Hasil Pencarian
Menemukan 2.679 peraturan (dalam 0,003 detik)

Filter Pencarian


  Kementerian Keuangan

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 206/PMK.02/2013 Tahun 2013
Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran

Asuransi Kesehatan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PMK No. 10/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran

Diubah dengan :

  1. PMK No. 39/PMK.02/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran

  Kementerian Keuangan

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 17/PMK.03/2011 Tahun 2011
Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan

Perpajakan

  Kementerian Keuangan

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 19/PMK.07/2011 Tahun 2011
Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2011

Kehutanan dan Perkebunan

  Kementerian Keuangan

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 20/PMK.05/2011 Tahun 2011
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.05/2008 Tentang Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah pada Pemerintah Daerah

Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PMK No. 176/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Piutang Negara Yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah pada Pemerintah Daerah

Mengubah :

  Kementerian Keuangan

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 34/PMK.08/2011 Tahun 2011
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/Pmk.08/2008 Tentang Penjualan Surat Utang Negara Dalam Valuta Asing Di Pasar Perdana Internasional

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi

  Kementerian Keuangan

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 36/PMK.02/2011 Tahun 2011
Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Menteri Dan Pejabat Tertentu

Kesehatan Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

  Kementerian Keuangan

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 37/PMK.02/2011 Tahun 2011
Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Ketua, Wakil Ketua, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi,Dan Hakim Agung Mahkamah Agung

Kesehatan Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

  Kementerian Keuangan

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 39/PMK.07/2011 Tahun 2011
Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2011

APBN Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

  Kementerian Keuangan

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 40/PMK.07/2011 Tahun 2011
Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2011

APBN Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

  Kementerian Keuangan

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 42/PMK.07/2011 Tahun 2011
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/Pmk.07/2010 Tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2011

APBN

  Kementerian Keuangan

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 44/PMK.05/2011 Tahun 2011
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/Pmk.05/2008 Tentang Pelaksanaan Investasi Pemerintah

Penanaman Modal dan Investasi

  Kementerian Keuangan

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 47/PMK.07/2011 Tahun 2011
Tata Cara Penyelesaian Tunggakan Pinjaman Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah Melalui Sanksi Pemotongan Dana Alokasi Umum Dan/Atau Dana Bagi Hasil

APBN

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PMK No. 121/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Tunggakan Pinjaman Pemerintah Daerah Melalui Pemotongan Dana Alokasi Umum Dan/Atau Dana Bagi Hasil

  Kementerian Keuangan

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 8/PMK.07/2014 Tahun 2014
Pedoman Umum Dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2014

APBN

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PMK No. 87/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020

  Kementerian Keuangan

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 15/PMK.07/2014 Tahun 2014
Tahapan Persiapan Dan Pelaksanaan Pengalihan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Sebagai Pajak Daerah

Perpajakan

  Kementerian Keuangan

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 45/PMK.08/2014 Tahun 2014
Tata Cara Pengadaan Pembiayaan Yang Bersumber Dari Kreditor Swasta Asing

Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PMK No. 214/PMK.08/2019 tentang Tata Cara Pengadaan Pembiayaan Yang Bersumber Dari Kreditor Swasta Asing

  Kementerian Keuangan

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 50/PMK.06/2014 Tahun 2014
Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara

APBN Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PMK No. 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan Dan Penghapusan Barang Milik Negara

Mencabut :

  Kementerian Keuangan

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 53/PMK.02/2014 Tahun 2014
Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015

APBN

  Kementerian Keuangan

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 139/PMK.01/2012 Tahun 2012
Mekanisme Registrasi, Verifikasi dan Penilaian Kinerja Penyedia Barang/Jasa pada Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kementerian Keuangan

Pengadaan Barang/Jasa

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PMK No. 101/PMK.01/2017 tentang Mekanisme Registrasi dan Verifikasi Penyedia Barang/Jasa pada Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Keuangan

Diubah dengan :

  1. PMK No. 108/PMK.01/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.01/2012 tentang Mekanisme Registrasi, Verifikasi dan Penilaian Kinerja Penyedia Barang/Jasa pada Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kementerian Keuangan

Mencabut :

  1. PMK No. 197/PMK.01/2010 tentang Mekanisme Registrasi Dan Verifikasi Penyedia Barang/Jasa Pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kementerian Keuangan

  Kementerian Keuangan

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 108/PMK.01/2014 Tahun 2014
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.01/2012 tentang Mekanisme Registrasi, Verifikasi dan Penilaian Kinerja Penyedia Barang/Jasa pada Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kementerian Keuangan

Pengadaan Barang/Jasa

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PMK No. 101/PMK.01/2017 tentang Mekanisme Registrasi dan Verifikasi Penyedia Barang/Jasa pada Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Keuangan

Mengubah :

  1. PMK No. 139/PMK.01/2012 tentang Mekanisme Registrasi, Verifikasi dan Penilaian Kinerja Penyedia Barang/Jasa pada Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kementerian Keuangan

  Kementerian Keuangan

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.05/2013 Tahun 2013
Pedoman Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga

APBN

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PMK No. 104/PMK.05/2017 tentang Pedoman Rekonsiliasi dalam Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga

  Kementerian Keuangan

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 61/PMK.07/2014 Tahun 2014
Pedoman Umum Dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Tahun Anggaran 2014

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

  Kementerian Keuangan

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 78/PMK.06/2014 Tahun 2014
Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PMK No. 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara

  Kementerian Keuangan

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 87/PMK.02/2014 Tahun 2014
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.02/2009 Tentang Pedoman Umum Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak

PNBP

  Kementerian Keuangan

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 92/PMK.08/2014 Tahun 2014
Pelaksanaan Belanja Hibah Ke Pemerintah Asing/Lembaga Asing

Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PMK No. 84/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penatausahaan, Pemantauan, Evaluasi, Dan Pelaporan Pemberian Hibah Kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing

Diubah dengan :

  1. PMK No. 3/PMK.08/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.08/2014 Tentang Pelaksanaan Belanja Hibah Ke Pemerintah Asing/Lembaga Asing

  Kementerian Keuangan

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 101/PMK.01/2014 Tahun 2014
Penilai Publik

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. PMK No. 228/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 Tentang Penilai Publik
  2. PMK No. 56/PMK.01/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menter! Keuangan/Nomor 101/Pmk.01/2014 Tentang Penilai Publik

Tentang

Database Peraturan ini merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK RI. Secara khusus dimaksudkan untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum secara mudah, cepat dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK RI maupun masyarakat.

Kontak

Sekretariat Website JDIH BPK RI
Ditama Binbangkum - BPK RI
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia - BPK RI
Dikembangkan sejak tahun 2017


Versi 20.9.23.22