Hasil Pencarian - ditemukan 172 peraturan

Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1959
Pembentukan Pengadilan Tinggi Di Jawa Tengah Di Semarang dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Di Surabaya Dan Makassar

Hukum Acara dan Peradilan

Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1959
Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1959
Tanda Kehormatan Bintang Republik Indonesia

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1959
Ketentuan-Ketentuan Umum Mengenai Tanda-Tanda Kehormatan

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959
Pengeluaran Pinjaman Obligasi Berhadiah Tahun 1959

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi

Undang-undang Darurat Nomor 2 Tahun 1959
Pemberian Tanda Kehormatan Bintang Garuda

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1959
Badan Perusahaan Produksi Bahan Makanan dan Pembukaan Tanah

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Undang-undang Darurat Nomor 8 Tahun 1958
Penambahan Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 27) tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Tindak Pidana Korupsi

Status Peraturan :

Mengubah :

1. UUDrt No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi
   

Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1958
Penggantian Peraturan tentang Bintang Gerilya Sebagai Termaksud Dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1949

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan :

Mencabut :

1. PP Nomor 8 Tahun 1949
   

Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1958
Perubahan Dan Tambahan Undang-Undang No. 65 Tahun 1958 tentang Pemberian Tanda-Tanda Kehormatan Bintang Sakti dan Bintang Darma (Lembaran-Negara 1958 No. 116)

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan :

Mengubah :

1. UU No. 65 Tahun 1958 tentang Pemberian Tanda-Tanda Kehormatan Bintang Sakti dan Bintang Darma
   

Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1958
Kedudukan Hukum Apotek Darurat

Kesehatan

Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1958
Pengubahan "Undang-Undang Mata Uang Tahun 1953" (Undang- Undang No. 27 Tahun 1953, Lembaran-Negara Tahun 1953 No. 77)

Perekonomian

Status Peraturan :

Mengubah :

1. UU No. 27 Tahun 1953 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat tentang Penghentian Berlakunya "Indische Muntwet 1912" dan Penetapan Peraturan Baru tentang Mata Uang" (Undang-Undang Darurat Nomor 20 Tahun 1951 (Lembaran-Negara Nomor 95 Tahun 1951) Sebagai Undang-Undang
   

Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1958
Urusan Perumahan

Agraria

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. PERPU No. 6 Tahun 1962 tentang Pokok-Pokok Perumahan
   

Undang-undang Darurat Nomor 2 Tahun 1958
Tanda-Tanda Penghargaan untuk Anggota Angkatan Perang

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1958
Hukum Acara Pidana Pada Pengadilan Ketentaraan

Hukum Acara dan Peradilan

Undang-undang Darurat Nomor 27 Tahun 1957
Penagihan Pajak Negara Dengan Surat-Paksa

Perpajakan

Undang-undang Darurat Nomor 26 Tahun 1957
Anggota Angkatan Perang Berdasarkan Ikatan Dinas Sukarela (Militer Sukarela)

Pertahanan dan Keamanan

Undang-undang Darurat Nomor 25 Tahun 1957
Penghapusan Monopoli Garam dan Pembikinan Garam Rakyat

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Undang-undang Darurat Nomor 24 Tahun 1957
Mengubah Undang-Undang Darurat No. 15 Tahun 1957 (Lembaran-Negara 1957 No. 62) tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Konstituante

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Undang-undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957
Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat Ke II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat Ke I Maluku

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah