Hasil Pencarian
Menemukan 68 peraturan (dalam 0,014 detik)

Filter Pencarian


  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 40 Tahun 1947
Menyesuaikan Peraturan-Peraturan Hukum Disiplin Tentara (Staatsblad 1934, No.168) Dengan Keadaan Sekarang

Sistem Pengendalian Intern

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
  2. UU No. 5 Tahun 1950 tentang Menetapkan “Undang-Undang Darurat tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan” (Undang-Undang Darurat Nr 16. Tahun 1950), Sebagai Undang-Undang Federal

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 1947
Pembawaan Uang dan larangan tentang Uang yang Tidak Berlaku Lagi

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. UU No. 10 Tahun 1946 tentang Pembawaan Uang dari Satu ke Lain Daerah

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 1947
Pembentukan Badan Industri Negara yang Berkewajiban Mengurus dan Mengatur Perindustrian

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1947
Peraturan Sumpah Jabatan Pegawai Polisi

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PERPRES No. 11 Tahun 1959 tentang Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Angkatan Perang

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 1947
Pemerintahan di Sumatra, Sebagai Daerah Otonomi

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 1947
Penghapusan Pengadilan-Raja di Jawa dan Sumatera

Hukum Acara dan Peradilan

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 1947
Peraturan Istimewa Untuk Golongan Buruh Terhadap Penetapan Pajak Pendapatan

Perpajakan

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. UU No. 13 Tahun 1947 tentang Penetapan Tarip Pajak Pendapatan, Pajak Upah dan Tambahan Pokok Pajak Tahun Pajak 1947/1948

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 1947
Naturalilasi Frans Matheas Hesse

Kewarganegaraan dan Imigrasi

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 34 Tahun 1947
menetapkan Berlakunya " Undang-Undang Kecelakaan 1947" Bagi Kecelakaan-Kecelakaan Karena Perang yang Menimpah Buruh Berhubung Dengan Hubungan Kerja

Ketenagakerjaan

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 1947
Pengesyahan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1947

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. UU No. 35 Tahun 1948 tentang Menurunkan Tarip Bea Masuk
  2. UU No. 15 Tahun 1948 tentang Penetapan Barang-Barang yang Dikenakan Bea Keluar
  3. UU No. 14 Tahun 1948 tentang Menetapkan Bea Tambahan atas Bea Masuk

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 1947
Pembentukan Badan Exploitasi Tambang Negara sebagai Badan Pemerintahan Sentral yang Mengurus dan Mengatur Exploitasi Pertambangan.

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 1947
Pembentukan Haminte-Kota Yogyakarta

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 1947
Pencabutan Pasal 31 Ke II Dari Aturan Bea Meterai 1921 (STBL. 1921 No.498)

Administrasi dan Tata Usaha Negara

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1947
Dewan Pertahanan Negara, Peraturan Memperpanjang Berlakunya Peraturan Dewan Pertahanan Negara Nomor 5, 7, 8, 9, 11 dan 16

Administrasi dan Tata Usaha Negara

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1947
Susunan dan Kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung

Administrasi dan Tata Usaha Negara Hukum Acara dan Peradilan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-Badan Kehakiman

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 1947
Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 Tentang Warga Negara dan Penduduk Negara Republik Indonesia

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. UU No. 11 Tahun 1948 tentang Memperpanjang Waktu Lagi untuk Mengajukan Pernyataan Berhubung dengan Kewarganegaraan Negara Indonesia
  2. UU No. 8 Tahun 1947 tentang Memperpanjang Waktu untuk Mengajukan Pernyataan Berhubung dengan Kewargaan Negara Indonesia
  3. UU No. 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 1947
Peraturan Cukai atas Tembakau yang Belum Dikenakan Cukai Menurut STBL.1932, No.517 (Tabaksac Cijnsordonnaantie).

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 1947
Ongkos Jalan Untuk Pegawai Negeri, Yang Melakukan Perjalanan Dinas

APBN

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 1947
Dewan Pertahanan Negara, Peraturan Pengesyahan Peraturan Dewan Pertahanan Negara Nomor 6, 10, 12,13,15, 18, 19, 23, 24, 25 dan 26 Tahun 1946

Administrasi dan Tata Usaha Negara

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 1947
Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura

Hukum Acara dan Peradilan

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 1947
Menetapkan Tarif Bea Keluar

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1947
Memperpanjang Waktu untuk Mengajukan Pernyataan Berhubung dengan Kewargaan Negara Indonesia

Kependudukan dan Perkawinan Kewarganegaraan dan Imigrasi

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. UU No. 11 Tahun 1948 tentang Memperpanjang Waktu Lagi untuk Mengajukan Pernyataan Berhubung dengan Kewarganegaraan Negara Indonesia
  2. UU No. 6 Tahun 1947 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 Tentang Warga Negara dan Penduduk Negara Republik Indonesia
  3. UU No. 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 1947
Penyelenggaraan Tata Usaha Keuangan di Tiap-Tiap Kementerian

APBD

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 1947
Mahkamah Tentara Daerah Terpencil

Hukum Acara dan Peradilan

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 1947
Naturalisasi Wilhelm Karl Gottfried Mewes

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Tentang

Database Peraturan ini merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK RI. Secara khusus dimaksudkan untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum secara mudah, cepat dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK RI maupun masyarakat.

Kontak

Sekretariat Website JDIH BPK RI
Ditama Binbangkum - BPK RI
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia - BPK RI
Dikembangkan sejak tahun 2017


Versi 20.9.23.22