Hasil Pencarian
Menemukan 3.494 peraturan (dalam 0,012 detik)

Filter Pencarian


  Kementerian Keuangan

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 102/PMK.06/2017 Tahun 2017
Keanggotaan dan Tata Kerja Panitia Urusan Piutang Negara

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. PMK No. 155/PMK.06/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.06/2007 tentang Keanggotaan dan Tata Kerja Panitia Urusan Piutang Negara
  2. PMK No. 122/PMK.06/2007 tentang Keanggotaan dan Tata Kerja Panitia Urusan Piutang Negara

  Kementerian Keuangan

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 3/PMK.05/2014 Tahun 2014
Penempatan Uang Negara Pada Bank Umum

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. PMK No. 53/PMK.05/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.05/2014 Tentang Penempatan Uang Negara Pada Bank Umum
  2. PMK No. 77/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.05/2014 tentang Penempatan Uang Negara pada Bank Umum
  3. ketentuan mengenai penempatan Uang Negara pada Bank Umum dalam rangka pengelolaan kelebihan kas negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.05/2010 tentang Pengelolaan Kelebihan/Kekurangan Kas

  Kementerian Keuangan

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 164/PMK.06/2014 Tahun 2014
Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PMK No. 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara
  2. PMK No. 65/PMK.06/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur

  Kementerian Keuangan

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 262/PMK.05/2014 Tahun 2014
Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pusat

Kebijakan Akuntansi

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. PMK No. 218/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menter! Keuangan Nomor 262/PMK.05/2014 Tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pusat

  Kementerian Keuangan

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 266/PMK.05/2014 Tahun 2014
Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus

Kebijakan Akuntansi

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. PMK No. 221/PMK.05/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.05/2012 Tentang Sistem Akuntansi Transaksi Khusus
  2. PMK No. 248/PMK.05/2012 tentang Sistem Akuntansi Transaksi Khusus

  Kementerian Keuangan

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 32/PMK.010/2019 Tahun 2019
Batasan Kegiatan Dan Jenis Jasa Kena Pajak Yang Atas Ekspornya Dikenai Pajak Pertambahan Nilai

Perpajakan

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. PMK No. 30/PMK.03/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2010 tentang Batasan Kegiatan dan Jenis Jasa Kena Pajak yang atas Ekspornya Dikenai Pajak Pertambahan Nilai
  2. PMK No. 70/PMK.03/2010 tentang Batasan Kegiatan dan Jenis Jasa Kena Pajak yang atas Ekspornya Dikenai Pajak Pertambahan Nilai
  3. PMK No. 70/PMK.03/2010 tentang Batasan Kegiatan dan Jenis Jasa Kena Pajak yang Atas Ekspornya dikenai Pajak Pertambahan Nilai
  4. PMK No. 30/pmk.03/2011 tentang Perubahan Atas PMK No. 70/PMK.03/2010

  Kementerian Keuangan

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 159/PMK.02/2019 Tahun 2019
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2017 Tentang Tata Cara Penggunaan Dan Pergeseran Anggaran Pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (Ba 999.08)

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. PMK No. 127/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Penggunaan dan Pergeseran Anggaran pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08)
  2. PMK No. 105/PMK.02/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2017 Tentang Tata Cara Penggunaan Dan Pergeseran Anggaran Pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08)
  3. PMK No. 208/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Penggunaan Dan Pergeseran Anggaran Pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08)

  Kementerian Keuangan

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 15/PMK.07/2020 Tahun 2020
Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

APBD APBN

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. PMK No. 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa
  2. PMK No. 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa
  3. PMK No. 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa
  4. PMK No. 173/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
  5. PMK No. 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa

  Kementerian Keuangan

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 194/PMK.02/2011 Tahun 2011
Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (Multi Years Contract) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pengadaan Barang/Jasa

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PMK No. 157/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (Multi Years Contract) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  2. PMK No. 56/PMK.02/2010 tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (Multi Years Contract) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

  Kementerian Keuangan

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 129/PMK.011/2007 Tahun 2007
Penetapan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor dalam Rangka Skema Common Effective Preferential Tariff (CEPT)

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. PMK No. 128/PMK.011/2010 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Dalam Rangka ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT (ATIGA)
  2. PMK No. 127/PMK.011/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.011/2007 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor dalam Skema Common Effective Preferential Tariff (CEPT)

  Kementerian Keuangan

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 95/PMK.02/2012 Tahun 2012
Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2013

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Standar/Pedoman

  Kementerian Keuangan

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 57/PMK.05/2021 Tahun 2021
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal pada Kementerian Agama

Badan Layanan Umum

  Kementerian Keuangan

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 121/PMK.02/2022 Tahun 2022
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak atas Layanan Sertifikasi Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik Farmasi dan Uang Kuliah Tunggal Program Studi Diploma Tiga Pengawasan Epidemiologi Politeknik Kesehatan pada Kementerian Kesehatan

PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak

  Kementerian Keuangan

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 44/PMK.05/2011 Tahun 2011
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/Pmk.05/2008 Tentang Pelaksanaan Investasi Pemerintah

Penanaman Modal dan Investasi

  Kementerian Keuangan

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 90/PMK.04/2012 Tahun 2012
Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Untuk Keperluan Museum, Kebun Binatang, Dan Tempat Lain Semacam Itu Yang Terbuka Untuk Umum, Serta Barang Untuk Konservasi Alam

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

  Kementerian Keuangan

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 144/PMK.04/2007 Tahun 2007
Pengeluaran Barang Impor untuk Dipakai

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PMK No. 228/PMK.04/2015 tentang Pengeluaran Barang Impor untuk Dipakai

  Kementerian Keuangan

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 32/PMK.05/2014 Tahun 2014
Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik

APBN

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. PMK No. 225/PMK.05/2020 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik
  2. PMK No. 202/PMK.05/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 /PMK.05/2014 Tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik
  3. PMK No. 115/PMK.05/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 Tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik

  Kementerian Keuangan

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 235/PMK.04/2009 Tahun 2009
Penimbunan, Pemasukan, Pengeluaran, dan Pengangkutan Barang Kena Cukai

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PMK No. 226/PMK.04/2014 tentang Penimbunan, Pemasukan, Pengeluaran, dan Pengangkutan Barang Kena Cukai

  Kementerian Keuangan

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 101/PMK.07/2013 Tahun 2013
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.07/2013 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2013

APBD Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Standar/Pedoman

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. PMK No. 41/PMK.07/2013 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2013

  Kementerian Keuangan

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 191/PMK.05/2020 Tahun 2020
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan

Badan Layanan Umum

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. PMK No. 23/PMK.05/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan
  2. PMK No. 103/PMK.05/2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan
  3. PMK No. 76/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan
  4. PMK No. 57/PMK.05/2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Pada Kementerian Keuangan

  Kementerian Keuangan

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 99/PMK.06/2006 Tahun 2006
Modul Penerimaan Negara

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak Perpajakan

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. PMK No. 225/PMK.05/2020 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik
  2. PMK No. 37/PMK.05/2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006 tentang Modul Penerimaan Negara. Jakarta, 2007
  3. PMK No. 02/PMK.05/2007 tentang Perubahan atas Peraturan Mentei Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006 tentang Modul Penerimaan Negara

  Kementerian Keuangan

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 170/PMK.02/2021 Tahun 2021
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. PMK No. 215/PMK.05/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram
  2. PMK No. 116/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram

  Kementerian Keuangan

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 180/PMK.05/2017 Tahun 2017
Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga/Subsidi Marjin Untuk Kredit Usaha Rakyat

Subsidi, PSO

  Kementerian Keuangan

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 147/PMK.07/2015 Tahun 2015
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.07/2015 Tentang Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Tambahan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015

APBN

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. PMK No. 92/PMK.07/2015 tentang Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Tambahan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015

  2. ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan Pasal 11 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK/07 /2015 tentang Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Tambahan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147 /PMK.07 /2015

  Kementerian Keuangan

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 202/PMK.03/2015 Tahun 2015
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan

Perpajakan

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. PMK No. 9/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan

Tentang

Database Peraturan ini merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK RI. Secara khusus dimaksudkan untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum secara mudah, cepat dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK RI maupun masyarakat.

Kontak

Sekretariat Website JDIH BPK RI
Ditama Binbangkum - BPK RI
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia - BPK RI
Dikembangkan sejak tahun 2017


Versi 20.9.23.22