Search [JDIH BPK RI]

Filter Pencarian

Mahkamah Agung

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2016
Pedoman Beracara dalam Sengketa Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Kepentingan Umum pada Peradilan Tata Usaha Negara

Hukum Acara dan Peradilan

Download :
Perma Nomor 2 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Mahkamah Agung

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016
Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi

Hukum Acara dan Peradilan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Tindak Pidana Korupsi

Download :
Perma Nomor 13 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Mahkamah Agung

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2016
Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Serta Pengadaan Tenaga Hakim

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

Download :
Perma Nomor 6 Tahun 2016.pdf

Abstrak

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN KEBUTUHAN SERTA PENGADAAN TENAGA HAKIM

2016

Peraturan Mahkamah Agung NO. 6, BN. 2015 No. 762, jdih.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung tentang Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Serta Pengadaan Tenaga Hakim

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14A ayat (3) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Pasal 13A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan Pasal 14A ayat (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; b. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015 Tanggal 7 Oktober 2015, proses pengadaan Hakim dilaksanakan oleh Mahkamah Agung; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan serta Pengadaan Hakim;
: 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4958); 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077); 4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078); 5. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079); 6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015 Tanggal 7 Oktober 2015;
berisi tentang pengertian-pengertian; perencanaan kebutuhan tenaga hakim; tahapan pengadaan hakim

CATATAN:

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal 19 Mei 2016.
7 halaman

Mahkamah Agung

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016
Pedoman Penanganan Pengaduan (Wistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya

Hukum Acara dan Peradilan

Status Peraturan :

Mencabut :

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 076/KMA/SK/IV/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan
Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 216/KMA/SK/XII/2011 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan melalui Pesan Singkat (SMS)

Download :
Perma Nomor 9 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Mahkamah Agung

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2021
Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Download :
PERMA+NOMOR+2+2021.pdf

Abstrak

Mahkamah Agung

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016
Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan

Hukum Acara dan Peradilan

Status Peraturan :

Mencabut :

SEMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, khususnya mengenai peninjauan kembali terhadap putusan Praperadilan dalam hal ditemukan indikasi penyelundupan hukum

Download :
Perma Nomor 4 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Mahkamah Agung

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2016
Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah

Hukum Acara dan Peradilan Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download :
Perma Nomor 5 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Mahkamah Agung

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2021
Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pengadaan Hakim

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan :

Mengubah :

Perma No. 2 Tahun 2017 tentang Pengadaan Hakim

Download :
PERMA+1+2021+NEW.pdf

Abstrak

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PENGADAAN HAKIM

2021

Peraturan Mahkamah Agung NO. 1, BN. 2021 No. 683 , jdih.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pengadaan Hakim

ABSTRAK:

a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung berwenang mengatur pengadaan hakim; b. bahwa pengadaan hakim dilakukan mela1ui pemenuhan kebutuhan calon pegawai negeri sipil; c. bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengadaan Hakim sudah tidak lagi memenuhi kebutuhan Mahkamah Agung saat ini; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengadaan Hakim;
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958); 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079); 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah beberapa kali diu bah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ten tang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078); 5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 8. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia; 9. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia; 10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1532) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 916); 11. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengadaan Hakim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 527)
mengubah ketentuan Pasal 1, Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, pasal 7 dan menghapus ketentuan Pasal 6

CATATAN:

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2021.
Mengubah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengadaan Hakim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 527)
7 halaman

Mahkamah Agung

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2021
Tata Cara Pengajuan dan Pemeriksaan Keberatan terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Pengadilan Niaga

Hukum Acara dan Peradilan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Standar/Pedoman Monopoli dan Persaingan Usaha

Status Peraturan :

Mencabut :

Perma No. 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Download :
PERMA_03_2021.pdf

Abstrak

Mahkamah Agung

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016
Tata Cara Penyelesaian Ekonomi Syariah

Hukum Acara dan Peradilan

Download :
Perma Nomor 14 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Mahkamah Agung

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016
Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan :

Mencabut :

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 069/KMA/ SK/V/2009 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, sepanjang yang mengatur penegakan disiplin kerja dalam pelaksanaan pemberian tunjangan khusus kinerja Hakim

Download :
Perma Nomor 7 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Mahkamah Agung

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2022
Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beriktikad Baik terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Hak Asasi Manusia Hukum Acara dan Peradilan Tindak Pidana Korupsi

Download :
Perma Nomor 2 Tahun 2022.pdf

Abstrak

Mahkamah Agung

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016
Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Hukum Acara dan Peradilan Pengadaan Barang/Jasa

Download :
Perma Nomor 3 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Mahkamah Agung

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016
Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan :

Mencabut :

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 096/KMA /SK/X/2006 tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan

Download :
Perma Nomor 8 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Mahkamah Agung

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2016
Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya

Hukum Acara dan Peradilan

Status Peraturan :

Mengubah :

Perma No. 3 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya

Download :
Perma Nomor 10 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Mahkamah Agung

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016
Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan

Administrasi dan Tata Usaha Negara Hukum Acara dan Peradilan

Download :
Perma Nomor 11 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Mahkamah Agung

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011
Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan

Hukum Acara dan Peradilan Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Download :
Perma Nomor 2 Tahun 2011.pdf

Abstrak

Mahkamah Agung

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016
Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas

Lalu Lintas, Jalan

Download :
Perma Nomor 12 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Mahkamah Agung

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022
Mediasi di Pengadilan secara Elektronik

Hukum Acara dan Peradilan Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Download :
Perma Nomor 3 Tahun 2022.pdf

Abstrak

Mahkamah Agung

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022
Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana

Hak Asasi Manusia Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Standar/Pedoman

Download :
Perma Nomor 1 Tahun 2022.pdf

Abstrak

Mahkamah Agung

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016
Prosedur Mediasi di Pengadilan

Hukum Acara dan Peradilan

Status Peraturan :

Mencabut :

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Download :
Perma Nomor 1 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Mahkamah Agung

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2018
Kelas, Tipe, dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan

Hukum Acara dan Peradilan

Download :
Peraturan MA Nomor 5 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Mahkamah Agung

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018
Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik

Hukum Acara dan Peradilan Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

Perma No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

Download :
Peraturan MA Nomor 3 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Mahkamah Agung

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014
Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Hak Asasi Manusia Hukum Acara dan Peradilan Standar/Pedoman Keluarga, Perlindungan Anak

Download :
Perma Nomor 4 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Mahkamah Agung

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2015
Hakim Khusus dalam Tindak Pidana Pemilihan

Hukum Acara dan Peradilan Partai Politik dan Pemilu Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download :
Perma Nomor 6 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Hasil Pencarian
Menemukan 77 peraturan (dalam 0,014 detik)

Tentang

Kontak

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal 04 Februari 2016.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2016.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2016.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2021.

Hasil Pencarian Menemukan 77 peraturan (dalam 0,014 detik)

Filter Pencarian

Tentang

Kontak

Hasil Pencarian
Menemukan 77 peraturan (dalam 0,014 detik)