Hasil Pencarian
Menemukan 3.494 peraturan (dalam 0,012 detik)
Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 102/PMK.06/2017 Tahun 2017
Keanggotaan dan Tata Kerja Panitia Urusan Piutang Negara
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Mencabut :
-
PMK No. 155/PMK.06/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.06/2007 tentang Keanggotaan dan Tata Kerja Panitia Urusan Piutang Negara
-
PMK No. 122/PMK.06/2007 tentang Keanggotaan dan Tata Kerja Panitia Urusan Piutang Negara
- Download :
- PMK Nomor 102 Tahun 2017.pdf
Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 3/PMK.05/2014 Tahun 2014
Penempatan Uang Negara Pada Bank Umum
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Perbankan, Lembaga Keuangan
Diubah dengan :
-
PMK No. 53/PMK.05/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.05/2014 Tentang Penempatan Uang Negara Pada Bank Umum
-
PMK No. 77/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.05/2014 tentang Penempatan Uang Negara pada Bank Umum
-
ketentuan mengenai penempatan Uang Negara pada Bank Umum dalam rangka pengelolaan kelebihan kas negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.05/2010 tentang Pengelolaan Kelebihan/Kekurangan Kas
- Download :
- 2014 PMK 3.pdf
Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 164/PMK.06/2014 Tahun 2014
Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
Dicabut dengan :
-
PMK No. 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara
-
PMK No. 65/PMK.06/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur
- Download :
- 2014 PMK 164.pdf
Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 262/PMK.05/2014 Tahun 2014
Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pusat
Kebijakan Akuntansi
Diubah dengan :
-
PMK No. 218/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menter! Keuangan Nomor 262/PMK.05/2014 Tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pusat
- Download :
- 2014 PMK 262.pdf
Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 266/PMK.05/2014 Tahun 2014
Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus
Kebijakan Akuntansi
Mencabut :
-
PMK No. 221/PMK.05/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.05/2012 Tentang Sistem Akuntansi Transaksi Khusus
-
PMK No. 248/PMK.05/2012 tentang Sistem Akuntansi Transaksi Khusus
- Download :
- 2014 PMK 266.pdf
Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 32/PMK.010/2019 Tahun 2019
Batasan Kegiatan Dan Jenis Jasa Kena Pajak Yang Atas Ekspornya Dikenai Pajak Pertambahan Nilai
Perpajakan
Mencabut :
-
PMK No. 30/PMK.03/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2010 tentang Batasan Kegiatan dan Jenis Jasa Kena Pajak yang atas Ekspornya Dikenai Pajak Pertambahan Nilai
-
PMK No. 70/PMK.03/2010 tentang Batasan Kegiatan dan Jenis Jasa Kena Pajak yang atas Ekspornya Dikenai Pajak Pertambahan Nilai
-
PMK No. 70/PMK.03/2010 tentang Batasan Kegiatan dan Jenis Jasa Kena Pajak yang Atas Ekspornya dikenai Pajak Pertambahan Nilai
-
PMK No. 30/pmk.03/2011 tentang Perubahan Atas PMK No. 70/PMK.03/2010
- Download :
- 32~PMK.010~2019.pdf
Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 159/PMK.02/2019 Tahun 2019
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2017 Tentang Tata Cara Penggunaan Dan Pergeseran Anggaran Pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (Ba 999.08)
APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Mengubah :
-
PMK No. 127/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Penggunaan dan Pergeseran Anggaran pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08)
-
PMK No. 105/PMK.02/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2017 Tentang Tata Cara Penggunaan Dan Pergeseran Anggaran Pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08)
-
PMK No. 208/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Penggunaan Dan Pergeseran Anggaran Pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08)
- Download :
- 159~PMK.02~2019Per.pdf
Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 15/PMK.07/2020 Tahun 2020
Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
APBD APBN
Mencabut :
-
PMK No. 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa
-
PMK No. 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa
-
PMK No. 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa
-
PMK No. 173/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
-
PMK No. 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa
- Download :
- 15_PMK.07_2020Per.pdf
Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 194/PMK.02/2011 Tahun 2011
Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (Multi Years Contract) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Pengadaan Barang/Jasa
Dicabut dengan :
-
PMK No. 157/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (Multi Years Contract) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
-
PMK No. 56/PMK.02/2010 tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (Multi Years Contract) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Download :
- PMK Nomor 194 Tahun 2011.pdf
Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 129/PMK.011/2007 Tahun 2007
Penetapan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor dalam Rangka Skema Common Effective Preferential Tariff (CEPT)
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan
Diubah dengan :
-
PMK No. 128/PMK.011/2010 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Dalam Rangka ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT (ATIGA)
-
PMK No. 127/PMK.011/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.011/2007 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor dalam Skema Common Effective Preferential Tariff (CEPT)
- Download :
- PMK Nomor 129 Tahun 2007.pdf
Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 95/PMK.02/2012 Tahun 2012
Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2013
APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Standar/Pedoman
- Download :
- PMK Nomor 95 Tahun 2012.pdf
Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 57/PMK.05/2021 Tahun 2021
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal pada Kementerian Agama
Badan Layanan Umum
- Download :
- 57_PMK.05_2021.pdf
Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 121/PMK.02/2022 Tahun 2022
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak atas Layanan Sertifikasi Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik Farmasi dan Uang Kuliah Tunggal Program Studi Diploma Tiga Pengawasan Epidemiologi Politeknik Kesehatan pada Kementerian Kesehatan
PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak
- Download :
- 121_PMK.02_2022.pdf
Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 44/PMK.05/2011 Tahun 2011
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/Pmk.05/2008 Tentang Pelaksanaan Investasi Pemerintah
Penanaman Modal dan Investasi
- Download :
- 2011 PMK 44.pdf
Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 90/PMK.04/2012 Tahun 2012
Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Untuk Keperluan Museum, Kebun Binatang, Dan Tempat Lain Semacam Itu Yang Terbuka Untuk Umum, Serta Barang Untuk Konservasi Alam
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan
- Download :
- 2012 PMK 90.pdf
Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 144/PMK.04/2007 Tahun 2007
Pengeluaran Barang Impor untuk Dipakai
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan
Dicabut dengan :
-
PMK No. 228/PMK.04/2015 tentang Pengeluaran Barang Impor untuk Dipakai
- Download :
- PMK-144-tahun-2007.pdf
Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 32/PMK.05/2014 Tahun 2014
Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik
APBN
Diubah dengan :
-
PMK No. 225/PMK.05/2020 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik
-
PMK No. 202/PMK.05/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 /PMK.05/2014 Tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik
-
PMK No. 115/PMK.05/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 Tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik
- Download :
- PMK Nomor 32 Tahun 2014.pdf
Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 235/PMK.04/2009 Tahun 2009
Penimbunan, Pemasukan, Pengeluaran, dan Pengangkutan Barang Kena Cukai
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan
Dicabut dengan :
-
PMK No. 226/PMK.04/2014 tentang Penimbunan, Pemasukan, Pengeluaran, dan Pengangkutan Barang Kena Cukai
- Download :
- PMK Nomor 235 Tahun 2009.pdf
Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 101/PMK.07/2013 Tahun 2013
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.07/2013 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2013
APBD Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Standar/Pedoman
Mengubah :
-
PMK No. 41/PMK.07/2013 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2013
- Download :
- PMK Nomor 101 Tahun 2013.pdf
Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 191/PMK.05/2020 Tahun 2020
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan
Badan Layanan Umum
Mengubah :
-
PMK No. 23/PMK.05/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan
-
PMK No. 103/PMK.05/2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan
-
PMK No. 76/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan
-
PMK No. 57/PMK.05/2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Pada Kementerian Keuangan
- Download :
- 191_PMK.05_2020.pdf
Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 99/PMK.06/2006 Tahun 2006
Modul Penerimaan Negara
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak Perpajakan
Diubah dengan :
-
PMK No. 225/PMK.05/2020 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik
-
PMK No. 37/PMK.05/2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006 tentang Modul Penerimaan Negara. Jakarta, 2007
-
PMK No. 02/PMK.05/2007 tentang Perubahan atas Peraturan Mentei Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006 tentang Modul Penerimaan Negara
- Download :
- PMK Nomor 99 Tahun 2006.pdf
Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 170/PMK.02/2021 Tahun 2021
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram
Pertambangan Migas, Mineral dan Energi
Mengubah :
-
PMK No. 215/PMK.05/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram
-
PMK No. 116/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram
- Download :
- 170_PMK.02_2021.pdf
Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 180/PMK.05/2017 Tahun 2017
Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga/Subsidi Marjin Untuk Kredit Usaha Rakyat
Subsidi, PSO
- Download :
- PMK Nomor 180 Tahun 2017.pdf
Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 147/PMK.07/2015 Tahun 2015
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.07/2015 Tentang Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Tambahan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015
APBN
Mengubah :
-
PMK No. 92/PMK.07/2015 tentang Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Tambahan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015
-
ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan Pasal 11 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK/07 /2015 tentang Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Tambahan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147 /PMK.07 /2015
- Download :
- 147~PMK.07~2015Per.pdf
Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 202/PMK.03/2015 Tahun 2015
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan
Perpajakan
Mengubah :
-
PMK No. 9/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan
- Download :
- 202~PMK.03~2015Per.pdf