Hasil Pencarian
Menemukan 174 peraturan (dalam 0,013 detik)

Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1950
Peraturan Pensiun dan Onderstand Kepada para Anggota Tentara Angkatan Darat

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1957
Pengubahan Kedudukan Wilayah Daerah-Daerah Enclave Imogiri, Kota Gede dan Ngawen

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Undang-undang Darurat Nomor 14 Tahun 1955
Penunjukan Bagian Pembikinan Sera Dan Vaksin Daripada Lembaga Pasteur Di Bandung Menjadi Perusahaan Negara Dalam Arti "Indische Bedrijvenwet" (Staatsblad 1927 No. 419)

BUMN Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Undang-undang Darurat Nomor 2 Tahun 1955
Bank Negara Indonesia

Perbankan, Lembaga Keuangan

Undang-undang Darurat Nomor 18 Tahun 1950
Penghapusan Pengadilan-Pengadilan Landgerecht dan Appelraad dan Pembentukan Pengadilan-Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi

Hukum Acara dan Peradilan

Undang-undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957
Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat Ke II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat Ke I Maluku

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Undang-undang Darurat Nomor 2 Tahun 1954
Mencabut Sifat Sebagai Alat Pembayaran yang Sah dari Uang Kertas Pemerintah yang Dikeluarkan Sebelum Penyerahan Kedaulatan

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perekonomian

Undang-undang Darurat Nomor 18 Tahun 1955
Perubahan Jumlah Anggota Panitia Pemilihan Indonesia, Panitia Pemilihan Dan Panitia Pemilihan Kabupaten

Partai Politik dan Pemilu Pemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah

Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1952
Tambahan Pokok Bea atas Bea-Bea Masuk Selama Tahun 1952

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Undang-undang Darurat Nomor 15 Tahun 1955
Menghentikan Berlakunya Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1955 tentang Mengadakan Opsenten Atas Cukai Bensin (Lembaran Negara Tahun 1955 No. 24).

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Undang-undang Darurat Nomor 25 Tahun 1957
Penghapusan Monopoli Garam dan Pembikinan Garam Rakyat

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Undang-undang Darurat Nomor 43 Tahun 1950
Perubahan Pasal 45 "Zegelverordening 1921"

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Undang-undang Darurat Nomor 14 Tahun 1952
Perubahan dan Penambahan Peraturan Pemungutan Pajak Peralihan, Pajak Upah dan Pajak Kekayaan

Perpajakan

Undang-undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954
Amnesti dan Abolisi

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1953
Menaikkan Jumlah Maksimum Porto dan Bea

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Undang-undang Darurat Nomor 26 Tahun 1950
Pengesahan dan Pengakuan Hutang terhadap Kerajaan Belanda

Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1953
Ancaman Hukuman Terhadap Pembelian, Menerimaan, Penyerahan, Penguasaan, Kepunyaan Persediaan atau Dalam Penyimpanan, Pengangkutan, atau Pembawaan Kawat Tembaga Dengan Tidak Mempunyai Surat Idzin

Perizinan, Pelayanan Publik

Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1950
Pajak Peredaran

Perpajakan

Undang-undang Darurat Nomor 8 Tahun 1950
Mengadakan Tambahan Peraturan Keadaan Perang dan Darurat Perang (Keputusan Raja Tertanggal 13 September 1939 No. 32 Staatsblad Indonesia Tahun 1939 No. 582)

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1959
Pembentukan Pengadilan Tinggi Di Jawa Tengah Di Semarang dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Di Surabaya Dan Makassar

Hukum Acara dan Peradilan

Undang-undang Darurat Nomor 27 Tahun 1957
Penagihan Pajak Negara Dengan Surat-Paksa

Perpajakan

Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1952
Pemindahan dan Pemakaian Tanah-Tanah dan Barang-Barang Tetap yang Lainnya yang Mempunyai Titel Menurut Hukum Eropa

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang

Undang-undang Darurat Nomor 15 Tahun 1951
Penilaian dari Bagian-Bagian Pendapatan dan Kekayaan, Baik yang Diperoleh Maupun yang Berada dalam Uang Asing, Untuk Pemungutan Pajak Peralihan, Pajak Upah, Pajak Perseroan dan Pajak Kekayaan dan Tentang Perubahan Pajak Peralihan 1944

Perpajakan

Undang-undang Darurat Nomor 2 Tahun 1958
Tanda-Tanda Penghargaan untuk Anggota Angkatan Perang

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1955
Larangan Untuk Mengumpulkan Uang Logam Yang Sah Dan Memperhitungkan Agio Pada Waktu Penukaran Alat-Alat Pembayaran Yang Sah

Perbankan, Lembaga Keuangan