Hasil Pencarian
Menemukan 173 peraturan (dalam 0,001 detik)

Undang-undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956
Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar, Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959
Pengeluaran Pinjaman Obligasi Berhadiah Tahun 1959

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi

Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1950
Penyerahan Penyelenggaraan Seluruh Tugas Pemerintah Dari Negara Jawa Timur Kepada Komisaris Pemerintah

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Undang-undang Darurat Nomor 2 Tahun 1950
Penerbitan Lembaran-Negara Republik Indonesia Serikat dan Berita Negara Republik Indonesia Serikat tentang Mengeluarkan, Mengumumkan dan Mulai Berlakunya Undang-Undang Federal dan Peraturan Pemerintah

Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1950
Pungutan Tambahan Pajak Mengenai Pajak Kekayaan dan Pajak Perseroan Tahun 1950

Perpajakan

Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1950
Penerimaan Anggauta Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat

Pertahanan dan Keamanan

Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1950
Peraturan Gaji Militer Tahun 1950, "Peraturan Gaji Militer Tahun 1950" ("P.G.M. 1950")

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. UUDrt No. 10 Tahun 1951 tentang Pencabutan Kembali Gaji Militer Tahun 1950
   

Diubah dengan :

1. UUDrt No. 27 Tahun 1950 tentang Mengubah Peraturan Gaji Militer 1950 (P.G.M. 1950)
   

Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1950
Pembentukan Jabatan Gubernur Militer Ibukota

Pertahanan dan Keamanan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. UUDrt No. 33 Tahun 1950 tentang Mencabut Kembali Undang-Undang Darurat Nr. 6 Tahun 1950 (Lembaran-Negara Nr 7)
   

Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1950
Perguruan Tinggi

Pendidikan

Undang-undang Darurat Nomor 8 Tahun 1950
Mengadakan Tambahan Peraturan Keadaan Perang dan Darurat Perang (Keputusan Raja Tertanggal 13 September 1939 No. 32 Staatsblad Indonesia Tahun 1939 No. 582)

Pertahanan dan Keamanan

Undang-undang Darurat Nomor 9 Tahun 1950
Perobahan Undang-Undang Postspaarban (Staatsblad 1934 No. 653. 1937 No. 176 dan 197 dan 1941 No. 295)

Perbankan

Undang-undang Darurat Nomor 10 Tahun 1950
Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Daerah Negara Pasundan oleh Republik Indonesia Serikat

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Undang-undang Darurat Nomor 11 Tahun 1950
Tata-Cara Perubahan Susunan Kenegaraan dari Wilayah Republik Indonesia Serikat

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1950
Pajak Peredaran

Perpajakan

Status Peraturan :

Diubah dengan :

1. UUDrt No. 18 Tahun 1951 tentang Membatasi Masa Berlakunya Undang-Undang Pajak Peredaran 1950
   
2. UUDrt No. 38 Tahun 1950 tentang Tambahan dan Perubahan Undang-Undang Pajak Peredaran 1950 (Undang-Undang Darurat Nr. 12, Tahun 1950)
   

Undang-undang Darurat Nomor 13 Tahun 1950
Pinjaman Darurat

Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Undang-undang Darurat Nomor 14 Tahun 1950
Penyelenggaraan Tugas-Tugas Pemerintahan di Negara Sumatera Selatan oleh Republik Indonesia Serikat

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1959
Ketentuan-Ketentuan Umum Mengenai Tanda-Tanda Kehormatan

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1959
Tanda Kehormatan Bintang Republik Indonesia

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1959
Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1959
Pembentukan Pengadilan Tinggi Di Jawa Tengah Di Semarang dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Di Surabaya Dan Makassar

Hukum Acara dan Peradilan

Undang-undang Darurat Nomor 15 Tahun 1950
Penyelesaian Urusan Pemulihan Hak

Hak Asasi Manusia

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. PERPU No. 12 Tahun 1960 tentang Pembubaran Panitya Untuk Menyelesaikan Urusan Pemulihan Hak
   

Undang-undang Darurat Nomor 16 Tahun 1950
Susunan dan Kekuasaan Pengadilan Kejaksaan dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan

Hukum Acara dan Peradilan

Undang-undang Darurat Nomor 17 Tahun 1950
Hukum Acara Pidana Pada Pengadilan Tentara

Hukum Acara dan Peradilan

Undang-undang Darurat Nomor 18 Tahun 1950
Penghapusan Pengadilan-Pengadilan Landgerecht dan Appelraad dan Pembentukan Pengadilan-Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi

Hukum Acara dan Peradilan

Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1958
Hukum Acara Pidana Pada Pengadilan Ketentaraan

Hukum Acara dan Peradilan