Hasil Pencarian
Menemukan 72 peraturan (dalam 0,018 detik)

Filter Pencarian


  Mahkamah Agung

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016
Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi

Hukum Acara dan Peradilan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Tindak Pidana Korupsi

  Mahkamah Agung

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2016
Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Serta Pengadaan Tenaga Hakim

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan :

Dicabut dengan :


  Mahkamah Agung

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

Struktur Organisasi

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. Perma No. 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
  2. Perma No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
  3. Perma No. 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
  4. Perma No. 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
  5. Organisasi Kepaniteraan Pengadilan berdasarkan Keputusan Panglima TNI Nomor KEP/01/P/1/1984 tentang Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Badan Pelaksana Pusat Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (BALAKPUS ABRI), Keputusan Menteri Agama RI Nomor 303 Tahun 1990 tentang Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Pengadilan Tinggi Agama, Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.06.PR.07.02 Tahun 1992 tentang Bagan Susunan Organisasi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;, Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.PR.07.02 Tahun 1999 tentang Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Pengadilan Tinggi, Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.09.PR.07.02 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01.PR.07.02.Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

  Mahkamah Agung

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016
Pedoman Penanganan Pengaduan (Wistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya

Hukum Acara dan Peradilan

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 076/KMA/SK/IV/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan
  2. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 216/KMA/SK/XII/2011 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan melalui Pesan Singkat (SMS)

  Mahkamah Agung

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016
Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan

Hukum Acara dan Peradilan

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. SEMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, khususnya mengenai peninjauan kembali terhadap putusan Praperadilan dalam hal ditemukan indikasi penyelundupan hukum

  Mahkamah Agung

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2016
Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah

Hukum Acara dan Peradilan Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

  Mahkamah Agung

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2021
Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pengadaan Hakim

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. Perma No. 2 Tahun 2017 tentang Pengadaan Hakim

  Mahkamah Agung

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2021
Tata Cara Pengajuan dan Pemeriksaan Keberatan terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Pengadilan Niaga

Hukum Acara dan Peradilan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Standar/Pedoman Monopoli dan Persaingan Usaha

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. Perma No. 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha

  Mahkamah Agung

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016
Tata Cara Penyelesaian Ekonomi Syariah

Hukum Acara dan Peradilan

  Mahkamah Agung

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016
Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 069/KMA/ SK/V/2009 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, sepanjang yang mengatur penegakan disiplin kerja dalam pelaksanaan pemberian tunjangan khusus kinerja Hakim

  Mahkamah Agung
  Mahkamah Agung

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016
Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Hukum Acara dan Peradilan Pengadaan Barang/Jasa

  Mahkamah Agung

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016
Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 096/KMA /SK/X/2006 tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan

  Mahkamah Agung

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2016
Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya

Hukum Acara dan Peradilan

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. Perma No. 3 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya

  Mahkamah Agung

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016
Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan

Administrasi dan Tata Usaha Negara Hukum Acara dan Peradilan

  Mahkamah Agung

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011
Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan

Hukum Acara dan Peradilan Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

  Mahkamah Agung

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016
Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas

Lalu Lintas, Jalan

  Mahkamah Agung

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2022
Perubahan Keempat atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

Struktur Organisasi

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. Perma No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
  2. Perma No. 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
  3. Perma No. 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
  4. Perma No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

  Mahkamah Agung

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022
Mediasi di Pengadilan secara Elektronik

Hukum Acara dan Peradilan Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

  Mahkamah Agung

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022
Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana

Hak Asasi Manusia Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Standar/Pedoman

  Mahkamah Agung

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016
Prosedur Mediasi di Pengadilan

Hukum Acara dan Peradilan

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

  Mahkamah Agung

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018
Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik

Hukum Acara dan Peradilan Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. Perma No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik