Hasil Pencarian
Menemukan 174 peraturan (dalam 0,013 detik)
Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1950
Peraturan Pensiun dan Onderstand Kepada para Anggota Tentara Angkatan Darat
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Diubah dengan :
-
UUDrt No. 6 Tahun 1954 tentang Mengubah Undang-Undang Darurat No. 19 Tahun 1950 (Lembaran Negara Tahun 1950 No. 28), tentang Peraturan Pemberian Pensiun dan Onderstand kepada Para Anggota Tentara Angkatan Darat
-
UUDrt No. 28 Tahun 1950 tentang Perubahan Peraturan Pemberian Pensiun dan Onderstand kepada para Anggota Tentara Angkatan Darat
- Download :
- UU Darurat Nomor 19 Tahun 1950.pdf
Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1957
Pengubahan Kedudukan Wilayah Daerah-Daerah Enclave Imogiri, Kota Gede dan Ngawen
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
- Download :
- UU Darurat Nomor 5 Tahun 1957.pdf
Undang-undang Darurat Nomor 14 Tahun 1955
Penunjukan Bagian Pembikinan Sera Dan Vaksin Daripada Lembaga Pasteur Di Bandung Menjadi Perusahaan Negara Dalam Arti "Indische Bedrijvenwet" (Staatsblad 1927 No. 419)
BUMN Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
- Download :
- UU Darurat Nomor 14 Tahun 1955.pdf
Undang-undang Darurat Nomor 2 Tahun 1955
Bank Negara Indonesia
Perbankan, Lembaga Keuangan
Mencabut :
-
Perpu Nomor 2 Tahun 1946
- Download :
- UU Darurat Nomor 2 Tahun 1955.pdf
Undang-undang Darurat Nomor 18 Tahun 1950
Penghapusan Pengadilan-Pengadilan Landgerecht dan Appelraad dan Pembentukan Pengadilan-Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi
Hukum Acara dan Peradilan
- Download :
- UU Darurat Nomor 18 Tahun 1950.pdf
Undang-undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957
Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat Ke II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat Ke I Maluku
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
- Download :
- UU Darurat Nomor 23 Tahun 1957.pdf
Undang-undang Darurat Nomor 2 Tahun 1954
Mencabut Sifat Sebagai Alat Pembayaran yang Sah dari Uang Kertas Pemerintah yang Dikeluarkan Sebelum Penyerahan Kedaulatan
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perekonomian
Ditetapkan dengan :
-
UU No. 1 Tahun 1955 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 2 Tahun 1954 (Lembaran-Negara No.5 Tahun 1954) tentang Mencabut Sifat Sebagai Alat Pembayar yang Syah dari Uang Kertas Pemerintah yang Dikeluarkan Sebelum Penyerahan Kedaulatan" Sebagai Undang-Undang *)
- Download :
- UU Darurat Nomor 2 Tahun 1954.pdf
Undang-undang Darurat Nomor 18 Tahun 1955
Perubahan Jumlah Anggota Panitia Pemilihan Indonesia, Panitia Pemilihan Dan Panitia Pemilihan Kabupaten
Partai Politik dan Pemilu Pemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah
Mengubah :
-
UU No. 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
- Download :
- UU Darurat Nomor 18 Tahun 1955.pdf
Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1952
Tambahan Pokok Bea atas Bea-Bea Masuk Selama Tahun 1952
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan
- Download :
- UU Darurat Nomor 4 Tahun 1952.pdf
Undang-undang Darurat Nomor 15 Tahun 1955
Menghentikan Berlakunya Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1955 tentang Mengadakan Opsenten Atas Cukai Bensin (Lembaran Negara Tahun 1955 No. 24).
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan
- Download :
- UU Darurat Nomor 15 Tahun 1955.pdf
Undang-undang Darurat Nomor 25 Tahun 1957
Penghapusan Monopoli Garam dan Pembikinan Garam Rakyat
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
- Download :
- UU Darurat Nomor 25 Tahun 1957.pdf
Undang-undang Darurat Nomor 43 Tahun 1950
Perubahan Pasal 45 "Zegelverordening 1921"
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan
- Download :
- UU Darurat Nomor 43 Tahun 1950.pdf
Undang-undang Darurat Nomor 14 Tahun 1952
Perubahan dan Penambahan Peraturan Pemungutan Pajak Peralihan, Pajak Upah dan Pajak Kekayaan
Perpajakan
Mencabut :
-
UUDrt No. 6 Tahun 1952 tentang Pungutan Tambahan Pokok Pajak Mengenai Pajak Kekayaan untuk Tahun 1952
-
UU No. 21 Tahun 1957
- Download :
- UU Darurat Nomor 14 Tahun 1952.pdf
Undang-undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954
Amnesti dan Abolisi
Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang
- Download :
- UU Darurat Nomor 11 Tahun 1954.pdf
Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1953
Menaikkan Jumlah Maksimum Porto dan Bea
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan
Mengubah :
-
UU No. 13 Tahun 1951 tentang Menetapkan "Undang-Undang Darurat tentang Menaikkan Jumlah Maksimum Porto Dan Bea" Sebagai Undang-Undang
- Download :
- UU Darurat Nomor 5 Tahun 1953.pdf
Undang-undang Darurat Nomor 26 Tahun 1950
Pengesahan dan Pengakuan Hutang terhadap Kerajaan Belanda
Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah
- Download :
- UU Darurat Nomor 26 Tahun 1950.pdf
Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1953
Ancaman Hukuman Terhadap Pembelian, Menerimaan, Penyerahan, Penguasaan, Kepunyaan Persediaan atau Dalam Penyimpanan, Pengangkutan, atau Pembawaan Kawat Tembaga Dengan Tidak Mempunyai Surat Idzin
Perizinan, Pelayanan Publik
Ditetapkan dengan :
-
UU No. 4 Tahun 1958 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1953 tentang Ancaman Hukuman Terhadap Pembelian, Penyerahan dan Penguasaan, Kepunyaan Persediaan atau Dalam Milik, Penyimpanan, Pengangkutan atau Pembawaan Kawat-Tembaga dengan Tidak Mempunyai Idzin" (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 51) Sebagai Undang-Undang
- Download :
- UU Darurat Nomor 7 Tahun 1953.pdf
Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1950
Pajak Peredaran
Perpajakan
Diubah dengan :
-
UUDrt No. 18 Tahun 1951 tentang Membatasi Masa Berlakunya Undang-Undang Pajak Peredaran 1950
-
UUDrt No. 38 Tahun 1950 tentang Tambahan dan Perubahan Undang-Undang Pajak Peredaran 1950 (Undang-Undang Darurat Nr. 12, Tahun 1950)
- Download :
- UU Darurat Nomor 12 Tahun 1950.pdf
Undang-undang Darurat Nomor 8 Tahun 1950
Mengadakan Tambahan Peraturan Keadaan Perang dan Darurat Perang (Keputusan Raja Tertanggal 13 September 1939 No. 32 Staatsblad Indonesia Tahun 1939 No. 582)
Pertahanan dan Keamanan, Militer
- Download :
- UU Darurat Nomor 8 Tahun 1950.pdf
Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1959
Pembentukan Pengadilan Tinggi Di Jawa Tengah Di Semarang dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Di Surabaya Dan Makassar
Hukum Acara dan Peradilan
- Download :
- UU Darurat Nomor 7 Tahun 1959.pdf
Undang-undang Darurat Nomor 27 Tahun 1957
Penagihan Pajak Negara Dengan Surat-Paksa
Perpajakan
- Download :
- UU Darurat Nomor 27 Tahun 1957.pdf
Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1952
Pemindahan dan Pemakaian Tanah-Tanah dan Barang-Barang Tetap yang Lainnya yang Mempunyai Titel Menurut Hukum Eropa
Agraria, Pertanahan, Tata Ruang
- Download :
- UU Darurat Nomor 1 Tahun 1952.pdf
Undang-undang Darurat Nomor 15 Tahun 1951
Penilaian dari Bagian-Bagian Pendapatan dan Kekayaan, Baik yang Diperoleh Maupun yang Berada dalam Uang Asing, Untuk Pemungutan Pajak Peralihan, Pajak Upah, Pajak Perseroan dan Pajak Kekayaan dan Tentang Perubahan Pajak Peralihan 1944
Perpajakan
Mengubah :
-
UUDrt No. 5 Tahun 1951 tentang Tambahan Undang-Undang Darurat Nr. 37 Tahun 1950, Mengenai Perubahan Ordonansi Pajak Peralihan 1944, Ordonansi Pajak Upah dan Ordonansi Pajak Kekayaan 1932
- Download :
- UU Darurat Nomor 15 Tahun 1951.pdf
Undang-undang Darurat Nomor 2 Tahun 1958
Tanda-Tanda Penghargaan untuk Anggota Angkatan Perang
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1955
Larangan Untuk Mengumpulkan Uang Logam Yang Sah Dan Memperhitungkan Agio Pada Waktu Penukaran Alat-Alat Pembayaran Yang Sah
Perbankan, Lembaga Keuangan
- Download :
- UU Darurat Nomor 4 Tahun 1955.pdf