Hasil Pencarian
Menemukan 415 peraturan (dalam 0,012 detik)

Filter Pencarian


  Kementerian Hukum dan HAM

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2015
Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Hak Asasi Manusia Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. Permenkumham No. 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak
  2. Permenkumham No. 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak
  3. Permenkumham No. M.HH-05.0T.01.01 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-Pr.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan
  4. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan
  5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH05.OT.01.01 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan

  Kementerian Hukum dan HAM

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 35 Tahun 2017
Tata Cara Penyesuaian/Inpassing, Pelaksanaan Uji Kompetensi dan Penetapan Kebutuhan Dalam Rangka Penyesuaian/ Inpassing Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian

Kepegawaian, Aparatur Negara

  Kementerian Hukum dan HAM

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 27 Tahun 2017
Statuta Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

Pendidikan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. Permenkumham No. 27 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

  Kementerian Hukum dan HAM

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2015
Pedoman Penilaian Pengubahan Klas Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan

Hak Asasi Manusia Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Standar/Pedoman

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. Permenkumham No. 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penilaian Pengubahan Klas Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan

  Kementerian Hukum dan HAM

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2019
Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping pada Lembaga Pemasyarakatan

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. Permenkumham No. 7 Tahun 2013 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping pada Lembaga Pemasyarakatan

  Kementerian Hukum dan HAM

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2014
Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Kepegawaian, Aparatur Negara Gratifikasi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. Permenkumham No. 58 Tahun 2016 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

  Kementerian Hukum dan HAM

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2014
Penunjukan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kepegawaian, Aparatur Negara Ketatanegaraan, Kenegaraan

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. Permenkumham No. 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penunjukan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

  Kementerian Hukum dan HAM

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-05.0T.01.01 Tahun 2011
Perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-Pr.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan

Struktur Organisasi

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. Permenkumham No. 18 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak
  2. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan

  Kementerian Hukum dan HAM

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2022
Layanan Legalisasi Apostille pada Dokumen Publik

Perizinan, Pelayanan Publik

  Kementerian Hukum dan HAM

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2013
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum

Hukum Acara dan Peradilan

  Kementerian Hukum dan HAM

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2020
Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan

Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi Standar/Pedoman

  Kementerian Hukum dan HAM

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2022
Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Hukum

Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

  Kementerian Hukum dan HAM

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2019
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum Melalui Penyesuaian / Inpassing

Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. Permenkumham No. 39 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyesuaian/Inpassing, Pelaksanaan Uji Kompetensi dan Penetapan Kebutuhan Dalam Rangka Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum

  Kementerian Hukum dan HAM

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2016
Pedoman dan Tata Cara Sertifikasi Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Calon Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan

Kepegawaian, Aparatur Negara Pendidikan

  Kementerian Hukum dan HAM

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2021
Visa dan Izin Tinggal

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. Permenkumham No. 21 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap Serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal
  2. Permenkumham No. 51 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Prosedur Teknis Permohonan dan Pemberian Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas
  3. Permenkumham No. 41 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran Permohonan, Penyampaian Persetujuan Visa Tinggal Terbatas, dan Pendaftaran Permohonan Izin Tinggal Terbatas Secara Elektronik, Serta Pemberian Izin Tinggal Terbatas Elektronik
  4. Permenkumham No. 33 Tahun 2016 tentang Prosedur Teknis Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan Bagi Orang Asing Eks Warga Negara Indonesia dan Keluarganya Pemegang Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan
  5. Permenkumham No. 24 Tahun 2016 tentang Prosedur Teknis Permohonan dan Pemberian Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas
  6. Permenkumham No. 17 Tahun 2016 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi Tertentu, Syarat, dan Tujuan Kedatangan bagi Orang Asing yang Mendapatkan Bebas Visa Kunjungan
  7. Permenkumham No. 43 Tahun 2015 tentang Prosedur Teknis Alih Status Izin Tinggal Kunjungan Menjadi Izin Tinggal Terbatas dan Alih Status Izin Tinggal Terbatas Menjadi Izin Tinggal Tetap
  8. Permenkumham No. 39 Tahun 2015 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.Gr.01.06 Tahun 2010 Tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan
  9. Permenkumham No. 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010 Tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan
  10. Permenkumham No. 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap Serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal
  11. Permenkumham No. 19 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010 Tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan
  12. Permenkumham No. M.HH-04.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan
  13. Permenkumham No. M.HH-03.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan
  14. Permenkumham No. M.HH-01-GR.01.06 Tahun 2010 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan
  15. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-IZ.01.02 Tahun 1998 Tentang Pemberian Visa Dan Izin Keimigrasian Bagi Wisatawan Lanjut Usia Mancanegara

  Kementerian Hukum dan HAM

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.KP.08.01 Tahun 2011
Jabatan dan Kelas Jabatan Serta Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. Permenkumham No. 7 Tahun 2014 tentang Jabatan Dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

  Kementerian Hukum dan HAM

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 24 Tahun 2019
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan Melalui Penyesuaian/Inpassing

Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. Permenkumham No. 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dan Asisten Pembimbing Kemasyarakatan

  Kementerian Hukum dan HAM

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 42 Tahun 2015
Cap Keimigrasian

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kewarganegaraan dan Imigrasi

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. Permenkumham No. 28 Tahun 2018 tentang Cap Keimigrasian
  2. Permenkumham No. 21 Tahun 2012 tentang Cap Keimigrasian

  Kementerian Hukum dan HAM

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-04.IN.04.02 Tahun 2011
Tata Cara Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan Perizinan, Pelayanan Publik

  Kementerian Hukum dan HAM

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2020
Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan dan Visa Kunjungan saat Kedatangan serta Pemberian Izin Tinggal Keadaan Terpaksa

Kewarganegaraan dan Imigrasi COVID-19 / Corona

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. Permenkumham No. 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia

  Kementerian Hukum dan HAM

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 5 Tahun 2020
Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit Perancang Peraturan Perundang-undangan

Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi Standar/Pedoman

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. Permenkumham Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit Perancang Peraturan Perundang-undangan

  Kementerian Hukum dan HAM

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 27 Tahun 2016
Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. Permenkumham No. 19 Tahun 2021 tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah
  2. Permenkumham No. 36 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2014 tentang Formasi Jabatan Notaris
  3. Permenkumham No. 26 Tahun 2014 tentang Formasi Jabatan Notaris

  Kementerian Hukum dan HAM

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2011
Daftar Yayasan

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

  Kementerian Hukum dan HAM

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2018
Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penunjukan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kepegawaian, Aparatur Negara Ketatanegaraan, Kenegaraan

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. Permenkumham No. 1 Tahun 2014 tentang Penunjukan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

  Kementerian Hukum dan HAM

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2015
Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Penempatan Anak Sementara

Hak Asasi Manusia Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Keluarga, Perlindungan Anak

Tentang

Database Peraturan ini merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK RI. Secara khusus dimaksudkan untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum secara mudah, cepat dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK RI maupun masyarakat.

Kontak

Sekretariat Website JDIH BPK RI
Ditama Binbangkum - BPK RI
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia - BPK RI
Dikembangkan sejak tahun 2017


Versi 20.9.23.22