Hasil Pencarian
Menemukan 68 peraturan (dalam 0,001 detik)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 1947
Peraturan Promes Negara

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 1947
Mengubah Bentuk Materai-Tempel, Materai-Dagang dan Materai-Upah

Perpajakan

Status Peraturan :

Diubah dengan :

1. PP No. 12 Tahun 1948 tentang Mengadakan Perubahan Dalam Undang Undang Bea Materai 1921
   

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 1947
Mengadakan Mahkamah Tentara Luar Biasa di Purwakarta, Sukabumi, Sibolga dan Kotaraja.

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1947
Mengadakan Peraturan Permohonan Grasi Yang Sesuai Dengan Keadaan Sekarang

Hukum Acara dan Peradilan

Status Peraturan :

Diubah dengan :

1. PP No. 3 Tahun 1948 tentang Permohonan Grasi
   
2. PP No. 16 Tahun 1948 tentang Peraturan tentang Mengadakan Perubahan Dalam Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1947 Dari Hal Permohonan Grasi
   
3. PP No. 26 Tahun 1947 tentang Permohonan Grasi
   
4. PP No. 18 Tahun 1947 tentang Mengadakan Perubahan dan Tambahan Lembaran Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1947 Dari Hal Permohonan Grasi
   

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 1947
Pemerintahan di Sumatra, Sebagai Daerah Otonomi

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1947
Sumpah Jabatan Untuk Hakim, Jaksa, Panitera Serta Panitera Pengganti

Hukum Acara dan Peradilan

Status Peraturan :

Diubah dengan :

1. PP No. 19 Tahun 1947 tentang Menambah Peraturan Pemerintah No. 10.Tahun 1947 dari Hal Sumpah Jabatan untuk Hakim dan lain sebagainya
   

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 1947
Mengurus Barang-Barang yang di Rampas dan Barang-Barang Bukti

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Status Peraturan :

Diubah sebagian dengan :

1. PP No. 43 Tahun 1948 tentang Mengadakan Perubahan Dalam Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 1947 dari hal Barang-Barang yang Dirampas atas Kekuatan Keputusan Pengadilan, Serta Barang-Barang Bukti yang Tidak Diambil Oleh yang Berhak
   

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 1947
Pembentukan Badan Exploitasi Tambang Negara sebagai Badan Pemerintahan Sentral yang Mengurus dan Mengatur Exploitasi Pertambangan.

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 1947
Ongkos Jalan Untuk Pegawai Negeri, Yang Melakukan Perjalanan Dinas

APBN

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 1947
Menetapkan Tarif Bea Keluar

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 1947
Pembentukan Badan Industri Negara yang Berkewajiban Mengurus dan Mengatur Perindustrian

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 1947
Peraturan Untuk Memberi Ketentuan Tentang Kewargaan Negara Seseorang

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 1947
Menghapuskan Larangan Keluar Masuk Barang Dari dan Ke Daerah

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1947
Mendirikan Kantor Untuk Mengurus Perusahaan Perkebunan Milik Bangsa Asing yang Dikuasai Oleh Negara

Kehutanan dan Perkebunan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. PP No. 47 Tahun 1960 tentang Pembubaran Kantor Urusan Perusahaan Perkebunan Republik Indonesia Termaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1947
   

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 1947
Tunjangan Kepada Bekas Pegawai Negeri serta Janda dan Anak Piatunya.

APBN

Status Peraturan :

Diubah sebagian dengan :

1. PP No. 30 Tahun 1948 tentang Pemberian Tunjangan Kepada Bekas Pegawai Negeri serta Janda dan Anak Piatunya (Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1947)
   

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 1947
Penyelenggaraan Tata Usaha Keuangan di Tiap-Tiap Kementerian

APBD

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 1947
Instruksi Untuk Wali-Kota Diseluruh Indonesia

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 1947
Peraturan Tentang Penyelenggaraan Rumah Negeri Untuk Para Menteri

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan :

Diubah dengan :

1. PP No. 25 Tahun 1947 tentang Peraturan Mengadakan Perubahan Dalam Peraturan Pemerintah 1947 Nomor 17, Dari Hal Penyelenggaraan Rumah Negeri Untuk Menteri
   

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 1947
Mengadakan Perubahan dan Tambahan Lembaran Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1947 Dari Hal Permohonan Grasi

Hukum Acara dan Peradilan

Status Peraturan :

Diubah dengan :

1. PP No. 26 Tahun 1947 tentang Permohonan Grasi
   

Mengubah :

1. PP No. 7 Tahun 1947 tentang Mengadakan Peraturan Permohonan Grasi Yang Sesuai Dengan Keadaan Sekarang
   

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 1947
Menambah Peraturan Pemerintah No. 10.Tahun 1947 dari Hal Sumpah Jabatan untuk Hakim dan lain sebagainya

Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan :

Mengubah :

1. PP No. 10 Tahun 1947 tentang Sumpah Jabatan Untuk Hakim, Jaksa, Panitera Serta Panitera Pengganti
   

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 20 Tahun 1947
Peraturan Promes Negara

Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 1947
Peraturan tentang Penempatan Komisaris Negara di Luar Jawa

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 1947
Peraturan Mahkamah Tentara Sementara

Hukum Acara dan Peradilan Pertahanan dan Keamanan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. UU No. 7 Tahun 1948 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1947 tentang Susunan dan Acara Pengadilan Tentara
   

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 1947
Mahkamah Tentara Daerah Terpencil

Hukum Acara dan Peradilan

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1947
Peraturan Sumpah Jabatan Pegawai Polisi

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. PERPRES No. 11 Tahun 1959 tentang Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Angkatan Perang