Hasil Pencarian
Menemukan 173 peraturan (dalam 0,001 detik)

Filter Pencarian


  Pemerintah Pusat

Undang-undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956
Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar, Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

  Pemerintah Pusat

Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959
Pengeluaran Pinjaman Obligasi Berhadiah Tahun 1959

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi

  Pemerintah Pusat
  Pemerintah Pusat
  Pemerintah Pusat

Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1950
Penerimaan Anggauta Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat

Pertahanan dan Keamanan

  Pemerintah Pusat

Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1950
Peraturan Gaji Militer Tahun 1950, "Peraturan Gaji Militer Tahun 1950" ("P.G.M. 1950")

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UUDrt No. 10 Tahun 1951 tentang Pencabutan Kembali Gaji Militer Tahun 1950

Diubah dengan :

  1. UUDrt No. 27 Tahun 1950 tentang Mengubah Peraturan Gaji Militer 1950 (P.G.M. 1950)

  Pemerintah Pusat

Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1950
Pembentukan Jabatan Gubernur Militer Ibukota

Pertahanan dan Keamanan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UUDrt No. 33 Tahun 1950 tentang Mencabut Kembali Undang-Undang Darurat Nr. 6 Tahun 1950 (Lembaran-Negara Nr 7)

  Pemerintah Pusat

Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1950
Perguruan Tinggi

Pendidikan

  Pemerintah Pusat

Undang-undang Darurat Nomor 10 Tahun 1950
Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Daerah Negara Pasundan oleh Republik Indonesia Serikat

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

  Pemerintah Pusat

Undang-undang Darurat Nomor 11 Tahun 1950
Tata-Cara Perubahan Susunan Kenegaraan dari Wilayah Republik Indonesia Serikat

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

  Pemerintah Pusat

Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1950
Pajak Peredaran

Perpajakan

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. UUDrt No. 18 Tahun 1951 tentang Membatasi Masa Berlakunya Undang-Undang Pajak Peredaran 1950
  2. UUDrt No. 38 Tahun 1950 tentang Tambahan dan Perubahan Undang-Undang Pajak Peredaran 1950 (Undang-Undang Darurat Nr. 12, Tahun 1950)

  Pemerintah Pusat

Undang-undang Darurat Nomor 13 Tahun 1950
Pinjaman Darurat

Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

  Pemerintah Pusat
  Pemerintah Pusat

Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1959
Ketentuan-Ketentuan Umum Mengenai Tanda-Tanda Kehormatan

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

  Pemerintah Pusat

Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1959
Tanda Kehormatan Bintang Republik Indonesia

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

  Pemerintah Pusat

Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1959
Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

  Pemerintah Pusat

Undang-undang Darurat Nomor 15 Tahun 1950
Penyelesaian Urusan Pemulihan Hak

Hak Asasi Manusia

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PERPU No. 12 Tahun 1960 tentang Pembubaran Panitya Untuk Menyelesaikan Urusan Pemulihan Hak

  Pemerintah Pusat
  Pemerintah Pusat

Undang-undang Darurat Nomor 17 Tahun 1950
Hukum Acara Pidana Pada Pengadilan Tentara

Hukum Acara dan Peradilan

  Pemerintah Pusat

Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1958
Hukum Acara Pidana Pada Pengadilan Ketentaraan

Hukum Acara dan Peradilan