PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara

Menemukan 48 peraturan dalam 0,007 detik

Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2018
Pembentukan Regulasi Badan Siber dan Sandi Negara

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Peraturan BSSN No. 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Internal di Badan Siber dan Sandi Negara
Mencabut :
  1. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lembaga Sandi Negara
Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 3 Tahun 2019
Organisasi dan Tata Kerja Museum Sandi

Struktur Organisasi

Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2018
Reformasi Birokrasi Badan Siber dan Sandi Negara

Kepegawaian, Aparatur Negara Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan
Mencabut :
  1. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 2 Tahun 2012 tentang Reformasi Birokrasi Lembaga Sandi Negara
Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2019
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara

Administrasi dan Tata Usaha Negara Standar/Pedoman

Status Peraturan
Mencabut :
  1. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur di Lembaga Sandi Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur di Lembaga Sandi Negara
Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2020
Sistem Pengamanan dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik

Perlindungan Konsumen Telekomunikasi, Informatika, dan Internet Perizinan, Pelayanan Publik Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2019
Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi serta Terbuka di Badan Siber dan Sandi Negara

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan
Mencabut :
  1. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lembaga Sandi Negara
Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2019
Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Status Peraturan
Mencabut :
  1. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas Lembaga Sandi Negara
Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2020
Logo dan Pataka Badan Siber dan Sandi Negara

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan
Mencabut :
  1. Peraturan BSSN No. 1 Tahun 2018 tentang Logo dan Bendera Pataka Badan Siber dan Sandi Negara
Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 13 Tahun 2019
Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara yang Bersifat Rahasia di Lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Status Peraturan
Mencabut :
  1. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penghapusan Dengan Tindak Lanjut Pemusnahan Materiil Sandi
Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021
Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kepegawaian, Aparatur Negara Telekomunikasi, Informatika, dan Internet Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan