Hasil Pencarian
Menemukan 35 peraturan (dalam 0,01 detik)

Filter Pencarian


  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 1946
Warga Negara dan Penduduk Negara

Kependudukan dan Perkawinan Kewarganegaraan dan Imigrasi

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. UU No. 11 Tahun 1948 tentang Memperpanjang Waktu Lagi untuk Mengajukan Pernyataan Berhubung dengan Kewarganegaraan Negara Indonesia
  2. UU No. 8 Tahun 1947 tentang Memperpanjang Waktu untuk Mengajukan Pernyataan Berhubung dengan Kewargaan Negara Indonesia
  3. UU No. 6 Tahun 1947 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 Tentang Warga Negara dan Penduduk Negara Republik Indonesia

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 1946
Peraturan Untuk Merubah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1946 Tentang Pinjaman Nasional

Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. UU No. 4 Tahun 1946 tentang Pinjaman Nasional 1946

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 1946
Pembentukan Pusat Perkebunan Negara

Kehutanan dan Perkebunan Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 1946
Pembentukan Mahkamah Tentara Luar Biasa di Serang dan Pamekasan

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1946
Penetapan Tarip Pajak Pendapatan Tahun 1946/1947 dan Tambahan Pajak

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1946
Pengadilan Tentara

Hukum Acara dan Peradilan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 5 Tahun 1950 tentang Menetapkan “Undang-Undang Darurat tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan” (Undang-Undang Darurat Nr 16. Tahun 1950), Sebagai Undang-Undang Federal

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 1946
Pernyataan Keadaan Bahaya di Seluruh Indonesia

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 74 Tahun 1957 tentang Pencabutan "Regeling Po De Staat Van Oorlog En Beleg" Dan Penetapan "Keadaan Bahaya"

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 1946
Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1946

Administrasi dan Tata Usaha Negara Pertahanan dan Keamanan, Militer

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 74 Tahun 1957 tentang Pencabutan "Regeling Po De Staat Van Oorlog En Beleg" Dan Penetapan "Keadaan Bahaya"

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 1946
Mengadakan Perubahan dalam Peraturan Bea Meterai (Zegelverordening) 1921

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai
  2. UU No. 20 Tahun 1956 tentang Pengubahan Aturan Bea Meterai 1921 ("Zegelverordening 1921")

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 1946
Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk

Kependudukan dan Perkawinan

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. UU No. 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 Nopember 1946 No.22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 1946
Pembaharuan Komite Nasional Pusat

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 27 Tahun 1948 tentang Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemilihan Anggauta-Anggautanya
  2. PP No. 2 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Susunan dan Pemilihan Anggota Komite Nasional Pusat

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1946
Pembentukan Kantor Pusat Pemilihan Untuk Menjalankan Administrasi Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 1946
Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tahun 1946 Nomor 10

Administrasi dan Tata Usaha Negara

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1946
Pinjaman Nasional 1946

Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. UU No. 9 Tahun 1946 tentang Peraturan Untuk Merubah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1946 Tentang Pinjaman Nasional

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 1946
Penghapusan Desa-Desa Perdikan

Desa

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 1946
Mengadakan Mahkamah Tentara Agung Luar Biasa

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 11 Tahun 1946 tentang Peraturan Tentang Mencabut Peraturan No.6 Tahun 1946 Tentang Mahkamah Tentara Agung Luar Biasa

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1946
Pemberian Pangkat Militer Kepada Ketua, Wakil Ketua, Anggota-Anggota Mahkamah Tentara Agung, Jaksa Tentara dan Panitera Mahkamah Tentara

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 1946
Mengadakan Perubahan dalam Stbld.: 1907 Nomor 212 Tentang Pemilihan Kepala Desa

Partai Politik dan Pemilu Desa

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 1946
Pembentukan Badan Penyelenggara Perusahaan Gula

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 1946
Keadaan Bahaya

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 74 Tahun 1957 tentang Pencabutan "Regeling Po De Staat Van Oorlog En Beleg" Dan Penetapan "Keadaan Bahaya"

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 1946
Pengeluaran Uang Republik Indonesia

Administrasi dan Tata Usaha Negara

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 1946
Penetapan Hari Mulai Berlakunya Hukum Pidana Untuk Daerah Propinsi Sumatra

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 1946
Cukai Tembakau

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1946
Peraturan tentang Hukum Acara Pidana Guna Pengadilan Tentara

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 5 Tahun 1950 tentang Menetapkan “Undang-Undang Darurat tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan” (Undang-Undang Darurat Nr 16. Tahun 1950), Sebagai Undang-Undang Federal
  2. PP No. 38 Tahun 1948 tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1946 dari hal hukum Acara Pidana.