Hasil Pencarian
Menemukan 112 peraturan (dalam 0,01 detik)

Filter Pencarian


  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 1948
Mengadakan Balai Pendidikan Ahli Hukum

Pendidikan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 73 Tahun 1948 tentang Mendirikan Sekolah Tinggi Hukum

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1948
Kejahatan-kejahatan dalam Keadaan Bahaya yang dapat Dihukum dengan Hukuman Mati

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 1948
Badan Textiel Negara Dijadikan Badan Dibawah Pengawasan Angkatan Perang

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 1948
Pemberian Hukuman Kepada Mereka yang Menyatakan Persetujuannya Terhadap Perbuatan Kaum Pemberontak di Madiun

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 1948
Peredaran Uang dengan Perantaraan Bank

Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. PP No. 34 Tahun 1948 tentang Peredaran Uang Dengan Perantaraan Bank.

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 1948
Pengesahan Perjanjian Persahabatan antara Republik Indonesia dan Negara Kerajaan Mesir

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 1948
Pasal Alat Pembayaran Luar Negeri

Administrasi dan Tata Usaha Negara

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 1948
Rumah Tutupan

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 1948
Penghargaan Pengalaman Kerja

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 38 Tahun 1964 tentang Peraturan Khusus Tentang Penghargaan Pengalaman Bekerja Bagi Pegawai Negeri Sipil

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 1948
Jawatan Listrik Diadakan Dalam Pengawasan Angkatan Perang

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1948
Naturalisasi Jean Henry Joseph de Quinze

Kewarganegaraan dan Imigrasi

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 1948
Perjalanan Dinas Menteri

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 73 Tahun 1948
Mendirikan Sekolah Tinggi Hukum

Pendidikan

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. PP No. 20 Tahun 1949 tentang Mengadakan Perubahan Dalam Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1949, Mengenai Sekolah Tinggi Hukum
  2. PP No. 44 Tahun 1948 tentang Mengadakan Balai Pendidikan Ahli Hukum

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1948
Aturan-Aturan Istimewa Untuk Melancarkan Pekerjaan Pegawai Pencatatan Jiwa Dalam Hal Perceraian dan Perkawinan Orang yang Sudah Cukup Umur

Kependudukan dan Perkawinan

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 1948
Pemberian Kekuasaan Penuh kepada Presiden dalam Keadaan Bahaya

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Pertahanan dan Keamanan, Militer

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 1948
Susunan Kementerian Pertahanan dan Angkatan Perang

Pertahanan dan Keamanan, Militer

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 1948
Mempercepat Pemeriksaan Perkara Pidana dalam keadaan bahaya

Hukum Acara dan Peradilan

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 1948
Pembentukan Kantor Urusan Pegawai

Kepegawaian, Aparatur Negara

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 1948
Perubahan Undang-Undang Pajak Pendapatan 1932

Perpajakan

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 1948
Gaji Pegawai Negeri 1948

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. PP No. 23 Tahun 1955 tentang Peraturan Tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia
  2. PP No. 59 Tahun 1954 tentang Kedudukan dan Gaji Para Pejabat Gubernur
  3. PP No. 9 Tahun 1953 tentang Gaji Penjabat Thesaurir Jenderal dan Perubahan Kedudukan Anggauta Dewan Pengawas Keuangan
  4. PP No. 5 Tahun 1949 tentang Perubahan dan Tambahan Dalam Peraturan Gaji Pegawai Negeri Tahun 1948, Termuat Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1948
  5. PP No. 17 Tahun 1949 tentang Mengadakan Perubahan Dan Tambahan Dalam P.G.P. 1948

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 1948
Kekuasaan Komandan Territerium dan Kepala Daerah Karesidenan Daerah Istimewah

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 1948
Pemberian Ijin Kepada Pedagang Untuk Menimbun Barang Penting

Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. PP No. 69 Tahun 1948 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1948 Tentang Larangan Penimbunan Barang Penting.

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 1948
Perusahaan Tambang Minyak Dijadikan Perusahaan Dibawah Pengawasan Angkatan Perang

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 1948
Peredaran Uang Dengan Perantaraan Bank.

Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. UU No. 32 Tahun 1948 tentang Peredaran Uang dengan Perantaraan Bank
  2. PP No. 14 Tahun 1948 tentang Peraturan Peredaran Uang Dengan Perantaraan Bank Bank Berhubung Dengan Adanya Uang Palsu

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 1948
Menambah dan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1947 tentang Pajak Radio

Perpajakan

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
  2. UU No. 10 Tahun 1968 tentang Penyerahan Pajak-Pajak Negara: Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bangsa Asing dan Pajak Radio Kepada Daerah
  3. UU No. 4 Tahun 1952 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang, Undang-Undang Darurat dan Ordonansi-Ordonansi Mengenai Masalah-Masalah Pajak, Dikeluarkan Sebelum Pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Darurat Nr 36 Tahun 1950) Sebagai Undang-Undang
  4. UU No. 12 Tahun 1947 tentang Menetapkan "Pajak Radio" atas Semua Pesawat Penerimaan Radio

Tentang

Database Peraturan ini merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK RI. Secara khusus dimaksudkan untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum secara mudah, cepat dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK RI maupun masyarakat.

Kontak

Sekretariat Website JDIH BPK RI
Ditama Binbangkum - BPK RI
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia - BPK RI
Dikembangkan sejak tahun 2017


Versi 20.9.23.22