Search [JDIH BPK RI]

Filter Pencarian

BPK RI

Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2016
Kode Etik Badan Pemeriksa Pemeriksa

Kepegawaian, Aparatur Negara Kode Etik

Status Peraturan :

Mencabut :

Peraturan BPK No. 4 Tahun 2018 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan
Peraturan BPK No. 2 Tahun 2011 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan

Download :
201611081634505163_2016_Peraturan_BPK_03.pdf

Abstrak

BPK RI

Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2016
Persyaratan Akuntan Publik Pada Kantor Akuntan Publik Yang Melakukan Pemeriksaan Keuangan Negara

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Download :
2016_Peraturan_BPK_01.pdf

Abstrak

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN - AKUNTAN PUBLIK

2016

Peraturan BPK NO. 1, LN 2016 (56) : 14 hlm.

Peraturan BPK tentang Persyaratan Akuntan Publik Pada Kantor Akuntan Publik Yang Melakukan Pemeriksaan Keuangan Negara

ABSTRAK:

Keputusan BPK Nomor 10/K/I-XIII.2/7/2008 tentang Persyaratan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang Melakukan Pemeriksaan Keuangan Negara sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan hukum sehingga perlu diganti.
Dasar hukum Peraturan BPK ini adalah UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2006; UU Nomor 5 Tahun 2011; PP Nomor 20 Tahun 2015; Surat Keputusan BPK Nomor 31/SK/I-VIII.3/8/2006; Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007; dan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2008.
Peraturan BPK ini mengatur mengenai: 1) pemeriksaan keuangan negara oleh Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik; 2) persyaratan; 3) penetapan KAP terdaftar di BPK; 4) program pendidikan akuntan publik dan tenaga kerja profesional pemeriksa; 5) penghargaan; dan 6) penghapusan akuntan publik dan KAP dari daftar akuntan publik dan KAP terdaftar di BPK.

CATATAN:

Peraturan BPK ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2016.
Peraturan BPK ini mencabut Keputusan BPK Nomor 10/K/I-XIII.2/7/2008 tentang Persyaratan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang Melakukan Pemeriksaan Keuangan Negara.
Lampiran 14 hlm.

BPK RI

Peraturan BPK Nomor 4 Tahun 2016
Majelis Kehormatan Kode Etik Badan Pemeriksa Pemeriksa

Kepegawaian, Aparatur Negara Kode Etik

Status Peraturan :

Mencabut :

Peraturan BPK No. 5 Tahun 2018 tentang Majelis Kehormatan Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan
Peraturan BPK No. 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Majelis Kehormatan Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan
Peraturan BPK No. 1 Tahun 2011 tentang Majelis Kehormatan Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan

Download :
2016_Peraturan_BPK_04.pdf

Abstrak

BPK RI

Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017
Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan :

Mencabut :

Peraturan BPK No. 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan

Download :
Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017.pdf

Abstrak

BPK RI

Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2013
Perubahan Atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Majelis Kehormatan Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan

Kepegawaian, Aparatur Negara Kode Etik

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

Peraturan BPK No. 4 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Kode Etik Badan Pemeriksa Pemeriksa
Peraturan BPK No. 1 Tahun 2011 tentang Majelis Kehormatan Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan

Download :
2013_Peraturan_BPK_01-.pdf

Abstrak

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN - KODE ETIK

2013

Peraturan BPK NO. 1, LN 2013 (189) : 3 hlm.

Peraturan BPK tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Majelis Kehormatan Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan

ABSTRAK:

Untuk meningkatkan independensi dan akuntabilitas Majelis Kehormatan Kode Etik (Majelis Kehormatan) dan Tim Kode Etik, dipandang perlu untuk melakukan perubahan susunan Majelis kehormatan dan Tim Kode Etik sebagaimana diatur dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2011.
Dasar hukum Peraturan BPK ini adalah UU Nomor 15 Tahun 2006.
Peraturan BPK ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2011, yaitu Pasal 3 dan Pasal 11. Majelis Kehormatan beranggotan 5 orang yang terdiri dari 2 orang Anggota BPK, 2 orang dari unsur akademi, dan 1 orang dari unsur profesi.

CATATAN:

Peraturan BPK ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2013.

BPK RI

Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2018
Penyusunan Peraturan, Instruksi, Surat Edaran, Keputusan, dan Pengumuman pada Badan Pemeriksa Keuangan

Administrasi dan Tata Usaha Negara Arsip

Download :
2018_Peraturan_BPK_03.pdf

Abstrak

BPK RI

Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2015
Pembagian Tugas dan Wewenang Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Status Peraturan :

Mencabut :

Peraturan BPK No. 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembagian Tugas dan Wewenang Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Peraturan BPK No. 1 Tahun 2010 tentang Pembagian Tugas Dan Wewenang Ketua, Wakil Ketua, Dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Download :
2015_Peraturan_BPK_01-.pdf

Abstrak

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN - PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG

2015

Peraturan BPK NO. 1, LN 2015 (135) : 5 hlm.

Peraturan BPK tentang Pembagian Tugas dan Wewenang Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

ABSTRAK:

Berdasarkan Pasal 15 ayat (5) UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dinyatakan bahwa pembagian tugas dan wewenang Ketua, Wakil ketua, dan Anggota BPK diatur dengan Peraturan BPK.
Dasar hukum Peraturan BPK ini adalah UU Nomor 15 Tahun 2006.
Peraturan BPK ini mengatur mengenai pembagian tugas dan wewenang Ketua, Wakil ketua, dan Anggota BPK yang terdiri atas 1 orang Ketua merangkap Anggota, 1 orang Wakil Ketua merangkap Anggota, dan 7 orang Anggota I sampai dengan Anggota VII. Ketua dan Wakil Ketua BPK dipilih dari dan oleh Anggota BPK sesuai dengan Peraturan BPK.

CATATAN:

Peraturan BPK ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2015.
Lampiran 8 hlm.

BPK RI

Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007
Standar Pemeriksaan Keuangan Negara

Standar/Pedoman

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

Peraturan BPK No. 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara

Download :
2007_Peraturan_BPK_01-.pdf

Abstrak

BPK RI

Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2015
Pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik

Partai Politik dan Pemilu Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
2015_Peraturan_BPK_02-.pdf

Abstrak

PEMERIKSAAN - LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN - BANTUAN KEUANGAN - PARTAI POLITIK

2015

Peraturan BPK NO. 2, LN.2015/No.136, LL BPK : 10 hlm.

Peraturan BPK tentang Pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik

ABSTRAK:

Berdasarkan ketentuan Pasal 34A ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari APBN dan APBD kepada BPK untuk dilaksanakan pemeriksaan.
Dasar hukum Peraturan BPK ini adalah UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2006; UU Nomor 2 Tahun 2008; dan PP Nomor 5 Tahun 2009.
Peraturan BPK ini mengatur mengenai: 1) penyerahan Laporan Pertanggungjawaban oleh Parpol kepada BPK; 2) pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban oleh BPK; dan 3) penyerahan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Pertanggungjawaban kepada Parpol.

CATATAN:

Peraturan BPK ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2015.
Lampiran 3 lembar.

BPK RI

Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2016
Tata Kerja Badan Pemeriksa Keuangan

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan :

Diubah dengan :

Peraturan BPK No. 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Kerja Badan Pemeriksa Keuangan

Download :
2016_Peraturan_BPK_02.pdf

Abstrak

Hasil Pencarian
Menemukan 35 peraturan (dalam 0,015 detik)

Tentang

Kontak

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan BPK ini mulai berlaku pada tanggal 07 Maret 2018.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan BPK ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2016.

Hasil Pencarian Menemukan 35 peraturan (dalam 0,015 detik)

Filter Pencarian

Tentang

Kontak

Hasil Pencarian
Menemukan 35 peraturan (dalam 0,015 detik)