Hasil Pencarian - ditemukan 67 peraturan

Filter Pencarian


  Pemerintah Pusat
Diakses 228 kali

Undang-undang (UU) Nomor 41 Tahun 1947
Menyesuaikan Peraturan-Peraturan tentang Kepenjaraan Tentara (Staasblad 1934, No. 169 dan 170) Dengan Keadaan Sekarang

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 5 Tahun 1950 tentang Menetapkan “Undang-Undang Darurat tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan” (Undang-Undang Darurat Nr 16. Tahun 1950), Sebagai Undang-Undang Federal

  Pemerintah Pusat
Diakses 223 kali

Undang-undang (UU) Nomor 40 Tahun 1947
Menyesuaikan Peraturan-Peraturan Hukum Disiplin Tentara (Staatsblad 1934, No.168) Dengan Keadaan Sekarang

Sistem Pengendalian Intern

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
  2. UU No. 5 Tahun 1950 tentang Menetapkan “Undang-Undang Darurat tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan” (Undang-Undang Darurat Nr 16. Tahun 1950), Sebagai Undang-Undang Federal

  Pemerintah Pusat
Diakses 634 kali

Undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun 1947
Menyesuaikan Hukum Pidana Pidana Tentara (Staatsblad 1934, No.167) Dengan Keadaan Sekarang

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 5 Tahun 1950 tentang Menetapkan “Undang-Undang Darurat tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan” (Undang-Undang Darurat Nr 16. Tahun 1950), Sebagai Undang-Undang Federal

  Pemerintah Pusat
Diakses 225 kali

Undang-undang (UU) Nomor 38 Tahun 1947
Undang-Undang Tentang Undian-Uang Negara

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

  Pemerintah Pusat
Diakses 138 kali

Undang-undang (UU) Nomor 37 Tahun 1947
Peraturan Memperpanjang Waktu Berlakunya Peraturan Dewan Pertahanan Negara

Administrasi dan Tata Usaha Negara

  Pemerintah Pusat
Diakses 173 kali

Undang-undang (UU) Nomor 36 Tahun 1947
Mempercepat Peradilan Pada Pengadilan Tentara

Hukum Acara dan Peradilan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 5 Tahun 1950 tentang Menetapkan “Undang-Undang Darurat tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan” (Undang-Undang Darurat Nr 16. Tahun 1950), Sebagai Undang-Undang Federal

  Pemerintah Pusat
Diakses 106 kali

Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 1947
Pengesyahan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1947

Administrasi dan Tata Usaha Negara

  Pemerintah Pusat
Diakses 684 kali

Undang-undang (UU) Nomor 33 Tahun 1947
Pembayaran Ganti Kerugian Kepada Buruh yang Mendapat Kecelakaan Berhubung Dengan Hubungan Kerja

Ketenagakerjaan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja

  Pemerintah Pusat
Diakses 177 kali
  Pemerintah Pusat
Diakses 121 kali

Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1947
Peraturan Memperpanjang Waktu Berlakunya Peraturan Dewan Pertahanan Negara

Administrasi dan Tata Usaha Negara

  Pemerintah Pusat
Diakses 200 kali
  Pemerintah Pusat
Diakses 324 kali

Undang-undang (UU) Nomor 29 Tahun 1947
Cukai Minuman Keras

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

  Pemerintah Pusat
Diakses 179 kali
  Pemerintah Pusat
Diakses 153 kali

Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 1947
Naturalisasi Curt Ulrich Gross

Kewarganegaraan dan Imigrasi

  Pemerintah Pusat
Diakses 149 kali

Undang-undang (UU) Nomor 26 Tahun 1947
Naturalisasi Herman Oscar Gustav Fischer

Kewarganegaraan dan Imigrasi

  Pemerintah Pusat
Diakses 102 kali

Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 1947
Naturalisasi George Wilhelm August Friedrichs

Kewarganegaraan dan Imigrasi

  Pemerintah Pusat
Diakses 111 kali

Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 1947
Naturalisasi Wilhelm Karl Gottfried Mewes

Kewarganegaraan dan Imigrasi

  Pemerintah Pusat
Diakses 200 kali

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 1947
Penghapusan Pengadilan-Raja di Jawa dan Sumatera

Hukum Acara dan Peradilan

  Pemerintah Pusat
Diakses 197 kali

Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 1947
Pemindahan Tempat Kedudukan Pengadilan dan Kejaksaan

Administrasi dan Tata Usaha Negara Hukum Acara dan Peradilan