
- Download :
- UU Darurat Nomor 18 Tahun 1950.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 93 Tahun 1950
Tindakan Sementara Untuk Pemerintahan Haminte Kota Jakarta Sampai Dapat Terbentuk Suatu Dewan Perwakilan Dengan Jalan Pemilihan
Partai Politik dan Pemilu
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 71 Tahun 1950
Pemberhentian Prof.Dr. M. Radsmadari Jabatannya Sebagai Presiden Universiteit Indonesia
Kepegawaian, Aparatur Negara
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1950
Perubahan dan Tambahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1950
Kepegawaian, Aparatur Negara Pertahanan dan Keamanan, Militer
Mengubah :
-
PP No. 57 Tahun 1951 tentang Pemberian Tunjangan-Kemahalan Dan Tunjangan-Keluarga Kepada Penerima Pensiun Atau Tunjangan
-
PP No. 9 Tahun 1950 tentang Pemberian Pangkat Militer Tituler Kepada Hakim Yang Bukan Perwira. Jaksa Serta Panitera Pada Pengadilan/Kejaksaan Dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan
- Download :
- PP No 24 th 1950.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 1950
Peraturan Sementara Tentang Gaji, Biaya Penginapan Dan Lain-Lain Tunjangan Bagi Presiden. Perdana Menteri Dan Menteri-Menteri Republik Indonesia Serikat
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Diubah dengan :
-
UU No. 12 Tahun 1959 tentang Kedudukan Keuangan Perdana Menteri, Wakil-Wakil Perdana Menteri, Menteri dan Menteri Muda Republik Indonesia
-
UU No. 11 Tahun 1959 tentang Kedudukan Keuangan Presiden, Wakil Presiden dan Pejabat Yang Menjalankan Pekerjaan Jabatan Presiden Republik Indonesia
-
PP No. 14 Tahun 1957 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1952 (Lembaran Negara Tahun 1952 No. 54) dan Penetapan Peraturan No. 4 Tahun 1950 (Lembaran-Negara Tahun 1950 No. 15) dan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1950 (Lembaran-Negara Tahun 1950 No. 69)
-
PP No. 36 Tahun 1953 tentang Mengubah Lagi Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1950 (Lembaran-Negara Nomor 15 Tahun 1950)
-
PP No. 37 Tahun 1952 tentang Peraturan Sementara Penetapan Gaji Pokok Presiden, Wakil
Presiden, Perdana Menteri, Wakil-Perdana Menteri
Dan Para Menteri Republik Indonesia
-
PP No. 29 Tahun 1952 tentang Mengubah Peraturan Pemerintah Nr 4 Tahun 1950, Mengenai
"Peraturan Sementara Tentang Gaji, Biaya Perjalanan,
Biaya Penginapan Dan Lain-Lain Tunjangan Bagi Presiden,
Perdana Menteri Dan Menteri-Menteri Republik Indonesia Serikat
- Download :
- PP No 4 th 1950.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 132 Tahun 1950
Pengangkatan Mayor Jenderal R. H. Abdul Kadi Sebagai Duta Besar Luar Biasa Dan Berkuasa Penuh Pada Pemerintah Kerajaan Afghanistan
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN
- Download :
- Keppres No.132 Tahun 1950.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 1950
Pemindahan Kekuasaan Residen Kepada Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Atau Gubernur
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
- Download :
- PP No 38 th 1950.pdf
Undang-undang Darurat Nomor 43 Tahun 1950
Perubahan Pasal 45 "Zegelverordening 1921"
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan
- Download :
- UU Darurat Nomor 43 Tahun 1950.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 16 Tahun 1950
Pembubaran Delegasi Republik Indonesia Serikat, Deputasi Indonesia Dan Deputasi Indonesia Serikat
Ketatanegaraan, Kenegaraan
- Download :
- Keppres No.16 Tahun 1950.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 128 Tahun 1950
Pengangkatan Panitia Yang Bertugas Mengikhtiarkan Aturan Untuk Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat
Partai Politik dan Pemilu Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
- Download :
- Keppres No.128 Tahun 1950.pdf
Undang-undang Darurat Nomor 26 Tahun 1950
Pengesahan dan Pengakuan Hutang terhadap Kerajaan Belanda
Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah
- Download :
- UU Darurat Nomor 26 Tahun 1950.pdf
Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 1950
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Diubah dengan :
-
UU No. 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa
-
UU No. 17 Tahun 1947 tentang Pembentukan Haminte-Kota Yogyakarta
-
UU No. 16 Tahun 1947 tentang Pembentukan Haminte-Kota Surakarta
- Download :
- UU Nomor 16 Tahun 1960.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 30 Tahun 1950
Penetapan Drs. Mohammad Hatta Untuk Melakukan Pekerjaan Presiden Selama Presiden Melakukan Perjalanan Ke Luar Negeri
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN
- Download :
- Keppres No.30 Tahun 1950.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 91 Tahun 1950
Pengangkatan Mayor Widya Pranata Menjadi Letnan Kolonel
Kepegawaian, Aparatur Negara Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN
Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1950
Pajak Peredaran
Perpajakan
Diubah dengan :
-
UUDrt No. 18 Tahun 1951 tentang Membatasi Masa Berlakunya Undang-Undang Pajak Peredaran 1950
-
UUDrt No. 38 Tahun 1950 tentang Tambahan dan Perubahan Undang-Undang Pajak Peredaran 1950 (Undang-Undang Darurat Nr. 12, Tahun 1950)
- Download :
- UU Darurat Nomor 12 Tahun 1950.pdf
Undang-undang Darurat Nomor 8 Tahun 1950
Mengadakan Tambahan Peraturan Keadaan Perang dan Darurat Perang (Keputusan Raja Tertanggal 13 September 1939 No. 32 Staatsblad Indonesia Tahun 1939 No. 582)
Pertahanan dan Keamanan, Militer
- Download :
- UU Darurat Nomor 8 Tahun 1950.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 99 Tahun 1950
Pengangkatan R. Mohammad Ma'moen Sumadipraja Sebagai Komisaris Pemerintah Untuk Urusan Umum Pada Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Serikat
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 122 Tahun 1950
Pengangkatan J. De. Bruine Sebagai Pegawai Tinggi Yang Diperbantukan Kepada Kementerian Keuangan Republik Indonesia Serikat
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 55 Tahun 1950
Pengangkatan Dr. M. Soerono Menjadi Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Serikat
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN
- Download :
- Keppres No.55 Tahun 1950.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 222 Tahun 1950
Pembentukan Panitia Pusat Penyelenggaraan Upacara Pembentukan Negara Kesatuan Dan Upacara Proklamasi Kemerdekaan
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
- Download :
- Keppres No.222 Tahun 1950.pdf