Hasil Pencarian - ditemukan 1659 peraturan

Filter Pencarian


  Pemerintah Pusat
Diakses 1488 kali

Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 2019
Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. UU No. 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang
  2. UU No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

  Pemerintah Pusat
Diakses 7227 kali

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2019
Kebidanan

Kesehatan Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

  Pemerintah Pusat
Diakses 1038 kali

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2018
Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam

Arsip

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. UU No. 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam

  Pemerintah Pusat
Diakses 2981 kali
  Pemerintah Pusat
Diakses 10569 kali

Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 2018
Penerimaan Negara Bukan Pajak

PNBP

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. UU No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak

  Pemerintah Pusat
Diakses 780 kali
  Pemerintah Pusat
Diakses 3789 kali

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2018
Kekarantinaan Kesehatan

Bea Cukai, Ekspor-Impor Kesehatan

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. UU No. 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara
  2. UU No. 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut

  Pemerintah Pusat
Diakses 18863 kali

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang

Terorisme Pertahanan dan Keamanan

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang

  Pemerintah Pusat
Diakses 4260 kali

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2018
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Partai Politik dan Pemilu

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. UU No. 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
  2. UU No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah