Hasil Pencarian
Menemukan 42 peraturan (dalam 0,002 detik)

Filter Pencarian


  Kementerian Keuangan

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 102/KMK.05/1997 Tahun 1997
Daftar Kode untuk Pengisian Pemberitahuan Pabean

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PMK No. 155/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Pabean

  Kementerian Keuangan

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 472/KMK.01/2004 Tahun 2004
Tata Cara Penyelenggaraan Penyaringan/Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkungan Departemen Keuangan

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PMK No. 129/PMK.01/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan

Mencabut :

  1. tentang
    Keputusan Menteri Keuangan Nomor : Kep-898/MK/2/11/1971 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Penyaringan/Penerimaan Tenaga Baru Dalam Lingkungan Departemen Keuangan

  Kementerian Keuangan

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 251/KMK.03/2002 Tahun 2002
Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 567/KMK.04/2000 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak

Perpajakan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PMK No. 75/PMK.03/2010 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak

Mengubah :

  1. KMK No. 567/KMK.04/2000 Tahun 2000 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak

  Kementerian Keuangan

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 567/KMK.04/2000 Tahun 2000
Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak

Perpajakan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PMK No. 75/PMK.03/2010 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak

Diubah dengan :

  1. KMK No. 251/KMK.03/2002 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 567/KMK.04/2000 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak

  Kementerian Keuangan

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 347/KMK.01/2012 Tahun 2012
Standar Penyusunan Layanan Unggulan (Quick Wins) Di Lingkungan Kementerian Keuangan

Standar/Pedoman

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PMK No. 131/PMK.01/2015 tentang Pedoman Penyusunan Proses Bisnis, Kerangka Pengambilan Keputusan, dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Keuangan

  Kementerian Keuangan

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 344/KMK.01/2012 Tahun 2012
Pedoman Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan/Penerapan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Kementerian Keuangan

Standar/Pedoman

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PMK No. 131/PMK.01/2015 tentang Pedoman Penyusunan Proses Bisnis, Kerangka Pengambilan Keputusan, dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Keuangan

  Kementerian Keuangan

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 452/KMK.04/2002 Tahun 2002
Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 101/KMK.05/1997 tentang Pemberitahuan Pabean

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. KMK No. 101/KMK.05/1997 Tahun 1997 tentang Pemberitahuan Pabean

  Kementerian Keuangan

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 251/KMK.05/1998 Tahun 1998
Penyampaian Formulir Pemberitahuan Pabean atas Impor Barang Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut (05-22) dalam Kepmenkeu No. 101/KMK.05/1997 Tanggal 10 Maret 1997

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PMK No. 155/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Pabean

Diubah dengan :

  1. PMK No. 624/PMK.04/2004 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 101/KMK.05/1997 tentang Pemberitahuan Pabean
  2. KMK No. 346/KMK.04/2003 Tahun 2003 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 101/KMK.05/1997 tentang Pemberitahuan Pabean
  3. PMK No. 447/KMK.05/2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 101/KMK.05/1997 Tentang Pemberitahuan Pabean
  4. KMK No. 190/KMK.05/2000 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Kepmenkeu No. 101/KMK.05/1997 tentang Pemberitahuan Pabean

Mengubah :

  1. KMK No. 101/KMK.05/1997 Tahun 1997 tentang Pemberitahuan Pabean

  Kementerian Keuangan

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 101/KMK.05/1997 Tahun 1997
Pemberitahuan Pabean

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PMK No. 155/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Pabean

Diubah dengan :

  1. PMK No. 624/PMK.04/2004 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 101/KMK.05/1997 tentang Pemberitahuan Pabean
  2. KMK No. 346/KMK.04/2003 Tahun 2003 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 101/KMK.05/1997 tentang Pemberitahuan Pabean
  3. KMK No. 452/KMK.04/2002 Tahun 2002 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 101/KMK.05/1997 tentang Pemberitahuan Pabean
  4. PMK No. 447/KMK.05/2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 101/KMK.05/1997 Tentang Pemberitahuan Pabean
  5. KMK No. 190/KMK.05/2000 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Kepmenkeu No. 101/KMK.05/1997 tentang Pemberitahuan Pabean
  6. KMK No. 251/KMK.05/1998 Tahun 1998 tentang Penyampaian Formulir Pemberitahuan Pabean atas Impor Barang Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut (05-22) dalam Kepmenkeu No. 101/KMK.05/1997 Tanggal 10 Maret 1997

  Kementerian Keuangan

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 190/KMK.05/2000 Tahun 2000
Perubahan Kedua atas Kepmenkeu No. 101/KMK.05/1997 tentang Pemberitahuan Pabean

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PMK No. 155/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Pabean

Diubah dengan :

  1. PMK No. 624/PMK.04/2004 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 101/KMK.05/1997 tentang Pemberitahuan Pabean
  2. KMK No. 346/KMK.04/2003 Tahun 2003 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 101/KMK.05/1997 tentang Pemberitahuan Pabean
  3. PMK No. 447/KMK.05/2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 101/KMK.05/1997 Tentang Pemberitahuan Pabean

Mengubah :

  1. KMK No. 251/KMK.05/1998 Tahun 1998 tentang Penyampaian Formulir Pemberitahuan Pabean atas Impor Barang Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut (05-22) dalam Kepmenkeu No. 101/KMK.05/1997 Tanggal 10 Maret 1997
  2. KMK No. 101/KMK.05/1997 Tahun 1997 tentang Pemberitahuan Pabean

  Kementerian Keuangan

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 346/KMK.04/2003 Tahun 2003
Perubahan Kelima atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 101/KMK.05/1997 tentang Pemberitahuan Pabean

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PMK No. 155/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Pabean

Diubah dengan :

  1. PMK No. 624/PMK.04/2004 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 101/KMK.05/1997 tentang Pemberitahuan Pabean

Mengubah :

  1. PMK No. 447/KMK.05/2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 101/KMK.05/1997 Tentang Pemberitahuan Pabean
  2. KMK No. 190/KMK.05/2000 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Kepmenkeu No. 101/KMK.05/1997 tentang Pemberitahuan Pabean
  3. KMK No. 251/KMK.05/1998 Tahun 1998 tentang Penyampaian Formulir Pemberitahuan Pabean atas Impor Barang Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut (05-22) dalam Kepmenkeu No. 101/KMK.05/1997 Tanggal 10 Maret 1997
  4. KMK No. 101/KMK.05/1997 Tahun 1997 tentang Pemberitahuan Pabean

  Kementerian Keuangan

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 25/KMK.01/1998 Tahun 1998
Pemberian Restitusi/Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah Kepada Perwakilan Negara Asing Serta Pejabat/Tenaga Ahlinya

Perpajakan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PMK No. 162/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Kepada Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional Serta Pejabatnya

  Kementerian Keuangan

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.03/2001 Tahun 2001
Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang Kena Pajak yang Dibebaskan Dari Pungutan Ekspor

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Perpajakan

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. PMK No. 198/PMK.010/2019 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.03/2001 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor Barang Kena Pajak Yang Dibebaskan Dari Pungutan Bea Masuk
  2. PMK No. 137/PMK.010/2018 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.03/2001 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor Barang Kena Pajak Yang Dibebaskan Dari Pungutan Bea Masuk
  3. PMK No. 196/PMK.010/2016 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.03/2001 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Lmpor Barang Kena Pajak yang Dibebaskan Dari Pungutan Bea Masuk
  4. PMK No. 142/PMK.010/2015 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.03/2001 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor Barang Kena Pajak Yang Dibebaskan Dari Pungutan Bea Masuk
  5. PMK No. 70/PMK.011/2013 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.03/2001 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang Kena Pajak yang Dibebaskan Dari Pungutan Bea Masuk
  6. PMK No. 27/PMK.011/2012 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.03/2001 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor Barang Kena Pajak Yang Dibebaskan Dari Pungutan Bea Masuk
  7. PMK No. 616/PMK.03/2004 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.03/2001 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang Kena Pajak yang Dibebaskan Dari Pungutan Bea Masuk

Mencabut :

  1. KMK No. 132/KMK.04/1999 Tahun 1999 tentang Perlakuan PPN dan PPN Barang Mewah atas Impor Barang Kena Pajak yang Dibebaskan Dari Pungutan Bea Masuk

  Kementerian Keuangan

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 652/KMK.04/1994 Tahun 1994
Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia

Perbankan, Lembaga Keuangan Perpajakan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. KMK No. 51/KMK.04/2001 Tahun 2001 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia

Mencabut :

  1. KMK No. 1287/KMK.04/1991 Tahun 1991 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito Berjangka, Sertifikat Bank Indonesia, Serifikat Deposito, Dan Tabungan

  Kementerian Keuangan

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 51/KMK.04/2001 Tahun 2001
Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia

Perbankan, Lembaga Keuangan Perpajakan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PMK No. 212/PMK.03/2018 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito Dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia

Diubah dengan :

  1. PMK No. 26/PMK.010/2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 51/KMK.04/2001 Tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito Dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia

Mencabut :

  1. KMK No. 652/KMK.04/1994 Tahun 1994 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia

  Kementerian Keuangan

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 289/KMK.014/2004 Tahun 2004
Ketentuan Ikatan Dinas Bagi Mahasiswa Program Diploma Bidang Keuangan di Lingkungan Departemen Keuangan

Kepegawaian, Aparatur Negara Pendidikan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PMK No. 188/PMK.01/2014 tentang Ikatan Dinas Bagi Pegawai Negeri Sipil Lulusan Program Diploma Bidang Keuangan dan Ganti Rugi Bagi Mahasiswa dan Lulusan Program Diploma Bidang Keuangan di Lingkungan Kementerian Keuangan

  Kementerian Keuangan

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 508/KMK.01/1999 Tahun 1999
Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara Bukan Kekurangan Perbendaharaan Dilingkungan Departemen Keuangan

Penyelesaian Kerugian Negara dan Daerah

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PMK No. 218/PMK.01/2017 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian Keuangan

Diubah dengan :

  1. PMK No. 213/PMK.01/2014 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 508/KMK.01/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara Bukan Kekurangan Perbendaharaan di Lingkungan Departemen Keuangan

  Kementerian Keuangan

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 128/KMK.05/2000 Tahun 2000
Toko Bebas Bea

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PMK No. 37/PMK.04/2013 tentang Toko Bebas Bea

  Kementerian Keuangan

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 24/KMK.01/2004 Tahun 2004
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengadilan Pajak

Struktur Organisasi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PMK No. 206.1/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengadilan Pajak

Mencabut :

  1. tentang
    Keputusan Menteri Keuangan Nomor 459/KMK.01/1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Pajak

  Kementerian Keuangan

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 552/KMK.04/2000 Tahun 2000
Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perpajakan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PMK No. 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai

Mencabut :

  1. tentang
    Keputusan Menteri Keuangan Nomor 648/KMK.04/1994 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai

  Kementerian Keuangan

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 84/KMK.04/2003 Tahun 2003
Tatalaksana Pembayaran dan Penyetoran, Penerimaan Negara dalam Rangka Impor dan Penerimaan Negara atas Barang Kena Cukai Buatan dalam Negeri

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PMK No. 213/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara dalam Rangka Impor, Penerimaan Negara dalam Rangka Ekspor, Penerimaan Negara atas Barang Kena Cukai, Penerimaan Negara yang Berasal Dari Penerimaan Denda Administrasi atas Pengangkutan Barang Tertentu

Diubah dengan :

  1. PMK No. 145/PMK.04/2006 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 84/KMK.04/2003 tentang Tatalaksana Pembayaran dan Dan Penyetoran Penerimaan Negara dalam Rangka Impor dan Penerimaan Negara atas Barang Kena Cukai Buatan dalam Negeri

  Kementerian Keuangan

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003 Tahun 2003
Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

Asuransi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PMK No. 53/PMK.010/2012 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

Diubah dengan :

  1. PMK No. 158/PMK.010/2008 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perubahan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
  2. PMK No. 135/PMK.05/2005 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

Mencabut :

  1. tentang
    Keputusan Menteri Keuangan Nomor 481/KMK.017/1999 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

  Kementerian Keuangan

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 357/KMK.07/2003 Tahun 2003
Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 35/KMK.07/2003 tentang Perencanaan, Pelaksanaan/Penatausahaan, dan Pemantauan Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah Kepada Daerah

Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. KMK No. 35/KMK.07/2003 tentang Perencanaan, Pelaksanaan?Penatausahaan dan Penetapan Pengurusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah Kepada Daerah

  Kementerian Keuangan

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 35/KMK.07/2003 Tahun 2003
Perencanaan, Pelaksanaan?Penatausahaan dan Penetapan Pengurusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah Kepada Daerah

Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PMK No. 52/PMK.10/2006 tentang Tata Cara Pemberian Hibah Kepada Daerah

Diubah dengan :

  1. KMK No. 357/KMK.07/2003 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 35/KMK.07/2003 tentang Perencanaan, Pelaksanaan/Penatausahaan, dan Pemantauan Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah Kepada Daerah

  Kementerian Keuangan

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 343/KMK.017/1998 Tahun 1998
Iuran dan Maanfaat Pensiun

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PMK No. 197/PMK.010/2018 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Keuangan/Keputusan Menteri Keuangan Yang Pengaturan Kewenangannya Beralih Dari Kementerian Keuangan Kepada Otoritas Jasa Keuangan

Diubah dengan :

  1. PMK No. 50/PMK.010/2012 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 343/KMK.017/1998 tentang Iuran dan Manfaat Pensiun
  2. tentang
    Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.06/2002 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 343/KMK.017/1998 tentang Iuran dan Manfaat Pensiun
  3. tentang
    Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2005 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 343/KMK.017/1998 tentang Iuran dan Manfaat Pensiun

Mencabut :

  1. tentang
    Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 230/KMK.017/1993 tentang Maksimum Iuran dan Manfaat Pensiun